Sampah Diprediksi Kembali Menumpuk, Wali Kota Bandung Ajak Warga Terlibat Aktif dari Hulu

Masalah sampah di Kota Bandung (Jabarprov).

Sampah Diprediksi Kembali Menumpuk, Wali Kota Bandung Ajak Warga Terlibat Aktif dari Hulu

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui adanya risiko serius terkait pengelolaan sampah mulai 12 Januari 2026, menyusul pengurangan kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti.

Pengurangan tersebut berpotensi menyisakan sekitar 200 ton sampah per hari yang harus ditangani di dalam kota.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, kondisi ini disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami tantangan yang dihadapi pemerintah.

“Kita tidak ingin menutup-nutupi. Risiko itu ada dan harus kita hadapi bersama,” ujarnya di Balai Kota Bandung.

Jabarprov
Jabarprov

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung akan segera meluncurkan program Gaslah, yakni petugas pemilah dan pengolah yang ditempatkan di setiap RW.

Dari total RW, masing-masing akan memiliki petugas yang bertugas melakukan edukasi dan pendampingan langsung kepada warga.

“Petugas ini bekerja door to door. Tujuan utamanya memastikan pemilahan dari sumbernya,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya, sehingga total petugas yang dibiayai pemerintah diperkirakan mencapai hingga orang.

Pemkot juga berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) hingga lima kali lipat, serta mengoptimalkan teknologi biodigester dan insinerator dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

“Tumpukan sampah seperti yang terjadi beberapa bulan lalu mudah-mudahan tidak terulang. Tapi kuncinya satu, partisipasi masyarakat,” ucap Farhan.




Bandung Raih Penghargaan Green City Transformation, Farhan Ungkap Perjuangan Mengelola 1.492 Ton Sampah per Hari

Bandung Raih Penghargaan Green City Transformation (dok Pemkot Bandung).

Bandung Raih Penghargaan Green City Transformation, Farhan Ungkap Perjuangan Mengelola Ton Sampah per Hari

Prolite – Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan Kategori Green City Transformation pada ajang Anugerah PRMN 2025 di Ballroom Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung, Jumat (5/12/2025).

Penghargaan Green City Transformation itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Kota Bandung dalam menangani persoalan sampah isu yang selama bertahun-tahun menghantui kota besar ini.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menerima penghargaan Green City Transformation secara langsung. Dengan santai dan penuh humor khasnya, Farhan membuka pidato.

“Saya itu termasuk orang yang jarang menerima anugerah. Terakhir saya terima tahun 2001. Selebihnya selalu tim yang dapat. Jadi ini cukup istimewa,” ujarnya disambut tawa hadirin.

Di hadapan para tokoh media, perwakilan kementerian, dan tamu undangan, Farhan memaparkan fakta yang jarang terdengar di publik.

Berdasarkan data pemerintah pusat, timbulan sampah di Bandung mencapai ton per hari. Namun, fasilitas pengolahan dan pengangkutan baru mampu menangani 981 ton.

“Sekitar 510 ton sampah tertinggal di dalam kota setiap hari. Itu fakta yang harus kita hadapi,” ungkapnya.

Sejak Maret 2025, Pemkot Bandung mulai memperbaiki sistem penanganan sampah.

Hasilnya, kini sekitar 250 ton sudah berhasil dipilah, diolah, dan dimanfaatkan setiap hari. Meski begitu, masih ada 340 ton yang belum tertangani penuh.

“Masalah ini bukan sprint, ini maraton,” kata Farhan.

Salah satu terobosan besar Pemkot Bandung adalah memperkuat pasukan kebersihan di tingkat akar rumput.

Saat ini terdapat 870 penyapu jalan dan Gober (petugas kebersihan RW)

Rencananya, mulai 2026, pemerintah akan merekrut, Satu petugas pemilah sampah di setiap RW dengan total orang. Mereka akan bertugas langsung dari rumah ke rumah, memastikan warga benar-benar memilah sampah organik dan non-organik.

“Akan ada yang datang ke rumah sambil bilang: ‘Punten bu, mana sampah organiknya? Yang non-organik tinggalin nanti ada yang ambil.’ Itu akan jadi kebiasaan baru di Bandung,” tuturnya.

Jika seluruh rencana berjalan, maka Bandung akan memiliki lebih dari personel yang setiap hari bekerja memastikan kota tetap bersih.

Farhan juga menjelaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan armada angkut dan TPA. Kota Bandung kini berencana membangun 30 unit insinerator berkapasitas 10 ton, teknologi roller dryer organik, dan fasilitas biodgester di pasar-pasar besar seperti Gedebage dan Sarijadi.

“Di Pasar Gedebage, setiap hari muncul 8 ton sampah, terutama dari pisang. Tapi sekarang jam 12 siang semua hilang—habis diolah,” jelasnya.

“Sampah bukan hanya soal fisik, tapi juga soal persepsi. Bau sedikit, publik mengeluh. Maka komunikasi publik sama pentingnya dengan fasilitas pengolahan,” imbuh Farhan.

dengan adanya penghargaan Green City Transformation ini, ia mengajak PRMN dan media lain untuk menjadi bagian dari edukasi publik.




