Gelar Pasar Murah, Bantu Warga Imbas Harga Bahan Pokok Meroket

BANDUNG, Prolite – Mengingat sembako adalah kebutuhan pokok, PKS Bandung serentak disetiap kecamatan mengadakan Pasar Murah bentuk kepedulian kondisi harga yang melonjak naik dan implementasi kampanye gagasan PKS yaitu Pangan Murah.

Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok kian meroket. Selain karena komsumsi meningkat faktor alam pun mempengaruhi, namun dipastikan stok kebutuhan pokok di Kota Bandung tersedia.

“Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian kita PKS terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat karena memang kebutuhan pokok masyarakat salah satunya sembako itu lumayan tinggi harganya,” kata Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama saat meninjau kegiatan Pasar Murah, Sabtu (16/12/2023) pagi.

Pantauan dilapangan, masyarakat antusias menyambut adanya Pasar Murah yang diadakan PKS. Ade warga Sukabungah mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan PKS lantaran membantu masyarakat kecil.

“Terima Kasih kepada PKS yang sudah membantu masyarakat sekitar Sukabungah, bisa membantu rakyat kecil,” kata Ade

Senada dengan Ade, Dini warga Cibarengkok juga mengapresiasi PKS telah menyelenggarakan kegiatan ini.

“Sangat berterima kasih kepada PKS karena menyelenggarakan sembako murah, membantu banget, bersyukur banget ada acara ini,” kata Dini.

Mendapat apresiasi positif dari para pengunjung, Ahmad Rahmat menyebut ke depan kegiatan PKS ini diadakan serentak kembali di seluruh kecamatan.

Politisi PKS ini juga mengapresiasi kegiatan Pasar Murah yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bandung, namun ia mendorong pelaksanaannya agar lebih intens dan bervariatif komoditasnya, mengingat sembako adalah kebutuhan pokok.

“Pasar Murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bisa dilaksanakan kembali, dan juga tentu bisa variatif komoditinya yang ditawarkan ke masyarakat, masalah pangan adalah masalah pokok yang dihadapi masyarakat dan ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat,” kata Ahmad Rahmat.

Iklan Kampanye di Media Diperbolehkan 21 Januari Sampai 10 Februari 2024

BANDUNG, Prolite – Kebijakan penyampaian iklan kampanye kali ini bagi media massa terbilang cukup longgar. Jika dulu Iklan hanya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini semua partai bisa beriklan.

Disela rapat koordinasi kampanye bersama media pada pemilihan umum tahun 2024, Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengatakan, iklan kampanye untuk media elektronik yakni radio dan televisi paling banyak perhari nya 10 spot. Untuk radio durasi 60 detik dan untuk televisi durasi 30 detik.

“Akan tetapi itu jatahnya parpol bukan caleg, kalau partai mau berbagi ke calegnya mangga, dan untuk iklan kampanye media cetak itu 810 mmk atau satu halaman koran apakah mau dipergunakan untuk parpol salah satu calon atau mau digunakan bareng-bareng itu kebijakan partai masing-masing per hari per partai,” tegas Suharti, Kamis (14/12/2023).

Sedang untuk media daring atau online hanya satu banner per hari, begitupun untuk di media sosial hanya 1 spot 30 detik per parpol per hari.

“Nah itu yang memang kita sampaikan ke media dan tidak boleh dilakukan hari ini nanti 21 Januari 2024 sampai 10 Febuari 2024. Itu dibiayai partai, kalau yang dibiayai KPU hanya untuk partai tingkat pusat itu pun dibatas. Tapi kalau parpol mau kampanye tiap hari mangga, yang penting dari rentang 21 januari – 10 febuari,” jelasnya.

Masih Suharti, persoalan hari ini yakni banyak caleg partai sekligus pemilik media dan aturan ini berlaku juga bagi mereka karena biaya iklan yang mereka keluarkan itu harus dilaporkan ke dalam dana kampanye.

