#1ThBandungUtama Sirkular Bandung Utama: dari Sampah Jadi Pangan, dari Pangan Jadi Harapan

Prolite – Satu tahun perjalanan Program Sirkular Bandung Utama menandai babak baru transformasi lingkungan dan ketahanan pangan di Kota Kembang.

Melalui kolaborasi tiga program utama Kang Pisman, Buruan SAE, dan Dapur Dashat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghadirkan solusi terintegrasi dari hulu ke hilir, mengelola sampah, menanam pangan, hingga memenuhi gizi keluarga.

Program ini menggabungkan gerakan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), inovasi urban farming Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis), serta Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) dalam satu ekosistem bernama Karasa.

Konsepnya sederhana namun berdampak besar, sampah organik diolah menjadi kompos, kompos digunakan untuk menanam bahan pangan, hasil panen dimanfaatkan dapur sehat, dan sisa dapur kembali masuk ke sistem pengolahan.

Wali Kota Muhammad Farhan menjelaskan, tantangan utama saat ini adalah pemerataan keberadaan Dashat di setiap RW. Karena itu, Pemkot Bandung memastikan minimal satu dapur sehat tersedia di setiap kelurahan.

“Kalau Buruan SAE dan pengolahan sampah rata-rata sudah ada. Yang kita pastikan sekarang adalah Dapur Sehat Atasi Stunting di tingkat kelurahan,” ujarnya.

Perhatian khusus juga diberikan kepada kelurahan dengan keterbatasan lahan, terutama dalam pengelolaan sampah.

Pemkot Bandung menyiapkan skema khusus agar seluruh wilayah tetap bisa terlibat dalam sistem sirkular ini.

Program ini bukan sekadar konsep di atas kertas. Warga merasakan langsung manfaatnya.

Warga Kelurahan Mekarjaya, Opi S. Inayah mengungkapkan, Buruan SAE kini menjadi sumber pangan keluarga.

“Kami bisa menanam, memanen, dan hasilnya dimanfaatkan untuk dapur sehat. Ini gerakan yang terintegrasi dan sangat bagus,” ujarnya.

Senada, Lismawati merasakan kehadiran Dashat membantu pemenuhan gizi anak-anak.

“Dari hasil buruan lahir menu sehat untuk warga. Ini sangat menunjang penurunan stunting,” katanya.

Sementara itu, Ujang Mamat menilai, Kang Pisman membuat lingkungan lebih bersih dan tertata.

“Sampah organik dan non-organik sudah dikelola. Lingkungan jadi lebih nyaman,” tuturnya.

Salah satu contoh keberhasilan tampak di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari.

Di wilayah ini, rantai sirkular berjalan utuh: sampah diolah jadi kompos, kompos menyuburkan kebun, hasil panen masuk dapur sehat, dan sisa dapur kembali dikelola.

Model ini membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari tingkat kelurahan dari halaman rumah, dari dapur warga, dari kepedulian bersama.

Satu tahun Sirkular Bandung Utama bukan sekadar angka. Sirkular Bandung Utama menjadi simbol kolaborasi, gotong royong, dan komitmen menghadirkan kemajuan nyata menjadikan Bandung lebih bersih, sehat, dan berdaya dari lingkungannya sendiri.

KLH Larang Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bandung dengan Sistem Insenarator

KOTA BANDUNG, Prolite – Terkait larangan insenarator oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) petugas pengelola sampah di TPS3R Anugrah Siringgit (Kelurahan Derwati, Bandung), Ujang Siringgit mengaku kecewa. Pasalnya belum ada solusi tepat mengatasi sampah di Kota Bandung.

Selain itu Ujang tidak ingi mengorbankan kepercayaan masyarakat yang telah membuang sampah ketempatnya untuk dikelola dan dibakar melalui mesin insenarator tersebut.

“Meski dilarang disini masih berjalan (pembakaran sampah dengan insenarator). Masalahnya saya tidak mau mengorbankan warga buang sampah kemana? Apa saya tolak disini? Suruh langsung buang ke Jalan Tol atau ke Sungai?,” tanya Ujang kepada wartawan.

Ujang menilai uji emisi dilakukan KLH terkesan terburu-buru. Padahal penggunaan mesin insenarator itu dirasa efektif.