Kota Bandung Bersama Tangani Masalah Sampah, Kewilayahan dan Dunia Usaha Jadi Kunci Sukses

Kota Bandung Bersama Tangani Masalah Sampah, Kewilayahan dan Dunia Usaha Jadi Kunci Sukses (dok).

Kota Bandung Bersama Tangani Masalah Sampah, Kewilayahan dan Dunia Usaha Jadi Kunci Sukses

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertekad membereskan penanganan sampah di tengah keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti.

Berdasarkan data yang diterima Humas Kota Bandung, timbulan sampah harian Kota Bandung mencapai ton per hari. Sementara kapasitas TPA Sarimukti saat ini hanya bisa menampung 938 ton per hari. Sehingga terdapat gap 554 ton per hari yang tidak dapat sepenuhnya dikirim ke fasilitas akhir dan harus dikelola di dalam kota.

Di sisi lain, hingga akhir kuartal 2025, Pemkot bersama kolaborator sektor swasta telah mengoperasikan infrastruktur pengolahan kota berprinsip 3R (Reduce – Reuse – Recycle) dengan capaian 207,58 ton per hari.

Walau sebagian sampah sudah bisa diolah di dalam kota, volumenya masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh sisa sampah yang tak bisa dikirim ke TPA, sehingga pemerintah kota memperluas wilayah penyelesaian ke level RW, kawasan komersial dan rumah tangga.

Untuk menekan gap tersebut, sebanyak RW kini diaktifkan sebagai simpul pengolahan organik. Masing-masing didukung oleh satu petugas pemilah dan pengolah dengan kapasitas olah 100 kg per RW setiap harinya.

Skema ini membuka potensi pengolahan mandiri hingga 159,7 ton per hari yang menjadikan RW bukan lagi unit administratif, melainkan garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya.

Humas Pemkot Bandung
Humas Pemkot Bandung

Petugas RW fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah organik agar tidak tertahan lama di TPS, memotong potensi bau, sekaligus menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan kebun warga di program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis).

Selanjutnya, Pemkot juga mendorong 86,72 ton per hari dapat diolah langsung kawasan usaha seperti hotel, perkantoran, restoran, ritel serta rumah tangga melalui pengelolaan internal.

Dengan begitu, rantai olah kota dibangun melalui empat komponen kunci, yaitu infrastruktur kota, RW, kawasan usaha, dan rumah tangga, yang menjadikannya sebagai sistem kebersihan berlapis yang tidak lagi bertumpu pada satu poros penyelesaian.

Pada pos pengolahan residu besar yang tidak dapat ditangani oleh 3R hulu, kinerja insinerator diperkuat sebagai komponen hilir pengurangan volume besar namun tetap menjaga taat baku mutu emisi dan disiplin operasi.

Pemkot Bandung memastikan, penguatan insinerator dilakukan dengan orientasi tata kelola operasi, bukan substitusi dari edukasi 3R di sumber.

Transformasi tersebut diperkuat melalui orkestrasi tiga program sirkuler kota yang berjalan berkesinambungan:

1. Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) berfokus pada pengurangan dan pemilahan di sumber, serta pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan eco-enzyme.

2. Buruan SAE yaitu ruang pemberdayaan kebun kolektif dan keluarga berbasis pemakaian kompos dari hulu.

3. Dapur Dahsat merupakan program penguatan gizi keluarga dan pencegahan stunting dengan memanfaatkan hasil panen kebun warga dan pangan lokal.

Ketiganya membentuk mata rantai sirkular baru. Sampah organik yang dipilah warga kini diolah di RW menjadi kompos serta eco-enzyme.

Hasil olahan ini kemudian kembali masuk ke kebun keluarga atau komunitas sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman pangan.

Dari kebun-kebun tersebut, warga memanen pangan sehat yang bisa langsung dikonsumsi di rumah, dibagikan di lingkungan atau dimanfaatkan sebagai bahan pada program gizi keluarga.

Siklus ini pada akhirnya memperkuat asupan bergizi, menurunkan risiko stunting dan secara bertahap meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kota Bandung.

Agar mata rantai sirkular ini berjalan optimal, ritme layanan kebersihan kota pun disesuaikan lebih awal.

Sementara itu, jam operasional penyapuan dimajukan ke pukul WIB, memastikan jalan dan gang bersih sebelum aktivitas warga dimulai.

Perubahan waktu ini bukan sekadar penyesuaian jam kerja, tetapi didesain untuk menekan dampak layanan yang sebelumnya beririsan dengan jam keberangkatan sekolah dan jam produktif warga.

Dengan ruang publik yang sudah bersih sejak pagi maka mobilitas warga menjadi lebih nyaman.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, keberlanjutan sistem kebersihan tidak hanya diukur dari tonase, tetapi dari pengalaman langsung yang dirasakan warga.

