Prolite – Dengan gejolak ekonomi global yang sedang berlangsung, Indonesia memastikan bahwa APBN 2024 tetap dalam kondisi prima dan tangguh.

Hal ini dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, menegaskan bahwa negara harus selalu waspada terhadap dinamika ekonomi global yang fluktuatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini telah menjadi instrumen kunci untuk melindungi ekonomi nasional dari berbagai goncangan.

Dalam konteks ini, APBN 2024 dirancang dengan keberlanjutan dan ketahanan yang lebih kuat.

Presiden Joko Widodo, pada 16 Oktober 2023, telah menandatangani Undang-Undang No. 19 tahun 2023 tentang APBN.

Di tahun terakhirnya sebagai kepala negara, beliau memutuskan anggaran untuk 2024 sebesar triliun, naik sebesar Rp264 triliun dari tahun sebelumnya.

APBN 2024 Mengindikasikan Komitmen Kuat Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Meskipun adanya potensi dampak negatif dari ketidakstabilan ekonomi global, dasar-dasar ekonomi makro Indonesia tetap solid dan berdaya saing.

Bukti dari ketahanan ekonomi ini dapat dilihat dari laju inflasi Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Eropa, India, Australia, Filipina, dan Singapura.

Performa ekonomi Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% selama tujuh kuartal berturut-turut dan surplus neraca perdagangan selama 38 bulan berturut-turut.

Prestasi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas.

Dalam perspektif fiskal, Indonesia berhasil mengkonsolidasikan defisit anggaran ke level di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022, lebih cepat dari proyeksi awal yang ditargetkan pada 2023.

Oleh karena itu, arah dan strategi APBN 2024 fokus pada percepatan transformasi ekonomi dan reformasi struktural.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwa prioritas APBN 2024 mencakup empat tujuan besar, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan investasi, dan kontrol inflasi yang efektif.

APBN 2024, menurut Sri Mulyani, ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan nilai tambah, serta reformasi regulasi dan institusi.

Seluruh kebijakan ini didasarkan pada proyeksi ekonomi global yang diharapkan menghadapi turbulensi.

Dalam proyeksi ekonomi Indonesia untuk 2024, pertumbuhan diperkirakan antara 5,3% hingga 5,7%, inflasi berkisar antara 1,5% hingga 3,5%, dan beberapa indikator lain seperti nilai tukar, harga minyak, dan produksi minyak dan gas mendapat perhatian khusus.

Sasaran pembangunan di 2024 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan, dengan harapan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan mengoptimalkan nilai tukar bagi petani dan nelayan.

Ketua Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyoroti tantangan ekonomi global yang dihadapi Indonesia, terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok.

Namun, dengan APBN 2024 yang dirancang secara cermat, pemerintah optimis dapat menavigasi tantangan tersebut.

Febrio Kacaribu mengemukakan bahwa APBN memiliki peran krusial dalam merespon tekanan global, terutama dengan potensi kenaikan harga minyak mendekati USD100 per barel.

Dalam tiga tahun terakhir, APBN telah membuktikan perannya sebagai penyangga terhadap berbagai guncangan ekonomi, dan kinerja fiskal negara terus menunjukkan peningkatan.

Prolite – Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya proyek strategis nasional (PSN) di berbagai sektor menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Sebagaimana dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, berikut ulasan detail terkini mengenai progres PSN yang tengah berlangsung.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah fokus menuntaskan berbagai PSN. Mereka tengah bekerja keras menyelesaikan enam bendungan, sembilan jalan tol, proyek irrigation modernisasi, proyek SPAM Regional di Umbulan Jatim, serta proyek peningkatan kapasitas smelter Inalum.

Sebagai contoh, dalam catatan yang dirilis oleh SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Ibu Ermy Puspa Yunita, beberapa proyek bendungan telah mencapai prosentase pengerjaan yang cukup tinggi, seperti Bendungan Temef dengan progres 83,6% dan Bendungan Jlantah dengan 76,91%.

Pembangunan bendungan ini memiliki beragam manfaat, mulai dari penyediaan air bagi kebutuhan domestik dan industri, hingga mendukung pembangunan pariwisata.

Di sisi lain, pembangunan proyek jalan tol telah mencapai kemajuan signifikan, dengan beberapa di antaranya bahkan sudah mencapai 100%.

