Prolite – Penjelajah bulan Chandrayaan-3 India telah keluar dari pesawat ruang angkasa pada Kamis pagi, 24 Agustus 2023, guna memulai misi eksplorasi permukaan bulan.

Hal ini diumumkan oleh badan antariksa negara India melalui platform pesan X. Chandrayaan-3 India adalah misi yang dilakukan oleh Indian Space Research Organization (ISRO) sebagai kelanjutan dari misi sebelumnya, Chandrayaan-2.

Pada rabu malam, pesawat luar angkasa tersebut mendarat di kutub selatan bulan yang belum pernah dijelajahi.

Hanya beberapa hari setelah misi Luna-25 milik Rusia mengalami kegagalan. Hal ini menjadikan India sebagai negara pertama yang mencapai prestasi ini.

Indian Space Research Organization (ISRO) mengumumkan pencapaian ini dengan bangga, menyatakan, “Penjelajah Chandrayaan-3 India turun dari Pendarat dan India berjalan-jalan di bulan!”

Misi ini dijalankan dengan anggaran sekitar 6,15 miliar rupee India (sekitar $74,58 juta), dan merupakan upaya kedua India untuk mendarat di bulan.

Misi sebelumnya, Chandrayaan-2 pada tahun 2019, berhasil mengorbitkan satelit tetapi pendaratnya mengalami kegagalan dalam proses pendaratan.

Misi Penjelajahan Bulan Chandrayaan-3 India

Chandrayaan, yang berarti “kendaraan bulan” dalam bahasa Hindi dan Sansekerta, memiliki arti penting dalam eksplorasi luar angkasa.

Salah satu tujuan penting dari eksplorasi luar angkasa adalah mengungkap misteri dan potensi sumber daya yang ada di bulan, seperti yang diilustrasikan oleh obsesi untuk menemukan es air di kutub selatan bulan.

Kutub selatan bulan memikat banyak perhatian karena diperkirakan memiliki cadangan es air yang sangat berharga.

Es air ini bisa menjadi sumber daya krusial bagi masa depan eksplorasi ruang angkasa, karena dapat diubah menjadi bahan bakar roket, menyediakan oksigen untuk para astronot, dan bahkan menjadi sumber air minum.

Namun, tantangan yang dihadapi di daerah tersebut adalah medan yang kasar dan sulit untuk melakukan pendaratan dengan aman.

Pendaratan kendaraan luar angkasa di kutub selatan bulan adalah prestasi yang diharapkan dan dinantikan oleh banyak orang.

Bukan hanya ilmuwan dan peneliti, tapi juga masyarakat umum di berbagai negara yang tertarik dengan eksplorasi luar angkasa.

Pada saat pendaratan Chandrayaan-3 India, hampir 7 juta orang hanya melalui YouTube telah menonton siaran langsung dari peristiwa tersebut, menunjukkan betapa besarnya minat masyarakat terhadap eksplorasi ruang angkasa.

Doa-doa diadakan di tempat-tempat ibadah, dan sekolah-sekolah mengadakan pemutaran langsung siaran tersebut untuk para siswa.

Hal ini mencerminkan betapa eksplorasi luar angkasa juga memiliki dampak pada pemahaman kita tentang alam semesta dan posisi manusia di dalamnya.

Chandrayaan-3 India, dengan rencana operasi selama dua minggu, akan melakukan berbagai eksperimen dan analisis di permukaan bulan.

Salah satu eksperimen yang dijadwalkan adalah analisis spektrometer komposisi mineral permukaan bulan.

Dengan ini, kendaraan luar angkasa ini akan memberikan kontribusi berharga dalam memahami lebih dalam tentang bulan dan potensinya sebagai sumber daya masa depan.

Prolite – Budiman Sudjatmiko, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan tegas menyatakan bahwa ia akan tetap bertahan di partainya.

Ia bahkan mengatakan bahwa ia siap untuk mendaftar kembali sebagai kader partai jika nantinya dipecat akibat pernyataan dukungan yang ia sampaikan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Dalam acara Kopdarnas PSI di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa ia mungkin akan mempertimbangkan untuk mendaftar kembali sebagai kader PDIP setelah beberapa tahun berlalu dan kesalahannya diampuni.

Ia mengatakan bahwa jika nantinya dipecat oleh PDIP akibat pernyataan dukungan kepada Prabowo Subianto, ia akan menghabiskan waktu cukup lama untuk masa yang disebutnya sebagai “masa berkabung”.

Budiman membuat perbandingan dengan orang yang baru kehilangan pasangan hidup dan harus melewati masa berkabung yang lama sebelum mempertimbangkan untuk memulai hubungan baru.

Dalam hal ini, ia akan mengambil waktu untuk merenung dan mengevaluasi sebelum memutuskan untuk kembali mendaftar sebagai kader PDIP.