Mulai dari kebersihan jalan dan gang sejak pagi, berkurangnya bau di TPS, ritme pengangkutan dan pengolahan yang lebih baik, hingga manfaat yang kembali lagi ke keluarga melalui pangan sehat dan peningkatan kualitas kesehatan.

“Bandung butuh solusi yang sistemik, tegas, terukur, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga. Kami perkuat layanan pengangkutan dan pengolahan di hilir, termasuk pengelolaan residu lewat insinerator dengan standar emisi yang terkendali,” ujarnya.

“Namun, kami juga transparan: masalah sampah tidak akan selesai hanya di fasilitas akhir. Itu sebabnya kami gerakkan RW sebagai barisan terdepan gerakan pilah dan olah dari rumah, dari gang, dari lingkungan terdekat. Ketika sampah organik diolah jadi kompos, kebun pangan tumbuh di pekarangan, dan gizi keluarga meningkat. Di situlah sistem sirkular kita benar-benar bekerja,” paparnya.

Farhan menyebut, penanganan masalah sampah di Kota Bandung bukan sekadar target tonase, melainkan soal kualitas hidup keluarga Bandung

“Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan kolaborasi warga yang konsisten, insyaallah Bandung akan semakin bersih, sehat, dan lebih kuat,” ujar Farhan.

Pemerintah Kota Bandung optimis pendekatan multi-simpul ini akan secara bertahap menutup selisih kapasitas pengelolaan sampah di dalam kota, sekaligus memastikan sistemnya lebih berfokus pada kebutuhan warga.

Bukan hanya memindahkan sampah, tetapi juga mengelolanya dari sumber, mengurangi bau di TPS, menjaga ritme pengangkutan dan pengolahan agar tetap stabil, serta menghadirkan manfaat yang kembali langsung ke keluarga dan lingkungan.

Pola ini diharapkan memperkuat ketahanan kebersihan kota dalam jangka panjang.

Selain itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidip menegaskan komitmennya menjaga kelestarian sungai dengan memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak dilakukan melalui pembuangan ke sungai dalam bentuk apa pun.

Semua hal yang dilakukan Pemkot Bandung berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah melibatkan aparat kewilayahan. Camat dan lurah merupakan wali kota diwilayahnya yg mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengolahan sesuai aturan yg telah ditentukan.




Pemkot Bandung Siapkan Tiga Langkah Darurat Atasi Krisis Sampah

Pemkot Bandung Siapkan Tiga Langkah Darurat Atasi Krisis Sampah (dok).

Pemkot Bandung Siapkan Tiga Langkah Darurat Atasi Krisis Sampah

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan tiga langkah darurat penanganan sampah untuk menjawab krisis pengolahan dan peningkatan volume timbulan sampah kota.

Kebijakan tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Ciateul, Senin 24 November 2025.

Farhan mengatakan, Bandung perlu bergerak cepat dan tidak bergantung semata pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Ini kedaruratan sampah. Maka kami meluncurkan tiga langkah darurat untuk mempercepat pengolahan, mengurangi timbunan, dan membatasi sampah yang keluar dari RW,” tuturnya di hadapan warga.

Langkah pertama yang disiapkan Pemkot Bandung adalah percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemusnahan sampah, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penambahan 20 unit insinerator.

Mesin ini akan ditempatkan secara tersebar di wilayah kota sehingga residu dapat dimusnahkan langsung di tingkat wilayah, bukan hanya di TPA.

“Dengan insinerator, residu bisa dimusnahkan di wilayah. Tidak harus semua keluar kota,” jelas Farhan.

Langkah kedua adalah penambahan jam kerja dan jumlah penyapu jalan, terutama di titik peremajaan timbulan sampah harian. Penyapu jalan akan mulai bekerja sejak pukul WIB, lebih pagi dari jadwal sebelumnya. Dengan waktu kerja yang bertambah, jumlah tenaga kebersihan juga akan ditingkatkan.

“Karena jam kerjanya lebih pagi, jumlah penyapu harus ditambah. Memang butuh anggaran besar, tapi sangat mendesak,” ujarnya.

Langkah ketiga yang tidak kalah penting yakni perekrutan petugas pemilah sampah (Gaslah) di setiap RW. Gaslah bertugas memilah sampah rumah tangga minimal tiga kali seminggu dengan skema gaji yang sepenuhnya ditanggung Pemkot Bandung.

“Prinsipnya, satu RW satu petugas Gaslah. Gajinya seratus persen dari Pemkot. Tugasnya memastikan sampah organik habis di RW,” kata Farhan.

Program Gaslah juga mendorong setiap kelurahan memiliki titik pengolahan sampah organik. Untuk wilayah Ciateul, lahan pengolahan direncanakan berada di belakang TPST Kobana, memanfaatkan area milik pemerintah yang akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

“Sampah organik itu tidak akan diangkut. Habis di RW, diolah di kelurahan. Sampah yang diangkut hanya residu,” tambahnya.

Farhan menyebut, ketiga langkah darurat ini hanya akan berhasil jika warga ikut melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah, bukan hanya mengandalkan fasilitas pemerintah.




