Oknum Dosen dan Mahasiswa UIN Lampung Terlibat Skandal Terlarang

Prolite – Oknum dosen dari salah satu Universitas Islan Negeri (UIN) yang berada di Lampung digrebek ketika berduan dengan salah seorang mahasiswanya.

Dosen UIN Raden Intan Lampung yang berinisial SH di grebek oleh warga saat berada di rumah dosen yang berada di Perumahan Bahtera Indah Sejahtera, Sukarame, Bandar Lampung.

SH diketahui merupakan dosen jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Oknum dosen ini sudah di intai oleh warga karena SH sering membawa perempuan pulang kerumahnya.

Mereka berdua di grebek oleh warga saat keluar dari rumah SH hendak mencari makan malam.

Disitulah warga yang sudah sedari tagi menunggu waktu yang pas langsung menggrebek keduanya ketika baru saja keluar dari rumah SH.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, SH sebagai oknum dosen dan VO (22) seorang mahasiswi telah menjalin hubungan pacaran selama satu bulan.

Umi Fadilah menambahkan, dari hasil pemeriksaan awal, keduanya mengaku pacaran padahal diketahui sang dosen sudah mempunya istri.

“Ngakunya pacaran. Padahal oknum dosen sudah beristri. Pengakuannya pacaran sudah sebulan ini” ungkap Kombes Pol Umi Fadillah Astutik.

Skandal yang bikin geger warganet ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti.

Meski ada barang bukti berupa satu kotak kondom dan satu kotak tisu magic. Meski sang dosen di bawa kepada pihak kepolisian oleh warga.

Namun diketahui SH tidak ditahan karena Kabis Humas Polda Lampung menjelaskan bahwa tidak ada laporan yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut.

Keduanya yang terlibat sekandal hubungan tidak resmi ini sudah dikenakan sangsi oleh pihak UIN Lampung.

SDH yang merupakan dosen P3K telah dipecat dan dinyatakan tidak aktif lagi oleh pihak Universitas tempat di mana sang dosen mengajar.

Sedangkan untuk mahasiswi yang berinisial VO sudah diberhentikan sebagai mahasiswi UIN Lampung.

Keputusan yang diambil Universitas merujuk pada Kode Etik dan tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Pihak Universitas menyebutkan bahwa keduanya sudah mencoreng nama baik UIN Lampung dengan skandal yang sudah mereka buat.

Bagi-bagi Rice Cooker Gratis untuk Rumah Tangga dapat Kritikan Pedas

Prolite – Program bagi-bagi alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker gratis jadi kritikan pedas dari sejumlah tokoh publik.

Gima tidak jadi kritikan pedas dari sejumlah tokoh pasalnya program ini berjalan di tengah-tengan masyarakat sedang teriak karena harga beras yang terus semakin mahal.

Diketahui pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 347 Miliar untuk terlaksananya program tersebut.

Kritikan ini datang karena program ini seharusnya sudah terlaksana pada tahun 2022 kemarin namun nyatanya tidak terlaksana dan pada tahun ini kembali di laksanakan untuk program alat masak berbasis litrik secara gratisnya.

Yustinus Prastowo yang merupakan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker bagi setengah juta keluarga.

“Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp 347,5 miliar untuk rumah tangga,” kata Yustinus seperti dikutip dari .

Nominal anggran untuk bagi-bagi ricecooker gratis ini sudah disediakan dari anggaran tahun 2023.

Program ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Permen ESDM 11/2023 itu, masyarakat yang berhak menerima rice cooker gratis ini adalah mereka yang berstatus sebagai pelanggan PT PLN (Persero) ataupun rumah tangga yang tidak memiliki alat memasak berbasis listrik.

Meski tidak semua masyarakat yang mendapatkan program gratis yang diberikan oleh pemerintah karena hanya beberapa masyarakat yang memenuhi syarat yang akan mendapatkannya.

Rumah tangga yang termasuk dalam pelanggan PLN dengan golongan adaya 450 Volt Ampere (VA), 900 VA, dan VA itulah yang nantinya akan menjadi syarat untuk mendapatkan rice cooker gratis tersebut.

Buakn hanya itu saja pemerintah akan memprioritaskan untuk warga yang tidak memiliki alat masak berbasis listrik yang akan mendapatkan rice cooker gratis.

