Ahmad Rahmat Purnama: Sudah Banyak Aduan, Kita Dengarkan, Cermati dan Coba Selesaikan

BANDUNG, Prolite – Anggota DPRD Kota Bandung terpilih duduk di Komisi A, Ahmad Rahmat Purnama mengaku saat ini sedang mempelajari tugas pokok dan fungsi di komisi A sebagai bidang Pemerintahan dan hukum.

Menurutnya sudah ada aduan masyarakat yang ia terima dan tengah dipelajari bahkan sekarang sedang expose dengan mitra kerja dinas terkait serta terlebih dulu tengah menyusun anggaran.

“Kita dengarkan, cermati, pelajari. Kita pengen tahu lebih banyak sambil bila ada yang bisa selesaikan ya eksekusi. Kaya kemarin yang di Cipedes ditembok sudah dibuka atas desakan kita dan kebetulan ada anggota di dapil di sana akhirnya selesai,” ujar Ahmad Rahmat Purnama.

Masalah lainnya kata Ahmad Rahmat Purnama ada penggunaan tempat ibadah untuk dijadikan gereja di Gedung Serba Guna Arcamanik.

“Dipakai gereja, kita menerima laporan masyarakat, kemarin masuk, pekan depan kita akan undang dengarkan keluhan mereka seperti apa detailnya. Lalu disandingkan regulasi yang nanti kita cari solusi terbaik,” ujarnya lagi.

Secara umum permasalahan banyak dikeluhkan masyarakat kata Ahmad Rahmat Purnama adalah tenaga kerja atau lapangan pekerjaan.

Saat ini ribuan orang di kota Bandung masih pengangguran dan ada di data kemiskinan.

“Prihatin lah, ke saya banyak bahkan kader juga, ada lulusan S1 minta jadi OB yang penting dapat kerjaan. Bahkan perempuan mau jadi penyapu jalan, ya kita terima dulu minta CV kalau ada lowongan kita ikhtiar. Karena lapangan pekerjaan ini sempit, bahkan saya sampaikan anak saya pun nyari dan belum bisa, belum dapat, lalu masalah sembako mahal setelah ekonomi banyaknya itu,” keluhnya.

Selama menginjak di kursi dewan Ahmad menyebut keluhan masyarakat yang ia terima masih di bawah 5.

“Sambil terus mempelajari yang lalu masih ada yang belum terselesaikan atau sudah. Soal rumah deret pun masuk ke saya, saya tidak tahu masuk komisi mana, cuma saya terima saja. Masih kita pelajari, jadi kita dorong bikin surat untuk audensi biar bisa tahu dari awal dan saya sudah telepon tapi baru sedikit tergambar belum utuh informasinya,” tegasnya.

Sah! 50 Anggota DPRD Kota Bandung Periode 2024 – 2029 Dilantik

BANDUNG, Prolite – Ketua sementara DPRD Kota Bandung yang diumumkan Agus Andi Setyawan menyampaikan pelantikan ke 50 anggota DPRD masa jabatan 2024 – 2029 berjalan dengan lancar berkat dukungan semua pihak.

Sebagai pimpinan sementara Agus membenarkan dalam 30 hari ke depan diamanahi empat tugas. Yakni rapat membuat fraksi, kembali menyusun me-review tata tertib secara internal.

“Karena itu kunci kerja dan kinerja, dan pendefinitifan. Jadi pimpinan definitif harus segera terbentuk untuk mengejar pekerjaan-pekerjaan DPRD dan anggaran terutama,” jelas Andi usai pelantikan di ruang paripurna DPRD Kota Bandung, JL Sukabumi, Senin (5/8/2024).

Andi menegaskan empat tugas itu harus dikejar besok, karenanya lusa atau Rabu pekan ini akan mengadakan rapat antar partai politik.

Dan bila dalam perjalanan 30 itu ada hal berkaitan dengan pemerintah, kata Andi, meski sementara tetap akan hadir.

