Soal Polemik 18 Paskibraka Putri Lepas Jilbab, Presiden Jokowi Angkat Suara

Prolite – Pasukan Paskibraka baru saja selesai menjalankan tugas di hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang berlangsung di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden Joko Widodo buka suara mengenai sejumlah pihak meminta sanksi untuk Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi usai polemik paskibraka putri yang melepas hijab saat pengukukan di IKN.

“Ya, nanti dilihat,” kata Jokowi di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dikutip dari CNN.

Saat di tanya oleh awak media Presiden RI Joko Widodo irit bicara tidak banyak yang dijelaskan terkait permasalahan tersebut.

Menurut Jokowi, bangsa Indonesia harus menghormati keberagaman dan kebhinekaan. Negara ini, lanjut dia, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, serta adat istiadat.

“Itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan bukan untuk perbedaan,” ujar presiden RI itu.

Foto yang tersebar di media sosial membuat banyak polemik pasalnya diketahui saat latihan berlangsung terdapat 18 pasukan putri yang mengenakan jilbab.

Namun saat pengukuhan pasukan paskibraka di IKN berlangsung tidak satu orang pun yang mengenakan jilbab atau membuka jilbabnya.

Hal tersebutlah yang membuat polemik oleh warganet pasalnya ini baru kali pertama kejadian tersebut terjadi, sebelumnya tidak ada permasalahan mengenai jilbab yang dikenakan oleh petugas putri.

Usai polemik ini heboh, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menggelar konferensi pers. Ia membantah telah memaksa anggota putri Paskibraka melepas jilbab.

Dia juga mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Lebih lanjut, Yudian menerangkan kondisi itu telah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai . Lepas jilbab, kata dia, juga hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

Namun pada Kamis (15/8), Yudian meminta maaf kepada publik soal larangan penggunaan jilbab Dia juga secara tegas menyatakan untuk mencabut larangan itu dan mengikuti arahan Kasatpres Heru Budi.

Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.

BPIP Buka Suara , Usai Paskibraka Putri Lepas Hijab saat Pengukuhan HUT Kemerdekaan RI ke-79

Prolite – Tuai kritikan keras terkait Paskibraka putri yang melepas hijab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk bertugas saat pengibaran bendera HUT Kemerdekaan RI ke-79.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak lapor ke Istana soal instruksi pelepasan hijab saat pengukuhan berlangsung.

“Kalau saya tidak dilaporkan,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut dia, jika ada laporan dari BPIP, Istana akan mengoreksinya dan mengizinkan anggota putri tetap mengenakan jilbab sesuai pilihan masing-masing. Kini, BPIP sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Heru menegaskan anggota putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

“Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab,” tuturnya.

Pasalnya pada pendaftaran awal Paskibraka putri terdapat 18 petugas yang mengenakan hijab.

Namun saat pengukuhan berlangsung tak satupun yang menggunakan hijab.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun angkat bicara dan membantah telah memaksa anggota putri  melepas jilbab. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai . Ia menjelaskan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

“Di luar acara pengukuhan dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi,” ujar Yudian dalam konferensi pers, Rabu (14/8).