Prolite – Dilansir dari , Tahun anggaran 2024 akan menjadi tahun yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp146,98 triliun, menunjukkan peningkatan yang substansial dari anggaran pada tahun 2023 yang sebesar Rp125,2 triliun.

Dana sebesar ini akan dialokasikan untuk berbagai program pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Strategis Nasional (IKN).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah menetapkan fokus utama pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan optimalisasi infrastruktur yang sudah ada.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, semua proyek konstruksi yang dimulai di tahun anggaran 2024 harus selesai pada tahun yang sama, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Prioritas utama program tahun anggaran 2024 adalah penyelesaian Program Strategis Nasional dan berbagai kegiatan prioritas, termasuk program operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR), serta berbagai direktif presiden, seperti pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah,” ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Dari anggaran total Rp146,98 triliun, sebagian besar akan dialokasikan untuk sektor sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun.

Ini termasuk pembangunan bendungan, revitalisasi danau, irigasi, pengendali banjir, dan infrastruktur air lainnya.

Selain itu, anggaran sekitar Rp55,40 triliun akan digunakan untuk proyek jalan dan jembatan, sementara sektor permukiman akan menerima alokasi sekitar Rp32,70 triliun.

Bidang perumahan akan menerima Rp9,25 triliun, dan ada juga dukungan manajemen untuk berbagai aspek pembangunan infrastruktur Indonesia.

Selain proyek-proyek besar tersebut, Kementerian PUPR juga memiliki program padat karya tunai (PKT) yang diberdayakan oleh desa-desa dengan melibatkan masyarakat setempat.

PKT ini akan menerima alokasi dana sebesar Rp6,67 triliun untuk tahun anggaran 2024, dengan tujuan membuka lapangan kerja terutama di desa-desa, menciptakan serapan tenaga kerja sebanyak 264 ribu orang.

Dalam hal ini, fokus program PKT adalah pada infrastruktur berbasis masyarakat, seperti P3TGAI, BSPS, dan Kotaku.

Komitmen tinggi pada program ini terlihat dari alokasi dana yang signifikan, yang merupakan dukungan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Anggaran untuk infrastruktur IKN tahun 2024 mencapai Rp35,37 triliun.

Meskipun ada penurunan dalam anggaran PKT dibandingkan dengan tahun sebelumnya, program ini tetap menjadi salah satu cara efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas infrastruktur Indonesia.

Sejauh ini, progres distribusi anggaran infrastruktur kerakyatan hingga semester I tahun 2023 telah mencapai 42,47% dari sisi keuangan dan 13,38% dari sisi pekerjaan fisik.

Program ini telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak orang dari target total orang.

Dengan anggaran besar yang telah dialokasikan untuk infrastruktur Indonesia dan program pembangunan, Indonesia berharap untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang kuat.

Prolite – Dilansir dari Kominfo, Pemerintah pada 21 September telah merumuskan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).

Selain itu, melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 3 Tahun 2021, Kementerian Kominfo juga mengatur Klasifikasi Baku Lapangan Industri Aktivitas Pemrograman Berbasis AI.

Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengumumkan bahwa saat ini tengah dalam proses penyusunan Panduan Etika penggunaan AI di Indonesia.

“Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pemanfaatan AI dan agar selaras dengan ketentuan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) serta UU PDP (Pelindungan Data Pribadi),” ungkapnya saat berbicara dalam acara The 2nd MASTEL’s 5G Summit – Acceleration of 5G Network and AI Towards Indonesia as Digital Economy Country di Jakarta Selatan pada Kamis (21/09/2023).

Menurut Menteri Budi Arie, pengaturan ini menjadi penting karena teknologi AI yang terus berkembang dapat mengakibatkan bentuk gangguan informasi baru, termasuk di antaranya teknologi AI DeepFake.

“Melalui DeepFake, pengguna dapat memanipulasi gambar atau video sehingga mirip dengan orang tertentu untuk melakukan pembohongan publik atau penipuan,” jelasnya.

Namun, potensi pemanfaatan AI sangat besar. Menurut Studi Forbes (2023), di berbagai negara, lebih dari 50 persen responden menggunakan AI untuk layanan pelanggan dan mekanisme penanganan penipuan.

Bahkan, pemanfaatan AI diproyeksikan akan memberikan kontribusi sebesar USD366 Miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030.

