Jabar Anteng , Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari Ajak Masyarakat Mewujudkan

KABUPATEN MAJALENGKA, Prolite – Menuju Jabar Anteng, Dua hari lagi pesta Demokrasi atau Pemilu Serentak 2024 akan dilaksanakan dan saat ini sedang memasuki masa tenang. Tidak ada lagi kampanye terbuka dari titik satu ke titik lainnya sebagai upaya untuk mendapatkan suara saat pelaksanaan pencoblosan nanti.

Sejalan dengan itu, Jabar ANTENG (Aman, Netral dan Tenang) Diangkat Menjadi Tema Hearing Dialog Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi .,M.M bsersama Masyarakat di Majalengka, Senin (12/02/2024).

Dalam Paparannya, Ineu mengajak masyarakat untuk turut andil dalam Pesta Demokrasi 14 Febuari mendatang dengan tetap menjaga keamanan, kelancaran dan kondusifitas di Jawa Barat. Selain itu, Jawa Barat dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia yaitu sebesar 35,8 Juta pemilih, diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan Pemilu Tahun 2024 bisa menjadi Pesta Demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Pada akhir 2023 yang lalu Jabar Anteng sudah dideklarasikan dan dihadiri perwakilan seluruh pemda kabupaten dan kota, unsur TNI/Polri, forkopimda, partai politik, serta para tokoh masyarakat. Deklarasi Jabar Anteng bukan hanya seremonial semata.

“Dengan pemilih di Jawa Barat yang mencapai 35.8 juta, kami mengharapkan pelaksanaan pemilu di Jawa Barat ini bisa lancar, aman dan tenang, ” ujar Ineu seusai melaksanakan Hearing Dialog.

Selanjutnya, Ineu menambahkan, saat ini prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) diperkirakan akan dilanda hujan dengan intensitas ringan, sedang dan berat di beberapa wilayah di Jawa Barat. Karena itu, dirinya meminta agar KPU di Jawa Barat benar-benar menyiapkan langkah preventif untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu. Terlebih di wilayah-wilayah yang rawan bencana alam banjir dan longsor.

“KPU bisa melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap bencana yang bisa saja terjadi seperti banjir dan longsong jadi mitigasi bencana harus dilakukan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar ” Tutup Ineu Purwadewi Sundari.*

51 Ribu Lebih KPPS Kota Bandung Dilantik Serentak

BANDUNG, Prolite – Peran KPPS Kota Bandung sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pemilu. Mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan TPS dan kelengkapannya, serta menjaga ketertiban dalam proses penghitungan dan pemungutan suara untuk memastikan kedaulatan pemilih.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Kecamatan Antapani dan Arcamanik di Sport Jabar, Kamis 25 Januari 2024.

Di saat yang bersamaan, ada petugas KPPS Kota Bandung yang dilantik secara serentak di berbagai lokasi. Hal itu disampaikan, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono.

“Peran KPPS sangat strategis sebagai ujung tombak pemilu. Tugas mereka menyiapkan TPS dan perlengkapan di dalamnya, serta menjaga ketertiban TPS saat penghitungan dan pemungutan suara untuk kedaulatan pemilih,” ungkap Bambang.

Terlebih dalam 19 hari ke depan seluruh masyarakat akan melaksanakan pemilu akbar untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, anggota DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten kota.

“Tahun 2024 ini kita punya tugas memastikan demokrasi ini berjalan dengan lancar kondusif aman di Kota Bandung. Bukan sekadar tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tapi juga komponen lainnya, termasuk masyarakat melalui KPPS ini,” paparnya.

Menurutnya, pemilu yang berkualitas akan terwujud ketika KPPS menjalankan tugas secara transparan dan tidak memihak, serta bertanggung jawab untuk menjalankan nilai demokrasi.

“Para petugas perlu mengatur irama pekerjaan agar tidak mudah lelah karena rangkaian pemilu itu sangat padat,” ujarnya.

Merespon hal itu, Ketua KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti menyampaikan, dari awal pendaftaran KPPS, telah disyaratkan agar mencantumkan hasil cek kesehatan untuk mengetahui kondisi para KPPS Kota Bandung.