“Misal iklan kampanye hari ini keluarkan Rp 100 juta itu harus dilaporkan. Dengan kebijakan ini semua media silahkan menetapkan daqn sosialisasikan standar tarif yang sama bagi semua parpol,” paparnya.

Suharti pun mengingatkan agar influencer tidak turut mengkampanyekan peserta pemilu atau peserta beriklan ke influencer, terlebih setiap peserta pemilu hanya boleh mempunyai 20 akun medsos dan medsos itu official bukan akun pribadi serta harus dilaporkan ke KPU.

“Dan satu hari setelah kampanye itu selesai akun itu harus ditutup makanya kita bekerjasama dengan google, facebook, instragram terkait hal tersebut, tapi itu ranahnya ada di bawaslu. Makanya sosialisasi masif dari kami, media komunitas pun tidak boleh melakukan kampanye komersial tadi, dan untuk advetorial itu pemberitaan harus berimbang makanya disebut iklan layanan non partisan paling sedikit satu artrikel per hari, tidak ada keberpihakan,” tutupnya.

Ditambahkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Adiyana mengatakan bahwa jika ada media yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi denda puluhan juta.

“Selain itu oleh KPI atau dewan pers, ada sanksi denda puluhan juta,” jelasnya.
Di Jawa Barat sendiri kata Adiyana terdapat 437 lembaga penyiaran dan bertambah menjadi 601. Di Kota Bandung sebanyak 77 LPI (43 radio dan 34 televisi,red).

Sementara Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu M Sopian mengatakan yang menjadi tantangan pemilu kali ini adalah pengawasan di media sosial. Karenanya dibutuhkan peran masyarakat untuk melapor jika ada pelanggaran dilakukan parpol.

Kota Bandung Siap Sambut Kirab Pemilu 2024

BANDUNG, Prolite – Kota Bandung akan menjadi salah satu titik Kirab Pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada 26 Oktober 2023 mendatang. Kota Bandung masuk dalam jalur 4 yaitu jalur Kalimantan Barat.

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengungkapkan, Kirab Pemilu 2024 akan diawali dari 7 wilayah perbatasan Indonesia. Ketujuh perbatasan tersebut yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Papua.

“Puncaknya pada 26 Desember 2023 digelar di Jakarta,” kata Suharti di Balai Kota Bandung, Senin 16 Oktober 2023.

Ia menerangkan, Saat melewati Kota Bandung, selama 7 hari yaitu hingga 1 November, kita akan melakukan kirab di 7 daerah pemilihan (Dapil),” ungkapnya.

Suharti menambahkan, selama 7 hari itu akan dilaksanakan sosialisasi terkait partai politik.

“Jadi 1 hari itu 1 Dapil, akan kita kibarkan bendera parpol yang sudah ditetapkan,” tuturnya.

“Karena ini lintas kabupaten kota maka kita izin ke pak Pj. Wali Kota Bandung. Kami berkoordinasi soal pengaturan jalan dengan Dishub dan kepolisian agar semua berjalan lancar,” imbuhnya.

Saat pelaksanaan nanti, setiap partai politik hanya diperkenankan menggunakan satu mobil hias. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya kemacetan.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono berharap rangkaian pesta demokrasi itu berjalan kondusif.

“Rangkaian pesta demokrasi ini harus kondusif. Saat ini pemilih mileneal cukup banyak, jadi perlu treatment khusus,” ungkapnya.

Agar semua berjalan sesuai rencana, Bambang meminta koordinasi lintas sektor harus berjalan lancar.

“Kita harap kegiatan nanti berjalan lancar dan kondusif, sehingga masyarakat bisa menikmati rangkaian pesta demokrasi ini,” ungkapnya.