Pernyataan Budiman Sudjatmiko ini mengindikasikan bahwa ia merasa penting untuk memberikan waktu bagi dirinya sendiri untuk merenung dan mengatasi dampak dari keputusan dan pernyataannya sebelum memutuskan langkah selanjutnya dalam kaitannya dengan partai.

Budiman Sudjatmiko Dihadapkan Dua Pilihan Akan Masa Depannya Di PDIP

Pada saat yang sama, Budiman Sudjatmiko juga mengakui bahwa ia telah aktif mengampanyekan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak masih duduk di kelas enam Sekolah Dasar.

Meskipun demikian, ia juga menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ia bergabung dengan partai politik lain di masa depan, meski dengan syarat akan melewati masa berkabung untuk beberapa waktu terlebih dahulu.

Budiman sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dalam acara relawan Prabowo – Budiman (Prabu) Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 18 Agustus.

Sebelum secara resmi mengumumkan dukungannya, Budiman Sudjatmiko telah melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta pada tanggal 18 Juli 2023.

Setelah pertemuan tersebut, keduanya menyatakan memiliki pandangan yang sama terhadap berbagai persoalan nasional.

Namun, dukungan Budiman terhadap Prabowo ini menghadirkan potensi konsekuensi bagi status keanggotaannya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya telah menyampaikan bahwa Budiman memiliki dua opsi: mengundurkan diri dari partai atau menerima sanksi pemecatan. Pilihan tersebut akan menjadi tanggung jawab Budiman sebagai kader partai.

Hasto menjelaskan bahwa sanksi untuk Budiman akan diumumkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP bidang kehormatan partai, yaitu Komaruddin Watubun.

Meskipun demikian, hingga saat ini PDIP belum mengumumkan secara resmi sanksi yang akan diterapkan terhadap Budiman.

Situasi ini masih menunggu keputusan resmi dari partai terkait langkah selanjutnya terhadap status keanggotaan Budiman Sudjatmiko di PDIP.

Prabowo Subianto: Langit RI Siap Diperkuat 24 Pesawat Tempur F-15EX Baru

MISSOURI, Prolite – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX baru dari Amerika Serikat (AS).

Penandatanganan itu dilakukan di The Boeing Company, St. Louis, Missouri.

“Penandatanganan MoU komitmen pembelian 24 Unit Pesawat Tempur F-15EX,” kata Prabowo dalam unggahan foto di akun Instagramnya @prabowo.

Dalam unggahan tersebut terlihat Prabowo Subianto turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut. Ia juga sempat menengok unit pesawat tempur tersebut di kantor Boeing.

Sebelumnya pada November 2022 lalu, Prabowo Subianto memastikan rencana pembelian jet tempur F-15 sedang dalam tahap lanjut dan menunggu persetujuan akhir dari pemerintah.

Kepastian itu disampaikan Prabowo Subianto seusai melakukan pembicaraan empat mata dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III di kantor Kemhan RI, Jakarta.

Menurut Prabowo saat itu, Boeing telah menyetujui tawaran finansial yang diberikan dan dia meyakini paket itu terjangkau. Ia juga mengatakan negosiasi telah berjalan dengan sangat baik.

Adapun Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan jet tempur F-15 dan peralatan terkait kepada RI pada Februari 2022 lalu.

“Kami tentu mendukung upaya Prabowo untuk terus memodernisasi sistem dan kemampuan pertahanan mereka dan kami ingin terus membantu dengan cara apapun yang kami bisa,” kata Austin saat itu.

“Akuisisi F15 tentu meningkatkan interoperabilitas.”

Pesawat tempur F-15EX yang dibuat oleh Boeing ini merupakan varian terbaru dari keluarga pesawat F-15 yang telah lama beroperasi. Pesawat ini memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

1. Kemampuan Muatan: F-15EX dapat membawa hingga pound (sekitar kilogram) muatan. Ini membuatnya mampu membawa lebih banyak senjata dibandingkan pesawat tempur generasi sebelumnya.

2. Kinerja Mesin yang Tinggi: Dilengkapi dengan mesin modern yang memberikan kecepatan dan kelincahan lebih kepada pesawat.

3. Struktur Pesawat yang Kuat: Didesain untuk memiliki umur layanan hingga jam terbang, yang memberikannya keunggulan dalam hal daya tahan dan rentang operasional yang panjang.

4. Sistem Avionik Canggih: F-15EX dilengkapi dengan sistem radar canggih dan avionik lainnya yang memungkinkan pesawat mendeteksi dan melacak target dengan akurasi yang tinggi.

5. Kemampuan Survivabilitas: Pesawat ini memiliki perlindungan elektronik, termasuk sistem perang elektronik yang canggih untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang.