“Kita dari awal lakukan pendaftaran secara terbuka. Selain lampirkan ijazah, ada tes kesehatan juga untuk kita ketahui kondisi calon KPPS,” jelas Wenti.

Untuk itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam menyediakan suplemen bagi para KPPS. Bahkan, pada hari H pemilu, puskesmas pun akan tetap beroperasi sebagai antisipasi jika ada KPPS yang butuh penanganan medis.

“Puskesmas hari H buka. Jadi kalau ada yang merasa tidak enak badan, bisa segera ke puskesmas terdekat,” sebutnya.

Ia berharap, para KPPS dapat menjadi agen perubahan yang positif untuk indonesia. Serta menjadi teladan bagi masyarakat dalam berpartisipasi politik.

Pihaknya juga akan mencoba untuk mengadakan sayembara bagi TPS yang unik guna menambah semangat dan kemeriahan pemilu akbar mendatang.

“Kami akan coba untuk sayembara TPS terunik. Selain itu, mengenai surat suara yang rusak di Kota Bandung tidak terlalu banyak, kurang dari 1 persen. Kami sudah pengajuan ke pusat dan dilakukan penggantian. Surat rusak akan dimusnahkan bersama forkopimda,” jelasnya.

Salah satu petugas KPPS TPS 14 Antapani Kidul, Yurika mengaku tertarik menjadi petugas karena ingin menambah pengalamannya.

“Untuk menambah pengalaman. Tahun 2019 pernah jadi saksi. Sekarang mau coba jadi anggota KPPS Kota Bandung,” ucap Yurika.

Ia mengatakan, terdapat 2 TPS di lingkungannya. Satu TPS terdiri dari 7 petugas dan tambahan penjaga.

Untuk menjaga stamina dalam bertugas nanti, Yurika mengaku akan menjaga pola tidur dan rutin minum vitamin.

“Jaga pola tidur. Minum vitamin. Saya berharap semoga pemilu 2024 berjalan sukses. Calon yang dipilih bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab menjadikan Indonesia lebih maju lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Meta, salah satu petugas KPPS Kota Bandung dari Antapani yang berusia 23 tahun mengaku baru pertama kali terlibat dalam proses pemilu secara langsung.

“Baru mencoba terlibat langsung jadi petugas pemilu. Semoga bisa menambah pengalaman dan relasi baru,” aku Meta.

Ia berharap, pemilu tahun ini bisa menjadi penentu Indonesia untuk memiliki pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi negera lebih sejahtera.

Sortir Lipat Surat Suara Optimis Selesai 18 Januari

BANDUNG, Prolite – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono optimis tahapan sortir lipat surat suara di Kota Bandung dapat selesai tepat waktu pada 18 Januari 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Bambang saat meninjau Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung di Jalan Ibrahim Adjie No. 441 Bandung, Selasa 16 Januari 2024.

“Hari ini saya meninjau gudang logistik KPU Kota Bandung. Jadi persiapan hari ini sampai tanggal 18 sortir lipat itu dilakukan di gudang KPU dan saya optimistis (dapat selesai tepat waktu),” ujarnya.

Ia menyebut tahapan sortir lipat suara merupakan hal krusial. Untuk itu ia meminta seluruh petugas sortir lipat surat suara untuk berhati-hati dan teliti guna menghindari surat suara yang rusak.

“Saya ingatkan ke petugas sortir lipat. Hati-hati. Jangan sampai rusak. Jangan juga ada sampai cacat karena itu menyebabkan ketidaksahan saat Pemilu,” katanya.

Terkait dengan surat suara yang rusak, Bambang menyebut saat masih dalam tahap perhitungan. Ia berharap jumlah surat suara yang rusak tidak terlalu banyak, sehingga tidak mengganggu kelancaran tahapan Pemilu.

“Belum ada (jumlah surat suara rusak). Masih penghitungan. Masih proses. Kalaupun ada mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Karena kalau rusak itu ada proses yang cukup panjang untuk bisa digantikan lagi,” ujar dia.

