Prolite – Dalam upaya memperkuat perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara, Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah strategis untuk mempromosikan penggunaan Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi dengan mata uang lokal.

Dilansir dari Bank Indonesia, inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi dependensi terhadap mata uang asing dan memperkuat nilai tukar rupiah dalam perdagangan internasional.

Pekan lalu, tepatnya pada tanggal 26 September, Bank Indonesia mengadakan “Indonesia-Tiongkok Business Forum” di Beijing.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ekonomi dari kedua negara dan menjadi platform penting untuk memperkuat jalinan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, terutama melalui promosi penggunaan LCT.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam sambutannya menekankan pentingnya berinvestasi di Indonesia.

Dia menyebut lima alasan utama, yaitu stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, reformasi struktural yang berkelanjutan, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Indonesia memiliki pondasi yang kuat dan pasar domestik yang luas, yang diperkuat oleh sektor jasa yang berkembang pesat dan ekonomi generasi milenial yang semakin meningkat,” kata Perry Warjiyo.

Dalam forum tersebut, Perry Warjiyo juga menyoroti pentingnya kerjasama bilateral dengan Tiongkok, yang selama ini menjadi mitra dagang utama Indonesia. Hubungan kedua negara, menurutnya, harus terus diperkuat untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada.

LCT, sebagai mekanisme baru, memungkinkan pelaku usaha di kedua negara untuk bertransaksi langsung dengan mata uang setempat, dalam hal ini Rupiah dan Yuan.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko nilai tukar, dan meningkatkan kestabilan ekonomi kedua negara.

Menariknya, inisiatif LCT antara Indonesia dan Tiongkok sudah dimulai sejak tahun 2017 dan saat ini melibatkan 24 bank dari kedua negara.

Peningkatan Kerjasama Bank Indonesia Melalui LCT Tidak Hanya Fokus pada Tiongkok

Bank Indonesia juga berencana untuk memperluas kerjasama serupa dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Jepang. Bahkan, dengan Singapura dan Korea Selatan, Indonesia sudah mencapai tahap pembahasan lanjutan.

Di samping forum bisnis, terdapat juga kurasi proyek clean and clear (CnC) yang menawarkan peluang investasi bagi investor Tiongkok. Beberapa sektor yang diminati oleh investor Tiongkok antara lain energi terbarukan, infrastruktur, dan industri kendaraan listrik.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan di Tiongkok, BI dan People’s Bank of China menandatangani Nota Kesepahaman yang mencakup berbagai aspek kerjasama, termasuk kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta inovasi digital dalam sistem dan jasa pembayaran.

Kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Tsinghua University, salah satu universitas terkemuka di Tiongkok.

Melalui kesepakatan ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan kapasitas.

Rangkaian kegiatan di Tiongkok diakhiri dengan perhelatan “Indonesia Night”, sebuah acara yang menampilkan budaya dan produk unggulan Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari kedua negara dan menjadi ajang promosi pariwisata dan produk-produk lokal Indonesia di Tiongkok.

Dengan semua langkah strategis yang diambil, Bank Indonesia berharap dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional dan memastikan bahwa perekonomian nasional terus tumbuh dan stabil dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

JAKARTA, Prolite – Pemerintah Indonesia membentuk Satgas Nasional untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra Local Currency Transaction (LCT).

Pembentukan Satuan Tugas Nasional ini dijalankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara berbagai lembaga, yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antara Indonesia dan negara mitra.

Penandatanganan ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 5 September, bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023, dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Bank Indonesia, Satgas Nasional LCT melibatkan melibatkan sejumlah instansi pemerintah, diantaranya ialah :

• Bank Indonesia
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
• Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Perdagangan
• Kementerian Badan Usaha Milik Negara
• Otoritas Jasa Keuangan
• Lembaga Penjamin Simpanan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra utama.

Tujuan Pembentukan Satgas Nasional

Pembentukan Satgas Nasional Layanan Keuangan Teknologi (LCT) bertujuan untuk mendukung implementasi framework LCT yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat ketahanan pasar keuangan domestik.

Implementasi LCT diharapkan akan memberikan dampak positif pada aktivitas ekspor-impor, investasi, serta transaksi pembayaran lintas batas.

Ini mencakup penggunaan QR cross-border dan potensinya dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga di masa depan.

Pembentukan Satgas Nasional LCT juga mencerminkan komitmen kolaboratif dan peningkatan peran otoritas keuangan di tingkat nasional.

Hal ini merupakan realisasi nyata dari kerangka kerja prinsip tingkat tinggi LCT ASEAN. Kerangka kerja ini merupakan salah satu pencapaian utama yang menjadi prioritas Indonesia selama kepemimpinan ASEAN tahun 2023.

Tujuan utamanya adalah mendorong penggunaan mata uang lokal sebagai upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar eksternal dan memperdalam pasar keuangan.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, semua K/L akan bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang memungkinkan pemberian kemudahan, insentif, dan percepatan pelayanan dalam aktivitas ekspor-impor bagi pelaku usaha yang memilih menggunakan mata uang lokal dalam transaksinya dengan mitra dagang negara.

Ruang sinergi kebijakan yang diperkuat antara anggota Satgas Nasional LCT mencakup beberapa aspek penting:

Pertama, mereka akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar lebih aktif menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung.

Ini mencakup koordinasi kebijakan di sektor perbankan dan keuangan, serta kebijakan yang mendukung penggunaan mata uang lokal dalam pembayaran lintas batas.

Kedua, mereka akan melakukan koordinasi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga terkait LCT. Hal ini termasuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung LCT, serta upaya untuk meningkatkan kapasitas dan literasi terkait LCT bagi pelaku usaha.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) terkait Satgas Nasional LCT yang terjadi selama KTT ASEAN 2023 memiliki tujuan lebih dari sekadar kerja sama antaranggota ASEAN.

Hal ini juga dimaksudkan untuk menjadi contoh bagi pemangku kepentingan, baik di tingkat domestik maupun internasional, mengenai bagaimana otoritas dalam sektor jasa keuangan dapat bersama-sama dengan Pemerintah berkomitmen untuk melakukan sinergi kebijakan dan berkolaborasi dalam mendukung implementasi kebijakan terkait mata uang lokal.

Saat ini, Indonesia telah berhasil mengimplementasikan kerja sama Layanan Keuangan Teknologi (LCT) dengan sejumlah negara di kawasan. Ini termasuk kerja sama LCT antara Indonesia dan Malaysia, Thailand, Jepang, serta Tiongkok.

Selain itu, terdapat kesepakatan bersama dengan Singapura dan Korea Selatan untuk membangun kerangka implementasi kerja sama LCT dengan Indonesia.

Pembentukan Satgas Nasional LCT merupakan langkah penting dalam upaya mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, antara lain mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing, meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah, dan memperdalam pasar keuangan domestik.