“Kita membenahi internal lebih dulu tapi ketika ada hubungan politik yang dihadiri DPRD Kota Bandung kami pimpinan harus tetap hadir. Kalaupun tidak bisa hadir kita delegasikan ke anggota meskipun belum ada AKD,” tegas politisi PKS itu.

Lebih jauh, Andi memohon doa dan dukungan kepada masyarakat untuk kelancaran kerja dan kinerja anggota dewan tahun 2024 – 2029 supaya berjalan dengan lancar.

“Khususnya pimpinan sementara untuk amanat empat tugas tadi,” tutupnya.

Sementara itu anggota DPRD Kota Bandung yang kembali terpilih, Edwin Senjaya, meminta kepada semua anggota fraksi Golkar terutama yang baru agar banyak belajar.

Pasalnya menjadi anggota dewan ini sesuatu yang baru dan tugaa pokok fungsinya tidak lah ringan.

“Harus sungguh-sungguh dan banyak bertanya ke senior. Nanti kesempatan menjalani bimtek, betul-betul ikuti karena disana banyak ilmu yang bisa diserap sehingga memahami fungsi legislasi, budgeting dan kontroling. Dan saya juga berharap mereka menjadi dewan yang profesional, tangguh, berani menyuarakan kebenaran dan menegakan keadilan serta membela warga miskin termarjinalkan supaya ada suara yang mewakili mereka,” tegas Edwin lantang.

Edwin juga meminta agar anggota DPRD baru masih generasi milenial dan gen x ini melakukan percepatan dan belajar banyak karena banyak yang harus difahami.

“Senior pun masih banyak belajar apalagi mereka. Diharapkan bisa memperjuangkan sesuai amanat PP no 2 tahun 18 tentang pelayanan dasar, fokus dapil masing-masing pendidikan kesehatan infrastruktur permukiman supaya tidak ada rumah tidak layak huni di kota Bandung sejahtera ketentraman keamanan Bandung dicap kota brutal Kamtibmas tidak aman,” gerutunya.

“Di bidang sosial juga tidak boleh ada warga kota Bandung kaya maupun miskin tidak bisa melanjutkan sekolah, warga sakit tidak terobati atau terlayani, hidup tidak layak dalam hunian mereka, atau tidak mendapatkan kehidupan layak,” pungkasnya.

Disinggung kini Edwin bekerja bersama dengan anak kandungnya Muhammad Reza Panglima Ulung sebagai anggota dewan. Edwin mengaku bangga. Pasalnya dari segi hobi pun memiliki kesamaan sehingga saat bekerja bersama pun mereka tidak akan canggung.

“Hobi sama, saya jadi bapak ya jadi guru juga bukan sesuatu yang baru. Tapi dalam hal kedewanan kita harus profesional, kapan menjadi ayah dan anak kapan menjadi abdi negera yang harus memperjuangkan masyarakat,” tegasnya.

PKS Sudah 80% Lakukan Safari Politik ke Partai Parlemen dan Non Perlemen

BANDUNG, Prolite – DPD PKS kembali melakukan safari politik. Kali ini PKS menjalin komunikasi dengan partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD Kota Bandung, salah satunya, PPP Kota Bandung yang dikunjungi PKS Kota Bandung pada Sabtu (14/6/2024) sore.

“Kita ingin bersilaturahmi (safari politik, red) dengan semua partai, baik parlemen maupun non parlemen supaya membangun kebersamaan, ” ungkap Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama.

Saat ini, ungkapnya, komunikasi dengan seluruh partai di parleman secara informal sudah dilakukan. Secara formal, safari politik sudah mencapai 80 persen. Sementara dengan partai non parlemen, secara formal sudah dilakukan dengan Partai Buruh dan PPP.

“Kita sampaikan ke mereka mudah- mudahan setelah pertemuan bisa ditindaklanjuti dengan kerja sama dalam bentuk konkret, yakni koalisi dengan kesepahaman yang sama, ” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengajak PPP untuk berkolaborasi dalam membangun Bandung.