Partai Ini Ajak Warga Kelola Sampah Mulai Dari Rumah

BANDUNG, Prolite – Kota Bandung sampai hari ini masih berkutat urusan kelola sampah. Karenanya Partai Keadilan Sejahtera membentuk satgas Peduli Kelola Sampah.

Menurut Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama, mereka (satgas) bertugas mengedukasi dan menyosialisasikan berbagai cara kelola sampah organik sehingga sampah selesai di rumah tanpa harus diangkut ke TPS.

Namun demikian pihaknya hanya menurunkan dua personel dari DPD selebihnya kader, simpatisan, dan masyarakat Kota Bandung yang mau menjadi relawan.

“Untuk relawan justru kita akan merekrut, kalau dari kader Insya Allah kita sudah minta dan sudah siap dua orang untuk menjadi relawannya,” jelas Ahmad disela penyuluhan pengolahaan sampah di DPD PKS Jl Katamso, Selasa (5/9/2023).

Pihaknya akan merekrut sekitar 30 orang merupakan perwakilan dari 30 DPC atau 30 kecamatan untuk dilatih melakukan kegiatan tersebut dilingkunganya masing masing.

“Dari masyarakat juga mudah mudahan bisa ikut serta, kita bisa lakukan pengelolaan sampah yang sebetulnya sederhana. Dimulai dari rumah di awali Kurangi Pisahkan dan Manfaatkan (Kang Pisman) dulu, itu dilakukan secara masif oleh masyarakat. Itu akan mengurangi sampah secara signifikan di Kota Bandung,” harapnya.

Masih kata Ahmad selain program sosialisasi dan edukasi juga pembuatan lobang biopori diberikan secara geratis begitupun program penyemprotan bioaktifator agar sampah mengungung tidak menimbulkan bau.

Untuk biopori sendiri, kata Ahmad alatnya hanya punya PKS namun dan PKS akan membantu melubangin.

“Penyemprotan yah kita geratis tapi tentu masih terbatas. Kita berharap program kang Pisman ini jangan hanya pada saat menghadapi darurat sampah saja mudah-mudahan di awali dari kami mulai ini harus menjadi kebiasaan harus menjadi habit kalau perlu kita zero west kita harus bebas sampah dan negara lain sudah lakukan hal ini dan cukup berhasil,” imbuhnya.

“Mudah-mudahan memang ini juga di dukung oleh pemerintah karena akan lebih power full lagi kalau di dukung oleh pemerintah terutama kebijakan kedua anggaran. Hotline nya 082115556151,” bebernya.

Untuk syarat pengajuan edukasi, sosialisasi, membuat lobang atau menyemprot bioaktifator, memang tidak ada, hanya salah satu lokasi yang untuk penyemprotan bioaktifator bukan di TPS tetapi di jalan-jalan atau lokasi perumahan gang gang dimana tumpukan sampah berada.

Money Politic dan Black Campaign Menjadi Fokus Bahasan dalam Lokakarya Bacaleg Partai NasDem

BANDUNG, Prolite – Guna menyamakan visi misi partai dan agar kampanye nanti tidak melenceng dari aturan seperti praktek money politic dan sebagainya sehingga menarik simpatik rakyat, partai NasDem menggelar Lokakarya Bacaleg (bakal calon legislatif) DPRD Kota Bandung.

Dalam lokakarya tersebut disampaikan para bacaleg yang sudah daftar calon sementara (DCS) mendapat berbagai informasi baik dari KPU dan Bawaslu.

“Kebetulan Bu Suharti Ketua KPU yang datang, menyampaikan beberapa aturan kampanye secara umum kira-kira seperti apa kampanye yang baik, taat azas dan aturan, agar kita memastikan juga memberikan pengetahuan terhadap teman-teman calon tersebut pada saat mereka melakukan sosialisasi kampanye mereka bekerja sesuai dengan kerangka aturan yang ada,” jelas Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung Rediana Awangga, Kamis (24/8/2023).

