Hadiri Musrenbang Kecamatan Pondokgede, DPRD Kota Bekasi Kawal Usulan Prioritas Warga

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pondokgede tahun 2024 di Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi.

Musrenbang tingkat Kecamatan Pondokgede untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2025 itu digelar dengan tema” Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga Yang Inklusif dan Merata”.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Pondokgede itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah hadir bersama anggota DPRD Kota Bekasi Janet Aprilia Stanzah.

Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP Janet Aprilia Stanzah memberikan pandangan terkait Musyawarah Rencana Pembangunan Pondokgede.

Ia menilai Musrenbang tingkat kecamatan Pondokgede ini sudah sangat baik. Janet berharap apa yang diinginkan warga Pondokgede bisa cepat diprioritaskan dan masuk dalam rencana kegiatan pada Musyawarah Rencana Pembangunan.

“Kesadaran masyarakat nya terkait wajib pajaknya juga bagus sekali, sehingga nantinya apa yang diinginkan warga Pondokgede bisa cepat diprioritaskan, sehingga apa yang diinginkan oleh para Ketua RW pun bisa cepat terlaksana,” kata Janet.

Sementara itu, Camat Pondokgede  Zainal Abidin Syah menjelaskan, Musyawarah Rencana Pembangunan sebelumnya telah dilaksanakan ditingkat Kelurahan, untuk menginput setiap usulan yang masuk, baik itu dari warga maupun pada OPD di Kecamatan Pondokgede.

Selanjutnya, kata Zainal Abidin Syah, hasil musrenbang yang hari ini kami sampaikan kemudian akan diusulkan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kota Bekasi.

“Yang paling banyak masuk dalam usulan itu perbaikan sarana, prasarana dan utilitas (Infrastruktur), tentunya tetap hasik Musyawarah Rencana Pembangunan akan dilihat lagi mana yang menjadi prioritas, nanti kita usulkan lagi di tingkat kota, semoga bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan Khususnya Wilayah Kecamatan Pondokgede,” tutur Camat.

Dalam hal Pembangunan wilayah Pondokgede sendiri sudah berhasil terkait PBB (Pajak Bumi Bangunan) yang memang masyarakatnya sudah peduli dalam pembangunan,untuk pelaksanaan pembayaran rutin PBB yang haarus dibayarkan setiap tahunnya.

“Kesadaran masyarakat  sudah baik, terbukti dengan penerimaan pajak yang lancar, oleh karena itu, terkait pembangunan untuk wilayah Pondokgede Alhamdulillah sudah semakin baik,” papar Zainal.

Selain Ketua DPRD Kota Bekasi Saifudaullah dan Anggota DPRD kota Bekasi Janet Aprilia Stanzah, hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tersebut yakni Camat Pondokgede Zainal Abidin Syah dan pemangku jabatan, Lurah se-Kecamatan Pondokgede dan jajaran, UPTD Dishub, Kepala sekolah se-Kecamatan Pondokgede, Bappelitbangda, LKM, BKM, PSM, Kader PKK, Kapus, Ketua FKRW Kecamatan Pondokgede, ketua FKRW Kelurahan, Mitra Polri, elemen ormas, Ketua RW, RT dan para tokoh masyarakat maupun agama.

Musrenbang Tingkat Kota , Ketua DPRD Kota Bekasi ikut Hadir dalam Penyusunan RKPD 2024

Prolite – Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)  Tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi tingkat Kota yang dilaksanakan di Patriot Hall, Hotel Santika Mega City Bekasi, Rabu (1/3).

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dalam sambutannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Bekasi tahun 2024 bertumpu pada 5 arah kebijakan, diantaranya:

1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif
4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan
5. Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

“Musrenbang merupakan media untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Musrenbang merupakan hal yang amat penting dalam proses perencanaan pembangunan di seluruh tingkatan dari hulu hingga hilir pemerintahan,” ungkap Saifuddaulah.

Acara tersebut dibuka Plt. Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. Selain dihadiri Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, SH., M.H. , juga dihadiri seluruh pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan stakeholder Kota Bekasi.

“Maka dalam kesempatan ini, kita secara bersama saling mendengarkan dan memahami satu sama lain serta berkomitmen untuk bekerja sama dalam merencanakan serta menetapkan  skala prioritas pembangunan, guna jalannya program Pemkot menuju Kota Bekasi yang lebih baik sesuai visinya menjadi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan,” lanjut Saifuddaulah.

Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini juga memaprkan bahwa Musrenbang menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilakukan Pemkot Bekasi tepat sasaran, akuntabel, transparan yang sejalan dengan prinsip good governance serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif umumnya diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Forum ini harapannya dapat menjadi wadah untuk membahas rancangan, rencana, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan atau kesepakatan,” papar Saifuddaulah.

Di akhir sambutan,  Ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan  harapannya agar anggota DPRD untuk terus mengawal pokok-pokok pikiran DPRD dan dapat terakomodasi  dalam rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024. Saifuddaulah juga meminta Plt. Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala OPD untuk mematuhi hasil yang telah disepakati dalam Forum Perangkat Daerah.

KOTA BEKASI, Prolite – Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Musrenbang tingkat Kota yang dilaksanakan di Hotel Santika.