Sebagai contoh, Proyek Tol Ciawi-Sukabumi seksi 2 telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo setelah mencapai pengerjaan 100%.

Tol lainnya seperti Tol Cibitung-Cilincing seksi 2 dan Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4 juga hampir rampung dengan progres mencapai 99,41% dan 98,95% masing-masing.

Kemudian, proyek peningkatan kapasitas produksi smelter Inalum telah mencapai 94,90% dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi aluminium sebanyak ton per tahun.

Adapun PT Indonesia Asahan Aluminium berambisi meningkatkan produksi aluminium pada 2024 menjadi sekitar ton per tahun, naik dari kapasitas saat ini sebesar ton.

Selain itu, proyek-proyek lain seperti irrigation modernisasi di wilayah Kabupaten Indramayu dan proyek SPAM Regional di Umbulan Jatim sedang berjalan dengan progres masing-masing sebesar 80,66% dan 82,43%.

Kedua proyek tersebut memiliki tujuan untuk mendukung sistem pengairan modern dan meningkatkan pasokan air bagi warga Jawa Timur.

Ibu Ermy menambahkan, “Melalui pelaksanaan PSN, Waskita Karya berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045.”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 125 PSN di seluruh negeri, yang meliputi berbagai sektor mulai dari jalan tol, bendungan, hingga proyek penyediaan air minum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa dari total 210 PSN, sebanyak 158 PSN telah selesai dengan total investasi mencapai ,7 triliun.

Sementara itu, Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, berharap hingga akhir 2023, Kementerian PUPR dapat menyelesaikan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang dan 24 proyek PSN lainnya.

Dengan semua pembangunan ini, pemerintah bertekad untuk meningkatkan daya saing bangsa, menekan biaya logistik, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Prolite – Setiap 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, suatu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun 1928.

Pada saat itu, pemuda-pemuda dari berbagai etnis, suku, dan daerah di Indonesia berkumpul di Batavia (sekarang Jakarta) dan mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Bahasa Indonesia.

Ikrar tersebut dikenal sebagai Sumpah Pemuda dan menjadi tonggak awal kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Sumpah Pemuda menjadi salah satu momentum penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Di tengah perbedaan latar belakang dan budaya, para pemuda tersebut mampu menyatukan visi dan misi untuk Indonesia yang merdeka.

Peristiwa ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Hari Sumpah Pemuda ke-95 : “Bersama Majukan Indonesia”

Dalam rangka memperingati 95 tahun Sumpah Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah merilis logo dan berbagai atribut lainnya dengan tema “Bersama Majukan Indonesia”.

Tema peringatan kali ini mencerminkan semangat kolaborasi dan keanekaragaman. Logo Hari Sumpah Pemuda 2023 menampilkan warna merah, hijau, biru, dan kuning dengan tulisan “95 Tahun Sumpah Pemuda”.

Logo ini bukan sekadar gambar, tetapi memiliki makna mendalam. Terdapat dua inti pesan dari logo ini: kolaborasi yang diwakili dengan empat manusia yang menjadi satu, dan keanekaragaman yang diwakili oleh ragam warna yang mencerminkan suku, bahasa, dan budaya Indonesia.

Tema “Bersama Majukan Indonesia” mengajak semua elemen bangsa untuk bekerja sama dalam upaya memajukan Indonesia.

Ini menciptakan semangat kerjasama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan dukungan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95! Mari kita jadikan semangat perjuangan pemuda-pemuda di masa lalu sebagai inspirasi untuk terus bekerja sama demi kemajuan bangsa.

Prolite – Dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, negara ini telah mempersiapkan lima pilar fundamental dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Dalam perjalanannya, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk berlangsung berkelanjutan dengan penekanan pada optimasi industri dan dorongan ke ekonomi berbasis ramah lingkungan.

Bulan ini menandai perayaan sembilan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam rangka memperingati momentum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang berfokus pada “Peluncuran Laporan Kinerja 2023”.

Dalam acara tersebut, tiga tokoh nasional berbicara untuk memaparkan kinerja pemerintah selama tahun berjalan.

Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal.

Moeldoko, dalam kapasitasnya sebagai pembicara kunci, menceritakan bagaimana Indonesia berhasil melewati krisis ekonomi akibat dampak pandemi.