Kerahkan Tujuh Armada, Tumpukan Sampah di TPS Ciwastra Mulai Menurun

Kerahkan Tujuh Armada, Tumpukan Sampah di TPS Ciwastra Mulai Menurun (dok).

Kerahkan Tujuh Armada, Tumpukan Sampah di TPS Ciwastra Mulai Menurun

Prolite – Upaya percepatan penanganan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ciwastra mulai menunjukkan hasil positif.

Tumpukan sampah yang sebelumnya mencapai 527 meter kubik kini berangsur menurun setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengoptimalkan pengangkutan sejak Senin 17 November 2025 pagi.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 (PPLB3) DLH Kota Bandung, Salman Faruq menjelaskan, sejak Senin 17 November 2025 pihaknya mengerahkan tujuh armada untuk mengangkut sampah dari TPS Ciwastra.

Armada terdiri dari 3 unit toronton D-T 25 m³, 2 unit Dump Truck 12 m³, dan 2 unit Loader Hauler 12 m³.

“Total sampah yang terangkut hari ini sebanyak 123 meter kubik,” ujar Salman, Senin, 17 November 2025.

Dengan pengangkutan tersebut, tumpukan sampah yang tadinya menumpuk hingga 527 m³ kini tersisa 404 m³.

Pengangkutan akan dilanjutkan kembali pada Selasa 18 November 2025 pukul WIB hingga tumpukan benar-benar habis.

Meski armada pengangkut beroperasi setiap hari, pedagang di sekitar pasar mengungkapkan bahwa sampah terus berdatangan dari berbagai arah.

“Pengangkutan sehari sekali, tapi yang buangnya non stop 24 jam,” ujar salah satu pedagang, Asep.

Ia menuturkan, sampah yang menumpuk bukan hanya berasal dari aktivitas pasar, tetapi juga dari warga sekitar serta beberapa kelurahan di wilayah Ciwastra yang memilih membuang sampah ke TPS tersebut.

Hal inilah yang membuat volume sampah kerap melonjak meski sudah dilakukan pengangkutan rutin.

Sedangkan DLH Kota Bandung menegaskan, penanganan tumpukan sampah harus dibarengi dengan disiplin pembuangan dari masyarakat dan pengawasan kawasan.

Dengan kondisi TPS yang menerima buangan tanpa henti, pengendalian volume perlu kerja sama seluruh pihak.

Upaya lanjutan akan terus dilakukan hingga kondisi TPS Ciwastra kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas warga maupun pedagang di sekitarnya.




Rapat Paripurna KUA-PPAS 2026 Diwarnai Kritik, Ketua Komisi II Soroti Masalah Sampah Bantar Gebang

Rapat Paripurna KUA-PPAS 2026 Diwarnai Kritik, Ketua Komisi II Soroti Masalah Sampah Bantar Gebang (dok).

Rapat Paripurna KUA-PPAS 2026 Diwarnai Kritik, Ketua Komisi II Soroti Masalah Sampah Bantar Gebang

BEKASI, Prolite – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/10/2025).

Interupsi tersebut disampaikan Latu untuk menyoroti permasalahan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Dalam rapat paripurna tersebut, Latu menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari aliansi masyarakat penggiat lingkungan terkait persoalan sampah di wilayah Bantar Gebang.

“Kami diundang oleh aliansi masyarakat penggiat lingkungan berkait dengan permasalahan sampah di Bantar Gebang. Masukan dari mereka memberikan rapor merah terkait pengelolaan TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu,” ujar Latu di hadapan peserta paripurna.

Menurut Latu, penilaian “rapor merah” tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi, terutama di tengah proses negosiasi ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengelolaan sampah dan bantuan tahun 2026.

“Ini menjadi perhatian kita semua, khususnya Komisi II DPRD, untuk bisa menyampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi selaku pemangku kebijakan. Semoga masukan dari masyarakat ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama terbaru nanti,” lanjutnya.

Politisi PKS Ini juga menegaskan pentingnya memperhatikan aspirasi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas TPST Bantar Gebang. Menurutnya, warga setempat telah lama menuntut keadilan lingkungan yang layak.

“Warga Bantar Gebang ikut menanggung suka dan duka dari pengelolaan sampah. Mereka menuntut keadilan yang selama ini terabaikan. Sudah saatnya keadilan ekologis ditegakkan. Bantar Gebang harus dipulihkan, bukan terus dikorbankan,” tegasnya.




INGAT ! Kota Bandung Dipantau 24 Jam Buang Sampah Sembarangan Ditindak Tegas di Tempat

Buang sampah sembarangan bakal di tindak ditempat (dok Pemkot Bandung).

INGAT ! Kota Bandung Dipantau 24 Jam Buang Sampah Sembarangan Ditindak Tegas di Tempat

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menindak tegas masyarakat yang buang sampah sembarang di seluruh wilayah Kota Bandung.

Masalah sampah di Kota Bandung memang tidak ada habis-habisnya, adanya penumpukan di pasar maupun di jalanan selalu menjadi PR bersama.