Menurut anggota DPRD Kota Bandung ini, hal yang disampaikan KPU salah satunya soal money politic.

“Seperti apa sih definisi black campaign, definisi money politic. Terus mereka diberikan bahwa peserta pemilu itu adalah parpol bukan caleg dan berbagai hal lainnya,” jelasnya.

“Black campaign maksudnya ketika mereka melakukan tindakan menjelekkan atau mendeklarasikan caleg-caleg yang lain terus juga politik identitas pun terkait dengan etnis dan lainnya tentunya jangan dilakukan. Money politic itu adalah tawaran berupa uang ataupun barang kepada calon pemilih agar calon pemilih tersebut memilih mereka pada saat pemilu yang memang bisa berupa macam-macam,” bebernya.

Money politic itu bukan cuma uang, tapi lanjut Awang bisa juga berupa barang dan lainnya bersifat transaksional.

“Tapi bila media sosialisasi berupa souvenir buat masyarakat silahkan tapi bila bentuknya apapun ditransaksikan dengan suara mereka itu money politic dan tadi bawaslu pun menyampaikan aturan-aturan kapan waktunya mereka kampanye yakni pada tanggal 28 November 2023. Kita pun disini menghadirkan temen DPW bidang kaderisasi bidang politik ideologi Nasdem,” paparnya.

Diharapkan setelah lokakarya tersebut bacaleg selain memperkenalkan diri sendiri dan visi misi partai.

Terkait alat peraga sendiri pihaknya kata Awang, sudah menyampaikan dilarang menempel alat peraga di tempat ibadah sekolah dan fasilitas milik pemerintah.

Pemasangan pun harus baik, jika di pohon jangan dipaku karena menganggu pemandangan atau menjadi sampah visual, karena pemasangan tidak di tempat yang harus.

“Kita selalu melakukan sosialisasi dan kita selalu monitoring evaluasi setiap bulan. Pernah beberapa kali menemukan ada laporan, terus kita minta yang bersangkutan untuk menyelesaikan secara damai. Masyarakat boleh melaporkan ke Nasdem atau medsos nya di kalau menganggu atau sosialisai pemasangan media luar ruangannya silahkan ke kita langsung nanti ditertibkan di 081912201084,” paparnya.

Ditambahkan Ketua Bappilu DPD Partai NasDem Rizky Mediantoro, bahwa sejak jauh hari partai NasDem terus berproses sampai 50 bakal calon legislatif.

“Lokakarya ini kita rekomendasikan bacaleg, menyamakan frekuensi dulu, utamanya bahas ke nasdeman wakil kita di masyarakat dan membawa semangat partai . Agar nanti sekampungnya sesuai kaidah dan perubahan caleg berkualitas dan paham kaidah demokrasi,”, paparnya.

Lokakarya sebagai pembuka, pasalnya setelah pembahasan, partainya pun melakukan monev terkait kinerja para bacaleg.
“Memantau, bergerak di lapangan, apa sesuai yang diinginkan nasdem atau tidak. Kita kan pembawa perubahan, kita diundang mereka (bacaleg,red). Kita sama kan agar semua terintegrasi jangan saling potong. Misal caleg abc, karena ini mengisi sel wilayang kosong ini merata seluruh kota bandung,” tutupnya.

Prolite – Budiman Sudjatmiko, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan tegas menyatakan bahwa ia akan tetap bertahan di partainya.

Ia bahkan mengatakan bahwa ia siap untuk mendaftar kembali sebagai kader partai jika nantinya dipecat akibat pernyataan dukungan yang ia sampaikan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Dalam acara Kopdarnas PSI di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa ia mungkin akan mempertimbangkan untuk mendaftar kembali sebagai kader PDIP setelah beberapa tahun berlalu dan kesalahannya diampuni.

Ia mengatakan bahwa jika nantinya dipecat oleh PDIP akibat pernyataan dukungan kepada Prabowo Subianto, ia akan menghabiskan waktu cukup lama untuk masa yang disebutnya sebagai “masa berkabung”.