Untuk nama-nama siapa saja yang berhak mendapatkan rice cooker gratis ini akan di ajukan oleh kepala desa maupun lurah di wilayah sekitar.

Prolite – Dalam perkembangan terbaru konflik di Timur Tengah, serangan udara Israel meningkat di Gaza menjelang kemungkinan operasi darat untuk menumpas Hamas.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengecam serangan mendadak oleh kelompok militan Palestina tersebut sebagai “tindakan murni kejahatan” dan mengirim pesan peringatan yang tampaknya ditujukan untuk pendukung Iran mereka.

Dilansir dari Reuters, Sebagai respons atas serangan mendadak tersebut, pesawat tempur Israel melancarkan serangan ke lebih dari 200 lokasi di Gaza City yang diklaim digunakan oleh Hamas untuk meluncurkan serangan besar-besaran.

Pasukan Israel telah membunuh sekitar militan Palestina yang memasuki wilayahnya sejak akhir pekan, sementara korban jiwa di pihak Israel meningkat mencapai .

Menurut sumber dari Kementerian Kesehatan Gaza, sejak aksi militan Hamas di Israel selatan, setidaknya 950 warga Palestina tewas dan lainnya mengalami luka-luka.

Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Jonathan Conricus, menyebutkan, “Kami mengalami kerugian yang sangat besar”.

Mayoritas korban adalah warga sipil yang tewas di rumah, jalan-jalan, atau saat acara dansa luar ruangan. Sejumlah warga Israel dan beberapa warga asing bahkan diculik dan dibawa ke Gaza.

Kepala Hamas yang sebelumnya, Khaled Meshaal, melalui rekaman yang dilihat oleh Reuters, mengajak masyarakat Arab untuk berunjuk rasa mendukung rakyat Palestina.

Pemerintah AS, sementara itu, sedang berbicara dengan Israel dan Mesir mengenai potensi jalur evakuasi aman bagi warga sipil di Gaza, yang kini sepenuhnya diblokir.

Pertempuran ini semakin meningkat dengan serangan roket dari Lebanon selatan ke arah Israel, yang membalas dengan merespons serangan tersebut.

Ada kekhawatiran bahwa eskalasi konflik ini dapat menyebar menjadi perang yang lebih luas.

Presiden AS, Joe Biden dalam pernyataannya di Gedung Putih, menggambarkan serangan Hamas sebagai “tindakan murni kejahatan”.

Meskipun belum ada bukti langsung bahwa Iran berada di balik serangan ini, Washington menyoroti dukungan jangka panjang Iran untuk Hamas.

Dalam upaya menenangkan situasi, Biden mengirim Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, ke Israel dengan pesan dukungan dan solidaritas.

Berbagai negara, termasuk Fiji, Korea Selatan, Denmark, Republik Ceko, dan Kanada, berupaya evakuasi warganya dari kawasan konflik, terutama setelah banyak maskapai penerbangan membatalkan penerbangannya ke kawasan tersebut.

Di Gaza, situasinya semakin tragis dengan laporan serangan udara Israel yang menghancurkan rumah-rumah warga, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang rusak parah.

Ketegangan ini tidak hanya terbatas pada Gaza, tetapi juga menyebar ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dengan laporan adanya bentrokan antara warga Palestina dan pasukan Israel.

Prolite – Indonesia saat ini tengah berjuang dengan kemarau yang tak biasa. Meskipun kita memasuki masa peralihan, kekeringan yang diakibatkan oleh El Nino dan IOD Positif membuat kondisi semakin panas dan kering.

Anomali suhu meningkat dan curah hujan menurun dari standar biasanya, memperteguh fakta bahwa kita tengah berada dalam genggaman El Nino.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dalam pernyataan resminya pada Rabu (4/10/2023), menyampaikan bahwa dampak El Nino diprediksi akan terus bertahan hingga awal tahun 2024, tepatnya bulan Februari hingga Maret.

Dia menjelaskan, “Kita telah mencapai puncak dampak El Nino pada September. Meskipun demikian, level El Nino moderat akan tetap ada dan diperkirakan berakhir antara Februari hingga Maret tahun depan.”

Namun, kabar baiknya, Indonesia akan segera menyambut musim hujan. Menurut BMKG, saat ini, Monsun Asia sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, yang berarti, “Bulan November diprediksi menjadi awal turunnya hujan,” terang Dwikorita.