“Untuk membangun Kota Bandung itu perlu kolaborasi dan kerja sama. Kita mengajak semua elemen termasuk partai di parlemen maupun non parlemen bahwa untuk membangun Kota Bandung itu,” ungkapnya.

Kendati PKS Kota Bandung memiliki tiket untuk maju di Pilwalkot. Namun, untuk membangun Kota Bandung tidak bisa dikerjakan sendiri oleh PKS dan diperlukan kolaborasi serta komunikasi.

Hal ini pun, ungkapnya, berlaku dengan partai non parlemen. “Iya ada kesepahaman, tergantung hasil pembicaraan dengan mereka (partai non parlemen, red), kita ajak. Intimnya untuk membangun Kota Bandung, ” tuturnya.

“Mudah-mudahan mereka bisa gabung. Meski mereka tidak punya kursi, tapi kan punya suara punya dan simpul simpul suara dan itu bisa memperkuat jaringan kita, ” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Bandung Lia Nurlaela mengatakan, inti dari pertemuan tersebut dari 10 partai non parlemen, mungkin PKS lebih membidik PPP untuk menjalani silaturahmi pertama. Alasannya kemungkinan karena PKS menganggap, meski PPP tidak ada di parlemen, namun merupakan salah satu partai tertua dan pengalaman PPP bisa diterima oleh masyarakat.

Kemudian, kata Lia, PPP dan PKS memiliki visi yang lebih sama, memperjuangkan kepentingan umat. Selain itu, saat ini pun di Kota Bandung terdapat agenda Pilkada sehingga pertemuan ini juga untuk menjajaki koalisi. “Mudah-mudahan PPP bisa turut berkoalisi, ” jelasnya.

Untuk calon, kata Lia, di pertemuan tersebut PKS tidak memunculkan nama karena memang masih sama. PKS memiliki dua calon yakni Asep Mulyadi dan Siti Muntamah Oded. Diharapkan, awak bulan nanti lebih akan mengecurut namanya.

“Jadi pertemuan ini pertama silaturahmi dan kedua mengajak berkoalisi karena memiliki dasar yang sama, ” terangnya.

Terkait koalisi, Lia mengatakan PPP saat ini masih terus bersilaturahmi dengan partai lain. PPP secara kebijakan politik masih belum memberikan jawaban yang pasti.

“Tapi intinya, PPP dengan siapa pun akan silaturahmi, dengan siapa lain dilakukan, ” ungkapnya.

Lia mengaku langkah PPP dalam berkoalisi akan lebih hati-hatu. Pasalnya, PPP tidak ada di parlemen dan ingin mengusung calon yang betul betul memberikan perubahan, memperjuangkan kepentingan umat dan juga bisa menjadi pemenang, ” pungkasnya.

Ahmad mengatakan, safari politik dan pertemuan PKS Kota Bandung dengan PPP Kota Bandung digelar kantor DPC PPP Kota Bandung di Jalan Jendral Sudirman Gang Ibu Karees.

Panglima Ulung: Dulu Rela Berantem Demi Bela Teman Di-Bully

BANDUNG, Prolite – Muhammad Reza Panglima Ulung menyampaikan bahwa keputusannya ingin menjadi wakil rakyat agar hidupnya bisa bermanfaat.

Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ternyata tak lah mudah, terlebih bagi para wakil rakyat berusia muda.

“Saya baru berumur 24 tahun. Menurut saya usia muda bukan halangan justeru kita harus ada kegiatan bermanfaat. Selama ini juga banyak kok anak muda yang aktif apalagi mahasiswa sifatnya kritis terhadap masyarakat,” ungkap Panglima Ulung sapaan akrabnya.

Panglima Ulung pun menyangkal kalau anak muda seumurannya kebanyakan masih senang hura-hura. Kata dia anggapan itu jangan dipukul rata pada semua anak muda.

