BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung, upaya-upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Hasim Adnan usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Desk 2 Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/4/2023).

Menurut Hasim, melalui FGD ini diharapkan dapat melahirkan solusi-solusi untuk menuntaskan permasalahan atau pun konflik pertanahan di Jawa Barat.

Baca Juga : Belum Ada Pengaduan, DPRD Tinjau Posko THR

“Forum FGD yang barusan itu sesuatu yang luar biasa, karena menyangkut banyak persoalan yang bisa difasilitasi untuk dicarikan solusinya, terutama konflik-konflik pertanahan baik yang dimiliki oleh BUMN maupun BUMD yang berkonflik dengan masyarakat atau warga sekitar dimana tanah itu berada” ujar hasim.

Pihaknya mendukung penuh, dilakukannya FGD seperti dan diharapkan kedepan melalui forum ini dapat mempertemukan pihak-pihak yang selama ini mengalami permasalahan soal pertanahan.

Baca Juga : Pansus 38 Rapat Konsultasi Kemenkumham Jabar

“Saya juga sangat mendukung forum-forum FGD seperti ini yang bisa kedepannya mempertemukan juga diantara para pihak, terutama dengan warga atau masyarakat yang selama ini juga sering laporan ke saya atau menyampaikan aspirasi terkait dengan konflik yang dihadapi oleh masyarakat dengan para pihak terutama di lahan-lahan yang dikelola oleh temen-temen BUMN maupun BUMD” kata Hasim.

Selain itu Hasim pun berharap, melalui FGD yang telah digelar ini semua permasalahan pertanahan khususnya di Jawa Barat dapat dengan cepat diselesaikan.

“Saya berharap pasca forum ini ada progress atau Langkah-langkah yang bisa mempercepat proses penyelesaian konflik pertanahan” pungkas Hasim.(rls/red)

BEKASI, Prolite – Majelis Taklim Roudhotul Jannah melaksanakan agenda bakti sosial Ramadan untuk masyarakat di lingkungan RT 01/RW 02, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi Sabtu (25/3).

Dalam menggelar agenda ini Majelis Taklim Roudhotul Jannah sendiri berkolaborasi bersama dengan Sahabat Alimudin Sekertaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS.

Agenda yang dilaksanakan sejak pukul WIB ini dilaksanakan di rumah Ketua RT 01/RW 02 ini turut dihadiri oleh warga yang menerima paket sembako sebanyak 50 orang perwakilan dari setiap KK.

Baca Juga : Pansus 38 Rapat Konsultasi Kemenkumham Jabar

Agenda yang dipimpin oleh Rahmawati ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam momentum Ramadan 1444 Hijriyah ini.

Pihaknya menuturkan Majelis Taklim Roudhotul Jannah melaksanakan agenda ini agar masyarakat senantiasa bersemangat dalam menjalankan ibadah Ramadan.

“Dalam agenda bakti sosial ini kami juga memberikan motivasi agar semua memaksimalkan bulan Ramadan dalam beribadah dan berdo’a. Karena Ramadan adalah bulan yang spesial bagi umat Islam,” ujarnya.

Di sisi lain, Alimudin juga mengatakan bahwa program bakti sosial ini adalah program yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan.

Baca Juga : Kerap Banjir, Anggota Dewan Beri Bantuan Pompa Air

“Pada bulan Ramadan ini jangan sampai kita beribadah tapi tidak melihat saudara kita yang tengah kesulitan, Kita berbuka dengan berbagai hal tapi saudara kita kesulitan untuk berbuka, jangan sampai ini terjadi,” ujarnya.

“Untuk itu agenda ini dilakukan sebagai bagian dari kepedulian antar sesama, semoga yang sedikit ini dapat menjadi bekal berpuasa bagi saudara kita,” tambah Aleg PKS Dapil Mustika Jaya, Bantar Gebang dan Rawalumbu ini.