“Masa uji emisi jam 11 malam, pagi udah mengeluarkan statemen, terus jenis apa yang dilarang itu, insenarator yang kecil itu yang mana? Apakah yang rumahan?,” tanyanya lagi.

Kata Ujang ditempatnya mesin pemusnah sampah sudah bisa menghabiskan sampah per hari 10 sampai 11 ton.

“Apakah itu termasuk yang kecil? Dan untuk solusi kota Bandung tidak ada lagi selain dimusnahkan. Ujung-ujungnya dari dulu itu TPA nya, Sarimukti, dulu Jelekong, yang longsor itu sampai memakan korban,” gerutunya.

“Nah sekarang Legoknangka. Legoknangka itu gak ada kepastian, maaf maaf itu gak ada kepastian, itu sarang korupsi para pejabat dulu jadi gak bakalan bisa dibuka. Kalau dibuka itu langsung makan korban, masalahnya jalannya itu cobalah survei langsung kesana gak bakalan ada yang bener semua kesana sarang korups,” tuturnya.

Ujang kembali menyebut bahwa insenarator l sudah skala besar karena sudah mampu menghabiskan sampah dari 12 RW Kelurahan Derwati dan 2 RW Kelurahan Majahlega

“Kalau yang wisang geni itu mah produk gagal, itu hitungan paling satu roda, paling lima kintal per hari, bisa dibuktikan. Saya dengan kenyataan merasa membakar sampah dengan mesin insenarator itu cukup efektif,

Ujang mengaku tidak setuju jika pengolahan sampah dengan mesin insenarator dihentikan.

“Apun alasannya atau siapapun meminta sampah ditarik lagi oleh DLHK saya tidak setuju tetap ingin pakai insinirator,” tegasnya.

Krisis Sampah di Depan Mata, Wali Kota Bandung Dorong Perubahan dari Rumah Tangga

Prolite – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan paling krusial yang saat ini dihadapi Kota Bandung.

Ia menyebut kondisi saat ini sebagai momen penentuan dalam upaya menyelamatkan kota dari krisis sampah yang kian mengkhawatirkan.

Farhan mengungkapkan, saat ini Kota Bandung terjadi pengurangan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti.

Namun demikian, Pemerintah Kota Bandung memilih tidak menunggu keputusan tersebut dan langsung mengambil langkah antisipatif.

Langkah utama yang ditekankan adalah edukasi pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga.

Sebanyak petugas akan direkrut dan ditempatkan di setiap RW untuk mendukung pengelolaan dan pemilahan secara berkelanjutan.

“Paradigma lama harus kita ubah. Sampah tidak cukup hanya diangkut, tetapi harus habis dan diolah hari itu juga,” ujar Wali Kota di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, selama ini pengelolaan sampah terlalu berfokus pada pengangkutan, sehingga masyarakat cenderung merasa cukup dengan membayar retribusi.

Pola pikir tersebut, menurutnya, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pemilahan adalah langkah paling sederhana, namun paling menentukan.

Ia memberikan contoh sederhana bagaimana satu jenis makanan dapat menghasilkan beberapa jenis yang seharusnya dipisahkan sejak awal.

Ia mengakui bahwa perubahan ini tidak mudah dan tidak akan memberikan hasil instan.

Namun ia yakin perubahan paradigma merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan sampah secara berkelanjutan.

“Ini bukan pekerjaan satu atau dua tahun. Ini pekerjaan peradaban,” ujarnya.

Melalui kolaborasi lintas wilayah, lintas OPD, dan partisipasi aktif masyarakat, Wali Kota optimistis Kota Bandung mampu keluar dari krisis dan membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Sampah Diprediksi Kembali Menumpuk, Wali Kota Bandung Ajak Warga Terlibat Aktif dari Hulu

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui adanya risiko serius terkait pengelolaan sampah mulai 12 Januari 2026, menyusul pengurangan kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti.

Pengurangan tersebut berpotensi menyisakan sekitar 200 ton sampah per hari yang harus ditangani di dalam kota.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, kondisi ini disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami tantangan yang dihadapi pemerintah.