Bambang mengatakan, seluruh tahapan Pemilu di Kota Bandung harus berjalan dengan aman, damai dan kondusif.

Pada kesempatan tersebut, Bambang juga mengapresiasi seluruh petugas sortir lipat surat suara yang telah bekerja dengan baik.

“Terima kasih kepada bapak ibu, saya percaya pelaksanaan tugas negara ini dapat dilakukan dengan baik. Tolong hati-hati bekerja laksanakan amanah ini dengan jujur dan baik,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga meninjau lokasi gudang logistik di kewilayahan untuk memastikan kesiapan Pemilu lancar sampai tingkat akar rumput. Salah satunya ke gudang logistik di Kecamatan Batununggal.

Ia menginstruksikan kepada lurah, camat dan petugas lainnya untuk terus mengecek kesiapan jelang pelaksanaan Pemilu mulai dari kesiapan gudang logistik, Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk keamanan.

“Saya juga tadi minta ke kapolsek. Mulai dari sekarang. Sebagian logistik sudah masuk ke gudang. Amankan. Jangan sampai hal kecil itu terjadi,” ungkapnya.

Pj Wali Kota Bekasi Pastikan Kesiapan KPU

KOTA BEKASI, Prolite – Kunjungan Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad ke dua Gudang di Wilayah Mustikajaya dan Gudang Bekasi Utara guna memastikan kesiapan KPU, mengecek para pekerja dan pengecekan Kotak Suara yang tertata rapih dan kondusif. Senin,(8/1/24).

Gani Muhamad melihat langsung ke gudang KPU, proses pelipatan kertas suara sudah dilakukan sejak pagi dengan para petugas. Keseluruhan dari setiap gudang sudah terlihat sangat rapih, kondusif dan tertata dengan rapih.

“Saya harap kepada Ketua KPU dan para petugas pelipatan kertas suara agar secara hati-hati dalam mengerjakan tugasnya dan secara tegas kepada ke masing-masing gudang agar memastikan tidak adanya kebocoran maupun suatu hal yang membuat kerusakan pada kertas suara.” Ucap Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad.

Dari dua kunjungan ke gudang KPU sudah sangat terlihat aman dan rapih, Gani sampaikan bahwa gudang ini harus betul-betul dijaga dan di perhatikan, jangan sampai ada kerusakan maupun penumpukan yang berlebih.

“Barang-barang yang masuk dipastikan tidak ada tikus, tidak ada hembusan air, tidak ada yang bocor. Pokoknya kepada yang bertugas menjaga gudang harus terus diperhatikan jangan sampai kertas suara ada yang rusak.” Tegas Gani.

Gani berharap bahwa Pemerintah Kota Bekasi dan KPU akan bersama-sama menjaga dan mengawal untuk kelancaran Pemilu di tahun ini (2024). Semoga kontestasi Pesta Demokrasi ini berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan nantinya.

Iklan Kampanye di Media Diperbolehkan 21 Januari Sampai 10 Februari 2024

BANDUNG, Prolite – Kebijakan penyampaian iklan kampanye kali ini bagi media massa terbilang cukup longgar. Jika dulu Iklan hanya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini semua partai bisa beriklan.

Disela rapat koordinasi kampanye bersama media pada pemilihan umum tahun 2024, Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengatakan, iklan kampanye untuk media elektronik yakni radio dan televisi paling banyak perhari nya 10 spot. Untuk radio durasi 60 detik dan untuk televisi durasi 30 detik.

“Akan tetapi itu jatahnya parpol bukan caleg, kalau partai mau berbagi ke calegnya mangga, dan untuk iklan kampanye media cetak itu 810 mmk atau satu halaman koran apakah mau dipergunakan untuk parpol salah satu calon atau mau digunakan bareng-bareng itu kebijakan partai masing-masing per hari per partai,” tegas Suharti, Kamis (14/12/2023).

Sedang untuk media daring atau online hanya satu banner per hari, begitupun untuk di media sosial hanya 1 spot 30 detik per parpol per hari.