6. Integrasi Senjata: F-15EX dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, mulai dari rudal udara-ke-udara, bom, hingga senjata khusus lainnya.

7. Kemudahan dalam Pemeliharaan: Salah satu tujuan desain F-15EX adalah untuk meminimalkan biaya operasional dan pemeliharaan, serta memperpanjang jangka waktu antara perawatan.

8. Kemampuan Multi-Misi: F-15EX dapat dioperasikan dalam berbagai misi, mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga operasi maritim.

9. Konektivitas dengan Sistem Lain: Pesawat ini dirancang untuk dapat berkomunikasi dan beroperasi dengan baik dalam jaringan pertempuran yang lebih luas, memungkinkannya berkolaborasi dengan sistem lain seperti satelit, UAV, dan pesawat lain.

Keseluruhan keunggulan ini menjadikan F-15EX sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih dan serbaguna di dunia saat ini.

Prolite – Korea Utara secara tiba-tiba membatalkan penerbangan internasional pertamanya setelah lebih dari tiga tahun tak beroperasi.

Maskapai penerbangan nasional Korea Utara, Air Koryo, sebelumnya direncanakan untuk melaksanakan penerbangan komersial pertamanya setelah lebih dari tiga tahun tak beroperasi akibat pandemi Covid-19.

Penerbangan tersebut dijadwalkan pada Senin, tanggal 21 Agustus. Namun, dalam momen-momen terakhir, maskapai tersebut dengan cara yang misterius memutuskan untuk membatalkan operasinya.

Keputusan mendadak ini telah menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi mengenai alasan di balik pembatalan penerbangan tersebut.

Penutupan sebagian besar wilayah Korea Utara sejak awal 2020 sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 telah membuat negara ini praktis tertutup dari dunia luar.

Dibatalkan Secara Mendadak Tanpa Alasan yang Jelas

Sejumlah penumpang dan wartawan telah berkumpul di Bandara Internasional Beijing, Tiongkok, untuk menantikan penerbangan Air Koryo JS151 dari Pyongyang, yang seharusnya tiba pada pukul pagi waktu setempat.

Hampir dua jam setelah jadwal kedatangan penerbangan Air Koryo JS151 dari Pyongyang di Bandara Internasional Beijing, sebuah papan informasi keberangkatan pesawat di terminal bandara tersebut tiba-tiba menunjukkan adanya pembatalan penerbangan.

Kejadian ini mengejutkan banyak orang, terutama media yang telah menantikan kedatangan beberapa pelancong internasional pertama dari Korea Utara dalam beberapa tahun.

Dalam tanggapannya terkait pembatalan tersebut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan penjelasan bahwa mereka telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan penerbangan komersial antara Beijing dan Pyongyang.

“Waktu musim panas dan musim gugur, Tiongkok telah menyetujui rencana penerbangan penumpang antara Pyongyang dan Beijing, serta sebaliknya, yang dioperasikan oleh maskapai Air Koryo,” ungkap Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Air Koryo Korea Utara Tidak Memberikan Alasan Resmi Terkait Pembatalan

Sementara itu, dalam percakapan dengan AFP, layanan pelanggan bandara Beijing telah mengonfirmasi bahwa Air Koryo tidak memberikan alasan resmi terkait pembatalan tersebut.

Upaya AFP untuk menghubungi kantor Air Koryo di Beijing pada Senin tidak berhasil, karena kantor maskapai tampak terkunci dan digembok ketika seorang jurnalis mencoba mendekat.

Meskipun begitu, kantor tersebut masih terlihat dalam kondisi terjaga, dan seorang pekerja di lantai yang sama memberi tahu bahwa staf maskapai kadang-kadang muncul, meskipun tidak ada yang terlihat pada pagi hari itu.

Seorang sumber yang mengetahui operasi Air Koryo di China menginformasikan kepada AFP bahwa mereka tidak memiliki informasi mengenai penerbangan terjadwal antara Pyongyang dan Beijing.

Sumber tersebut, yang meminta anonimitas, menambahkan bahwa perusahaan ini belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah Korea Utara mengenai pemulihan penerbangan ke China.

“Informasi yang Anda dapatkan mungkin keliru. Penerbangan belum dilanjutkan,” kata sumber tersebut.

Prolite – Pihak kepolisian telah mengumumkan bahwa insiden kecelakaan pesawat di Malaysia telah menelan korban sebanyak 10 orang yang meninggal dunia.

Diketahui sebelumnya pesawat tersebut merupakan pesawat pribadi dengan nomor registrasi N28JV berjenis Beechcraft model 390 yang dimiliki oleh perusahaan Jetvalet Sdn Bhd.