“Kita tidak ingin menutup-nutupi. Risiko itu ada dan harus kita hadapi bersama,” ujarnya di Balai Kota Bandung.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung akan segera meluncurkan program Gaslah, yakni petugas pemilah dan pengolah yang ditempatkan di setiap RW.

Dari total RW, masing-masing akan memiliki petugas yang bertugas melakukan edukasi dan pendampingan langsung kepada warga.

“Petugas ini bekerja door to door. Tujuan utamanya memastikan pemilahan dari sumbernya,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya, sehingga total petugas yang dibiayai pemerintah diperkirakan mencapai hingga orang.

Pemkot juga berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) hingga lima kali lipat, serta mengoptimalkan teknologi biodigester dan insinerator dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

“Tumpukan sampah seperti yang terjadi beberapa bulan lalu mudah-mudahan tidak terulang. Tapi kuncinya satu, partisipasi masyarakat,” ucap Farhan.

Bandung Raih Penghargaan Green City Transformation, Farhan Ungkap Perjuangan Mengelola Ton Sampah per Hari

Prolite – Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan Kategori Green City Transformation pada ajang Anugerah PRMN 2025 di Ballroom Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung, Jumat (5/12/2025).

Penghargaan Green City Transformation itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Kota Bandung dalam menangani persoalan sampah isu yang selama bertahun-tahun menghantui kota besar ini.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menerima penghargaan Green City Transformation secara langsung. Dengan santai dan penuh humor khasnya, Farhan membuka pidato.

“Saya itu termasuk orang yang jarang menerima anugerah. Terakhir saya terima tahun 2001. Selebihnya selalu tim yang dapat. Jadi ini cukup istimewa,” ujarnya disambut tawa hadirin.

Di hadapan para tokoh media, perwakilan kementerian, dan tamu undangan, Farhan memaparkan fakta yang jarang terdengar di publik.

Berdasarkan data pemerintah pusat, timbulan sampah di Bandung mencapai ton per hari. Namun, fasilitas pengolahan dan pengangkutan baru mampu menangani 981 ton.

“Sekitar 510 ton sampah tertinggal di dalam kota setiap hari. Itu fakta yang harus kita hadapi,” ungkapnya.

Sejak Maret 2025, Pemkot Bandung mulai memperbaiki sistem penanganan sampah.

Hasilnya, kini sekitar 250 ton sudah berhasil dipilah, diolah, dan dimanfaatkan setiap hari. Meski begitu, masih ada 340 ton yang belum tertangani penuh.

“Masalah ini bukan sprint, ini maraton,” kata Farhan.

Salah satu terobosan besar Pemkot Bandung adalah memperkuat pasukan kebersihan di tingkat akar rumput.

Saat ini terdapat 870 penyapu jalan dan Gober (petugas kebersihan RW)

Rencananya, mulai 2026, pemerintah akan merekrut, Satu petugas pemilah sampah di setiap RW dengan total orang. Mereka akan bertugas langsung dari rumah ke rumah, memastikan warga benar-benar memilah sampah organik dan non-organik.

“Akan ada yang datang ke rumah sambil bilang: ‘Punten bu, mana sampah organiknya? Yang non-organik tinggalin nanti ada yang ambil.’ Itu akan jadi kebiasaan baru di Bandung,” tuturnya.

Jika seluruh rencana berjalan, maka Bandung akan memiliki lebih dari personel yang setiap hari bekerja memastikan kota tetap bersih.

Farhan juga menjelaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan armada angkut dan TPA. Kota Bandung kini berencana membangun 30 unit insinerator berkapasitas 10 ton, teknologi roller dryer organik, dan fasilitas biodgester di pasar-pasar besar seperti Gedebage dan Sarijadi.

“Di Pasar Gedebage, setiap hari muncul 8 ton sampah, terutama dari pisang. Tapi sekarang jam 12 siang semua hilang—habis diolah,” jelasnya.

“Sampah bukan hanya soal fisik, tapi juga soal persepsi. Bau sedikit, publik mengeluh. Maka komunikasi publik sama pentingnya dengan fasilitas pengolahan,” imbuh Farhan.

dengan adanya penghargaan Green City Transformation ini, ia mengajak PRMN dan media lain untuk menjadi bagian dari edukasi publik.