“Namun, dikarenakan kompleksitas iklim kita, permulaan musim hujan tidak akan serentak di seluruh wilayah.” sambungnya.

Mengutip Buku Prakiraan Musim Hujan 2023/2024, BMKG mengatakan bahwa sekitar 63,81% dari 446 Zona Musim (ZOM) di Indonesia diperkirakan akan mengalami kemunduran pada awal musim hujan.

Meskipun demikian, “Puncak musim hujan diharapkan dapat terjadi pada Januari hingga Februari 2024,” kata Dwikorita.

Di sisi lain, pemerintah tidak tinggal diam. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa pemerintah, mulai dari kementerian hingga stakeholder, sedang berupaya keras untuk mitigasi penanganan dampak El Nino ini.

“Kita harus siap dan antisipasi dampak yang mungkin berlanjut hingga Februari atau Maret 2024. Meski kita berharap selesai pada Januari, kita perlu berjaga-jaga,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga di Jakarta.

Upaya yang terus dilakukan termasuk siaga darurat untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah dengan hotspot yang luas.

Mahfud menyebutkan, “Kita telah melakukan patroli terpadu oleh Polri dan berbagai dinas terkait. Selain itu, LSM dan sektor swasta juga turut serta memonitoring wilayah yang dianggap rawan.”

Keterbatasan teknologi dan peralatan juga menjadi hambatan dalam penanganan dampak ini. Meskipun demikian, operasi darat ditingkatkan, dan teknologi modifikasi cuaca terus digunakan untuk membantu upaya ini.

“Sebelumnya, BNPB telah melakukan operasi udara dan operasi laut dalam penanganan karhutla dengan mengerahkan 37 helikopter, di mana 25 di antaranya digunakan untuk water bombing dan 12 lainnya untuk patroli,” jelas Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari.

Dengan kondisi yang masih penuh tantangan, Indonesia diharapkan dapat bersatu dalam menghadapi fenomena alam ini.

Kerjasama antar-lembaga dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memitigasi dampak El Nino yang masih akan berlanjut beberapa bulan ke depan.

Prolite – Dalam menghadapi kenaikan harga beras yang terjadi pada Agustus dan September 2023, Kementan telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk menstabilkan harga dan memastikan stok beras tetap aman.

Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan optimistis dalam meningkatkan produksi beras di tengah musim kering yang panjang.

Pada Selasa (5/9/2023), Panel Harga Badan Pangan mencatat kenaikan harga beras medium menjadi per kg, naik Rp10 dari sehari sebelumnya.

Sementara beras premium melonjak Rp100 menjadi per kg. Angka ini adalah rata-rata harga nasional harian yang dicatat oleh pedagang eceran.

Dilansir dari , Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengaitkan pergerakan harga beras dengan produksi gabah kering panen (GKP) dari petani.

Data yang diperoleh dari kerangka sampel area (KSA) Bapanas menunjukkan produksi beras selama Januari hingga Oktober 2023 mengalami penurunan sebanyak ton dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2023, luas panen padi mencapai hektare dan pada Oktober hektare.

Secara kumulatif, BPS memproyeksi total produksi padi sepanjang Januari-Oktober 2023 mencapai 27,88 juta ton.

Sedangkan, konsumsi beras selama periode yang sama tercatat sebanyak 25,44 juta ton, menunjukkan kenaikan 1,15% dari tahun 2022 yang berjumlah 25,15 juta ton.

Kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino menjadi salah satu penyebab utama penurunan produksi GKP, yang mengakibatkan beberapa lahan sawah gagal panen.

Namun, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyatakan bahwa kekeringan ekstrem seperti ini adalah fenomena wajar.

Meski begitu, angka kegagalan panen yang diperkirakan berkisar antara ton hingga 1,2 juta ton masih dianggap dalam batas yang wajar.

Terkait dengan musim tanam, ada tiga musim tanam yang dikenal petani padi di Indonesia: musim tanam utama, musim tanam gadu, dan musim tanam kemarau.

Musim tanam utama atau rendeng berlangsung pada bulan November hingga Maret, dilaksanakan saat musim penghujan.

Sementara, musim tanam gadu yang berlangsung dari April hingga Juli mengandalkan air hujan.