Ia mengungkapkan bahwa menghadapi tantangan besar pasca-pandemi bukanlah hal yang sederhana.

Indonesia, seperti banyak negara lain, harus berjuang melawan residu yang diakibatkan oleh pandemi. Selain itu, ketidakpastian geopolitik global menambah tingkat kompleksitas dari situasi tersebut.

Namun, dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia menerapkan serangkaian strategi yang didasarkan pada nilai-nilai gotong royong dan kepemimpinan yang tegas.

Sebagai langkah awal, pemerintah berfokus pada penanganan dampak pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Selanjutnya, pemerintah berupaya menyediakan bantuan sosial secara efektif untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan dan memberikan bantuan yang sangat diperlukan kepada mereka yang terkena dampak.

Pemerintah juga menjaga peran penting dari sektor koperasi, UMKM, dan korporasi besar dalam proses pemulihan ekonomi.

Dari aspek anggaran, terdapat realokasi yang dilakukan dengan strategi ‘gas dan rem’, sebagaimana yang disampaikan oleh Moeldoko.

Artinya, dalam kondisi tertentu pemerintah mengambil tindakan cepat, sementara di saat lain menekan ‘rem’ ketika diperlukan.

Melihat ke depan, Moeldoko menekankan lima pilar yang telah disiapkan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Pilar-pilar tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, perbaikan regulasi, dan transformasi ekonomi.

Prioritas dan Konektivitas dalam Mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045

Salah satu fokus lain dari pemerintah adalah peningkatan konektivitas, terutama dalam hal jaringan internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyoroti tiga aspek vital konektivitas: kapasitas, cakupan, dan kualitas.

Dalam hal kapasitas, kecepatan internet Indonesia masih perlu ditingkatkan. Sedangkan dari sisi cakupan, penetrasi internet baru mencapai 78 persen dari total populasi.

Ini berarti masih ada sekitar 22 persen penduduk yang belum terjangkau, khususnya di daerah 3T.

Adapun dari sisi kualitas, kualitas jaringan internet di beberapa daerah perlu mendapatkan perbaikan, khususnya di kawasan pegunungan dan perairan.

Lalu Muhammad Iqbal, Jubir Kemenlu, mengemukakan bahwa Indonesia saat ini memiliki posisi strategis dalam forum internasional.

Keberhasilan Indonesia dalam forum-forum seperti G20, ASEAN, dan terpilihnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menunjukkan kebangkitan Indonesia di kancah internasional.

Mengakhiri sambutannya, Iqbal menggarisbawahi bahwa Indonesia telah menunjukkan perubahan signifikan dalam dekade terakhir dan optimis bahwa negara ini akan terus memegang peranan penting baik di kawasan maupun skala global.

Prolite – Dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, ada beberapa pendorong yang menjadikan upaya dekarbonisasi sebagai titik pusat bagi negeri ini.

Salah satunya adalah permintaan pasar untuk produk ramah lingkungan dan kesadaran hidup hijau di kalangan konsumen.

Kementerian Perindustrian berkomitmen memajukan pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) di ranah industri pada 2050.

Target tahun 2050 ini lebih dini 10 tahun dari yang diamanatkan pada skala nasional, yaitu 2060, untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK).

Proses dekarbonisasi industri mengacu pada upaya mengurangi emisi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh sektor industri. Metodenya melibatkan teknologi mutakhir, peningkatan efisiensi energi, serta inovasi dalam metode kerja.

Menurut Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, ada lima pendorong utama yang menjadikan dekarbonisasi menjadi fokus nasional.

Pertama, permintaan yang meningkat untuk produk ramah lingkungan seiring dengan kesadaran hidup hijau di kalangan konsumen.

Kedua, tantangan yang timbul akibat perubahan iklim, seperti gagal panen dan krisis pasokan air yang berdampak pada bahan baku industri.

Ketiga, eksistensi regulasi dari negara tujuan ekspor kita yang mensyaratkan praktik berkelanjutan, misalnya carbon boarder adjustment mechanism (CBAM) dan EU deforestation regulation (EUDR).

Keempat, pembentukan pasar karbon di Indonesia serta peningkatan minat di pasar modal dan investasi yang mendorong aspek keberlanjutan.