Alimudin menuturkan bahwa PKS akan senantiasa hadir untuk membantu masyarakat dalam berbagai kondisi dan momentum, “Kami terus berupaya semaksimal yang kami mampu lakukan, semoga apa yang diberikan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa PKS senantiasa ada untuk semua,” pungkasnya. (*/ino)

BANDUNG, Prolite – Pansus 38 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi melakukan rapat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar).

Rapat ini diselenggarakan di ruang rapat Soehardjo Kanwil Kemenkumham Jabar pada hari Jumat (3/3) lalu. Ditujukannya rapat konsultasi terkait pembahasan Raperda tentang Jaringan Utilitas dan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kabid Hukum Lina Kurniasari, Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Suhartini, para staf pendamping dibidang hukum Kanwil Kemenkumham Jabar, serta anggota Panitia Khusus 38 (Pansus 38) DPRD Kota Bekasi dan staf pendamping DPRD Kota Bekasi. Rapat tesebut bertujuan untuk mengkonsultasikan hasil rapat Dewan mengenai pencabutan Perda Bekasi nomor 13 tahun 2012 tentang perizinan pemanfaatannya.

Baca Juga : Rapat Paripurna Diwarnai Aksi Tebar Duit Mainan

Pembahasan mengenai Raperda Pemanfaatan Ruang dan Jaringan Utilitas, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi atau diperjelas terkait Raperda tersebut. Hal-hal yang perlu dibenahi itu diantaranya mengenai landasan penimbang yang perlu merumuskan landasan Filosofis, sosiologis, dan logis.

Lalu mengenai ketentuan umum, yang mana penggunaan istilah yang ada dalam rumusan ketentuan umum, seharusnya merupakan istilah yang digunakan secara berulang-ulang didalam batas hukum.

Baca Juga : Rapat Paripurna Hasil Reses I TA 2023

Selanjutnya mengenai sanksi administrasi, bahwa seharusnya posisi sanksi administrasi tersebut dicantumkan setelah pasal yang mengatur tentang ketentuan yang berkaitan.

Sebagai contoh, sanksi administrasi yang merujuk pada pasal 12 dan 15, posisinya harus dicantumkan setelah pasal 12 dan 15. Lalu mengenai ketentuan peralihan, didalam rumusan tersebut masih belum ada kejelasan atau pengaturan lebih lanjut, sehingga masih terdapat ketidakjelasanan didalamnya.

Dengan diselenggarakannya konsultasi tersebut diharapkan rumusan-rumusan yang telah dibahas bisa memberikan hasil yang maksimal demi memajukan dan mensejahterakan Kota Bekasi dan pada akhir kesempatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Heri Purnomo, melakukan advokasi atas aspirasi warga di RW 02, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Ada beberapa aspirasi dari warga yang dititipkan ke legislatif PKS tersebut, salah satunya adalah meminta bantuan pompa air untuk penanganan banjir di lingkungannya.

Pasalnya banjir kerap terjadi saat debit hujan tinggi. Menurut Heri Purnomo penanganan dengan pompa air mungkin itu salah satu solusi jangka pendek atas permasalahan banjir yang terjadi di daerahnya.

Baca Juga : Sah, APBD Kota Bekasi 2023 Sebesar Rp5,9 Triliun

“Banjir yang sering terjadi tentu menjadi masalah untuk semua, tapi sebagai wakil rakyat hal ini perlu didengar dan diberikan advokasi sehingga masyarakat merasa memiliki perwakilan dari mereka atas aspirasi yang diinginkan,” ungkap Heri Purnomo.

“Banjir belum ada penanganan kongkrit dan masyarakat terus menerus mendapatkan masalah yang serupa setiap waktunya,” tambahnya.

“Semoga dengan advokasi yang diberikan dapat memberikan hal positif untuk warga disana dan banjir yang kerap menerpa dapat berkurang dan cepat surut,” pungkasnya.

Warga menerima pompa air tersebut dari Dinas DBMSDA Kota Bekasi langsung di Kantor RW 02, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara.