“Saya tidak. Tujuan saya ingin hidup bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan cita-cita saya bisa tercapai dengan baik,” jelas putra pertama Wakil DPRD Kota Bandung dari Partai Golkar Edwin Senjaya.

Duduk dikursi wakil rakyat sendiri kata dia memang pengalaman baru, namun ia akan berusaha mempelajari tugas fungsi sebagai wakil rakyat.

“Mulai legislasi, fungsi, budgeting, kontrol semua harus saya pelajari. Saya pribadi ingin concern ke pendidikan dan kesehatan. Semisal pendidikan saya akan mengawal sesuai aturan,” jelasnya seraya mengatakan untuk tugas fungsi menjadi dewan, Panglima Ulung belum tahu dan masih menunggu arahan partai.

Bicara soal kampanye calon legislatif beberapa waktu lalu, Ulung mendapat pengalaman pasalnya ia menemukan bahwa masih ada satu rumah dipetak-petak ukuran 2 x 5 meter, mirisnya satu rumah itu dihuni 3 KK bisa sampai 15 jiwa ditambah ada anggota keluarganya yang berkebutuhan khusus, autis dan sebagainya.

Ia pun beranggapan solusi bagi keluarga itu pemerintah harus menyediakan dan menjamin rumah layak huni, sekolah, dan kesehatannya.

Nah bicara soal masa remajanya ternyata pemuda berkulit hitam manis ini mengaku saat bersekolah di SMP 13 saat kelas 8 dan di SMA 8 kelas 11, kedua orang tuanya sering dipanggil gara-gara berantem dengan kakak kelas 12.

“Saya tidak suka ada orang dibully, waktu itu kakak kelas membully teman saya. Jadi saya lawan, tapi hanya nakal itu ya, saya juga pernah mencoba merokok tapi kerena tidak suka jadi sampai sekarang tidak merokok,” imbuh bapak dua anak itu.

Disinggung menjadi anggota dewan Ulung mengaku tidak dipaksa ayahnya. Namun memang keinginan dia untuk menggapai cita-cita menjadi manusia bermanfaat.

“Sejak kecil sudah dididik disiplin, olahraga, beladiri hingga menjadi atlet tinju dan renang. Tertekan? Mungkin dari beberapa aspek, tapi selebihnya saya menerima didikan ayah saya.

Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat dan Kalimantan Tengah Bahas Program Kerja hingga Indeks Pemberdayaan Gender

BANDUNG, Prolite – Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Jawa Barat bersama KPP Kalimantan Tengah bahas program dan kegiatan KPP 2024 hingga Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja untuk konsultasi dan koordinasi yang dilakukan Kaukus Perempuan Parlemen Kalimantan Tengah ke KPP Jawa Barat. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, dan Sekretaris KPP Jawa Barat Cucu Sugyati.

Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, KPP Kalimantan Tengah konsultasi dan koordinasi terkait program dan kegiatan Kaukus Perempuan Parlemen 2024. KPP Jawa Barat menjadi acuan KPP Kalimantan dalam membuat program atau kegiatan KPP Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

”Kita (KPP Jawa Barat dan KPP Kaliman Tengah) sharing program dan kegiatan 2024. Alhamdulilah program dan kegiatan KPP Jawa Barat berjalan dengan baik, lancar. Sudah banyak program dan kegiatan yang kami lakukan,” kata Ineu Purwadewi Sundari, Kota Bandung, Senin (20/5/2024).

Salah satu kegiatan dan program KPP Jawa Barat diantaranya, bakti sosial yang rutin dilakukan, pelatihan-pelatihan hingga capacity building atau peningkatan kemampuan, skills, pengetahuan hingga program-program untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

“Program KPP Jawa Barat tak berdiri sendiri, kita kadang kerja sama dengan OPD Jabar dan pihak lainnya,” ucapnya.