“Sektor informasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan menjadi dua sektor dengan jumlah pekerja yang cukup banyak yang dibantu oleh AI. Di Indonesia, sekitar 26,7 juta tenaga kerja telah mendapatkan bantuan dari AI, yang setara dengan 22,1% dari total tenaga kerja pada tahun 2021,” tutur Menkominfo, mengutip data dari Litbang Kompas (2023).

Kementerian Kominfo Gencar Lakukan Program Literasi Digital

Untuk memastikan masyarakat siap mengadopsi teknologi AI, Kementerian Kominfo telah melaksanakan Program Literasi Digital yang mencakup aspek keamanan anak dan pemahaman tentang beragam fitur AI.

“Selain itu, kami juga menyelenggarakan pelatihan dalam berbagai keterampilan AI melalui program Digital Talent Scholarship,” tambah Menteri Budi Arie.

Sasaran akhirnya adalah memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan nilai tambah.

“Namun, hal ini memerlukan dukungan kebijakan yang sesuai, tenaga kerja digital yang kompeten, serta tingkat literasi yang baik,” tandas Menkominfo Budi Arie Setiadi.

JAKARTA, Prolite – Dilansir dari Bank Indonesia nomor 25/259/DKom, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 September 2023 telah menghasilkan keputusan penting terkait kebijakan moneter di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada tingkat 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Keputusan ini merupakan bagian dari konsistensi kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada tahun 2023 dan 2,5±1% pada tahun 2024.

Kebijakan moneter Indonesia tetap difokuskan pada pengendalian stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai langkah antisipasi dari dampak ketidakpastian pasar keuangan global.

Selain itu, BI juga terus mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dengan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.

Langkah-langkah ini ditujukan untuk mendukung sektor-sektor seperti hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau.

Digitalisasi sistem pembayaran juga tetap menjadi fokus, dengan upaya untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Seluruh langkah ini merupakan bagian dari upaya BI untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dilampirkan di sini, BI juga telah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi suku bunga dasar kredit, terutama pada suku bunga kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ini merupakan langkah yang penting dalam memastikan bahwa suku bunga kredit UMKM dapat diakses dengan lebih mudah oleh para pelaku usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus melakukan sinergi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang tinggi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap didukung oleh permintaan domestik yang kuat, konsumsi rumah tangga yang tinggi, dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

Meskipun ada tantangan di pasar global, Bank Indonesia optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh dengan baik.

Selain itu, Bank Indonesia juga memantau dengan cermat kinerja neraca pembayaran Indonesia, stabilitas nilai tukar Rupiah, dan tingkat inflasi.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan insentif likuiditas makroprudensial adalah beberapa dari banyak alat kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan oleh BI dan pemerintah, diharapkan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh dengan baik dan inflasi akan tetap terkendali sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara.

JAKARTA, Prolite – Pemerintah Indonesia telah melangkah maju dalam upaya tingkatkan keamanan dan kedaulatan ruang udaranya dengan akuisisi pesawat tempur F-15EX.

Keputusan penting ini diumumkan setelah perundingan panjang antara pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Pertahanan, dan Boeing, pada akhir Agustus 2023.

Dilansir dari , penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mengesahkan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Marsekal Madya Yusuf Jauhari, Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan Indonesia, dan Mark Sears, Wakil Presiden dan Manajer Program Boeing Fighters.

Penandatanganan ini berlangsung di markas Boeing di St Louis, Missouri, Amerika Serikat (AS), dan disaksikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menteri Pertahanan Prabowo menyatakan, “Kami dengan bangga mengumumkan komitmen kami untuk pengadaan pesawat tempur F-15EX yang sangat penting bagi Indonesia.”

Pesawat ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

F-15EX adalah versi paling canggih dari keluarga pesawat tempur F-15 yang pernah dibuat, dilengkapi dengan kontrol penerbangan digital fly-by-wire, sistem peperangan elektronik baru, kokpit digital serba kaca, serta sistem misi dan kemampuan perangkat lunak terbaru.

Boeing, sebagai produsen pesawat ini, telah menginvestasikan keahlian selama bertahun-tahun untuk mengembangkan kemampuan F-15EX.

Kelebihan dan Kemampuan si Canggih F-15EX

Pesawat ini dilengkapi dengan sistem radar canggih AN/APG-82 Raytheon Technologies, yang memungkinkan pesawat untuk mendeteksi dan melacak target akurasi tinggi.