Budiman membuat perbandingan dengan orang yang baru kehilangan pasangan hidup dan harus melewati masa berkabung yang lama sebelum mempertimbangkan untuk memulai hubungan baru.

Dalam hal ini, ia akan mengambil waktu untuk merenung dan mengevaluasi sebelum memutuskan untuk kembali mendaftar sebagai kader PDIP.

Pernyataan Budiman Sudjatmiko ini mengindikasikan bahwa ia merasa penting untuk memberikan waktu bagi dirinya sendiri untuk merenung dan mengatasi dampak dari keputusan dan pernyataannya sebelum memutuskan langkah selanjutnya dalam kaitannya dengan partai.

Budiman Sudjatmiko Dihadapkan Dua Pilihan Akan Masa Depannya Di PDIP

Pada saat yang sama, Budiman Sudjatmiko juga mengakui bahwa ia telah aktif mengampanyekan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak masih duduk di kelas enam Sekolah Dasar.

Meskipun demikian, ia juga menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ia bergabung dengan partai politik lain di masa depan, meski dengan syarat akan melewati masa berkabung untuk beberapa waktu terlebih dahulu.

Budiman sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dalam acara relawan Prabowo – Budiman (Prabu) Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 18 Agustus.

Sebelum secara resmi mengumumkan dukungannya, Budiman Sudjatmiko telah melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta pada tanggal 18 Juli 2023.

Setelah pertemuan tersebut, keduanya menyatakan memiliki pandangan yang sama terhadap berbagai persoalan nasional.

Namun, dukungan Budiman terhadap Prabowo ini menghadirkan potensi konsekuensi bagi status keanggotaannya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya telah menyampaikan bahwa Budiman memiliki dua opsi: mengundurkan diri dari partai atau menerima sanksi pemecatan. Pilihan tersebut akan menjadi tanggung jawab Budiman sebagai kader partai.

Hasto menjelaskan bahwa sanksi untuk Budiman akan diumumkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP bidang kehormatan partai, yaitu Komaruddin Watubun.

Meskipun demikian, hingga saat ini PDIP belum mengumumkan secara resmi sanksi yang akan diterapkan terhadap Budiman.

Situasi ini masih menunggu keputusan resmi dari partai terkait langkah selanjutnya terhadap status keanggotaan Budiman Sudjatmiko di PDIP.

BANDUNG, Prolite – Tim gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengadakan operasi penertiban reklame di beberapa lokasi, termasuk di Jalan A.H. Nasution, Lodaya, dan Jalan Terusan Buahbatu pada 12-13 Juli 2023.

Kepala Seksi Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, R. Satriadi Buana, mengungkapkan bahwa operasi tersebut berlangsung pada malam hari untuk menghindari kemacetan yang bisa saja terjadi.

Operasi tersebut melibatkan 68 orang serta 6 unit armada. Armada tersebut terdiri dari 2 mobil boks Tim Penertiban Reklame Kota Bandung, 1 truk dalops, 3 truk angkut, 1 mobil patroli, dan 1 unit crane.

Saat dihubungi pada Minggu (16/7/2023), Satriadi menginformasikan bahwa “Kami memulai penertiban di Jalan Lodaya pada pukul WIB. Pada lokasi tersebut, kami menertibkan reklame berukuran 4×6 meter yang berupa naskah perumahan menggunakan alat berat crane. Selanjutnya, kami melanjutkan penertiban di Jalan AH Nasution, di mana terdapat reklame neon boks berukuran 3×1 meter,”

Selain itu, Satriadi juga menyebutkan bahwa ada reklame lain yang ditertibkan di wilayah AH Nasution, yaitu neon boks berukuran 3×2 meter sebanyak dua buah dan reklame berukuran 2×0,8 meter satu buah.