Terkait upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Barat tambah Ineu Purwadewi Sundari, di Jabar terdapat sekolah politik perempuan. Program ini salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, dalam pertemuan disinggung pula soal Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), IDG di Jabar meningkat setiap tahunnya.

Sementara itu, Sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat Cucu Sugyati menambahkan, dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen kebijakan yang dibuat dipastikan harus berbasis gender, termasuk produk hukum yang mengakomodir kepentingan perempuan.

Salah satunya Jawa Barat sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

“Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini sangat dibutuhkan,” tambah Cucu Sugyati.

Dalam Perda tersebut disebutkan, pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya. Agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah. Sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Sedangkan perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Rapat Paripurna Penetapan Hasil Pembahasan Sekaligus Penyampaian Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Jawa Barat TA 2023

BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat paripurna menyampaikan rekomendasi hasil dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Tahun Anggaran (TA) 2023 Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat, Ineu Purwadewi Sundari dan Oleh Soleh. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.

Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat mengatakan, sebelumnya pada 28 Maret 2024, Pj Gubernur Jabar telah menyampaikan nota pengantar perihal LKPJ Gubernur Jabar TA 2023. Sebagaimana kewenangan DPRD Jawa Barat dan kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah pada 20 Maret 2024. LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 dibahas oleh komisi-komisi dan Panitia Khusus (Pansus) I.

“Alhamdulilah Pansus I DPRD Jawa Barat telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan hasil kerjanya pada rapat paripurna hari ini,” kata Taufik Hidayat, Kota Bandung, Jumat (17/5/2024).

Setelah laporan Pansus I, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Jabar TA 2023. Kemudian penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 oleh DPRD Jawa Barat. Penyampaian rekomendasi tersebut disampaikan oleh Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat Husin.

“Setelah rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur TA 2023 disampaikan. Kami berharap Gubernur Jabar dapat menindaklanjuti keputusan DPRD Jawa Barat sesuai prosedur yang berlaku,” harapnya.

Rekomendasi DPRD Jawa Barat

Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat Husin mengatakan, Pansus I menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023, PAD hanya mencapai Rp24,37 triliun dari target Rp24,79 triliun. Hal ini menjadi catatan Pansus I DPRD Jawa Barat.

“Bidang keuangan, Pansus I menyoroyi menurunnya PAD. Ini menjadi perhatian kami dan menjadi catatan kedepannya,” kata Husin.

Ditemui ditempat terpisah, Wakil Ketua Pansus I Abdul Hadi Wijaya menambahkan, panitia khusus I sudah menyampaikan rekomendasi salah satunya di bidang pendidikan yakni, persoalan pendidikan gratis. Pihaknya meminta pendidikan gratis dievaluasi, karena pada kenyataannya alokasi anggaran tidak mencukupi.

“Kemudian soal unit sekolah baru SMA/SMK Negeri yang masih belum memadai, dimana masih ada kurang lebih 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri,” tambahnya.

Selain sektor pendidikan, Pansus I DPRD Jawa Barat menyoroti masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menghasilkan agar segera ditindaklanjuti. Seperti dilikuidasi atau dengan merger.

“Ada banyak BUMD yang sakit, itu harus segera ditindaklanjuti,” tegas Abdul Hadi Wijaya.

Selain rekomendasi, Pansus I DPRD Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang sudah membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ).

“Hal ini lama menjadi keluhan karena semacam duplikasi sistem atau menciptakan layer (lapisan) baru, dengan dibubarkannya TAP dan TAJJ semoga kedepan tidak ada lagi hal seperti ini,” tegasnya.

Penyebarluasan Perda Kemandirian Pangan, Ade Ginanjar Dorong Peran Aktif Masyarakat

GARUT, Prolite – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) XIV (Kabupaten Garut), Ade Ginanjar melaksanakan kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah atau Perda di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.

Pada kegiatan penyebarluasan Perda tersebut, Ade Ginanjar mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah. Menurutnya, Perda tentang Kemandirian Pangan Daerah sangat penting sebagai pedoman pemerintah baik provinsi, kabupaten atau kota dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan daerah.