Sedangkan musim tanam kemarau berfokus pada lahan dengan irigasi yang baik, biasanya terjadi pada Agustus hingga Oktober.

Musim tanam kemarau inilah yang kini menjadi perhatian utama Kementan untuk meningkatkan produksi beras.

Kementan berupaya mendorong penanaman padi di musim kemarau di berbagai area sawah. Selain itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimistis bahwa neraca beras 2023 akan surplus sebesar 2,44 juta ton.

Dengan adanya upaya penguatan penanaman padi di lahan seluas hektare selama musim kemarau, diperkirakan akan menghasilkan 3 juta ton gabah atau setara dengan 1,5 juta ton beras.

Area penanaman padi di musim kemarau ini meliputi 10 provinsi dan 100 kabupaten, dengan beberapa daerah diantaranya adalah Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, menyampaikan bahwa panen besar di daerah-daerah tersebut diharapkan dapat terjadi pada November-Desember 2023.

“Paling lambat Januari sebagian, sebelum panen raya. Ini memang untuk mengejar target panen di akhir tahun,” ungkap Suwandi.

Kementan berkomitmen untuk memastikan kestabilan pasokan beras di tanah air dan berupaya keras agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut.

Prolite – PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi terbaru mulai Minggu, 1 Oktober 2023.

Terdapat lima jenis BBM yang mengalami kenaikan, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95.

Dilansir dari Pertamina, sebagai ilustrasi kenaikan harga, di DKI Jakarta sendiri harga Pertamax pada Oktober ini mencapai Rp per liter, naik dari Rp per liter pada September.

Sementara itu, Pertamax Turbo kini berharga Rp per liter, Dexlite Rp per liter, Pertamina Dex Rp per liter, dan Pertamax Green 95 menjadi Rp per liter.

Mengenai alasan kenaikan, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengungkapkan bahwa penyesuaian ini dilakukan berdasarkan regulasi Pemerintah, tepatnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/

Penyesuaian harga berpatokan pada rata-rata MOPS (Means of Platts Singapore) pada periode 25 Agustus hingga 24 September 2023.

Harga baru ini khusus berlaku untuk provinsi dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti di DKI Jakarta.

Ditambahkan oleh Ginting, meskipun terjadi kenaikan, harga BBM di SPBU Pertamina tetap bersaing dengan SPBU swasta lainnya.

“Produk kami tetap kompetitif dan telah memenuhi ketentuan batas atas untuk Oktober 2023,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa penyesuaian ini diperlukan agar pasokan BBM di seluruh Indonesia tetap terjaga.

Berikut daftar harga BBM Pertamina di beberapa provinsi selama Oktober 2023:

1. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

• Pertamax: Rp
• Pertamax Turbo: Rp
• Dexlite: Rp
• Pertamina Dex: Rp

2. Free Trade Zone (FTZ) Sabang

• Pertamax (SPBU): Rp
• Pertamax (Pertashop): Rp
• Dexlite: Rp

3. Sumatera Utara

• Pertamax: Rp
• Pertamax Turbo: Rp
• Dexlite: Rp
• Pertamina Dex: Rp

4. Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya

• Pertamax: Rp
• Pertamax Turbo: Rp
• Dexlite: Rp
• Pertamina Dex: Rp (kecuali untuk beberapa wilayah Papua)

5. Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu

• Pertamax: Rp
• Pertamax Turbo: Rp
• Dexlite: Rp
• Pertamina Dex: Rp

6. Free Trade Zone (FTZ) Batam

• Pertamax: Rp
• Pertamax Turbo: Rp
• Dexlite: Rp
• Pertamina Dex: Rp

Meski kenaikan harga BBM non subsidi telah diumumkan, harga BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi tetap stabil di angka Rp per liter dan Rp per liter.

Sebagai informasi tambahan, harga-harga yang tertera merupakan rata-rata dari harga di SPBU maupun Pertashop di masing-masing provinsi dan mungkin mengalami sedikit variasi.

Para konsumen diharapkan tetap cermat dalam memantau perubahan harga serta kualitas BBM yang dikonsumsi.

Penyesuaian harga ini diharapkan tidak memberatkan masyarakat dan tetap menjaga ketersediaan BBM di seluruh Indonesia.