Kepala Polisi Negara Malaysia, Inspektur Jenderal Razarudin Husain, dalam konferensi pers di Selangor, menjelaskan bahwa insiden ini terjadi di daerah sekitar Elmina, Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada hari Kamis (17/8) sekitar pukul waktu setempat.

Kecelakaan pesawat di Malaysia ini mengakibatkan kematian enam penumpang, dua awak pesawat, seorang pengguna motor, dan seorang pengendara mobil yang sedang melintas saat kejadian.

Razarudin juga menjelaskan bahwa dari ke-sepuluh korban yang meninggal dunia dalam insiden tersebut, hanya satu jasad yang ditemukan dalam keadaan relatif utuh.

Korban tersebut adalah pengendara motor yang identitasnya telah diketahui, meskipun perlu dilakukan proses verifikasi melalui uji asam deoksiribonukleat (DNA) untuk memastikan identitasnya dengan pasti.

Sementara itu, identitas pengendara mobil yang menjadi korban masih belum diketahui dan sedang dalam proses identifikasi lebih lanjut.

Penyelidikan Korban Libatkan Banyak Instansi dan Petugas dari Berbagai Lembaga

Penyelidikan untuk mengungkapkan jumlah korban kecelakaan pesawat di Malaysia tersebut telah dilaksanakan dengan cermat.

Semua korban telah dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di Klang untuk proses identifikasi oleh para ahli waris atau keluarga mereka.

Tak kurang dari 240 petugas, yang mewakili berbagai lembaga termasuk Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM), Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Malaysia, Kementerian Kesehatan Malaysia.

Selain itu juga ada Pasukan Pertahanan Sipil Malaysia, Biro Investigasi Kecelakaan Udara (AAIB), Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia (CAAM), serta beberapa lembaga lainnya, telah berupaya keras dalam menjalankan operasi pencarian dan penyelamatan terkait kecelakaan tersebut.

Dalam kerja sama yang sinergis, semua pihak yang terlibat telah bekerja bersama untuk memberikan respons yang terkoordinasi dan efektif dalam menghadapi situasi ini.

Identitas dari 8 Korban Kecelakaan Pesawat di Malaysia Telah Terungkap

Dalam pengumuman terpisah melalui keterangan pers, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke telah mengungkapkan identitas dari delapan korban dalam kecelakaan pesawat tersebut.

Di antara korban tersebut terdapat Anggota Dewan (ADUN) Pelangai Johari Harun, yang merupakan salah satu dari delapan korban yang terlibat dalam tragedi ini.

Selain itu, tujuh korban lainnya juga telah diidentifikasi, termasuk dua pilot yakni Shahrul Kamal Ruslan dan Heikal Aras Abdul Azim.

Serta penumpang lainnya yaitu Kharil Azwan Jamaludin, Shaharul Amir Omar, Mohd Naim Fawwaz Mohamed Muaidi, Muhammad Taufiq Mohd Zaki, dan Idris Abdol Talib.

Penyidik Kecelakaan Udara Malaysia Analisis Perekam Suara Kokpit

Sementara itu, tim penyelidik kecelakaan udara Malaysia sedang melakukan analisis terhadap perekam suara kokpit (Cockpit Voice Recorder/CVR).

Menteri Perhubungan Anthony Loke menyatakan bahwa CVR, yang berhasil ditemukan pada Kamis malam, sedang dalam proses analisis dan insiden tersebut akan diperiksa secara mendalam.

CVR berfungsi untuk merekam semua suara dan percakapan yang terjadi di dalam kokpit pesawat, termasuk percakapan terakhir awak pesawat dan suara lainnya yang ada di sekitar.

“Saya telah menginstruksikan agar penyelidikan ini dilakukan dengan cepat dan menyeluruh. Kami akan mengumumkan hasilnya sesegera mungkin setelah analisis selesai dilakukan,” kata Menteri Loke kepada para wartawan.

Kepala Polisi Malaysia, Razarudin Husain, menjelaskan bahwa pesawat yang mengalami kecelakaan ini hanya dilengkapi dengan CVR, dan tidak memiliki perekam data penerbangan (Flight Data Recorder/FDR).

Razarudin mengatakan bahwa operasi pencarian korban “95 persen selesai” dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari. “Hingga saat ini, kami telah berhasil menemukan semua sisa manusia dari para korban,” ujar Razarudin.

JAKARTA, Prolite – Kejaksaan Agung menetapkan Ismail Thomas, anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan, sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemalsuan dokumen perizinan perusahaan tambang di Wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Tindakan Ismail telah mengakibatkan dirinya dijerat oleh jaksa dengan sangkaan melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sejalan dengan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ismail Thomas segera menjalani penahanan sementara di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan selama periode 20 hari, mulai dari saat penahanan dimulai hingga 3 September 2023.

Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua langkah hukum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Kasus Ismail Thomas Menjadi Perhatian Serius dan Menimbulkan Kontroversi

Ia diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen perjanjian pertambangan di PT Sendawar Jaya pada tahun 2021, suatu tindakan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap integritasnya sebagai anggota DPR RI.

Kejaksaan Agung telah mengungkap bahwa pemalsuan dokumen ini diduga dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan suatu perkara yang terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Asabri yang juga melibatkan terpidana Heru Hidayat.

Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), telah memberikan penjelasan terkait dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan Ismail Thomas.

Diduga, Ismail Thomas melakukan pemalsuan dokumen tersebut dengan maksud mengambil alih usaha pertambangan di daerah Kutai Barat.

Dokumen palsu yang dihasilkan oleh Ismail Thomas menciptakan kesan seolah-olah perusahaan PT Sendawar Jaya telah diberikan izin resmi untuk menjalankan kegiatan pertambangan.

Informasi mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diungkapkan pada Desember 2022 menunjukkan bahwa Ismail Thomas hanya memiliki kekayaan senilai Rp 9,8 miliar.

Meskipun terjadi peningkatan sekitar Rp 100 juta dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, total harta kekayaannya tetap relatif stabil.

Proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Ismail Thomas akan terus berlanjut, dan Kejaksaan Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan penuh keadilan dan akurat.

Rincian Kekayaan Ismail Thomas

Berdasarkan informasi yang diberikan, kekayaan Ismail Thomas termasuk berbagai aset yang mencakup tanah, bangunan, mobil, harta bergerak lain, serta kas dan setara kas. Berikut adalah rincian kekayaannya:

1. Aset Tanah dan Bangunan:
   • Total 7 bidang tanah dan bangunan.
   • Nilai total aset tanah dan bangunan mencapai Rp .
2. Mobil:
   • Memiliki delapan unit mobil.
   • Total nilai mobil mencapai Rp 828 juta.
3. Harta Bergerak Lain:
   • Memiliki harta bergerak lain senilai Rp 381 juta.
4. Kas dan Setara Kas:
   • Kekayaan dalam bentuk kas dan setara kas mencapai Rp .

Dengan total rincian tersebut, kekayaan Ismail Thomas tercatat sebesar Rp .

Terdapat kenaikan sekitar Rp 100 juta dibandingkan dengan kekayaannya yang tercatat pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada Desember 2020, yaitu sejumlah Rp .

Rekam Jejak Ismail Thomas

Rekam jejak Ismail Thomas mencakup sejumlah pengalaman dan peran dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan politik, seperti yang diuraikan berikut:

1. Latar Belakang Pribadi:
   • Lahir di Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada 31 Januari 1955.
   • Menempuh pendidikan dasar di SD Katholik WR Soepratman pada 1961-1967.
   • Pendidikan lanjutan di SMP Katholik WR Soepratman pada 1967-1970.
   • Pendidikan SMA di SMA Katholik WR Soepratman pada 1970-1973.
   • Melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, meraih gelar S1 Ilmu Hukum pada tahun 2003.
   • S2 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman pada 2007-2009.
2. Karir Politik dan Pemerintahan:
   • Menjadi anggota DPRD Kutai Barat dari PDI Perjuangan.
   • Wakil Bupati Kutai Barat pada periode 2001-2006.
   • Bupati Kutai Barat selama dua periode, yaitu 2006-2011 dan 2011-2016.
   • Anggota DPR RI pada periode 2019-2024.
3. Kasus Pemalsuan Dokumen:
   • Pada Agustus 2023, Ismail ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemalsuan dokumen perizinan perusahaan tambang di Wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur.
   • Ia menjalani penahanan sementara selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan.

Rekam jejak Ismail Thomas mencerminkan perjalanan karir dan pengabdian dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan politik.

Kasus hukum yang menimpanya menunjukkan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani dugaan pelanggaran.

JAKARTA, Prolite – Untuk mengatasi masalah polusi udara Jakarta yang semakin meningkat, Kemenhub telah mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan 4 in 1.

Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Rencana Pemerintah untuk Mengatasi Polusi Udara Jakarta

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan pernyataan saat berada di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat (14/08/2023), terkait rencana pemerintah untuk mengatasi polusi udara Jakarta dan kemacetan di wilayah Jabodetabek.

Budi Karya menjelaskan bahwa saat ini banyak kendaraan utilitas yang hanya digunakan oleh satu orang atau paling banyak dua orang. Oleh karena itu, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengubah aturan “3 in 1” menjadi “4 in 1.”

Dalam konsep “4 in 1” tersebut, contohnya bagi warga yang berasal dari daerah Bekasi, Tangerang, dan Depok, mereka akan diharapkan untuk berbagi kendaraan saat pergi ke kantor.