Pemkot Bandung menerima laporan jika oknum warga terpantau membuang sampah sembarangan di Jalan Cikutra dan Ahmad Yani sekitar RS Santo Yusup.

Atas laporan itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin meninjau langsung ke lokasi pada Senin, 15 September 2025. Ia didampingi Kasatpol PP, Kadis Lingkungan Hidup Kota Bandung, Camat Cibeunying Kidul, Lurah Cikutra, serta sejumlah jajaran terkait.

Saat peninjauan, Erwin menyampaikan, sebagian besar pelaku pembuangan bukanlah warga setempat.

dok Pemkot Bandung
dok Pemkot Bandung

“Alhamdulillah hari ini saya monitoring ke sini, berdiskusi dengan Pak Camat dan Bu Lurah. Ternyata sampah yang menumpuk di jalan ini sebagian besar bukan dari penduduk sekitar. Diduga kebiasaan ini terbawa sejak masa pandemi Covid-19, dan terus berlanjut hingga sekarang,” jelasnya.

Pemkot Bandung akan memaksimalkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di sekitar kawasan tersebut, termasuk rencana menempatkan mesin insinerator dan melakukan renovasi lahan untuk pengelolaan lebih optimal.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan dengan menempatkan personil Satpol PP di sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga Cicadas. Langkah ini diambil agar masyarakat tidak lagi membuang didaerah ini.

“Kami mengimbau warga Bandung dan sekitarnya agar tidak lagi membuang di pinggir jalan. Jika kedapatan, kami akan tindak tegas sesuai Perda dan bisa langsung diproses secara hukum,” tegasnya.

Erwin juga menginstruksikan agar camat dan lurah merapatkan barisan dengan para ketua RW di tiga kelurahan yang terdampak, yakni Kelurahan Cikutra, Kebonwaru, dan Cicadas. Hal ini untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat agar menjaga lingkungan tetap bersih.

“Ini bukan hanya soal sampah, tapi juga soal citra Kota Bandung. Jangan sampai Bandung dinilai jorok hanya karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Selain persoalan sampah, Erwin juga menyoroti aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut. Erwin menegaskan, aktivitas PKL hanya diperbolehkan hingga pukul WIB. Setelah itu, lokasi harus segera dibersihkan dan sampah dibuang ke TPS.

“PKL di sini sampai pukul , setelah itu mereka harus selesai dan sampah langsung diangkut ke TPS. Yang menjadi persoalan adalah di sepanjang Jalan Ahmad Yani–Cicadas yang masih rawan kotor karena ulah warga yang buang sampah sembarangan,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, patroli Satpol PP akan mulai dilakukan setiap hari. Warga yang kedapatan membuang sembarangan akan langsung ditindak dan bisa disidangkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Warga Bandung, khususnya yang di sekitar sini, tolong jangan lagi membuang di pinggir jalan. Mulai besok kami akan lakukan patroli, dan jika ada yang melanggar akan langsung ditindak sesuai aturan,” kata Erwin.




Pemkot Targetkan 2 Hari Bereskan Ratusan Ton Sampah di TPS Taman Cibeunying

Pemkot Bandung membereskan tumpukan sampah di TPS Taman Cibeunying mulai diangkut dengan loader (dok Pemkot Bandung).

Pemkot Targetkan 2 Hari Bereskan Ratusan Ton Sampah di TPS Taman Cibeunying

BANDUNG, Prolite – Pemkot Bandung membereskan tumpukan sampah di TPS Taman Cibeunying mulai diangkut dengan loader, Rabu 20 September 2023. Sampah-sampah tersebut dimasukkan ke dalam truk dengan kapasitas 12 kubik atau mampu menampung 6 ton sampah.

Sekretaris Daerah Pemkot Bandung, Ema Sumarna mengaku prihatin dengan kondisi di TPS Taman Cibeunying yang sudah terlalu lama menumpuk.

“Saya minta maksimal dua hari selesai untuk menjadi prioritas dibuang ke TPA Sarimukti. Mungkin sudah sampai 20 hari menumpuk. Ini tidak boleh sebetulnya,” ungkap Sekda Pemkot Bandung Ema.

Ia menargetkan, minimal 12 ton sampah harus bisa ditarik ke Sarimukti hari ini. Semua kendaraan akan dikerahkan, baik punya Pemkot Bandung atau hasil sewa.

dok Pemkot Bandung
dok Pemkot Bandung

Ema juga mengimbau agar masyarakat mulai sadar dengan kondisi kedaruratan sampah. Masyarakat perlu jadikan momentum ini untuk sadar dan membiasakan diri memilah sampah.

“Kalau yang organik itu semua sudah selesai di rumah tangga, berarti beban ke kita ini signifikan dampaknya. Sebab kalau dikumulatifkan rata-rata sekitar 60 persen merupakan sampah organik,” jelasnya.

“Kalau sekarang ini organik selesai di rumah atau di lingkungan berarti ke sini (TPS) hanya tinggal 40 persen yang anorganik. Anorganik kerja sama dengan pemulung. Sisanya (residu) diangkut ke TPA,” lanjut Ema.