Kota Bandung Bersama Tangani Masalah Sampah, Kewilayahan dan Dunia Usaha Jadi Kunci Sukses

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad membereskan penanganan sampah di tengah keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti.

Berdasarkan data yang diterima Humas Kota Bandung, timbulan sampah harian Kota Bandung mencapai ton per hari. Sementara kapasitas TPA Sarimukti saat ini hanya bisa menampung 938 ton per hari. Sehingga terdapat gap 554 ton per hari yang tidak dapat sepenuhnya dikirim ke fasilitas akhir dan harus dikelola di dalam kota.

Di sisi lain, hingga akhir kuartal 2025, Pemkot bersama kolaborator sektor swasta telah mengoperasikan infrastruktur pengolahan kota berprinsip 3R (Reduce – Reuse – Recycle) dengan capaian 207,58 ton per hari.

Walau sebagian sampah sudah bisa diolah di dalam kota, volumenya masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh sisa sampah yang tak bisa dikirim ke TPA, sehingga pemerintah kota memperluas wilayah penyelesaian ke level RW, kawasan komersial dan rumah tangga.

Untuk menekan gap tersebut, sebanyak RW kini diaktifkan sebagai simpul pengolahan organik. Masing-masing didukung oleh satu petugas pemilah dan pengolah dengan kapasitas olah 100 kg per RW setiap harinya.

Skema ini membuka potensi pengolahan mandiri hingga 159,7 ton per hari yang menjadikan RW bukan lagi unit administratif, melainkan garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya.

Petugas RW fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah organik agar tidak tertahan lama di TPS, memotong potensi bau, sekaligus menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan kebun warga di program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis).

Selanjutnya, Pemkot juga mendorong 86,72 ton per hari dapat diolah langsung kawasan usaha seperti hotel, perkantoran, restoran, ritel serta rumah tangga melalui pengelolaan internal.

Dengan begitu, rantai olah kota dibangun melalui empat komponen kunci, yaitu infrastruktur kota, RW, kawasan usaha, dan rumah tangga, yang menjadikannya sebagai sistem kebersihan berlapis yang tidak lagi bertumpu pada satu poros penyelesaian.

Pada pos pengolahan residu besar yang tidak dapat ditangani oleh 3R hulu, kinerja insinerator diperkuat sebagai komponen hilir pengurangan volume besar namun tetap menjaga taat baku mutu emisi dan disiplin operasi.

Pemkot Bandung memastikan, penguatan insinerator dilakukan dengan orientasi tata kelola operasi, bukan substitusi dari edukasi 3R di sumber.

Transformasi tersebut diperkuat melalui orkestrasi tiga program sirkuler kota yang berjalan berkesinambungan:

1. Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) berfokus pada pengurangan dan pemilahan di sumber, serta pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan eco-enzyme.

2. Buruan SAE yaitu ruang pemberdayaan kebun kolektif dan keluarga berbasis pemakaian kompos dari hulu.

3. Dapur Dahsat merupakan program penguatan gizi keluarga dan pencegahan stunting dengan memanfaatkan hasil panen kebun warga dan pangan lokal.

Ketiganya membentuk mata rantai sirkular baru. Sampah organik yang dipilah warga kini diolah di RW menjadi kompos serta eco-enzyme.

Hasil olahan ini kemudian kembali masuk ke kebun keluarga atau komunitas sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman pangan.

Dari kebun-kebun tersebut, warga memanen pangan sehat yang bisa langsung dikonsumsi di rumah, dibagikan di lingkungan atau dimanfaatkan sebagai bahan pada program gizi keluarga.

Siklus ini pada akhirnya memperkuat asupan bergizi, menurunkan risiko stunting dan secara bertahap meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kota Bandung.

Agar mata rantai sirkular ini berjalan optimal, ritme layanan kebersihan kota pun disesuaikan lebih awal.

Sementara itu, jam operasional penyapuan dimajukan ke pukul WIB, memastikan jalan dan gang bersih sebelum aktivitas warga dimulai.