Dengan demikian, satu mobil dapat digunakan oleh lebih banyak orang secara bergantian, sehingga jumlah kendaraan yang berada di jalan raya dapat dikurangi.

Budi menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan pihak kepolisian untuk menerapkan penegakan hukum terkait uji emisi kendaraan.

Menurut Budi, kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan dilarang beroperasi di jalanan karena akan berpotensi memperparah polusi udara Jakarta.

Selain itu, Budi juga berencana mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kendaraan bebas emisi di kota tersebut.

Untuk mendukung hal ini, Budi meminta kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk meningkatkan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang bisa digunakan oleh pemilik kendaraan listrik.

Kualitas Udara di Jakarta Berstatus Tidak Sehat

Rapat yang berlangsung hari ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Presiden Jokowi memberikan serangkaian instruksi kepada para menteri dan gubernur untuk mengatasi masalah polusi udara Jakarta yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam awal pembukaan rapat, Presiden Jokowi menyampaikan informasi mengenai kualitas udara di DKI Jakarta yang saat ini berada pada angka 156 dengan status “tidak sehat”.

Beliau menyoroti bahwa situasi ini disebabkan oleh kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, emisi dari kendaraan bermotor, serta aktivitas industri di wilayah Jabodetabek, khususnya dalam sektor industri manufaktur yang masih menggunakan batu bara.

Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Polusi Udara Jakarta

Dalam arahannya kepada para hadirin, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari semua kementerian dan lembaga terkait.

Presiden menggarisbawahi beberapa poin utama yang menyoroti aspek intervensi jangka pendek hingga aksi komprehensif dalam jangka menengah.

1. Langkah-Langkah Jangka Pendek dalam Penanganan Polusi Udara Jakarta

Presiden Jokowi menyoroti urgensi langkah-langkah jangka pendek yang harus segera dilakukan untuk mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

Intervensi cepat diperlukan untuk memperbaiki kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas udara menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk mencapai tujuan ini.

2. Pentingnya Kerja Sama dan Kolaborasi Antarlembaga

Presiden menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi yang kuat antarlembaga dalam upaya penanganan polusi udara di Jakarta.

Isu polusi udara melibatkan banyak pihak, dan hanya melalui kerja bersama yang efektif, solusi-solusi terbaik dapat ditemukan dan diimplementasikan.

3. Rekayasa Cuaca dan Penerapan Regulasi

Presiden Jokowi kemudian meminta ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek.

Selain itu, Presiden mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat terkait batas emisi, terutama di wilayah Jabodetabek.

Regulasi ini penting untuk mempercepat peralihan menuju praktik yang ramah lingkungan.

4. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Penyusunan Anggaran

Presiden menggarisbawahi perlunya peningkatan jumlah ruang terbuka hijau dalam kota untuk meningkatkan kualitas udara dan lingkungan.

Dalam hal ini, penyusunan anggaran yang memadai menjadi kunci untuk mendukung implementasi langkah-langkah peningkatan lingkungan yang diperlukan.

“Tentu saja, upaya ini akan memerlukan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, saya mengajak untuk segera menyusun anggaran yang diperlukan.”

“Jika perlu, kita harus berani mendorong banyak kantor untuk melaksanakan model kerja hybrid, di mana pekerjaan dilakukan baik dari kantor maupun dari rumah.”

“Saya tidak tahu nanti dari hasil kesepakatan dalam rapat terbatas ini, apakah akan diambil pilihan 75 persen bekerja dari rumah dan 25 persen dari kantor, atau mungkin angka lain yang lebih sesuai,” ujar Presiden Jokowi.

Prolite – Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini mengeluarkan surat edaran yang berisi jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2023.

Surat Edaran BKN Nomor 7948/ yang berisi tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS 2023 telah ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam surat ini, diinformasikan bahwa pendaftaran untuk seleksi CPNS 2023 akan dibuka mulai tanggal 17 September 2023.

Tanggal ini akan menjadi titik awal bagi para calon pelamar yang tertarik untuk mengikuti proses seleksi dan menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pendaftaran untuk seleksi CPNS 2023 akan dapat dilakukan melalui laman resmi

Selain itu, pemerintah juga telah mengumumkan bahwa total ada formasi yang tersedia, yang dibagi antara Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk formasi CPNS sendiri, tersedia sejumlah posisi yang dapat diisi oleh para calon pelamar.

Semua rincian ini dapat ditemukan dalam Surat Edaran BKN Nomor 7948/ mengenai Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi, yang menyajikan jadwal lengkap mengenai tahapan seleksi CPNS 2023.