Terakhir, komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional seperti Persetujuan Paris dan Konvensi lainnya.

Dari data yang ada, emisi gas rumah kaca dari sektor industri Indonesia antara tahun 2015 hingga 2022 berkisar antara 8-20% dari total emisi nasional.

Detail lebih lanjut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, emisi dari konsumsi energi di sektor industri mencapai 64%, sementara limbah industri menyumbang 24% dan proses produksi serta penggunaan produk industri sebesar 12%.

Bapak Kartasasmita menekankan pentingnya langkah terstruktur dalam upaya dekarbonisasi ini. Di tahun 2022, upaya tersebut telah sukses mengurangi emisi GRK sebanyak 53,9 juta ton CO2e.

Target penurunan emisi untuk komponen IPPU pada tahun 2030 ditetapkan sebesar 7 juta ton CO2e. Faktanya, realisasi penurunan pada 2022 sudah mencapai 7,138 juta ton CO2e, melebihi target.

Menteri menyoroti kebutuhan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, khususnya sektor keuangan, dalam mendanai penerapan teknologi terbaru di sektor industri.

Teknologi ini penting untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2050 dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Menurut Bapak Agus, emisi karbon dari sektor industri mencakup 15-20% dari total emisi nasional.

Komponen-komponen utama emisi berasal dari konsumsi energi industri (60%), limbah industri (25%), dan proses produksi serta penggunaan produk industri (15%).

Sebagai hasil dari rapat kerja, Kementerian Perindustrian menetapkan delapan plus satu subsektor industri sebagai prioritas dalam upaya percepatan dekarbonisasi.

Subsektor-subsektor tersebut meliputi industri semen, baja, pulp, tekstil, keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, serta transportasi.

Sebagai bagian dari strategi mencapai target dekarbonisasi di sektor industri, ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan emisi GRK.

Selain itu, diperlukan insentif, terutama berkaitan dengan teknologi, peralatan, dan perizinan usaha.

Prolite – Dalam upaya percepatan pembentukan infrastruktur telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan unit kerja BAKTI Kominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejalan dengan Rencana Strategi Digital Nasional 2020-2024, bersinergi dengan operator telekomunikasi melalui BAKTI, berkomitmen untuk mendirikan BTS 4G/LTE di desa di seluruh Indonesia.

Dari total tersebut, BAKTI bertanggung jawab untuk membangun Base Transceiver Station (BTS) di daerah yang tergolong tertinggal, perbatasan, dan daerah yang terisolasi.

Sementara, desa lainnya menjadi tanggung jawab operator telekomunikasi karena berada di daerah yang memiliki potensi ekonomi.

Inisiatif ini sesuai dengan mandat Presiden RI, Joko Widodo, yang menekankan pentingnya infrastruktur telekomunikasi, khususnya untuk masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, untuk mendapatkan akses internet.

Dalam upaya ini, Menkominfo, Budi Arie Setiadi, telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus pada BAKTI Kominfo yang mulai aktif sejak 12 Oktober 2023.

Satgas ini diharapkan beroperasi dengan efisiensi dan kecepatan dalam pengawasan pembangunan infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil.

Berdasarkan dari situs resmi Pemerintah Indonesia, Menkominfo menyampaikan, “Satgas harus bekerja dengan cekatan dan efisien. Semua upaya yang kita lakukan adalah demi kemajuan Indonesia.”

Hal ini disampaikannya dalam pertemuan awal Satgas BAKTI Kominfo di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pada 16 Oktober 2023.

Durasi tugas Satgas BAKTI Kominfo diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2024. Anggota satuan tugas ini meliputi staf khusus Kementerian Kominfo, Kepala BAKTI Kementerian Kominfo, serta perwakilan dari berbagai institusi pemerintahan lainnya.

Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Menkominfo adalah pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan tugas Satgas.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo no. 472/2023, kewenangan Satgas meliputi penetapan arahan, memberikan rekomendasi, serta koordinasi lintas lembaga terkait penyediaan akses internet di daerah terpencil.