Pada hari berikutnya, yaitu Kamis (13/7/2023), timnya melanjutkan penertiban dengan menertibkan reklame berukuran 2×4 meter yang berisi naskah partai politik di Terusan Buahbatu (Simpang Pasar Kordon).

Satriadi juga menjelaskan bahwa penertiban reklame ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, Perda Kota Bandung Nomor 002 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 005 Tahun 2019.

“Saat melakukan penertiban reklame, semua proses berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa barang bukti hasil penertiban akan diangkut ke gudang penyimpanan barang bukti yang berlokasi di Jalan Pasirluyu.

Pemerintah Sudah Menghimbau Kepada Seluruh Parpol Terkait Reklame

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah mengimbau seluruh partai politik untuk mempertimbangkan aspek estetika kota saat memasang alat peraga kampanye.

Ema Sumarna, yang menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, menekankan bahwa pemasangan alat peraga harus memperhatikan beberapa hal, termasuk penempatan yang tepat dan tidak sembarangan di tempat yang tidak sesuai.

Pada Kamis (13/07/2023), Ema menjelaskan, pemasangan yang tidak tepat dapat membahayakan masyarakat. Sebagai contoh, jika reklame dipasang secara miring di median jalan, itu dapat menggores kendaraan.

Selain itu, pemasangan di tempat yang tidak tepat, seperti di lingkungan pemerintahan, juga tidak diperbolehkan karena pemerintah harus netral. Selain itu juga tidak boleh dipasang di lingkungan TNI, rumah sakit, dan sekolah.

Oleh karena itu, ia meminta partai politik untuk bersama-sama menyetujui titik mana saja yang boleh digunakan untuk memasang alat peraga kampanye sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kesepakatan ini juga harus memudahkan petugas. Kita tidak ingin pihak kewilayahan dan petugas Satpol PP bingung saat melakukan penertiban. Kita khawatir ada potensi konflik,” tambahnya.

Ema menambahkan bahwa jumlah maksimum alat peraga kampanye juga perlu diatur agar tidak ada partai politik yang mendominasi. Ia juga berharap alat-alat kampanye tersebut tidak akan mencemari keindahan Kota Bandung, terutama di sektor-sektor wisata.

Menurut Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Parpol Dirjenpolhum Kemendagri, Rama Ardi Segara, diperlukan kesepakatan antara pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), partai politik, dan aparat penegak hukum lainnya mengenai pemasangan alat peraga kampanye.

Ia menekankan bahwa pemasangan alat peraga kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama dalam Pasal 275 dan 280. Sanksi terkait juga diatur dalam Pasal 284 ayat 1 dan 2.

“Jika ada parpol yang melanggar, sanksinya bisa berupa penurunan, pelepasan, pembongkaran alat peraga kampanye pemilu oleh Satpol PP yang telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan instansi terkait,” tegasnya.

Selain itu, dalam kasus tertentu, izin reklame juga dapat dicabut jika isi kontennya tidak sesuai dengan peruntukan yang ditentukan dan hal-hal lain yang relevan.

BANDUNG, Prolite – PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sebentar lagi akan dilaksanakan. Semua pihak terkait, tengah menyosialisasikannya. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku siap menerima pengaduan atau konsultasi seputar PPDB.

Dengan sosialisasi tersebut PKS berharap berdampak positif meminimalisir kesalahan orang tua dalam mendaftarkan anaknya untuk mengikuti PPDB di tahun ini.

“PKS dengan tangan terbuka siap membantu menjawab pertanyaan masyarakat yang masih belum paham mengenai pematerian yang sudah disampaikan atau nantinya mengalami kendala ketika pendaftaran berlangsung,” ujar Komisi D DPRD Kota Bandung, Drg. Susi Sulastri disela zoom meetingnya itu.

Sosialisasi dilakukan guna memberikan informasi kepada warga Kota Bandung mengenai kebijakan apa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PPDB agar tidak salah langkah atau gagal memasuki sekolah yang diinginkan.