Berikut adalah jadwal lengkap seleksi CPNS 2023:

• Pengumuman Seleksi: 16-30 September 2023
• Pendaftaran Seleksi: 17 September-3 Oktober 2023
• Seleksi Administrasi: 17 September-5 Oktober 2023
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 6-9 Oktober 2023
• Masa Sanggah: 10-12 Oktober 2023
• Jawab Sanggah: 10-14 Oktober 2023
• Pengumuman Pasca Sanggah: 13-19 Oktober 2023
• Penarikan Data Final: 20-22 Oktober 2023
• Penjadwalan SKD CPNS: 23-26 Oktober 2023
• Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS: 27-30 Oktober 2023
• Pelaksanaan SKD CPNS: 31 Oktober-9 November 2023
• Pengolahan Nilai SKD CPNS: 7-11 November 2023
• Pengumuman Hasil SKD CPNS: 12-14 November 2023
• Masa Sanggah: 15-17 November 2023
• Jawab Sanggah: 15-19 November 2023
• Pengolahan Nilai SKD CPNS Hasil Sanggah: 18-22 November 2023
• Pengumuman Pasca Sanggah: 18-24 November 2023
• Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input Lokasi SKB): 25-27 November 2023
• Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi: 28-30 November 2023
• Penarikan Data Final: 1-2 Desember 2023
• Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 3-4 Desember 2023
• Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT: 5-7 Desember 2023
• Pelaksanaan SKB CPNS: 8-14 Desember 2023
• Integrasi Nilai SKD dan SKB: 15-27 Desember 2023
• Pengumuman Kelulusan: 28 Desember 2023-4 Januari 2024
• Masa Sanggah: 5-7 Januari 2024
• Jawab Sanggah: 5-11 Januari 2024
• Pengolahan Nilai Seleksi Hasil Sanggah: 7-12 Januari 2024
• Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah: 8-14 Januari 2024
• Pengisian DRH NIP CPNS: 15 Januari-13 Februari 2024
• Usul Penetapan NIP CPNS: 14 Februari-14 Maret 2024

Bocoran Soal Tes CPNS 2023

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melaksanakan serah terima naskah soal seleksi CPNS 2023.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek, Ambar Musyarifah, melakukan serah terima naskah kepada Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, pada Kamis (10/8/2023).

Naskah soal tersebut mencakup berbagai kompetensi yang akan diuji dalam seleksi CASN 2023, termasuk kompetensi manajerial, sosial kultural, serta wawancara untuk calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu, naskah soal juga mencakup seleksi kompetensi dasar untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023.

Naskah soal untuk seleksi CASN ini telah disusun oleh tim yang terdiri dari 173 penulis yang berasal dari 35 universitas dan lembaga pendidikan.

Proses penyusunan naskah soal ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyusunan kisi-kisi hingga pengecekan serta pengujian bahasa.

Penting untuk dicatat bahwa selama proses ini, telah diterapkan langkah-langkah keamanan teknologi yang sangat ketat, yang diawasi dan dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai bentuk pengamanan data dan integritas seleksi.

Proses ini juga mendapatkan pengawasan dan koordinasi dari beberapa lembaga pemerintahan, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyusunan naskah soal dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta untuk menghindari potensi pelanggaran atau kecurangan dalam seleksi.

JAKARTA, Prolite – Senin, 7 Agustus 2023, sekitar seribu tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mengadakan aksi unjuk rasa.

Aksi tersebut terjadi di depan Gedung DPR Senayan, yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Para demonstran dengan tegas menyuarakan tuntutan mereka untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan harapan dapat memperoleh hak-hak yang lebih jelas dan kesejahteraan yang pantas.

Aksi unjuk rasa yang dikenal sebagai “Aksi Nasional Nakes dan Non Faskes Fasyankes 2023” ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga terjadi di beberapa lokasi lain di Indonesia.

Tujuan Aksi Unjuk Rasa Tenaga Kesehatan dan Non-Nakes

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, memberikan penjelasan mengenai tujuan para tenaga kesehatan dan non kesehatan, mereka menuntut agar segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Para peserta unjuk rasa menuntut agar diterbitkan surat pengangkatan mereka sebagai ASN,” ujar Komarudin saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Antara, pada Senin, 7 Agustus.

Terhadap aksi unjuk rasa ini, Komarudin menyatakan bahwa telah dikerahkan sebanyak personel ke berbagai titik untuk menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

“Kami telah mendeploy personel untuk menjaga keamanan, termasuk personel dari TNI, karena aksi unjuk rasa tidak hanya terjadi di sekitar Gedung DPR RI, tetapi juga di beberapa lokasi lainnya,” ungkap Komarudin.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan jalannya unjuk rasa dengan aman dan tertib, serta menjaga ketertiban umum di sekitar area demonstrasi.