Perubahan waktu ini bukan sekadar penyesuaian jam kerja, tetapi didesain untuk menekan dampak layanan yang sebelumnya beririsan dengan jam keberangkatan sekolah dan jam produktif warga.

Dengan ruang publik yang sudah bersih sejak pagi maka mobilitas warga menjadi lebih nyaman.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, keberlanjutan sistem kebersihan tidak hanya diukur dari tonase, tetapi dari pengalaman langsung yang dirasakan warga.

Mulai dari kebersihan jalan dan gang sejak pagi, berkurangnya bau di TPS, ritme pengangkutan dan pengolahan yang lebih baik, hingga manfaat yang kembali lagi ke keluarga melalui pangan sehat dan peningkatan kualitas kesehatan.

“Bandung butuh solusi yang sistemik, tegas, terukur, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga. Kami perkuat layanan pengangkutan dan pengolahan di hilir, termasuk pengelolaan residu lewat insinerator dengan standar emisi yang terkendali,” ujarnya.

“Namun, kami juga transparan: masalah sampah tidak akan selesai hanya di fasilitas akhir. Itu sebabnya kami gerakkan RW sebagai barisan terdepan gerakan pilah dan olah dari rumah, dari gang, dari lingkungan terdekat. Ketika sampah organik diolah jadi kompos, kebun pangan tumbuh di pekarangan, dan gizi keluarga meningkat. Di situlah sistem sirkular kita benar-benar bekerja,” paparnya.

Farhan menyebut, penanganan masalah sampah di Kota Bandung bukan sekadar target tonase, melainkan soal kualitas hidup keluarga Bandung

“Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan kolaborasi warga yang konsisten, insyaallah Bandung akan semakin bersih, sehat, dan lebih kuat,” ujar Farhan.

Pemerintah Kota Bandung optimis pendekatan multi-simpul ini akan secara bertahap menutup selisih kapasitas pengelolaan sampah di dalam kota, sekaligus memastikan sistemnya lebih berfokus pada kebutuhan warga.

Bukan hanya memindahkan sampah, tetapi juga mengelolanya dari sumber, mengurangi bau di TPS, menjaga ritme pengangkutan dan pengolahan agar tetap stabil, serta menghadirkan manfaat yang kembali langsung ke keluarga dan lingkungan.

Pola ini diharapkan memperkuat ketahanan kebersihan kota dalam jangka panjang.

Selain itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidip menegaskan komitmennya menjaga kelestarian sungai dengan memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak dilakukan melalui pembuangan ke sungai dalam bentuk apa pun.

Semua hal yang dilakukan Pemkot Bandung berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah melibatkan aparat kewilayahan. Camat dan lurah merupakan wali kota diwilayahnya yg mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengolahan sesuai aturan yg telah ditentukan.

Pemkot Bandung Siapkan Tiga Langkah Darurat Atasi Krisis Sampah

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan tiga langkah darurat penanganan sampah untuk menjawab krisis pengolahan dan peningkatan volume timbulan sampah kota.

Kebijakan tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Ciateul, Senin 24 November 2025.

Farhan mengatakan, Bandung perlu bergerak cepat dan tidak bergantung semata pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Ini kedaruratan sampah. Maka kami meluncurkan tiga langkah darurat untuk mempercepat pengolahan, mengurangi timbunan, dan membatasi sampah yang keluar dari RW,” tuturnya di hadapan warga.

Langkah pertama yang disiapkan Pemkot Bandung adalah percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemusnahan sampah, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penambahan 20 unit insinerator.

Mesin ini akan ditempatkan secara tersebar di wilayah kota sehingga residu dapat dimusnahkan langsung di tingkat wilayah, bukan hanya di TPA.

“Dengan insinerator, residu bisa dimusnahkan di wilayah. Tidak harus semua keluar kota,” jelas Farhan.

Langkah kedua adalah penambahan jam kerja dan jumlah penyapu jalan, terutama di titik peremajaan timbulan sampah harian. Penyapu jalan akan mulai bekerja sejak pukul WIB, lebih pagi dari jadwal sebelumnya. Dengan waktu kerja yang bertambah, jumlah tenaga kebersihan juga akan ditingkatkan.