Acara tersebut dibuka oleh plt. Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, SH., M.H. , para Pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan Stakeholder.

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dalam sambutannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan kota Bekasi tahun 2024 brtumpu pada 5 arah kebijakan.

“Perencanaan Pembangunan kota Bekasi tahun 2024 bertumpu pada 5 arah kebijakan yaitu pengutana fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital, yang kedua penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata, tiga pengutana Ketahanan keluarag dan mendorong kewirausahaan secara inklusif, empat Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan dan yang kelima Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan” Paparnya.

“Musrenbang merupakan aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap pembangunan. Musrenbang merupakan hal yang amat penting dalam proses perencana pembangunan di seluruh tingkatan dari hulu hingga hilir Pemerintahan.”lanjutnya.

“Musrenbang juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah tepat sasaran, akuntabel, transparan yang sejalan dengan prinsip good governance serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Diakhir ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan  kepada para anggota DPRD untuk terus mengawal pokok-pokok pikiran DPRD untuk dapat terakomodasi di dalam Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 dan meminta kepada Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD untuk memedomani hasil yang telah disepakati di dalam Forum Perangkat Daerah. Kami juga meminta intgerasi dan sinkronisasi RKPD dengan Rancangan Renja PD Tahun 2023 perencanaan pembangunan dalam dokumen perencanaan bisa diimplementasikan dengan baik.

Lanjut PLT Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M menjelaskan bahwa Perencanaan yang ada di Kota bekasi ini memang sangat datar dan kemampuan saluran yang hanya kuat untuk hujan dalam kurun waktu selama 1 tahun.

“Untuk itu,  perencanaan memang ada yang button up dan ada yang top down, tetapi yang perlu di akselerasi adalah diberikannya kesempatan dan juga anggaran yang bisa dilakukan di tiap kecamatan. Selain itu juga dengan membuka ruang terbuka hijau.”Paparnya.

“Maka dalam kesempatan ini, kita secara bersama-sama saling mendengarkan dan memahami satu sama lain serta berkomitmen untuk bekerja sama dalam merencanakan dan dapat mencapai pembangunan yang lebih baik.” lanjutnya. (*/ino)

KOTA BEKASI, Prolite – Dalam rangka penyusunan RKPD Kota Bekasi tahun 2024, pada 19 Jan 2023 serempak diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan di kantor kelurahan se-Kota Bekasi.

Seperti di Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondokgede, kali ini mengangkat tema “Penguatan Fungsi Pemerintah Melalui Reformasi Birokasi dan Transformasi Layanan Berbasis Digital”

Dalam rangka percepatan pelayanan publik di kelurahan, rencana mereka akan membuat program satu laptop satu RW, guna mempermudah komunikasi antar warga, sedangkan untuk mendukung digitalisasi data, mereka akan membuat server di setiap kelurahan guna menampung data base warga seperti; warga disabilitas, warga miskin, warga yang sakit dll. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong percepatan pelayanan publik. Selain itu, mereka juga akan membuat klinik 24 jam yang bernama “Siaga Kesehatan” untuk layanan kesehatan warga walaupun nanti dalam praktik dilakukan dengan model sifting tunggu baik itu petugas puskesmas, perawat atau dokter terkait.

Diwaktu yang sama, Ketua Dewan Pakar TP3 Dr. Sumarsono, MDM ikut menghadiri acara musrenbang secara langsung di kelurahan Pengasinan kecamatan Rawalumbu dan berbicara langsung dengan lurah dan jajarannya untuk memastikan Musrenbang kali ini berjalan dengan baik dan lancar.

Dari informasi yang diperoleh ada sekitar 330 usulan dari beberapa RT dan RW yang sudah terkumpul hingga hari ini di Kelurahan Pengasinan saja, belum kelurahan lainnya. Dinamika kebersamaan terlihat nyata, yang membuktikan adanya semangat gotong royong antar warga. Adapun pelaksanaan Musrenbang ini, dibiayai oleh pihak ketiga melalui e-catalog.

Menurut pak Sumarsonono, problem utama di kelurahan adalah tidak ada biaya operasional atau taktis untuk anggaran kelurahan dalam pemantauan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) wilayah dan hanya mengandalkan uang pribadi. Akibatnya, lurah sering tombok dan tidak ada sisa gaji yang di bawa pulang.

Dalam kunjungannya, Ketua TP3 Sumarsono juga menemukan bahwa monografi kelurahan masih tahun 2021, kurang up to date, dan ini akan mejadi problem untuk pendataan wilayah jika tidak diperbaruhi. Tetapi untungya, di setiap kelurahan dan RW di Kota Bekasi ada namanya “Pamor” atau pekerja yang khusus di tugaskan sebagai perpanjang tangan pelayan publik. Sehingga sekarang dalam pengurusah KTP, kartu keluarga, atau keperluan admistrasi lainya sangat terbantu dengan adanya pamor tersebut. Pelayanan publik semakin mudah dan masyarakat telah merespon dengan baik serta mendukung penuh keberadaan Pamor. Ini artinya apa? Artinya, Kota Bekasi Keren.(rls/red)