Baca Juga : Kota Bekasi Krisis Kepala Sekolah

Perwakilan RW yang hadir menerima pompa air tersebut menyampaikan bahwa segenap pengurus RW 25 mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan terkait dari aspirasi dari Bapak Heri Purnomo berupa pengadaan mesin pompa air banjir yang selama ini menjadi harapan dan keinginan warga sebagai salah satu fasilitas dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Warga juga mendoakan agar legislatif PKS Bekasi Utara ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan limpahan rezeki untuk selalu menginspirasi kemajuan dan pembangunan di lingkungan RW 25. (*/ino)

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna pada pukul WIB. Rapat tersebut berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi pada hari rabu taggal 15 februari 2023 dan dilaksanakan secara umum dan terbuka di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi.

Rapat Paripurna yang di hadiri oleh Pimpinan Bapak H.M. Saifuddaulah, S.H.,M.H., (Ketua DPRD), Bapak Anim Imamuddin, SE, MM (Wakil Ketua DPRD), Bapak H. Edi, S. Sos. I (Wakil Ketua DPRD) dan Bapak Tahapan Bambang Sutopo, SH (Wakil Ketua DPRD) beserta anggota DPRD Kota Bekasi dan turut dihadiri pula oleh Bapak Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M selaku PLT Walikota Bekasi, serta para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Bekasi.

Baca Juga : Rapat Paripurna Diwarnai Aksi Tebar Duit Mainan

Rapat ini dipimpin dan dibuka secara langsung oleh Bapak H. Edi, S. Sos. I (Wakil Ketua DPRD) Adapun agenda Rapat Paripurna tersebut diawali dengan Pembukaan dan Penyampaian Laporan Hasil Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun 2023.

Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Laporan Hasil Reses I (Satu) Masa Sidang I  Tahun Sidang 2023 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi Drs. Hanan, .

Disampaikan bahwa hasil pelaksanaan reses berupa masukan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dari kegiatan reses yang di catat oleh anggota DPRD Kota Bekasi sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Kemudian dihimpun oleh Sekretaris DPRD dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sebagai Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dan jumlah Aspirasi Masyarakat Hasil Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 adalah Aspirasi.

Baca Juga : Rapat Sinergitas Pembangunan Penyusunan RKPD

Dr. Tri Ahianto Plt. Wali Kota Bekasi dalam sambutannya menyampaikan bahwa usulan yang masuk akan menjadi bagian proses perencanaan pembangunan kota bekasi.

“Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan serta memastikan kepada seluruh perangkat daerah bahwa seluruh usulan yang masuk akan menjadi bagian proses perencanaan pembangunan kota bekasi, yang selanjutnya menjadi sumber data-data kebutuhan akan pembangunan dengan tentunya akan dilakukan proses verifikasi maupun penelaahan oleh perangkat daerah, sehingga ke depan akan menjadi usulan yang konkrit dan valid,” Jelasnya. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Musrenbang tingkat Kota yang dilaksanakan di Hotel Santika.

Acara tersebut dibuka oleh plt. Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, SH., M.H. , para Pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan Stakeholder.

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dalam sambutannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan kota Bekasi tahun 2024 brtumpu pada 5 arah kebijakan.

“Perencanaan Pembangunan kota Bekasi tahun 2024 bertumpu pada 5 arah kebijakan yaitu pengutana fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital, yang kedua penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata, tiga pengutana Ketahanan keluarag dan mendorong kewirausahaan secara inklusif, empat Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan dan yang kelima Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan” Paparnya.

“Musrenbang merupakan aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap pembangunan. Musrenbang merupakan hal yang amat penting dalam proses perencana pembangunan di seluruh tingkatan dari hulu hingga hilir Pemerintahan.”lanjutnya.

“Musrenbang juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah tepat sasaran, akuntabel, transparan yang sejalan dengan prinsip good governance serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Diakhir ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan  kepada para anggota DPRD untuk terus mengawal pokok-pokok pikiran DPRD untuk dapat terakomodasi di dalam Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 dan meminta kepada Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD untuk memedomani hasil yang telah disepakati di dalam Forum Perangkat Daerah. Kami juga meminta intgerasi dan sinkronisasi RKPD dengan Rancangan Renja PD Tahun 2023 perencanaan pembangunan dalam dokumen perencanaan bisa diimplementasikan dengan baik.