Dilengkapi juga dengan pengacak radar lawan atau jammer radar, yang disebut Eagle Passive-Active Warning Survivability System (EPAWSS) yang dibuat oleh BAE Systems, yang dapat meningkatkan efektivitas misi dan kemampuan bertahan.

F-15EX memiliki daya angkut hingga kg dan dapat mencapai kecepatan maksimum Mach 2,5 atau sekitar km/jam.

Jet tempur ini dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara-ke-udara, bom, dan senjata pelengkap lainnya, menjadikannya cocok untuk berbagai jenis misi, mulai dari udara, serangan darat, hingga operasi laut.

Dengan pengadaan 24 unit F-15EX senilai Rp39,47 triliun, Indonesia berkomitmen untuk modernisasi alutsista di tahun 2024.

Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah untuk memperkuat pertahanan nasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia terus berusaha untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya.

Dengan pengadaan F-15EX, Indonesia menegaskan kembali posisinya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara ini.

Pesawat ini akan menjadi salah satu aset penting dalam upaya menjaga dan mempertahankan integritas wilayah udara Indonesia.

Dalam pemeringkatan militer dunia terbaru oleh Global Fire Power (GFP), Indonesia menempati peringkat ke-13, menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pertahanan nasional.

Upaya-upaya seperti ini menegaskan tekad Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan dapat diandalkan di tingkat internasional dalam menjaga kedaulatan dan keamanan.

Pengadaan pesawat tempur ini adalah bagian dari strategi pertahanan yang komprehensif untuk menghadapi tantangan masa depan dan memastikan bahwa Indonesia terus menjadi negara yang kuat dan aman.

Informasi lebih lanjut tentang F-15EX dan pengadaan ini dapat ditemukan di

JAKARTA, Prolite – Prakiraan Musim Hujan 2023/2024, sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan akan mengalami Awal Musim Hujan pada bulan Oktober hingga Desember 2023.

Dari total 699 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 477 ZOM atau 68,24% diprakirakan akan mengalami awal musim hujan pada periode tersebut.

Namun, jika dibandingkan dengan normal awal musim terdapat 446 ZOM atau 63,81% yang diprakirakan mengalami mundur dalam awal musim hujan.

Wilayah lainnya, sebanyak 56 ZOM atau 8,01%, diperkirakan akan sama dengan normalnya, sementara 22 ZOM atau 3,15% diprakirakan akan mengalami awal musim yang lebih awal dari biasanya.

Berikut Peta Perbandingan Prakiraan Awal Musim Hujan 2023/2024 dari BMKG

Perkiraan cuaca selama Musim Hujan 2023/2024 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu sebanyak 566 Zona Musim (ZOM), sekitar 80,97%, diperkirakan akan mengalami sifat hujan normal.

Ini menunjukkan bahwa curah hujan di wilayah-wilayah ini akan berada dalam rentang yang dianggap normal untuk musim yang akan menyapa bulan Oktober ini.

Di sisi lain, sekitar 64 ZOM atau sekitar 9,16% diperkirakan akan mengalami hujan bawah normal. Ini berarti wilayah-wilayah ini mungkin akan mengalami curah hujan yang lebih rendah dari yang biasanya terjadi.

Ada juga sekitar 69 ZOM atau sekitar 9,87% yang diprakirakan akan mengalami hujan atas normal. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah ini, curah hujan dapat melebihi rata-rata yang biasanya terjadi selama musim hujan.

Puncaknya di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2024, dengan sebanyak 385 ZOM atau 55,08%.

Dibandingkan dengan normal puncak musim 351 ZOM atau 50,21% dari wilayah ini diprakirakan akan sama dengan normalnya, sementara 203 ZOM atau 29,04% akan mengalami puncak musim hujan yang mundur dari biasanya, dan 145 ZOM atau 20,74% akan mengalami puncak musim yang lebih awal dari normal.

Durasi hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan berlangsung selama 10 hingga 24 dasarian, dengan sebanyak 430 ZOM atau 61,52%.

Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses laporan lengkap Prakiraan Musim Hujan 2023/2024 dari BMKG melalui tautan berikut: Buku Prakiraan Musim 2023/2024.

Dengan demikian, berdasarkan prakiraan BMKG, Indonesia dapat bersiap-siap menghadapi hujan pada bulan Oktober hingga Desember 2023 dengan sebagian besar wilayah mengalami hujan normal, meskipun ada variasi di beberapa daerah terkait dengan awal, puncak, dan durasinya.