“Alhamdulillah, Acara Sosialisasi ini terselenggara oleh Bidang Kesos DPD PKS Kota Bandung, karena animo masyarakat yang begitu besar untuk mengetahui bagaimana caranya dan apa kebijakan terbaru di 2023 ini tentunya dalam PPDB di tingkat SMA, SMK, dan SMP.” ujarnya Ketua Bidang Kesos di DPD PKS itu.

Selain Susi, narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dian Peniasiani pun menjelaskan mengenai sistem PPDB 2023 di Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya tidak ada yang berubah signifikan dari segi jalur masuk PPDB di jenjang SMA dan SMK, termasuk juga menyampaikan kapan jadwal PPDB tahap satu. Yakni dimulai dari tanggal 6‐10 Juni 2023. Jika ada kesalahan dalam penginputannya maka dapat diperbaiki pada jadwal Masa Sanggah Verifikasi pada tanggal 7‐12 Juni 2023.

Dosen Pascasarjana UPI ini memaparkan pula bahwa jika sudah mendaftarkan diri pada tahap satu, dan diterima, maka tidak bisa daftar kembali di tahap dua, kecuali jika mengundurkan diri di pendaftaran tahap satu.

Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar, aturan terkait PPDB 2023 ini telah disosialisasikan.

“Kami menyiapkan informasi mengenai PPDB ini di seluruh media sosial kami, mulai dari Instagram, sampai facebook Kadisdik Kota Bandung. Lebih jauh kami juga menyiapkan chat online. Dan jika masih dirasa kurang puas kami menyiapkan laman pengaduan. Jadi saya kira kami secara keseluruhan telah mempersiapkan, mengevaluasi, dan merefleksi apa yang ada di tahun sebelumnya.” ujar Hikmat.

Zoom meeting tersebut selain dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, para anggota legislatif PKS juga turut hadir di antaranya anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah. (kai)

BANDUNG, Prolite – Meski nol kursi pada pileg pemilihan legislatif (Pileg) 2018-2024 Partai Amanat Nasional (PAN) optimis pileg tahun ini 2024-2029 bakal mendapat 7 kursi.

Dan untuk menarik minat PAN Kota Bandung mengaet pelaku seni diantaranya Willy pemain calo angkutan umum pada film ‘Preman Pensiun’.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Bandung Rajasa membenarkan hal itu.

“Saya diamanahkan ketua PAN untuk menjadi Ketua di Bandung ini. Sejak itu saya langsung menargetkan bahwa di pemilihan legislatif, PAN harus meraih kursi satu daerah pemilihan (dapil) satu wakil,” jelas Rasyid sapaan putera mantan Menteri Perhubungan RI, Hatta Rajasa, Jumat(14/5/2023).

Keoptimisannya itu dibuktikan dengan membenahi infrastruktur Partai mulai disemua tingkat , jejaring, cabang, ranting sampai saksi-saksi.

Baca Juga : Daftar Bacaleg 50 Kader PKS Kompak Berbaju Adat Sunda

Selain itu Partai Amanat Nasional pun kata dia, memilih kader-kader terbaik untuk direkomendasikan menjadi bacaleg.

“Kita lintas generasi, senior ada, milenial ada pengusaha, organisasi, alim ulama, semua lapisan masyarakat,” pungkasnya usai mendaftarkan ke-50 kadernya ke KPU Kota Bandung, Jl Soekarno Hatta, Jumat (15/5/2023).

“Kami sangat optimis karena kami sudah buat perhitungan. Untuk masyarakat kami memilih UMKM karena di Bandung Kota Bandung sangat banyak. PAN akan mengadakan pelatihan UMKM, juga untuk program kesehatan, dan untuk lebih menarik masyarakat kami akan berkolaborasi dengan artis publik, pigur, dan lainnya,” tegasnya.