Kemudian sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah, termasuk pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah.

“Kemandirian pangan daerah merupakan sesuatu yang harus diupayakan, dan memang harus melibatkan semua elemen, termasuk peran masyarakat,” kata Ade Ginanjar, Kabupaten Garut, Rabu (7/2/2024).

Apabila semua pihak ikut berperan aktif, tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat juga ikut serta diyakini Perda Kemandirian Pangan Daerah ini bisa terimplementasi dengan baik. Terlebih, persoalan kemandirian pangan daerah ini sangat kompleks. Sehingga perlu keterlibatan semua pihak, termasuk dikawal oleh DPRD Jawa Barat.

“Kemandirian pangan daerah ini sangat kompleks sehingga perlu dikawal baik oleh DPRD Jawa Barat,” tegas Ade Ginanjar.

Diharapkan dengan hadirnya Perda 4 Tahun 2012 ini, mendorong kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan, dan rumabh tangga.

Baik dalam aspek jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal atau local wisdom.

“Kita berharap dengan adanya aturan ini menjamin ketersedian pangan masyarakat tetap terjaga, dan tidak boleh sampai terputus (tidak tersedia),” harapnya.

Selain itu Ade Ginanjar pun berharap, setelah kegiatan sosialisasi Perda ini masyarakat bisa memahami Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah, dan paham atas tugas dan fungsi DPRD Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dalam mengawal kemandirian pangan daerah Provinsi Jabar.

Dede Chandra Sasmita Siap Bekerja Optimal

BANDUNG, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat resmi melantik Dede Chandra Sasmita sebagai Anggota DPRD Jabar Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Diketahui, Dede Chandra Sasmita menggantikan Asep Wahyuwijaya dari Fraksi Partai Demokrat Dapil VI Kabupaten Bogor.

Usai dilantik, Dede Chandra Sasmita bertekad siap bekerja secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satunya soal pemekaran daerah dan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulilah sudah resmi dilantik, yang akan saya lakukan setelah ini. Sudah jelas dari awal saya akan bekerja untuk kepentingan rakyat, saya akan bekerja optimal di sisa masa jabatan ini,” tegas Dede Chandra Sasmita, Bandung, Senin, (18/9/23).

Pemekaran Kabupaten Bogor Barat menjadi satu dari aspirasi yang akan di perjuangkan Dede Chandra. Kemudian, tak kalah penting perbaikan infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Bogor dan wilayah lainnya.

Selain itu, pihaknya akan mendorong penegakan aturan soal tonase, karena kerusakan jalan lebih banyak diakibatkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih alias overload.

“Terkait pemekaran daerah, Kabupaten Bogor Barat akan didorong agar segera dilaksanakan, karena pemekaran daerah mendesak dan dinilai mampu meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dede Chandra Sasmita.

Dede Chandra pun bertekad akan memanfaatkan sisa masa jabatan sebagai PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan sangat baik.

“Jabatan singkat atau lama yang penting kita bekerja untuk masyarakat, memperjuangkan aspirasi, kebutuhan masyarakat. Kalau kita bisa produktif, saya percaya bisa bekerja optimal,” ucapnya.

Adapun terkait jabatan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dede Chandra Sasmita masuk di Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, mengikuti jabatan atau posisi lama Anggota DPRD Jabar sebelumnya, Asep Wahyuwijaya.

“Tampaknya saya di Komisi I. Saya mengikuti pada dewan sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Asep Wahyuwijaya, saya bersama Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat siap bekerja untuk rakyat, masyarakat Jawa Barat,” tutup Dede mengakhiri.

BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, turut hadir dalam upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Selasa (2/5/2023).

Menurut Abdul Hadi Wijaya, Hardiknas 2023 menjadi momentum peningkatan pendidikan di Jabar. Meskipun pendidikan di Jabar sudah cukup baik, tetapi masih banyak pekerjaan rumah atau hal yang harus ditingkatkan.