JAKARTA, Prolite – Bank Indonesia merilis data terbaru terkait Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada bulan Juli 2023, yang menunjukkan bahwa posisi ULN negara ini tetap terkendali.

Pada bulan tersebut, ULN Indonesia mencapai sebesar 396,4 miliar dolar AS, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kelanjutan dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,5%.

Kontraksi pertumbuhan ULN Indonesia pada Juli 2023 terutama dipengaruhi oleh sektor swasta. Namun, penting untuk dicatat bahwa posisi ULN pemerintah tetap terkendali, dengan ULN pemerintah mencapai 193,2 miliar dolar AS, tumbuh sebesar 4,1% secara tahunan.

Pertumbuhan ini didorong oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung program-program dan proyek-proyek pembangunan.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, dengan menjaga kredibilitas dalam pembayaran pokok dan bunga utang sesuai jadwal.

ULN pemerintah memainkan peran penting dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dukungan tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi ketidakpastian global.

Sementara ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam pada bulan Juli 2023, Bank Indonesia dan Pemerintah terus mengawasi perkembangan ULN untuk memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat.

ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN jangka panjang, yang mencapai 87,8% dari total ULN, mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri.

Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas perekonomian melalui optimalisasi peran ULN dalam pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sambil meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia dapat ditemukan dalam publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2023 di situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Bank Indonesia.

Prolite – Dilansir dari , pemerintah Indonesia terus mengambil langkah proaktif dalam mengawal distribusi gas LPG 3 kg, atau yang lebih dikenal sebagai gas melon, agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga negara, terutama golongan ekonomi yang lebih rentan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), gas LPG 3 kg yang digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap tingkat inflasi, yakni sekitar 1,97%.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa distribusi gas melon berjalan efisien dan manfaatnya sampai kepada mereka yang membutuhkannya.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial untuk berbagai segmen masyarakat.

Termasuk dalam bentuk pemberian bahan pokok bagi golongan warga yang kurang mampu, serta subsidi untuk produk-produk bahan bakar minyak (BBM) dan liquid petroleum gas (LPG) 3 kg alias elpiji.

Subsidi untuk gas LPG tabung 3 kg ini mencatat alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2023, mencapai angka Rp117,85 triliun.

Oleh karena itu, pentingnya pendistribusian gas LPG 3 kg yang tepat sasaran tak bisa diabaikan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat miskin dan golongan rentan yang membutuhkan.

Gas LPG 3 kg sangat dibutuhkan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah karena harganya terjangkau, dan hal ini membuat kelompok ekonomi yang lebih tinggi juga turut menggunakannya.

Data menunjukkan bahwa volume penggunaan gas melon 3 kg terus meningkat, dengan peningkatan rata-rata sebesar 4,5 persen setiap tahunnya. Sementara itu, penggunaan gas LPG nonsubsidi mengalami penurunan rata-rata sebesar 10,9 persen.

Tercatat pada tahun 2019, volume penggunaan gas melon 3 kg sekitar 6,84 juta metrik ton. Angka ini terus meningkat menjadi 7,14 juta metrik ton di tahun 2020, 7,46 juta metrik ton di tahun 2021, dan akhirnya mencapai 7,80 juta metrik ton di tahun 2022.

Sementara itu, penggunaan gas LPG nonsubsidi mengalami penurunan dari 0,66 juta metrik ton di tahun 2019 hingga hanya sekitar 0,46 juta metrik ton di tahun 2022.

Selain menjaga agar distribusi gas melon tetap tepat sasaran, pemerintah juga gencar dalam mengawasi penyalahgunaan gas LPG 3 kg.

Beberapa bentuk penyalahgunaan meliputi penimbunan, penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penjualan atau pengangkutan ke wilayah yang bukan wilayah distribusi, serta pengangkutan LPG tabung 3 kg menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar sebagai agen.

Melihat kontribusi yang cukup tinggi terhadap inflasi, pemerintah semakin meneguhkan komitmennya untuk melaksanakan Program Pendistribusian gas LPG 3 Kg Tepat Sasaran.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari subsidi ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk menjalankan program ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerapkan kebijakan baru dalam pembelian elpiji 3 kg bersubsidi.