“Karena jam kerjanya lebih pagi, jumlah penyapu harus ditambah. Memang butuh anggaran besar, tapi sangat mendesak,” ujarnya.

Langkah ketiga yang tidak kalah penting yakni perekrutan petugas pemilah sampah (Gaslah) di setiap RW. Gaslah bertugas memilah sampah rumah tangga minimal tiga kali seminggu dengan skema gaji yang sepenuhnya ditanggung Pemkot Bandung.

“Prinsipnya, satu RW satu petugas Gaslah. Gajinya seratus persen dari Pemkot. Tugasnya memastikan sampah organik habis di RW,” kata Farhan.

Program Gaslah juga mendorong setiap kelurahan memiliki titik pengolahan sampah organik. Untuk wilayah Ciateul, lahan pengolahan direncanakan berada di belakang TPST Kobana, memanfaatkan area milik pemerintah yang akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

“Sampah organik itu tidak akan diangkut. Habis di RW, diolah di kelurahan. Sampah yang diangkut hanya residu,” tambahnya.

Farhan menyebut, ketiga langkah darurat ini hanya akan berhasil jika warga ikut melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah, bukan hanya mengandalkan fasilitas pemerintah.

Kerahkan Tujuh Armada, Tumpukan Sampah di TPS Ciwastra Mulai Menurun

Prolite – Upaya percepatan penanganan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ciwastra mulai menunjukkan hasil positif.

Tumpukan sampah yang sebelumnya mencapai 527 meter kubik kini berangsur menurun setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengoptimalkan pengangkutan sejak Senin 17 November 2025 pagi.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 (PPLB3) DLH Kota Bandung, Salman Faruq menjelaskan, sejak Senin 17 November 2025 pihaknya mengerahkan tujuh armada untuk mengangkut sampah dari TPS Ciwastra.

Armada terdiri dari 3 unit toronton D-T 25 m³, 2 unit Dump Truck 12 m³, dan 2 unit Loader Hauler 12 m³.

“Total sampah yang terangkut hari ini sebanyak 123 meter kubik,” ujar Salman, Senin, 17 November 2025.

Dengan pengangkutan tersebut, tumpukan sampah yang tadinya menumpuk hingga 527 m³ kini tersisa 404 m³.

Pengangkutan akan dilanjutkan kembali pada Selasa 18 November 2025 pukul WIB hingga tumpukan benar-benar habis.

Meski armada pengangkut beroperasi setiap hari, pedagang di sekitar pasar mengungkapkan bahwa sampah terus berdatangan dari berbagai arah.

“Pengangkutan sehari sekali, tapi yang buangnya non stop 24 jam,” ujar salah satu pedagang, Asep.

Ia menuturkan, sampah yang menumpuk bukan hanya berasal dari aktivitas pasar, tetapi juga dari warga sekitar serta beberapa kelurahan di wilayah Ciwastra yang memilih membuang sampah ke TPS tersebut.

Hal inilah yang membuat volume sampah kerap melonjak meski sudah dilakukan pengangkutan rutin.

Sedangkan DLH Kota Bandung menegaskan, penanganan tumpukan sampah harus dibarengi dengan disiplin pembuangan dari masyarakat dan pengawasan kawasan.

Dengan kondisi TPS yang menerima buangan tanpa henti, pengendalian volume perlu kerja sama seluruh pihak.

Upaya lanjutan akan terus dilakukan hingga kondisi TPS Ciwastra kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas warga maupun pedagang di sekitarnya.

Rapat Paripurna KUA-PPAS 2026 Diwarnai Kritik, Ketua Komisi II Soroti Masalah Sampah Bantar Gebang

BEKASI, Prolite – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/10/2025).

Interupsi tersebut disampaikan Latu untuk menyoroti permasalahan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Dalam rapat paripurna tersebut, Latu menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari aliansi masyarakat penggiat lingkungan terkait persoalan sampah di wilayah Bantar Gebang.

“Kami diundang oleh aliansi masyarakat penggiat lingkungan berkait dengan permasalahan sampah di Bantar Gebang. Masukan dari mereka memberikan rapor merah terkait pengelolaan TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu,” ujar Latu di hadapan peserta paripurna.