Dalam pertemuan tersebut, Menkominfo memaparkan kemajuan infrastruktur digital, termasuk pengembangan BTS 4G, Satelit SATRIA-1, serta proyek-proyek terkait lainnya.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, sudah ada BTS 4G yang berfungsi dan diperkirakan akan ada penambahan 617 BTS lagi setelah kontrak baru disepakati.

“Kita berharap masyarakat di seluruh Indonesia segera merasakan manfaat dari digitalisasi,” kata Menkominfo.

Terkait SATRIA-1, setelah peluncurannya yang sukses pada Juni 2023, Kementerian Kominfo berencana untuk memaksimalkan penggunaannya.

Satelit ini memiliki kapasitas 150Gbps dan diharapkan bisa menyediakan internet di titik layanan publik.

Dalam kaitannya dengan proyek Palapa Ring, BAKTI Kominfo sedang mempersiapkan jaringan kabel serat optik sepanjang km di seluruh Indonesia dan mengintegrasikan Proyek Palapa Ring ke jaringan nasional.

Prolite – Dilansir dari Bank Indonesia, perkembangan ekonomi Indonesia pada bulan September 2023 menunjukkan hasil yang positif, yang ditandai dengan surplus neraca perdagangan dan peningkatan permintaan pembiayaan, khususnya dari sektor korporasi.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 mencapai angka 3,42 miliar dolar AS, naik dari surplus pada bulan Agustus 2023 yang sebesar 3,12 miliar dolar AS.

Fenomena ini, menurut Bank Indonesia, memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional.

Sebagai tanggapan, Bank Indonesia menyatakan komitmen untuk mempererat kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan ketahanan eksternal dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia .

Surplus yang diperoleh pada September 2023 sangat didorong oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang mencapai angka 5,34 miliar dolar AS, naik dari 4,46 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya.

Ekspor nonmigas, khususnya besi, baja, logam mulia, perhiasan, dan nikel, menjadi pendorong utama kenaikan tersebut. Tiongkok, Amerika Serikat, dan India terus menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia. Sementara itu, impor nonmigas juga meningkat sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi Indonesia.

Namun, bukan hanya surplus neraca dagang yang menjadi sorotan pada bulan September. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan peningkatan permintaan pembiayaan korporasi.

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi pada September 2023 tercatat sebesar 16,1%, meningkat dari angka 14,7% pada bulan sebelumnya.

Dana internal perusahaan menjadi sumber utama pembiayaan, diikuti oleh pembiayaan dari perbankan domestik dan fasilitas kelonggaran tarik.

Penyaluran kredit baru oleh sektor perbankan juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan SBT penyaluran kredit baru mencapai 92,6% pada September, naik dari 86,2% pada bulan Agustus.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ini meliputi permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi ekonomi Indonesia dan moneter di masa depan, serta persaingan antarbank yang semakin ketat.

Dari sisi rumah tangga, permintaan pembiayaan baru relatif stabil selama September 2023. Namun, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan ke depan, permintaan pembiayaan dari bank umum akan meningkat.

Selain dari perbankan, koperasi dan lembaga leasing menjadi alternatif sumber pembiayaan lain yang dipilih oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka.

Surplus neraca perdagangan dan peningkatan permintaan pembiayaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya stabil.

Ini menjadi bukti bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia selama ini berhasil memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional.

Namun demikian, tantangan masih ada. Kenaikan impor migas dan fluktuasi harga komoditas di pasar global dapat menjadi hambatan di masa depan.

Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi krusial untuk memastikan bahwa momentum positif ini dapat berlanjut.

Bank Indonesia terus mendorong sektor perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit, khususnya untuk sektor produktif yang dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Di samping itu, kebijakan moneter yang stabil dan kondusif diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat ini tentunya memberikan optimisme bagi masyarakat. Kinerja positif dari berbagai sektor ekonomi menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan roda perekonomian dengan baik meskipun di tengah tekanan eksternal.

Prolite – Dilansir dari Bank Indonesia, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan pada Agustus 2023 jika dibandingkan dengan posisi pada bulan Juli 2023.

Terdata bahwa pada akhir Agustus 2023, jumlah Utang Luar Negeri Indonesia adalah 395,1 miliar dolar AS, sedangkan di bulan Juli 2023 adalah 397,1 miliar dolar AS.