Mulai 1 Januari 2024, pembelian gas melon 3 kg akan memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau data yang sudah terdaftar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya yang memenuhi syarat dan terdaftar yang bisa membeli gas melon.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menjelaskan bahwa pemerintah telah memulai pendataan pengguna gas melon sejak 1 Maret 2023 melalui Pertamina sebagai tahap awal dari Program Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran.

Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan program perlindungan sosial dengan lebih akurat dan efektif.

Selain itu, berdasarkan peraturan presiden, LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro untuk memasak, serta bagi nelayan sasaran dan petani sasaran.

Pembatasan dalam pembelian LPG 3 kg tidak diterapkan dalam pendataan ini. Para pembeli hanya perlu membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK) saat bertransaksi di pangkalan, dan jika sudah terdaftar dalam sistem, cukup membawa KTP untuk pembelian selanjutnya.

Pemerintah telah menjalankan program sosialisasi transformasi pendistribusian gas LPG 3 kg yang tepat sasaran kepada lembaga penyalur.

Program ini telah selesai dilaksanakan sebanyak lima kali, mulai dari 6 Maret hingga 3 Juli 2023, di 411 kabupaten/kota yang tersebar di Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan subsidi elpiji 3 kg yang tepat sasaran, pemerintah bersama Polri dan Pertamina terus meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap agen, pangkalan, atau oknum yang mencampurkan LPG 3 kg ke dalam LPG nonsubsidi.

Pengoplosan ini tidak hanya merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima subsidi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar untuk mendapatkan gas melon 3 kg bersubsidi, mereka dapat mengunjungi sub penyalur atau pangkalan resmi gas LPG 3 kg.

Sebelumnya, mereka disarankan untuk memeriksa terlebih dahulu apakah sudah terdaftar melalui website Subsidi Tepat LPG di Pangkalan sebagai bagian dari kelompok Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa distribusi gas LPG 3 kg dapat menjadi lebih efisien dan manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang membutuhkannya.

Proses pendataan ini membutuhkan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP/KK, dan selanjutnya, konsumen hanya perlu menginformasikan NIK mereka tanpa harus menunjukkan KTP lagi.

Selama proses pendataan, baik Pertamina maupun Kementerian ESDM menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan dalam pembelian.

JAKARTA, Prolite – Pemerintah Indonesia pada 12 September, mengumumkan secara resmi penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama untuk tahun 2024.

Keputusan ini disampaikan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengumumkan keputusan ini dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK pada hari Selasa, 12 September 2023.

Ia menjelaskan bahwa untuk tahun 2024, pemerintah telah menetapkan total 27 hari libur nasional dan cuti bersama, dengan 17 hari sebagai hari libur nasional dan 10 hari sebagai cuti bersama.

Berikut adalah daftar hari libur nasional tahun 2024:

• 1 Januari : Tahun Baru 2024 Masehi
• 8 Februari : Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
• 10 Februari : Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
• 11 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
• 29 Maret : Wafat Isa Almasih
• 31 Maret : Hari Paskah
• 10-11 April : Hari Raya Idul Fitri 1445H
• 1 Mei : Hari Buruh Internasional
• 9 Mei : Kenaikan Isa Almasih
• 23 Mei : Hari Raya Waisak 2568 BE
• 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
• 17 Juni : Hari Raya Idul Adha 1445H
• 7 Juli : Tahun Baru Islam 1446H
• 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI
• 16 September : Maulid Nabi Muhammad SAW
• 25 Desember : Hari Raya Natal

Sementara itu, cuti bersama tahun 2024 akan berlangsung selama 10 hari, yang meliputi:

• 9 Februari : Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
• 12 Maret : Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
• 8, 9, 12, 15 April : Cuti Bersama Idul Fitri 1445H
• 10 Mei : Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih
• 24 Mei : Cuti Bersama Hari Raya Waisak
• 18 Juni : Cuti Bersama Idul Adha 1445H
• 26 Desember : Cuti Bersama Hari Raya Natal

Menko PMK, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa penetapan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama ini merujuk pada Keputusan Presiden No. 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur, yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1983.

Tujuan penetapan ini adalah memberikan pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam perencanaan aktivitas serta sebagai acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam merancang program kerja tahun 2024.

Prolite – Hari ini, pada tanggal 12 September 2023, Banda Aceh dan sekitarnya diguncang oleh gempa bumi pada pukul 05:09:24 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa ini memiliki kekuatan magnitudo sebesar 5.2.