Sebagai salah satu BUMN strategis, Pertamina senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan memberikan produk berkualitas tinggi namun tetap dengan harga yang terjangkau.

Prolite – Pengakuan dari PBB baru-baru ini mengukuhkan prestasi Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik di laut sebanyak 39%. Indonesia kini mendapat sorotan positif di mata dunia.

Dengan prestasi ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya di Asia Tenggara dalam memerangi polusi plastik.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif telah dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sampah plastik yang menumpuk di laut.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut, hasil konkrit terlihat dan membuahkan apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia Jadi Contoh Sukses dalam Mengurangi Sampah Plastik di Laut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa Indonesia kini menjadi contoh sukses dalam perjuangan mengurangi sampah plastik di laut.

Namun, perjuangan Indonesia tidak berhenti di pengakuan ini. Dilansir dari , dalam empat tahun terakhir, Indonesia juga mencatatkan diri sebagai negara yang paling aktif memproses sampah di daratan, guna mengurangi risiko sampah masuk ke laut.

Menyikapi isu global polusi plastik di laut, United Nations Environment Programme (UNEP) memproyeksikan bahwa jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem akuatik akan meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2040, mencapai 23-37 juta ton.

Mengingat urgensi ini, Indonesia telah berupaya keras untuk memastikan bahwa perubahan signifikan terjadi dalam beberapa tahun mendatang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menggarisbawahi urgensi ini dalam Festival Hari Peduli Sampah Nasional (FPSN) 2023 di Jakarta.

Beliau menekankan konsep “Zero Waste, Zero Emission” yang kini menjadi landasan kerja pemerintah dalam upaya memerangi polusi dan emisi gas rumah kaca.

Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Indonesia tidak hanya menarik perhatian PBB, tetapi juga menjadi sorotan dalam forum internasional lainnya, seperti KTT Archipelagic and Island States (AIS) 2023 yang akan berlangsung di Bali.

Di forum ini, Indonesia akan membagikan pengalamannya dan menjadi model bagi negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa.

Turut Aktif dalam Upaya Penanganan Perubahan Iklim

Selain inisiatif pengurangan sampah plastik, Indonesia juga telah aktif dalam upaya penanganan perubahan iklim.

Hal ini termasuk kebijakan penanaman mangrove, pengurangan deforestasi, peningkatan penggunaan energi terbarukan, dan adaptasi perubahan iklim.

Mangrove, khususnya, telah mendapat perhatian khusus dengan rencana replanting mencapai 600 ribu hektare.

Langkah restorasi hutan mangrove di bibir pantai sangat efektif untuk mencegah tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat perubahan iklim. Mangrove memiliki akar yang kuat yang mampu menahan abrasi air laut.

Pada sisi lain, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, termasuk Uni Emirat Arab (UEA) dalam pengembangan energi terbarukan. Kerja sama ini mencakup sumber energi seperti solar, hidro, dan geothermal.

Menko Luhut menyampaikan, “Kita punya potensi clean energy sebesar GW, termasuk solar panel.” Dengan pencapaian ini, Indonesia kini mempersiapkan diri untuk menduduki posisi kuat dalam KTT AIS 2023 yang akan datang.

Dilansir dari , dengan pencapaian dan inisiatif yang telah dilakukan, Luhut menekankan bahwa Indonesia siap untuk mengajak negara-negara kepulauan lainnya dalam kerja sama mengatasi perubahan iklim.

Dengan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas, Indonesia berada di jalur yang benar untuk memimpin perubahan positif di kawasan Asia Tenggara dan di seluruh dunia.

Prolite – Dilansir dari , SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dinilai sebagai upaya memberantas korupsi, meningkatkan transparansi, bahkan meningkatkan performa di mata investor.

SPBE Nasional Terus Menunjukkan Trend Positif

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan bukan hanya tentang jumlah aplikasi, melainkan integrasi layanan untuk kepentingan rakyat.

Dalam sebuah diskusi dengan Pemerintah Provinsi Riau pada 7 September 2023, Menteri Anas mengungkapkan, banyak aplikasi layanan pemerintahan yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, integrasi atau interoperabilitas antar layanan menjadi sangat penting.