“Nah itu yang memang kita sampaikan ke media dan tidak boleh dilakukan hari ini nanti 21 Januari 2024 sampai 10 Febuari 2024. Itu dibiayai partai, kalau yang dibiayai KPU hanya untuk partai tingkat pusat itu pun dibatas. Tapi kalau parpol mau kampanye tiap hari mangga, yang penting dari rentang 21 januari – 10 febuari,” jelasnya.

Masih Suharti, persoalan hari ini yakni banyak caleg partai sekligus pemilik media dan aturan ini berlaku juga bagi mereka karena biaya iklan yang mereka keluarkan itu harus dilaporkan ke dalam dana kampanye.

“Misal iklan kampanye hari ini keluarkan Rp 100 juta itu harus dilaporkan. Dengan kebijakan ini semua media silahkan menetapkan daqn sosialisasikan standar tarif yang sama bagi semua parpol,” paparnya.

Suharti pun mengingatkan agar influencer tidak turut mengkampanyekan peserta pemilu atau peserta beriklan ke influencer, terlebih setiap peserta pemilu hanya boleh mempunyai 20 akun medsos dan medsos itu official bukan akun pribadi serta harus dilaporkan ke KPU.

“Dan satu hari setelah kampanye itu selesai akun itu harus ditutup makanya kita bekerjasama dengan google, facebook, instragram terkait hal tersebut, tapi itu ranahnya ada di bawaslu. Makanya sosialisasi masif dari kami, media komunitas pun tidak boleh melakukan kampanye komersial tadi, dan untuk advetorial itu pemberitaan harus berimbang makanya disebut iklan layanan non partisan paling sedikit satu artrikel per hari, tidak ada keberpihakan,” tutupnya.

Ditambahkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Adiyana mengatakan bahwa jika ada media yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi denda puluhan juta.

“Selain itu oleh KPI atau dewan pers, ada sanksi denda puluhan juta,” jelasnya.
Di Jawa Barat sendiri kata Adiyana terdapat 437 lembaga penyiaran dan bertambah menjadi 601. Di Kota Bandung sebanyak 77 LPI (43 radio dan 34 televisi,red).

Sementara Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu M Sopian mengatakan yang menjadi tantangan pemilu kali ini adalah pengawasan di media sosial. Karenanya dibutuhkan peran masyarakat untuk melapor jika ada pelanggaran dilakukan parpol.

Pendaftaran KPPS Masih Dibuka Sampai 20 Desember

BANDUNG, Prolite – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Suharti mengaku masih menerima keluhan melalui akun media sosisal KPU terkait pendaftaran KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), bahkan banyak yang mengaku menerima kabar dari Ketua Rukun Warganya pendaftaran sudah ditutup padahal masih dibuka hingga tanggal 20 Desember 2023.

“Saya minta bantuannya kepada media untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pendaftaran ini sampai 20 Desember pukul , banyak yang tag KPU pendaftaran KPPS sudah ditutup kata pak RW,” tegas Suharti usai rapat koordinasi kampanye bersama media pada pemilihan umum tahun 2024, Kamis (14 Desember 2023).

Suharti pun menyampaikan kebutuhan KPPS pada pemilu kali ini sebanyak 51948 orang. Dengan syarat pendaftaran warga Kota Bandung, usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, pendidikan minimal SMA. Dan tidak menjadi anggota partai politik (parpol) atau sudah lima tahun tidak aktif di parpol.

“Untuk honor ketua KPPS Rp 1,2 juta, anggota Rp 1,1 juta, itu dua kali lipat lebih dari pemilu dulu. Linmas saja sekarang Rp 700 ribu dulu Rp 350 ribu. Nah untuk TPS khusus kita ada 25 lapas yakni rutan, rumah sakit, kampus itu KPPS tidak harus warganya karena khusus. Untuk pendaftaran bisa ke kelurahan bukan RW, tiap TPS 7 orang anggota KPPS dan 2 linmas,” jelasnya.