Penurunan ini berasal dari sektor publik maupun swasta. Menariknya, penurunan ini menunjukkan kontraksi pertumbuhan tahunan sebesar 0,8% (yoy), lebih mendalam ketimbang kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 0,7% (yoy).

Utang Luar Negeri yang Dimiliki Pemerintah Mengalami Penurunan

Pada Agustus 2023, ULN pemerintah tercatat sejumlah 191,6 miliar dolar AS, berkurang dari 193,2 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya.

Dalam skala tahunan, pertumbuhannya melambat menjadi 3,6% (yoy) dari 4,1% (yoy) pada periode sebelumnya. Salah satu penyebab perkembangan ini adalah adanya perpindahan dana dari investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang diakibatkan oleh ketidakstabilan di pasar keuangan global.

Pemerintah, bagaimanapun, tetap berkomitmen untuk memelihara kredibilitasnya dengan memastikan pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu. Selain itu, pengelolaan ULN dilakukan dengan cermat, efisien, dan akuntabel.

ULN pemerintah memainkan peran krusial dalam mendukung sektor produktif dan belanja prioritas, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil, khususnya di tengah ketidakpastian global.

Beberapa sektor yang mendapatkan dukungan melalui ULN ini di antaranya adalah sektor jasa kesehatan dan sosial, administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi.

Utang Luar Negeri Sektor Swasta Juga Mengalami Penurunan

Pada Agustus 2023, ULN swasta berjumlah 194,3 miliar dolar AS, sedikit menurun dari 194,5 miliar dolar AS bulan sebelumnya.

Penurunan ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan yang semakin dalam di sektor perusahaan non keuangan.

Struktur ULN Indonesia tetap dalam kondisi baik, yang ditunjang oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Sebagai contoh, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun sedikit menjadi 29,1% dari 29,2% bulan sebelumnya.

Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam mengawasi perkembangan ULN, didukung dengan prinsip pengelolaan yang berhati-hati.

Untuk data lengkap mengenai ULN Indonesia terbaru dan informasi terkait lainnya, dapat diakses melalui publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2023 pada situs web resmi Bank Indonesia atau melalui situs web Kementerian Keuangan.

Prolite – Pemerintah tengah giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) di beragam sektor seperti jalan tol, waduk, bendungan, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, permukiman, serta sistem penyediaan air minum (SPAM).

Pada tahun 2022, laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat adanya 32 ledakan konflik agraria, dimana 11 di antaranya berhubungan langsung dengan Proyek Strategis Nasional.

Meski pembangunan tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun tahapan awal yang melibatkan pembebasan lahan menjadi tantangan tersendiri. Proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan biasanya melibatkan pembebasan lahan milik warga.

Dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembebasan lahan bagi kepentingan Proyek Strategis Nasional sering kali menghadapi rintangan.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan di acara peringatan Sewindu PSN Infrastructure Forum yang diadakan di Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka, Jakarta, pada tanggal 13 September 2023.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pembebasan lahan bagi PSN bukanlah hal yang sederhana. Publik cenderung hanya melihat hasil akhir, yaitu infrastruktur yang telah selesai dibangun. Namun, di balik itu, ada tantangan besar dalam proses pembebasan lahan.

Berdasarkan data dari Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (Catahu KPA), terdapat 32 konflik agraria pada 2022, dengan 11 di antaranya berkaitan dengan PSN. Konflik tersebut mencakup area seluas hektare yang mempengaruhi KK.

Salah satu insiden terbaru adalah bentrokan antara warga Rempang, Pulau Batam, dengan aparat keamanan. Di lahan tradisional tersebut, direncanakan pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama “Rempang Eco City”.

Proyek ini ditujukan untuk menarik investasi hingga Rp381 triliun pada 2080 dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang.

Masyarakat lokal berharap pembangunan Rempang Eco City dilaksanakan tanpa adanya pengusuran. Hal ini dikarenakan kampung tradisional hanya menempati sekitar 10% dari total luas lahan di Pulau Rempang.

Pemerintah daerah mengusulkan relokasi warga ke Pulau Galang. Di sana, akan dibangun unit rumah tipe 45 di lahan seluas 500 m2 dengan berbagai fasilitas pendukung.