Interoperabilitas, dalam konteks ini, berarti kemampuan antarsistem elektronik untuk berkoordinasi dan kolaborasi dalam pertukaran data dan informasi. Hal ini menjadi fokus dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Menteri Anas yakin, dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang baik, masyarakat akan mendapatkan akses layanan publik yang lebih mudah dan efisien.

Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan pada 2024 Indeks SPBE Nasional berada pada kategori baik.

Interoperabilitas memang memiliki peran krusial, bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada rakyat.

Tantangannya, termasuk masalah keamanan data, infrastruktur teknologi, serta edukasi masyarakat dalam teknologi.

Selama ini, berbagai unsur telah dikembangkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia, meliputi E-Government, E-Procurement, E-Taxation, E-Health, E-Education, dan E-Planning.

Tahap evaluasi sedang dilaksanakan. Kementerian PAN RB berkoordinasi dengan 574 instansi pemerintah untuk penilaian SPBE dari tanggal 11 hingga 29 September 2023. Evaluasi ini melibatkan 30 perguruan tinggi dan berbagai instansi pemerintah lainnya.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi SPBE 2023 mencakup 47 indikator yang melibatkan kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.

Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana implementasi SPBE di pusat dan daerah, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk indeks peringkat.

Sebelumnya, 16 instansi pemerintah berhasil meraih predikat ‘sangat baik’ dalam evaluasi SPBE 2022. Meskipun begitu, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional 2022 hanya mencapai angka 2,34 (kategori “cukup”), naik 0,1 dari tahun sebelumnya.

Pada kancah internasional, implementasinya di Indonesia mendapat perhatian. Dalam survei e-Government oleh PBB pada 2022, Indonesia menempati peringkat 77 dari 193 negara, meningkat 11 peringkat dari 2020.

Berbagai manfaat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diakui, termasuk efisiensi pengelolaan keuangan, transparansi, pengendalian pengeluaran, dan pengurangan potensi kecurangan.

SPBE dapat mengotomatisasi proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membantu pengendalian pengeluaran dan pengurangan risiko kecurangan.

Kini, dengan evaluasi 2023 sedang berlangsung, ekspektasi masyarakat semakin tinggi untuk melihat implementasi SPBE yang lebih baik dan efisien demi kepentingan bangsa dan negara.

Prolite – Dalam perbaruan dari laporan pentingnya tahun 2021, International Energy Agency (IEA) menekankan pada kebutuhan mendesak untuk transformasi sektor energi global demi mencapai target pemanasan global tidak lebih dari 1,5°C.

Laporan tersebut memberikan gambaran tentang upaya yang telah dilakukan serta tantangan yang dihadapi dalam perjalanan menuju net zero emisi.

Dengan peringatan bahwa Agustus 2023 adalah bulan terpanas yang pernah tercatat, IEA menyoroti pentingnya pertumbuhan energi bersih untuk mempertahankan target 1,5°C dalam jangkauan.

Meskipun sektor energi telah mencapai emisi karbon dioksida rekor tinggi sebanyak 37 miliar ton pada tahun 2022, IEA memproyeksikan permintaan batu bara, minyak, dan gas alam akan mencapai puncaknya pada dekade ini, bahkan tanpa kebijakan iklim baru.

Namun, laporan tersebut menekankan bahwa upaya saat ini masih belum cukup. Dibutuhkan peningkatan investasi dalam energi bersih, perbaikan efisiensi energi, dan implementasi kebijakan yang efektif untuk mengurangi permintaan bahan bakar fosil dan memperluas energi bersih.

Peningkatan tiga kali lipat kapasitas energi terbarukan menjadi gigawatt oleh 2030 dinilai sangat penting.

Dengan peningkatan kapasitas energi terbarukan, demand terhadap bahan bakar fosil diharapkan dapat berkurang.

IEA menekankan pentingnya penghentian segera terhadap persetujuan pembangunan pembangkit listrik batu bara yang tidak memfilter emisinya.

Laporan tersebut juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi, dengan penekanan pada peran penting infrastruktur dalam transisi ke net zero.

Kebutuhan akan jaringan infrastruktur yang lebih cerdas dan tujuan jangka panjang seperti penangkapan dan penyimpanan karbon, serta pengembangan bioenergi berkelanjutan, semakin mendesak.

Pentingnya investasi dalam energi bersih di negara-negara berkembang juga tidak dapat diabaikan.