Komarudin menjelaskan, “Kami telah menyiapkan rencana pengalihan lalu lintas untuk mengantisipasi jika jumlah peserta unjuk rasa meningkat dan lokasi atau titik unjuk rasa yang disiapkan tidak mencukupi. Jika itu terjadi, maka akan ada pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.”

Tindakan pengalihan lalu lintas ini dirancang untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar area unjuk rasa dan memastikan bahwa aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan yang signifikan.

Ada 7 Tuntutan yang Disuarakan Oleh Para Tenaga Kesehatan dan Non-Nakes

Aksi Nasional Nakes dan Non Faskes Fasyankes 2023 memiliki sejumlah tuntutan yang ingin disampaikan ialah sebagai berikut:

1. Mendesak Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan meningkatkan status non Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tambahan nilai afirmasi sebesar 60 persen.
2. Mendesak Presiden untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2018 Pasal 99 ayat 1, 2 dan 3.
3. Meminta agar Presiden membuat regulasi khusus untuk pengalokasian anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga kesehatan (nakes) dan non kesehatan (non nakes) melalui Kementerian Kesehatan.
4. Menginginkan agar ASN PPPK di Fasyankes memperoleh hak jaminan pensiun dan mendapatkan hak perpanjangan kontrak sampai batas usia pensiun.
5. Menuntut agar ASN PPPK di Fasyankes memperoleh kesejahteraan dan kesempatan jenjang karier yang lebih baik.
6. Mendesak Pemerintah untuk menyusun regulasi mengenai jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum PPPK untuk tenaga non nakes di Fasyankes dan membuka formasi yang sesuai dengan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
7. Meminta agar pendataan tenaga kesehatan (nakes) dan non kesehatan (non nakes) dalam SISDMK mencakup seluruh tenaga non ASN tanpa memandang klasifikasi status non ASN.

Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan usaha para tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam mengupayakan perbaikan dan pengakuan atas kondisi serta hak-hak mereka dalam sektor kesehatan di Indonesia.

Para tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan tegas menyampaikan bahwa langkah-langkah konkret harus diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan kepentingan mereka diakui dalam kerangka sistem Aparatur Sipil Negara.

BANDUNG, Prolite – Puluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising telah diamankan dan diangkut ke Maporlesta Bandung.

Tindakan ini dilakukan sebagai hasil dari razia yang dilaksanakan pada Sabtu, 5 Agustus 2023 malam.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, menjelaskan bahwa seluruh kepolisian sektor (polsek) di wilayah tersebut telah secara bersama-sama melaksanakan operasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini.

Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai gangguan suara yang disebabkan oleh knalpot yang terlalu bising.

“Dalam upaya mengatasi keluhan mengenai banyaknya knalpot bising, kami menggelar operasi semalam,” kata Kusworo pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023.

Tindakan ini menunjukkan komitmen pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat terkait masalah polusi suara yang mengganggu.

Terdapat Puluhan Sepeda Motor Yang Memiliki Knalpot Bising Telah Diamankan

Sebanyak 50 sepeda motor setidaknya telah ditangkap dalam razia knalpot bising yang berlangsung semalam.

Seluruh kendaraan tersebut telah dibawa ke Mapolresta Bandung dan dikenai tindakan penilangan. Kepala Polresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, mengklarifikasi,

“Para pemilik sepeda motor diperbolehkan mengambil kendaraan mereka kembali asalkan mereka mengganti knalpotnya dengan knalpot standar. Selain itu, mereka juga diwajibkan membayar denda tilang di Bank Rakyat Indonesia (BRI).”

Namun, jika para pemilik sepeda motor enggan untuk melakukan penggantian knalpot dengan standar, maka mereka tidak akan diizinkan untuk membawa pulang kendaraannya.

Kebijakan ini bertujuan agar para pemilik kendaraan benar-benar menghentikan penggunaan knalpot yang terlalu bising tersebut.

“Operasi pengawasan terhadap knalpot bising ini juga telah dilaksanakan di seluruh polsek,” tambah Kusworo.

Kusworo juga menekankan kepada penjual untuk tidak menyediakan knalpot yang bising, karena hal ini akan merugikan pembeli mengingat pihak kepolisian akan sering menggelar razia terhadap knalpot bising.

“Kami berharap Kabupaten Bandung menjadi daerah yang bebas dari kendaraan dengan knalpot bising,” tegasnya.

Selain berhasil menggelandang sepeda motor yang menggunakan knalpot bising, dalam razia tersebut polisi juga menemukan beberapa anak muda yang membawa minuman keras.

Tindakan ini menunjukkan bahwa operasi yang digelar oleh pihak kepolisian mencakup berbagai masalah dan pelanggaran lain yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman tetap menjadi prioritas dalam tindakan penegakan hukum di Kabupaten Bandung.