Ia menambahkan, sampah yang menumpuk di pinggir jalan harus menjadi prioritas pengangkutan. Sembari aparat kewilayahan terus mengedukasi masyarakat untuk budayakan memilah sampah. Sebab ke depan tidak boleh ada sampah organik yang dibuang ke TPA.

“Budayakan loseda (lodong sesa dapur), sehingga sampah organik selesai di rumah tangga. Di rumah ibadah juga harus sudah disiapkan pengolahan sampahnya,” tegasnya.

Ema menyebutkan, saat ini Kota Bandung mendapat kuota ritase sampah ke Sarimukti. Jumlah itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, TPS-TPS pun perlu dijaga dengan ketat agar masyarakat tidak membuang sampah langsung ke sana.

“Harus ada petugas yang bantu jaga di sini (TPS). Harus dijaga 24 jam. Atau di jam-jam kritis masyarakat buang sampah, di sana kita langsung bergerak untuk mengamankan TPS,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan lahan di daerah Sumedang untuk dijadikan TPA sampah Kota Bandung.

“Selain itu, hari ini atas arahan dari Sekda Provinsi Jawa Barat, tim kita sedang ke Kabupaten Sumedang untuk melihat lokasi di daerah Cijeruk. Ada lahan di Kecamatan Tanjungsari, sekitar Cadas Pangeran yang mudah-mudahan bisa membantu penanganan sampah di Kota Bandung,” harapnya.

Ia mengatakan, Sarimukti akan tetap dimaksimalkan. Namun, jika masih ada sampah yang belum bisa diangkut, maka akan digeser ke lahan di Cijeruk dan Pamulihan.

“Mudah-mudahan lahan di sana benar-benar siap. Jaraknya juga hanya 44 km kalau dari Kota Bandung,” katanya.

Upaya lainnya adalah memanfaatkan lahan di Gedebage untuk dijadikan TPS sementara. Menurutnya, secara logika, lahan di sana sangat luas dan jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga lingkungan masyarakat tidak akan terkontaminasi bau.

“Semoga bisa mengurai permasalahan darurat sampah di Kota Bandung. Sekarang ini sudah ada 50-an TPS yang sudah kembali normal. Ritase kita sudah di atas 200 rit,” imbuhnya. (din)**




Masalah Sampah Berhasil Diselesaikan Oleh Warga RT 04 Kelurahan Arcamanik

Warga RT 04 Kelurahan Arcamanik Berhasil Menyelesaikan Masalah Sampah (Humas Pemkot).

Masalah Sampah Berhasil Diselesaikan Oleh Warga RT 04 Kelurahan Arcamanik

BANDUNG, Prolite – Berhasil menyelesaikan masalah sampah bahkan warga di RT 04 RW 09 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik ini kekurangan sampah organik, membuat Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan ingun meninjau kegiatan pengolahan sampah disana.

“Kebetulan saya hari ini berkesempatan bertemu dengan warga di RW 10 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik,” ujar Tedy.

Tedy mengatakan sangat mengapresiasi warga yang mau menyiapkan lubang pembuangan sampah organik di lahan kosong di sekitar rumahnya. Sehingga bisa mengurangi produksi sampah di Kota Bandung.

“Apa yang dilakukan oleh warga di sini, sudah sesuai dengan program Pemkot Bandung untuk mengurangi masalah sampah dalam kondisi darurat sampah sekarang. Yaitu dengan membuat kubang untuk menimbun sampah organik,” paparnya.

Kepada seluruh warga Kota Bandung, Tedy menyampaikan harapannya, agar bisa mengolah dan memilah sampah sehingga menajdi kebiasaan. Hal ini yang sementara bisa dilakukan pemkot Bandung untuk mengurangi masalah sampah.

“Karena ini merupakan langkah yang paling efektif dan mudah untuk mengatasi darurat masalah sampah sekarang,” jelasnya.

Selain di RW 10, Tedy juga berkesmpatan melihat RW 09 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik, di mana mereka mengolah sampah organik menjadi komoditi yang bisa dimanfaatkan, seperti menjadi eco enzim, sabun cuci dan lain sebagainya.

Lewat tempat yang diberinama Kampoeng Takakura, warga memamerkan bagaimana cara mereka mengolah sampah organik menjadi barang yang lebih berguna.

“Saya akan memberikan rekomendasi, agar banyak wilayah yang belajar ke Kampoeng Takakura ini. Sehingga di sini bisa dijadikan percontohan kan,” katanya.

Selain itu, baik warga RW 10 dan RW 09 mempunya mesin pencacah, yang bisa mengolah sampah menajdi bubur magot.

Bahkan untuk RW 09 kerap kekurangan sampah organik, sehingga harus meminta sanpah dari rumah makan setempat.

Hal itu dipertegas oleh Camat Arcamanik Willy Yudia Laksana, yang mengatakan bahwa warga Kelurahan Sukamiskin menggunakan lahan kosong bantaran Sungai Cironggeng, untuk temapat pengolahan sampah.

