Ide Angkot Diliburkan, Farhan Akan Kaji Terlebih Dulu

BANDUNG, Prolitenews – Ide Gubernur Dedi Mulyadi terkait wacana angkot di Kota Bandung diliburkan selama dua hari guna atasi kemacetan. Wali Kota Bandung M Farhan mengaku masih harus membahas terlebih detail.

“Karena bagaimanapun juga ini merupakan salah satu solusi yang secara serius harus kita perhatikan harus kita sikapi. Jadi idenya terpicu dari empat hari tidak ada angkot di jalur Bogor puncak ya dan itu ternyata memperlancar nah faktanya memang sekarang ini banyak sekali wisatawan yang hadir ke Bandung itu menggunakan kendaraan pribadi jadi mau tidak mau ruang jalan harus diberikan kepada para pengguna kendaraan pribadi,” ujar Farhan di balai kota, Selasa (23/12/2025).

Tapi pada saat bersama kata dia angkot harus bisa menyesuaikan diri.

“Nah nanti kita akan berbicara, yang pertama dengan satlantas Polrestabes yang kedua dengan Dishub Kota Bandung yang ketiga secara bersamaan juga dengan koperasi operator angkot ada tiga di kota Bandung, nah nanti kita akan bicara menentukan, bentuknya apakah pembatasan total, pembatasan terbatas jam-jam tertentu karena ada perbedaan karakteristik jalan kalau jalur Bogor puncak itu kan lurus satu naik satu turun, Bandung kan gak yang rame Asia Afrika, Braga, Jalan RE Martadinata, Dago, nah yang lain tentu tidak,” ungkapnya.

Farhan juga mengaku belum mengetahui terkait anggarannya seperti apa dan dari mana.

Kata Farhan harus memperhatikan wilayah  Cicaheum, Cibiru, Bandung Kidul, dan wilayah Bandung lainnya dan bukan hanya pusat kota saja.

“Jadi bagaimanapun juga, ini merupakan sebuah penyampaian dari Pak Gubernur untuk mengantisipasi agar kemacetannya tidak terlalu dahsyat saat liburan. Konsekuensi lainnya adalah karena kita memberi ruang lebih besar kepada kendaraan pribadi di wilayah-wilayah tujuan wisata di Kota Bandung, maka hal pertama yang langsung kita jaga betul-betul adalah masalah parkir,” tuturnya.

“Keberadaan parkir liar yang suka mengetok harga akan kita sikat habis-habisan bersama kepolisian, Satpol PP, dan juga teman-teman yang biasa kreatif menjadi pembantu perparkiran. Mereka akan kita ajak dialog agar tidak lagi melakukan pengetokan kepada para pengguna parkir. Saya kira itu hal penting yang perlu disampaikan,” tegasnya.

Kompensasi yang akan diberikan pada para sopir angkot sendiri kata Farhan usulan Gubernur Rp500 ribu untuk dua hari. Dan diusulkan dibagi dua, Pemkot Bandung separuh dan provinsi separuh.

Karenanya, pihaknya sedang menghitung ulang terlebih saat ini anggarannya belum ada.

“Setahu saya, baru hari ini akan dirapatkan. Hari ini baru akan tahu anggarannya dari mana. Berapa besar anggarannya juga belum tahu. Perkiraannya angkot, apakah betul atau ada yang lain,” ujarnya.

Masih kata Farhan, pihaknya harus menghitung terlebih. Pasalnya jika sampai di wilayah-wilayah wisata itu tidak ada angkot, maka orang-orang, para pekerja contohnya penjaga warung kopi, penjaga restoran mungkin tidak semuanya punya motor dan biasa menggunakan angkot.

“Itu harus dipikirkan, saat mereka menuju tempat kerja harus menggunakan apa. Padahal kalau pakai ojek online, belum tentu harganya semurah angkot. Makanya kita akan bahas dulu. Pembahasannya tidak hanya dengan pemerintah, tapi juga dengan koperasi-koperasi operator angkot, termasuk para pemilik angkot, untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun layanan publik yang terganggu,” tegasnya.

Farhan kembali menegaskan pun belum tahu terkait pengalokasiannya kemana, kata dia kalau ke koperasi, maka koperasi secara administratif harus menyiapkan daftar, tanda terima, dan lain-lain. Kalaupun langsung ke sopir, maka administrasinya akan panjang karena ribuan orang.

“Kita mau memastikan bahwa orang yang menerima ini benar-benar sopir angkot. Karena kita tidak pernah tahu. Katakanlah syaratnya harus pakai SIM A Umum atau SIM B Umum, belum tentu semua punya SIM umum. Tiba-tiba datang mengaku sopir angkot, tapi SIM-nya masih SIM A biasa. Nah, itu masalah administrasinya yang mesti betul-betul dibereskan,” paparnya seraya mengatakan sesuai usulan Gubernur libur angkot dimulai tanggal 31 dan 1 Januari, sehingga pihaknya masih punya waktu beberapa hari untuk menentukan dengan cepat.