Pusat gempa ini tercatat berada pada koordinat LU dan BT, dengan kedalaman hiposentrum sekitar 102 km di bawah permukaan laut. Lokasi pusat gempa ini terletak sekitar 83 km Barat Daya Kota Sabang.

Gempa Banda Aceh Sudah Berada di Skala Guncangan Level III

Guncangan akibat gempa ini dirasakan di beberapa wilayah, termasuk Banda Aceh dengan skala guncangan III (skala MMI atau Modified Mercalli Intensity).

Skala Mercalli, yang digunakan oleh BMKG dan lembaga seismologi lainnya, adalah alat penting untuk mengukur intensitas gempa bumi dengan berdasarkan pengalaman manusia di tempat kejadian. Ini terutama berguna jika tidak tersedia peralatan sesimometer untuk mengukur gempa secara langsung.

Pada skala Mercalli, level III menggambarkan tingkat intensitas yang sudah cukup terasa. Manusia di daerah tersebut akan merasakan getaran yang nyata dalam bangunan, seringkali diibaratkan seperti getaran yang dihasilkan oleh truk besar yang melewati area tersebut. Namun, kerusakan fisik yang signifikan biasanya tidak terjadi pada level ini.

Perlu dicatat bahwa intensitas gempa bumi dapat bervariasi tergantung pada jarak dari episenter (pusat gempa) dan faktor geologi lokal. Oleh karena itu, penting bagi BMKG dan otoritas setempat untuk memahami pengalaman masyarakat dan menggabungkannya dalam penilaian dampak gempa.

Sampai saat ini, BMKG belum menerima laporan resmi tentang dampak yang signifikan akibat gempa Banda Aceh ini, termasuk kerusakan atau korban jiwa. Ini adalah kabar baik, mengingat intensitas gempa pada tingkat III.

Selain itu, tidak ada laporan tentang potensi tsunami sebagai akibat dari gempa ini. Meskipun demikian, BMKG tetap bijak dengan mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

Keamanan dan kewaspadaan adalah kunci dalam menghadapi gempa bumi. Penting bagi masyarakat Banda Aceh untuk tetap waspada, mengikuti petunjuk dari BMKG dan otoritas setempat, serta memiliki rencana darurat yang tepat untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan komunitas mereka dalam situasi seperti ini.

JAKARTA, Prolite – Gempa bumi berkekuatan 6,8 magnitudo mengguncang Maroko pada Jumat (8/9/2023) malam waktu setempat. Gempa ini menewaskan ribuan orang dan melukai ribuan lainnya.

Gempa bumi terjadi di pegunungan High Atlas di Maroko, sekitar 72 kilometer (45 mil) barat daya Marrakesh. Gempa ini juga dirasakan di kota-kota lain di Maroko, seperti Agadir, Essaouira, dan Casablanca.

Pusat gempa berada di kedalaman 16 kilometer (10 mil). Gempa ini memicu tanah longsor di beberapa daerah, dan menghancurkan banyak bangunan, termasuk rumah-rumah, sekolah, dan masjid.

Pemerintah Maroko telah mengerahkan tim penyelamat untuk mencari korban selamat dan mengevakuasi warga yang terluka. Raja Mohammed VI telah umumkan tiga hari berkabung nasional.

Jumlah korban tewas akibat gempa bumi ini masih terus bertambah. Kementerian Dalam Negeri Maroko mengatakan bahwa hingga Minggu (10/9/2023) pagi, jumlah korban tewas telah mencapai orang. Sementara itu, jumlah korban luka-luka mencapai orang.

Gempa bumi ini merupakan yang paling mematikan di Maroko dalam lebih dari enam dekade.

Gempa bumi terakhir yang menewaskan ribuan orang terjadi pada tahun 1960, ketika gempa berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang Agadir dan menewaskan lebih dari orang.

Gempa ini merupakan pengingat bahwa negara ini merupakan salah satu negara yang paling rawan gempa bumi di dunia.

Karena letaknya berada di zona subduksi, di mana lempeng Afrika dan lempeng Eurasia saling bertabrakan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko gempa bumi, antara lain dengan membangun gedung-gedung tahan gempa dan melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana.

Namun, gempa bumi yang terjadi pada Jumat malam ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko gempa bumi di Maroko.