“Salah satu upaya pengolahan sampah yang dilakukan warga adalah dengan membuang sampah organik ke lobang yang digali di bantaran Sungai Cironggeng. Lubang yang digali sedalam dua metere tersebut sekarang sudah ada di beberapa titik. Khusus di RW 10 saja, ada sekitar 10 titik dan kami upatyakan akan bertambah dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Menurut Willy, kesadaran warganya dalam memilah dan mengolah sampah sudah sangat baik. Salah satu indikatornya, adalah berkurangnya tumpukan sampah di TPS di wilayahnya.

“Walaupun memang ada tumpukan sampah di TPS, namun tidak sampai meluber. Itu menunjukkan bahwa masyarakat bisa mengolah sampah sendiri di rumah,” tambahnya.

Untuk kawasan bebas sampah (KBS) di wilayahnya, Willy mengatakan dari 54 RW yang ada di wilayahnya sudah 22 RW yang amsuk dalam kategori KBS.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah, bahkan targetnya bisa semua RW menajdi KBS,” terangnya.

Disinggung mengenaui upaya mengatasi kondisi darurat sampah di Kota Bandung, Willy mengatakan pihaknya tengah melakukan patroli sampah, di mana petugas dibagi menajdi tiga sift, dan memastikan tidak ads ampah yang dibang di jalanan.




Titik Tumpukan Sampah Dimana-mana, Pemkot Bandung Cari Lahan untuk TPS

Pemkot Bandung mengurai permasalahan sampah di Kota Bandung (humas Pemkot).

Titik Tumpukan Sampah Dimana-mana, Pemkot Bandung Cari Lahan untuk TPS

BANDUNG, Prolite – Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono membenarkan titik tumpukan sampah kini terlihat dimana-mana.

Karenanya Iman mendorong Pemkot Bandung segera mengeluarkan berbagai kebijakan dimana setiap kebijakan itu selaras dengan anggaran terutama untuk mengeluarkan anggaran biaya tak terduga (BTT) guna penanganan kedaruratan sampah.

“Sebetulnya kemarin sudah didorong pembahasan perubahan tapi dengan kejadian ini harus lebih cepat,” tegas Iman saat dihubungi.

Karena kalau dari anggaran biasa kata Iman itu kecil. Selain mendorong anggaran, pihaknya pun mendorong

(TPST).

“Kota Bandung ini belum berani investasi terkait dengan sampah. Karena kalau kita punya 1000 meter persegi paling tidak lahan dengan TPST itu ada beberapa titik insyaallah selesai lah sampah organik,” ucapnya.

Dan yang harus didorong lanjutnya,  masyarakat harus bisa menyelesaikan sampah dilevel rumah. Terlebih  kebijikakan tersebut dari dulu.

Hanya sayangnya kata Iman, semua tidak serius baik dari pemerintah kota maupun masyarakatnya. Belum bisa merubah habit, nah kedepan, mau tidak mau harus dipaksakan memilih dengan catatan harus difasilitasi oleh pemerintah.

Iman juga berharap pada APBD perubahan, DLH bisa segera membuat perlengkapan untuk masyarakat.

“Kalau dulu lobang biopori, loseda itu sebetulnya mungkin pekarangan rumah satu rumah bisa  misal punya dua saja sebetulnya bisa selesai nah kalau yang tidak punya  pengarangan berarti ini kan harus ditarik ke skala yang lebih luas apa skala RT atau RW atau skala kelurahan kecamatan,” ungkapnya.

Begitupun dibeberapa jalan yang memungkinkan atau sering kali ada terjadi titik genangan air dimungkinkan dibuat lubang bio pori sekaligus dipakai untuk membuang sampah organik.

“Hanya pengalaman yang lalu waktu jaman RK itu, ya tidak dirawat lubang bio pori itu gak dirawat, bahkan isinya macem-macem. Ini mah harus bareng-bareng gak bisa sendiri, jadi pemerintah memfasilitasi mendorong kemudian juga dari masyarakat harus turun semua aparat juga memandu,” tandasnya.

Masih kata Iman, susahnya pengolahan sampah mandiri secara sosialisasi dan edukasi belum maksimal, karena seolah-olah masih menggangap sampah harus dibuang jauh-jauh dari rumah.

Lalu alasan pekarangan, dan riweuh (ribet,red) menjadi kendala sulitnya mengolah sampah mandiri.

“Ini bukan sesuatu yang mudah tetapi dengan kondisi ini masa sih kita gak sadar-sadar, saya pikir penyadaran sosialisasi harus terus dari dinas terkait juga harus memfasilitasi harus dilakukan juga pengawasan kerja bareng ini kalau dibeberapa tempat itu harus melibatkan swadaya masyarakat, karena itu berpotensi dan menghasilkan,” ucapnya.

Belum terkait  restribusi sampah, Iman menilai di Kota Bandung masih kecil dan kalaupun dinaikin sedikit akan menganggap mahal.

Sehingga akan lebih adil dikelola oleh masyarakat sendiri, selain jadi ada mata pencaharian buat sebagian masyarakat  juga merasa ada keterbukaan semua pengolahan sampah itu selesai dibawah.

