Prolite – Dilansir dari web resmi Pemerintah Indonesia, penggabungan teknologi mutakhir dengan kekayaan lokal telah diterima sebagai pendekatan yang tepat dalam menangani dampak krisis air yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Menurut statistik dari World Meteorological Organization (WMO), sebanyak 60% kerusakan yang terjadi di negara-negara maju akibat dari perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu, dan krisis air hanya memberikan dampak sebesar 0,1% pada produk domestik bruto mereka (PDB).

Di sisi lain, situasi di negara-negara berkembang sangat berbeda. Di sini, 7% dari bencana bisa menimbulkan kerugian hingga 5% dari PDB, dengan beberapa negara bahkan mencapai kerugian hingga 30%.

Negara kepulauan kecil punya kondisi yang lebih memprihatinkan, dengan 20% dari bencana menimbulkan kerugian hingga setengah dari PDB mereka, beberapa bahkan melampaui 100%.

Data tambahan dari WMO menunjukkan bahwa kerugian ekonomi global yang disebabkan oleh cuaca, iklim, dan fenomena terkait air terus meningkat.

Dari tahun 2010 hingga 2019, kerugian mencapai USD1,476.2 miliar, meningkat pesat dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya.

Dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 dengan tema “Kolaborasi Global Dalam Mengantisipasi Krisis Air”, Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara berkembang dan kepulauan, saat ini menghadapi ancaman kekeringan yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena El Nino yang dimulai sejak Juli 2023 telah mempengaruhi debit air di beberapa sungai dan waduk di Indonesia, menyebabkan penurunan pasokan air untuk berbagai keperluan.

Pihak BMKG telah memproyeksikan bahwa puncak El Nino akan berlangsung hingga awal tahun 2024, mempengaruhi banyak wilayah di Indonesia, termasuk Sumatra, Riau, Jambi, Lampung, Banten, dan Jawa Barat.

Tindakan pencegahan juga telah diambil terkait kekeringan, termasuk mempersiapkan waduk, embung, dan sumur air dalam.

Namun, Dwikorita menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi internasional untuk menangani krisis air.

Dalam acara World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung di Bali, Dwikorita berharap Indonesia dapat menjadi mediator antara negara maju dan berkembang dalam upaya menangani krisis air.

Selain itu, Indonesia dapat berbagi pengetahuan lokal yang telah terbukti efektif dalam mengelola sumber daya air.

Dia menambahkan, integrasi teknologi dan kebijakan lokal telah menjadi pendekatan terbaik untuk menangani dampak krisis air.

BMKG telah dapat mendeteksi dan menyediakan informasi terkait dengan anomali iklim, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih dini.

Endra S Atmawidjaja, Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum Ke-10, mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berperan aktif dalam menangani krisis air global.

Presiden Joko Widodo telah ditunjuk oleh World Water Council sebagai Water Messenger, yang bertugas menyampaikan pesan global tentang pentingnya air.

Indonesia telah berupaya keras untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait akses air minum dan sanitasi yang layak. Pada tahun 2023, Indonesia telah mencapai akses 90% untuk air minum dan 80% untuk sanitasi.

Yoon-Jin Kim, Direktur Asia Pasifik & 10th World Water Forum, menegaskan pentingnya ketahanan pangan dalam menghadapi krisis air, mengingat dampaknya pada produksi pangan dan potensi kelaparan.

Warga Kelurahan Babakansari Kiaracondong Alami Krisis Air Bersih

BANDUNG, Prolite – Antisipasi krisis air, Perumda Tirtawening Kota Bandung menyuplai air ke RW 17 Kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiaracondong sebanyak liter air bersih.

Direktur Utama Perumda Tirtawening Sonny Salimi mengatakan pengiriman air ini sudah sebulan lalu dan kali ini masuk ke dua bulan.

“Kita membagikan air secara gratis ke warga RW 17, kita bagikan ke pelanggan dan bukan pelanggan karena kondisi krisis air seperti ini meski air buat semua harus diproduksi tapi ini darurat jadi semua harus dapat air bersih,” tegas Sonny di lokasi pembagian air.

Pengiriman ini terpaksa dilakukan menggunakan mobil tangki karena melalui perpipaan terganggu, karena produksi Perumda menurun hampir 50%.

“Contoh di Badaksinga biasa olah 1400 – 1500 liter per detik sekarang hanya 80 liter per detik. Ini sebagai upaya kita respon dan peduli, walau memang tidak bisa mencukupi 100% paling tidak sedikit membantu. Terlebih di sini airnya belum layak komsumsi, ucapnya.

Di RW tersebut Perumda Tirtawening mengirim 2 unit tangki air. Kata Sonny karena Perumda hanya memiliki 14 tangki dihimbau yang akan menerima suplai air agar disediakan penampungan atau torn besar, sehingga saat loading atau menurunkan tidak butuh waktu lama sehingga bisa melayani wilayah yang lain.

Masih kata Sonny sebenarnya semua wilayah di Kota Bandung terdampak krisis air. Namun ada dampak kecil, sedang, dan berat.

“Kita ada 6 wilayah ada, wilayah 1 tidak begitu terdampak krisis air karena dekat, wilayah 2,3,4,5, dan 6 pasti terdampak krisis air karena suplai makin jauh makin kecil, belum lagi wilayah yang ketinggiannya cukup tinggi sehingga debit air dan tekanan tidak sampai,” ucapnya lagi.

Bagi warga yang ingin mendapat bantuan tersebut kata Sonny, bisa datang langsung ke kantor, via WA, atau melalui medsos dengan catatan berkelompok bukan individu. Untuk pembagian sendiri diserahkan ke aparat wilayah setempat.

Sonny juga menyampaikan pengiriman air ini akan berlangsung hingga air baku normal atau hujan kembali di wilayah cekungan Bandung.

Lanjut Sonny pelanggan yang hingga kini belum mendapat suplai air Perumda kemungkinan air tidak mengalir karena ada gangguan teknis atau debit kurang.

Dan karena secara hitung-hitungan suplay demand masih jauh. Perumda butuh 6000 sedang baru disuplai 2000 literan pasti banyak terganggu.

“Mohon sabar kita sedang mengerjakan proyek besar SPAM terintegrasi menghadirkan 3500 liter per detik. Air bakunya dari bendungan atau danau Saguling, ini untuk kesejahteraan semua. Kami tahun 2021 terakhir sudah mengajak anggota dewan ke lokasi pengambilan air baku di kota baru Parahyangan. Dan sekarang belum bisa ditindak lanjur karena sedang dilakukan evaluasi oleh BPKP dan tim independen dari Unpad, kalau sudut pandang sudah disamakan pemkot tidak ada alasan tidak mengijinkan,” tegas Sonny.