Investasi global di sektor ini diperkirakan akan mencapai rekor USD 1,8 triliun pada tahun 2023 dan perlu meningkat menjadi sekitar USD 4,5 triliun per tahun pada awal 2030-an.

Seiring ekspansi energi bersih dan penurunan permintaan bahan bakar fosil, IEA menegaskan bahwa tidak ada kebutuhan investasi dalam batu bara, minyak, dan gas alam baru.

Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan ketat dalam mendukung penyebaran energi bersih.

Untuk mencapai target pemanasan global tidak lebih dari 1,5°C, kerjasama internasional yang intensif dan tindakan cepat diperlukan.

Laporan IEA menekankan perlunya meningkatkan ambisi dan pelaksanaan komitmen internasional dalam menjawab krisis iklim global.

Meskipun tantangannya besar, laporan IEA menunjukkan bahwa dengan tindakan yang tepat dan kooperatif, pencapaian net zero emisi oleh 2050 masih dalam jangkauan.

Berikut Link PDF untuk informasi lebih lanjut.

Prolite – Dilansir dari , Potensi cadangan devisa Indonesia mengalami lonjakan signifikan sekitar Rp900 triliun setahun setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2023.

Dalam perubahan tatanan ekspor hasil sumber daya alam (SDA), eksportir Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini bebas dari kewajiban memarkir DHE (Devisa Hasil Ekspor) di dalam negeri.

Langkah ini diharapkan akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Keputusan pemerintah ini terbukti sukses dalam waktu singkat. Dalam satu bulan pasca-PP 36/2023, sebanyak 64 eksportir telah memarkir dolar hasil ekspor SDA senilai USD605 juta atau sekitar Rp9,2 triliun (menggunakan kurs per dolar AS).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan perkembangan ini kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“Saat ini, 64 eksportir telah bergabung dan total nilai DHE yang diparkir mencapai USD605 juta. Kami akan terus mendorong inisiatif ini bersama Kementerian Koordinator Perekonomian,” kata Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Langkah mengatur ulang penempatan Devisa Hasil Ekspor yang awalnya bebas di luar negeri dianggap sebagai lompatan besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

Peraturan baru ini, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mewajibkan eksportir untuk menempatkan minimal 30 persen DHE SDA di dalam negeri.

Tujuan utama adalah memperkuat cadangan devisa Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah dan ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global.

Langkah ini juga sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar tentang sumber daya alam, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Hasil ekspor SDA yang mencakup sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan memiliki potensi besar, mencapai 203 miliar dolar AS pada tahun 2022.

Penempatan DHE SDA di dalam negeri diharapkan dapat menguatkan cadangan devisa Indonesia, yang menurut perkiraan Menteri Koordinator Airlangga, bahkan dapat mencapai 100 miliar dolar AS.

Pertambangan adalah sektor dengan nilai ekspor SDA tertinggi, mencapai 44 persen atau 129 miliar dolar AS. Batu bara menjadi kontributor terbesar dalam sektor ini, mencapai 36 persen dari total ekspor.

Perkebunan menduduki peringkat kedua dengan nilai 55,2 miliar dolar AS, di mana kelapa sawit menyumbang sebagian besar.

Sektor kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi signifikan dengan nilai masing-masing sekitar 11,9 miliar dolar AS dan 6,9 miliar dolar AS.

Perlu dicatat bahwa kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor di dalam negeri tidak berlaku untuk eksportir dengan nilai ekspor di bawah 250 ribu dolar AS atau setara dengan Rp3,8 miliar.

Kebijakan ini umumnya menguntungkan eksportir UMKM yang memiliki nilai ekspor di bawah ambang batas tersebut.

Selain PP 36/2023, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan dua regulasi lain yang berlaku sejak 1 Agustus 2023.

Pertama, Keputusan Menteri Keuangan nomor 272 tahun 2023 yang menambah jumlah pos tarif yang terkena kewajiban DHE sebanyak 260 pos, sehingga totalnya menjadi pos tarif.

Kedua, PMK 73/2023 yang mengatur penerapan dan pencabutan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor.

Sanksi akan diberlakukan oleh Bea Cukai setelah menerima informasi dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Eksportir yang merasa dihukum secara tidak adil dapat mengajukan keberatan, dan jika terbukti memenuhi kewajiban, sanksi administratif akan dicabut.