Masih kata dia  ada 8 hal yang bisa dilakukan, namun Iman hanya menyebutkan dua diantaranya yakni pemerintah harus membuat regulasi walau tidak bisa perda atau perwal karena tidak adanya wali kota.

“Jadi rada nanggung tapi Plh tidak masalah, ini kan kondisi kedaruratan. Saya tidak tahu pas nya apa, surat edaran,  surat himbauan, atau apa. Tapi Plh dan dinas terkait bisa langsung,  kita gak bisa menahan sampah itu malah menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

“Anggarkan sejumlah dana untuk fasilitasi masyarakat, kalau perlu pergeseran lakukan karena darurat gunakan dana BTT. Kaji sepakati BTT tinggal dipertimbangkan apa yang akan dilakukan misal TPST, alat memang perlu diadakan tapi tidak mahal untuk kelola sampah organik. Regulasi Kang Pisman harus dikuatkan, dari sekian ton sampah 1/2 adalah  sampaj organik, itu kelola dipisahkan nanti warga bisa ambil.  Cek ke lapangan kalau  satu RW 400 umpi dibuat 1 rw dikasih loseda dan bio pori bisa selesaikan sampah dari 2 3 rumah, libatkan perusahaan juga saya yakin mereka mau,” tutupnya.

Sementara itu Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan pihaknya akan melanjutkan usaha berikhtiar, mencari lahan guna TPS.

Namun sementara itu, Pemkot Bandung membuat lobang-lobang di Lapangan Tegallega peruntukan khusus  sampah  organik

“Ada sampah daun itu kan setiap hari terproduksi dari taman-taman yang ada di Kota Bandung, tapi kan mudah dan tidak terlalu berat nanti kita kuburkan justru jadi pupuk, di tambah sampah sampah bekas makanan yang di sebut secara umum organik, jadi kalo anorganik tidak ada yang di kubur,” tegasnya.

Sampai menunggu ada solusi tepat, Pemkot Bandung kata Ema setiap hari akan menimbun sampah-sampah organik dan dedaunan. Lobang itu nantinya dikasih jarak setengah meter untuk nanti ditutup lagi, kemudian akan mencari titik yang lain.

“Kan ini tidak akan menimbulkan bau apapun kalo sudah di kubur mah, kalo sekarang kita ekstrem justru di tumpuk yang organik pasti akan menimbulkan dampak bau, kita juga menyadari itu. Nah yang anorganik kita akan undang para pemulung dari pada mereka jalan-jalan di kota mending di tarik kesini, saya perintahkan dari DLH mana yang ada nilai ekonominya, silahkan di bawa sama mereka, yang residiu nya memang masih urusan kita nanti kita pikirkan, dan kita berdoa mudah-mudahan Sarimukti katanya hari jumat sudah bisa operasional,” harap Ema.

Selain membuat lubang Ema pun mengkui bahwa hari ini  sedang penjajakan ke TPA Pasir Impun, ia sudah menugaskan Sekdis DLH.

“Tadi pagi alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan pa Kasdam Brigjen Agus konon katanya sekarang sedang di lapangan, ini fotonya sudah saya terima, mudah-mudahan itu layak, kalo itu layak untuk pembuangan sementara, ini kita kan sudah mulai ada jalan keluar dan sekarang sampah-sampah yang ada di pinggir jalan yang ekstrem sedang bertahap seperti sekarang siang ini saya minta bereskan,” tuturnya.

Bahkan tumpukan yang di jalan Ahmad Yani Cineunying Kidul akan ditarik, sedang untuk yang di jalan Jamika diakuinya sudah beres.

“Nanti, kalau ini sudah ada pengangkutan, yang di Tegalega akan di angkut ke Sarimukti, dari pada semua ini numpuk di jalan, karena TPS kan sekarang sudah gak sanggup  menampung, dan  masyarakat mengelola sendiri dirumah juga perlu proses. Tetapi kita terus dorong masyarakat mandiri sesuai kemampuan,” imbuhnya.

Camat dan Lurah pun kata Ema sedang didorong, supaya terus edukasi masyarakat supaya bisa menangani permasalahan di wilayah semaksimal mungkin.

Lobang yang disiapkan di Lapangan Tegalleg sendiri, saat ini baru ada enam, dan bila di sebelah utara masih ada ruang akan digali lagi.

Dan untuk rencana pembangunan PLTSA diakui Ema, pihaknha  sudah berkirim surat ke PT Brill tapi belum ada jawaban.

“Kan masih bril yang memenangkan, ini akan diteruskan atau tidak? intinya gitu, kalau tidak tentunya kita berharap yang pertama yang Legok Nangka saya dengar dari pak Gubernur itu sekitar dua tahun 2025 nunggunya saya juga belum tentu masih hidup kita tidak tahu. Kita juga sudah ada penawaran dari ITB juga saya  pernah ngobrol dengan Prof. Zaenal Abidin beliau pakar dibidang itu cuman saya lupa nama istilahnya apa,” tutupnya.