“Pendidikan di Jabar alhamdulilah banyak prestasinya, tetapi masih banyak pekerjaan rumah-nya,” tutur Abdul Hadi Wijaya usai upacara Hardiknas 2023 di Lapangan Gasibu, Bandung, Selasa (2/5/2023).

Baca Juga : Dewan Berharap Bandara Husein Tetap Beroperasi

Tiga hal yang harus ditingkatkan atau beberapa yang menjadi sorotan DPRD Jawa Barat yakni, pertama biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Jabar harus gratis, terutamanya bagi masyarakat miskin.

“Biaya pendidikan jangan lagi melibatkan masyarakat miskin. Bagi masyarakat miskin, biaya pendidikan harus gratis, yang mampu dipersilahkan berkontribusi,” kata dia.

Kedua, soal blank spot. Pihaknya sangat berhadap tidak ada lagi blank spot, semua calon peserta didik harus terakomodasi.

Baca Juga : DPRD Jabar Dukung Penuntasan Konflik Pertanahan

“Masih banyak blank spot. Misalkan, ada sekolah bagus tapi siswa yang pakai zonasi hanya bisa paling banyak 1 kilometer. Diluar 1 kilometer masuk zonasi itu enggak bisa. Artinya pekerjaan rumah (terkait blank spot) untuk memenuhi zonasi masih besar (masih banyak),” ucapnya.

Ketiga tambah Abdul Hadi Wijaya, soal kualitas pendidikan. Bagaimana pendidikan di Jabar harus menghasilkan lulusan yang punya banyak prestasi, tetapi harus diimbangi dengan sikap baik. Satu diantaranya, sopan, disiplin, terutamanya soal kualitas pendidikan di Jabar yang harus siap kerja atau siap pakai.

“Pendidikan yang baik akan menghasilkan anak yang berdaya, produktif,” tambahnya.(rls/red)

BANDUNG, Prolite – Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengharapkan bandara Husein Sastranegara tetap beroperasi.
Menuruy dia itu karena banyak wisatawan yang akses pelayanan wisatanya bisa lebih cepat ketimbang harus ke bandara Kertajati.

“Kita dapat info kunjungan kunjungan bahwa bandara Husein akan di off kan sampai hari ini kami di DPRD belum mendapatkan informasi apapun dan banyak warga menanyakan juga, kami memandang perlu menteri perhubungan menyampaikan secara rinci kapan dioperasikannya bandara Kertajati untuk rute apa,” jelas Tedy usai menghadiri acara buka puasa bersama wartawan dan anak Yatim dhuafa,Kamis (13/4/2023).

Baca Juga : Belum Ada Pengaduan, DPRD Tinjau Posko THR

Alasannya kata Tedy, karena menyangkut kedatangan wisatawan dari luar Kota Bandung, banyak warga luar dan dalam kota menginginkan bandara Husein tetap beroperasi tidak dimatikan.

“Walaupun rute-rute terbatas tidak dimatikan, pesawat kecil bisa dipertahankan kalau pesawat besar silahkan di Kertajati. Ya tentu aspek kecepatan pelayanan kan kalau mendarat di akses tujuan wisata bisa cepat misal ke Pasar Baru atau ke kawasan Bandung Utara karena kalau ke Kertajati butuh waktu lagi,” tandasnya.

Baca Juga : DPRD Kota Bandung Setujui Raperda Pelayanan Pemakaman Umum

DPRD sendiri kata Tedy terlebih dulu Komisi C yang memiliki kewenangan membahasnya akan berkomunikasi dulu dengan menteri perhubungan, angkasa pura.

“Sehingga ada kejelasan info terkait bandara husein ini. Sekarang masih berjalan bahkan ada rute-rute baru 2 3 rute baru, nah itu kan gak jelas,” tutupnya.(kai)