Lanjut PLT Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M menjelaskan bahwa Perencanaan yang ada di Kota bekasi ini memang sangat datar dan kemampuan saluran yang hanya kuat untuk hujan dalam kurun waktu selama 1 tahun.

“Untuk itu,  perencanaan memang ada yang button up dan ada yang top down, tetapi yang perlu di akselerasi adalah diberikannya kesempatan dan juga anggaran yang bisa dilakukan di tiap kecamatan. Selain itu juga dengan membuka ruang terbuka hijau.”Paparnya.

“Maka dalam kesempatan ini, kita secara bersama-sama saling mendengarkan dan memahami satu sama lain serta berkomitmen untuk bekerja sama dalam merencanakan dan dapat mencapai pembangunan yang lebih baik.” lanjutnya. (*/ino)

BOGOR, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, melakukan rapat sinergitas program kerja yang sudah direncanakan berdasarkan usulan dan aspirasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

Dalam rapat bertema “Sinergitas Pemerintahan (OPD dan DPRD) Kota Bekasi dalam rangka penyusunan RKPD” ini bertujuan untuk menyesuaikan skala prioritas dan program kerja yang akan diwujudkan sesuai dengan program kerja dan aspirasi masyarakat.

PLT Walikota Bekasi Tri Andhianto mengatakan, rapat koordinasi tersebut untuk menyelaraskan program kerja Pemkot Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi. Dari hasil rapat sinergitas tersebut, kata Tri, nantinya akan diwujudkan dalam program kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD di Pemkot Bekasi.

“Saya sudah sampaikan kepada anggota dewan apa saja program kerja tahun ini. Karena nantinya hasil rapat sinergitas ini akan segera diwujudkan sesuai kebutuhan serta aspirasi masyarakat melalui Musrenbang beberapa waktu lalu,” ujar Tri kepada awak media di Hotel Aston Bogor.

Tri menambahkan, tidak hanya membahas program kerja tahun 2023, dalam rapat tersebut dirinya juga memaparkan isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2024. Isu strategis tersebut, kata Tri, di antaranya, pemerintah dinamis dan transformasi layanan publik, dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan kota berkelanjutan berbasis partisipasi, dan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Isu strategis tersebut, pastinya akan dijalankan karena memang berkaitan dengan apa yang menjadi Program kerja Pemkot Bekasi untuk masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Bekasi M. Saifuddaulah menjelaskan, bahwa rapat sinergitas dilakukan agar dapat menyelaraskan serta mensinergikan program kerja antara Pemkot Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi yang imbasnya memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Rapat koordinasi ini, sebagai wujud persamaan langkah dan program kerja. Sebagai langkah lanjutan dari hasil reses dan kajian anggota dewan di masing-masing dapil. Semoga rapat sinergitas ini membawa kebaikan ke depan untuk masyarakat dan Kota Bekasi,” ungkap Saifuddaulah.

Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini menuturkan, bersama 50 anggota dewan lainnya juga akan segera memutuskan anggaran dari usulan masyarakat yang telah disimpulkan menjadi satu program kerja.

“Kami bersama Pemkot Bekasi berupaya memberikan dan mewujudkan apa yang menjadi usulan masyarakat, dari hasil rapat ini bisa kita tentukan apa saja yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Kota Bekasi,” tutupnya. (*/ino)

Tegal, Prolite – Sekretariat DPRD Kota Tegal, kedatangan tamu sejawat dari Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Bekasi Selasa (14/3/2023).

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Anim Imamudin Wakil Ketua III Tahapan Bambang, Sandi Efendi, Adhika Dirgantara, Eka Widyani dan beberapa pendamping diterima oleh Kasubag Umum Sekretariat DRPD Kota Tegal, Turino di ruang Komisi I DPRD Kota Tegal.

Kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi untuk Optimalisasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah pada Triwulan I pada APBD tahun 2023.

Rombongan dari Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tiba di DPRD Kota Tegal dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD terkait pengawasan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2023. (*/ino)

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi mengesahkan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5,93 triilun. Nilai APBD Kota Bekasi ini mengalami kenaikan 11% dari APBD 2022 sebesar .

Ketua DPRD Kota Bekasi M Saifuddaulah mengatakan, tugas DPRD dalam hal ini Badan Anggaran sudah terlaksana dan disahkan menjadi lembaran negara dan akan diajukan ke Pemprov Jawa Barat untuk ditelaah dan ditetapkan.

“Selanjutnya ada proses evaluasi Gubernur Jawa Barat selambatnya 14 hari. Lalu Plt Wali Kota beserta Pimpinan DPRD memiliki waktu 7 hari untuk melakukan perbaikan atas hasil evaluasi Gubernur,” kata Saifuddaulah usai rapat paripurna.

Baca Juga : Kunker DPRD Provinsi Terkait Masa Akhir Wali Kota

Saifuddaulah menuturkan, hasil perbaikan Dewan dan Pemkot Bekasi akan disampaikan kembali ke Gubernur untuk mendapatkan Nomor Registrasi Lembar Daerah dari Gubernur dan dapat berlaku sejak diperoleh nomor registernya.

Menurut dia, nilai APBD 2023 Kota Bekasi Rp5,9 triliun ini naik 11% dari APBD tahun 2022 sebesar .

“Sementara pendapatan Kota Bekasi tahun 2023 berkisar atau lebih sekitar ,” tuturnya.

Sebelum penetapan APBD 2023, rapat paripurna ini didahului dengan agenda penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dibacakan Ketua Bapemperda Nicodemus Godjang.

Baca Juga : Sayadih Resmi Sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi

Dalam laporannya, politisi PDI-P ini menjelaskan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2023.

“Salah satu bentuk otonomi daerah adalah menetapkan peraturan daerah. Dalam pembentukannya, diperlukan penyusunan dan penetapan propemperda. Tercatat, ada 17 raperda prioritas pada 2023 dimana 8 inisiatif DPRD dan 9 usulan Pemkot terdiri 4 usulan baru dan 5 sisa 2022,” ucap Nico. (*/ino)

BANDUNG, Prolite – Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menyarankan Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan THR (tunjangan hari raya).

Ia meminta Disnaker untuk mengawal serius surat menteri ketenagakerjaan no M//2// tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi perkerja atau buruh di perusahaan.

Menurut Tedy diaturan tersebut THR  keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil.

Baca Juga : THR Wajib Dipenuhi Sebelum Libur Hari Raya

Politisi PKS inii berharap mudah mudahan ini bisa ditaati oleh seluruh perusahaan di Kota Bandung.

Pada kesempatan itu, Tedy pun meminta Dinsaker untuk menyediakan posko pengaduan THR dan bekerja aktif menampung permasalahan aspirasi dari para buruh ataupun para pekerja yang mengalami permasalahan terkait pembayaran THR.

Sehingga apabila terus disosialisasikan terus diinformasikan perusahaan dan tenaga kerja bisa menenuhi kewajiban dan para pekerja mendapat haknya sehingga iklim ketenagakerjaan di Kota Bandung lebih kondusif dari waktu ke waktu.

Baca Juga : DPRD Kota Bandung Setujui Raperda Pelayanan Pemakaman Umum

Menanggapi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Andri Darusman menyampaikan bahwa sebenarnya posko pengaduan sudah ada dikelola oleh bidang industrial dan sesuai dengan permenaker RI.

Pihaknya sendiri sudah memasang spanduk penerimaan laporan terkait THR,

“Spanduknya sudah ada, nanti diperbesar. Kan pengawasan itu juga oleh provinsi, maka kita kordinasi dengan provinsi,” ujar Andri di Balai Kota, Senin (4/4/2023).(kai)