Disinggung pengadaan BPJS bagi KPPS kata Suharti pihaknya sedang menunggu aturan atau regulasinya. Terlebih biasanya BPJS diberikan oleh pemberi kerja. Namun sebenernya untuk Kota Bandung sendiri pihak Dinas Kesehatan memberikan keringanan biaya cek kesehatan dari normal Rp 80 ribu menjadi Rp 19 ribu.

BANDUNG, Prolite– Sekelompok atlet pencak silat unjuk gigi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung Jl Soekarno Hatta, Jumat (15/5/2023). Aksi mereka ternyata bukan sekedar unjuk kabisa saja tetapi sambil mengantar ketuanya berserta 49 kader partai Golkar untuk mendaftar bakal calon legeslatif (bacaleg) ke KPU.

Ketua DPD Golkar Kota Bandung Edwin Senjaya menyampaikan kurang lebih ada sekitar 30 persen bacaleg Golkar merupakan generasi milenial, generasi Z, dan pensiunan.

Diakuinya, Golkar konsen pada generasi milenial dan gen Z tersebut, karena dari data statistik yang dimiliki baik di Nasional mau pun kota Bandung mayoritas penduduk indonesia termasuk di Bandung lebih dari 50 persen masuk dalam kategori usia generasi tersebut.

“Ini menjadi salah satu konsen kita untuk meraih kader-kader yang nantinya akan maju dalam kotestan pemilu yang akan datang dari usia ini,” ucap Edwin.

Selain milenial, gender pun menjadi konsen pengkaderan bacaleg Golkar, itu karena setiap partai dituntut harus memenuhi kuota perempuan.

Baca Juga : Partai Amanat Nasional Optimis 7 Kursi di Kota Bandung

“Kita juga memiliki multi background ada dari pensiunan, lalu ada pengusaha juga ada dari pratiksi juga macam-macam ini menunjukan bahwa di Golkar itu betul-betul Bineka Tunggal Ika dan kita mengedepankan kebersamaan diantara semua kader-kader,” ujarnya lagi.

Disinggung pembekalan untuk para Bacaleg melanial seperti apa, kata Edwin sebetulnya Golkar sudah memiliki mekanisme tersendiri.

“Sebelumnya ada pelaksanaan Bigpol, ada pembekalan untuk para fungsionaris dan tentunya kita tidak cukup sampai disini. DPD Golkar Kota Bandung akan menyelengarakan pelatihan-pelatihan pembekalan-pembekalan, penguatan penguatan, terhadap para bacaleg ini terlebih bagi mereka yang usia melanial,” tuturnya.

Masih kata Edwin, Golkar sendiri menargetkan 10 kursi dikontestasi pileg ini.

“Kita sudah dapat tugas dari DPP untuk memenangkan 20 persen artinya kalau di Kota Bandung 10 kursi dari 50 kursi yang direbutkan,” paparnya.

Hadir dalam kesempatan itu kurang lebih ada 250 orang dan diikuti beberapa anggota PPSI (Praktisi Pencak Silat Indonesia).

“Kebetulan salah satu balaceg ada ketua PPSI Kota Bandung ini menunjukan bahwa Golkar partai Nasionalis yang selalu melestarikan dan mengedepankan seni budaya warisan leluhur,” ucapnya.

Baca Juga : Daftar Bacaleg 50 Kader PKS Kompak Berbaju Adat Sunda

Masih kata Edwin ada satu fakta di masyarakat ternyata merindukan kehidupan dimasa orde baru.

“Kita sering melihat jargon-jargon rindu terhadap kepemimpinan di zaman pak Harto dan tentu kalau kita bicara tentang orde baru kita berbicara tentang Golkar, nah kita berharap dengan majunya Golkar di legislatif tahun 2024 mudah-mudahan Golkar menang. Kita bisa mengembalikan Indonesia khususnya Kota Bandung seperti masa-masa orde baru yang lalu. Tentu dengan kondisi-kondisi yang disesuaikan dengan masa kini yang lebih baik,” tutupnya.

Sementara itu salah seorang bacaleg milenial Iqbal Mohamad Usman mengaku menjadi caleg merupakan prestise bagi kaum muda untuk meraih kesempatan baik di suatu lembaga.