Sementara itu Willy Preman Pensiun, mengaku sebagai pelaku seni ia ingin mengabdikan dirinya dengan terjun ke dunia politik dan dia merasa yakin dengan kepemimpinan Rasyid.(kai)

BANDUNG – Sekitar 50 bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Keadilan Sejahtera daftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (8/5/2023). Mereka hadir ke KPU menggunakan bus bandros.

Ciri khas warna orange dan putih tampak terlihat dari pakaian ataupun atribut yang dipakai para bacaleg perempuan sedang bacaleg pria tampak mereka mengenakan pakaian adat Sunda atau biasa disebut Pangsi lengkap dengan ikat kepala.

Usai mendaftar Sekjen DPD PKS Kota Bandung Taufiq Rizqon dan beberapa narasumber tampak naik ke atas panggung yang disediakan KPU. Mereka menyampaikan beberapa nasehat dan yel yel penyemangat bagi para bacaleg.

Taufiq menyampaikan dari 50 bacaleg itu 11 diantaranya incumbent alias masih menjadi anggota DPRD periode 2019-2024 ini. Namun ada dua bacaleg yang akan melenggang ke perhelatan legislatif Provinsi Jawa Barat diantaranya Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan.

“Yang paling tua usia 60 tahun pak Adi dan termuda Sofa Muzahidah usia 28 tahun. target kita 26 kursi dan kita optimis,” jelas Taufiq usai mendaftarkan ke-50 bacaleg.

Kata Taufiq, penilain masyarakat terhadap para bacaleg PKS cukup baik terlebih PKS sudah memilih bacaleg dari berbagai macam unsur. Bukan hanya pengurus tapi ada aktivis masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dan ada milenial juga.

“Kita memfasilitasi walau mungkin gak semua orang bisa kita tampung ya, karena hanya 50 orang ya. Tapi ini sudah format terbaik sudah mewakili berbagai macam elemen, mudah-mudahan dari semua elemen yang terwakili ini bisa menyosialisasikan diri ke masyarakat,” harapnya.

Untuk memaksimalkan pemilihan nanti, kata Taufiq, pihaknya sudah meminta kepada para caleg untuk membentuk timses dan relawan. Agar terus konsolidasi dan sosialisasi pentingnya pendidikan politik.

“Kampanye kan belum, baru tahap sosialisasi. Nah, kita sampaikan agar memilih dengan pengetahuan dan ilmu bukan uang, calon mereka harus siap berjuang totalitas untuk kota Bandung. Makanya kami pakai kaos bergambar mang Oded salah satunya agar program mencintai kota Bandung tertanam dalam diri bacaleg, kita harus meneladani beliau sampai akhir hayat,” tegasnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengatakan sebenarnya pendaftaran sudah dibuka 7 hari lalu, namun baru hari ini ke 8 ada partai yang mendaftar.

“Pertama baru hari ini PKS, semua ada 18 partai. Ternyata PKS serentak se Indonesia mendaftar tanggl 8 jam 8 sesuai no urut partai mungkin. Begitu juga PKB serentak tanggal 13 jam 13. Untuk tanggal 10 ada 2 partai, tanggal 11 ada 3 partai, dan tanggal 12 ada 4 partai yang akan daftar, sisanya dihari terakhir. Di Kota Bandung ada semua partai ya cuma mendaftarkan atau tidak kami belum tahu,” pungkasnya.

Namun demikian ditegaskan Suharti jika hingga tanggal 14 Mei 2023 partai-partai itu belum juga mendaftar maka dianggap tidak ada bacaleg yang didaftarkan.

“Diluar tanggal itu tidak bisa diterima, apalagi saat ini penyerahan dokumen tidak lagi fisik tapi diuplod sehingga mempermuda sebetulnya. Jadi kalau nanti masih tidak daftar artinya tidak ada bacaleg nya,” tegasnya. (kai)