Sementara itu, dalam proses negosiasi yang berlangsung, aparat kepolisian melakukan aksi pengusuran di empat kampung untuk membangun industri kaca investasi dari Tiongkok, Xinyi Group, dan Menara Ikon Rempang Eco City.

Ini disebabkan oleh target penyerahan lahan kepada PT MEG yang dijadwalkan selesai pada 28 September 2023.

Namun, kesalahpahaman antara warga dan aparat menyebabkan bentrokan. Pemerintah kemudian merespon dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 95/2023 mengenai prosedur pendanaan pengadaan tanah untuk PSN oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Ini merupakan revisi dari PMK nomor 139/2020. Menurut peraturan ini, tanah ulayat atau adat dimasukkan ke dalam daftar tanah yang layak mendapatkan kompensasi atas pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional.

Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Teuku Taufiqulhadi, menjelaskan proses pengadaan tanah untuk PSN, yang meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan.

Dia menambahkan, “Semua aspek dinilai, mulai dari luas tanah dan bangunan, tanaman yang tumbuh di atasnya, hingga sumur dan septic tank.”

Hingga 4 Oktober 2023, sudah ada 170 proyek Proyek Strategis Nasional yang telah diselesaikan dengan total investasi ,41 triliun. Sebanyak 17 dari proyek tersebut telah diresmikan oleh Presiden Jokowi dengan total investasi sebesar Rp259,41 triliun.

Prolite – Rencana pembangunan masjid di Kota Long Xuyen, Vietnam, merupakan langkah berikutnya setelah kunjungan Menko PMK ke negara tersebut pada Mei 2022.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Warsito, telah mengadakan rapat koordinasi bersama Duta Besar RI Hanoi, Denny Abdi, Konsul Jenderal RI Ho Chi Minh City, Agustaviano Sofjan, serta perwakilan dari Direktur Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Human Initiative, Daarut Tauhiid Peduli, Rumah Zakat, dan Pimpinan Dompet Duafa.

Rapat ini dilakukan dalam rangka persiapan pembangunan sebuah masjid di Kota Long Xuyen, Vietnam, pada tanggal 17 Oktober.

Warsito menjelaskan bahwa pembangunan masjid ini adalah respons terhadap aspirasi komunitas muslim di Vietnam Selatan yang ingin memiliki masjid yang memadai.

Lebih lanjut, Warsito menjelaskan bahwa pembangunan masjid ini adalah wujud dari kerja sama sosial-budaya antara Indonesia dan Vietnam. Kedua negara telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (MOU) di Bidang Sosial Budaya sejak tahun 2017.

Warsito juga menekankan bahwa pembangunan masjid di Vietnam akan memperkuat hubungan diplomatik serta meningkatkan interaksi antarwarga dari kedua negara.

Selain itu, pembangunan masjid ini juga dapat memperkuat diplomasi lunak Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang mendorong Islam yang membawa perdamaian. Ini juga membuka peluang untuk mempromosikan produk halal Indonesia di sana.

Duta Besar Denny Abdi, dalam rapat koordinasi tersebut, menyampaikan bahwa sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Ketua Komite Rakyat (Gubernur) Provinsi An Giang.

Denny Abdi menjelaskan rencana pembangunan masjid di Kota Long Xuyen sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menko PMK pada Mei 2022. Gubernur Provinsi An Giang merespons dengan positif dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama.

Melalui komunikasi yang intensif antara KBRI Hanoi dan KJRI Ho Chi Minh City, rencana pembangunan masjid juga mendapat sambutan positif dari komunitas muslim di Kota Long Xuyen, Provinsi An Giang, Vietnam Selatan. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut belum tersedia masjid.

Pembangunan masjid ini direncanakan akan dilakukan di atas lahan seluas 132 m2 dengan bangunan seluas 833 m2. Proyek ini mendapatkan dukungan dari organisasi filantropi Islam di Indonesia seperti Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Human Initiative, Daarut Tauhiid Peduli, Rumah Zakat, dan Dompet Dhuafa.

Sebagai langkah selanjutnya, dalam waktu dekat, Tim Pembangunan Masjid Kecil di Vietnam akan mengunjungi Vietnam untuk meninjau lokasi pembangunan masjid, berinteraksi dengan komunitas muslim di Kota Long Xuyen, dan melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan masjid.