Menurut Latu, penilaian “rapor merah” tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi, terutama di tengah proses negosiasi ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengelolaan sampah dan bantuan tahun 2026.

“Ini menjadi perhatian kita semua, khususnya Komisi II DPRD, untuk bisa menyampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi selaku pemangku kebijakan. Semoga masukan dari masyarakat ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama terbaru nanti,” lanjutnya.

Politisi PKS Ini juga menegaskan pentingnya memperhatikan aspirasi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas TPST Bantar Gebang. Menurutnya, warga setempat telah lama menuntut keadilan lingkungan yang layak.

“Warga Bantar Gebang ikut menanggung suka dan duka dari pengelolaan sampah. Mereka menuntut keadilan yang selama ini terabaikan. Sudah saatnya keadilan ekologis ditegakkan. Bantar Gebang harus dipulihkan, bukan terus dikorbankan,” tegasnya.

INGAT ! Kota Bandung Dipantau 24 Jam Buang Sampah Sembarangan Ditindak Tegas di Tempat

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menindak tegas masyarakat yang buang sampah sembarang di seluruh wilayah Kota Bandung.

Masalah sampah di Kota Bandung memang tidak ada habis-habisnya, adanya penumpukan di pasar maupun di jalanan selalu menjadi PR bersama.

Pemkot Bandung menerima laporan jika oknum warga terpantau membuang sampah sembarangan di Jalan Cikutra dan Ahmad Yani sekitar RS Santo Yusup.

Atas laporan itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin meninjau langsung ke lokasi pada Senin, 15 September 2025. Ia didampingi Kasatpol PP, Kadis Lingkungan Hidup Kota Bandung, Camat Cibeunying Kidul, Lurah Cikutra, serta sejumlah jajaran terkait.

Saat peninjauan, Erwin menyampaikan, sebagian besar pelaku pembuangan bukanlah warga setempat.

“Alhamdulillah hari ini saya monitoring ke sini, berdiskusi dengan Pak Camat dan Bu Lurah. Ternyata sampah yang menumpuk di jalan ini sebagian besar bukan dari penduduk sekitar. Diduga kebiasaan ini terbawa sejak masa pandemi Covid-19, dan terus berlanjut hingga sekarang,” jelasnya.

Pemkot Bandung akan memaksimalkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di sekitar kawasan tersebut, termasuk rencana menempatkan mesin insinerator dan melakukan renovasi lahan untuk pengelolaan lebih optimal.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan dengan menempatkan personil Satpol PP di sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga Cicadas. Langkah ini diambil agar masyarakat tidak lagi membuang didaerah ini.

“Kami mengimbau warga Bandung dan sekitarnya agar tidak lagi membuang di pinggir jalan. Jika kedapatan, kami akan tindak tegas sesuai Perda dan bisa langsung diproses secara hukum,” tegasnya.

Erwin juga menginstruksikan agar camat dan lurah merapatkan barisan dengan para ketua RW di tiga kelurahan yang terdampak, yakni Kelurahan Cikutra, Kebonwaru, dan Cicadas. Hal ini untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat agar menjaga lingkungan tetap bersih.

“Ini bukan hanya soal sampah, tapi juga soal citra Kota Bandung. Jangan sampai Bandung dinilai jorok hanya karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Selain persoalan sampah, Erwin juga menyoroti aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut. Erwin menegaskan, aktivitas PKL hanya diperbolehkan hingga pukul WIB. Setelah itu, lokasi harus segera dibersihkan dan sampah dibuang ke TPS.

“PKL di sini sampai pukul , setelah itu mereka harus selesai dan sampah langsung diangkut ke TPS. Yang menjadi persoalan adalah di sepanjang Jalan Ahmad Yani–Cicadas yang masih rawan kotor karena ulah warga yang buang sampah sembarangan,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, patroli Satpol PP akan mulai dilakukan setiap hari. Warga yang kedapatan membuang sembarangan akan langsung ditindak dan bisa disidangkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Warga Bandung, khususnya yang di sekitar sini, tolong jangan lagi membuang di pinggir jalan. Mulai besok kami akan lakukan patroli, dan jika ada yang melanggar akan langsung ditindak sesuai aturan,” kata Erwin.