Namun kaum muda ini khususnya para caleg kata dia harus memiliki skill dan pengetahuan yang luas. Pasalnya saat ini banyak persaingan dan semakin ketat.

“Untuk suara saya gak munafik saya akui dari suara bapak saya yang sempat menjadi anggota legislatif. Kalau saya jadi, gaji saya akan saya sumbangkan untuk penanganan anak stunting,” ucap Iqbal merupakan bacaleg dari dapil 3 yakni Kecamatan Cibiru, Arcamanik, Mandalajati, dan Antapani.(kai)

KOTA BEKASI, Prolite – Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Bekasi pada hari ini secara resmi dilantik di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi, Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nurul Sumarheni hadir untuk melantik para anggota PPS se Kota Bekasi.

Pelantikan anggota PPS ini terpilih melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi secara terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022 sampai tanggal penetapan 21 Januari 2023 sesuai dengan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 mengenai pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati disebutkan tugas wewenang dan kewajiban panitia pemungutan suara salah satunya adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan yang merupakan tugas berat harus dilaksanakan kedepannya.

Hal ini disampaikan oleh Tri Adhianto untuk pesan mengenai anggota PPS se Kota Bekasi untuk izin terlebih dahulu kepada keluarga karena telah lolos verifikasi sebagai petugas PPS yang akan memakan waktu hingga over time.

“Terima kasih kepada anggota PPS yang telah dilantik, berhasil tidaknya pemilihan umum itu tergantung pada badan Anggota PPS, selamat bekerja secara profesional dan transparansi adalah menunjukan kita menjadi anggota PPS yang solid.” Kata Tri.

Penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana partisipasi masyarakat memilih pemimpin dan para anggota DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi Jawa Barat, DPR RI yang secara bersama pada tanggal 14 Februari 2024 untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat berpartisipasi.

Tri katakan juga bahwa sekarang telah berjalan mengenakan wawasan kebangsaan kepada para siswa siswi yang bersekolah, dengan menyampaikan para pemilih pemula harus benar benar diarahkan. Ia mengatakan beberapa siswa dan siswi sudah mengetahui untuk partai politik yang akan ikut dalam perhelatan nanti akan tetapi banyak yang belum tau mengenai pelaksanaannya.

“Untuk itu, tugas dari PPS selain menjadi pengawasan dalam proses pesta rakyat, harus membantu juga untuk sosialisasi kepada masyarakat juga tentunya dibantu oleh semua elemen masyarakat. Semoga sukses dalam penugasan ini untuk para anggota PPS se Kota Bekasi.” Ujar Tri.

Selain itu, Plt. Wali Kota Bekasi juga menyampaikan bahwa jika ada Camat dan Lurah yang tidak responsif segera untuk melaporkan baik via Instagram maupun langsung.

Ketua KPU Kota Bekasi saat menyampaikan laporannya mengenai terbentuknya dan telah dilantiknya baik dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berjalan dengan lancar, dengan ini sebagai KPU Kota Bekasi untuk membantu lancarnya dan mensukseskan pemilihan umum yang akan datang.(*/red)

BANDUNG, Prolite – Sebanyak 453 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung pada hari ini Selasa (24/1).

Seluruh anggota PPS yang sudah dilantik akan ditugaskan di 151 kelurahan yang ada di seluruh Kota Bandung dengan jumlah TPS yang akan nada di Kota Bandung sebanyak TPS.

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan, PPS dilantik untuk menyatakan fakta integritas. Siap menyelenggarakan pemilu dengan segala konsekuensi, mengedepankan kemandirian, imparsialitas dan integritas yang tinggi, untuk menegakkan demokrasi di Kota Bandung.

“Pelantikan hari ini menjadi momen awal buat menyatakan pakta integritas tadi, siap menyelenggarakan pemilu dengan segala konsekuensinya, tentunya mengedepankan kemandirian, imparsialitas dan integritas yang tinggi, tegaknya demokrasi di kota Bandung, untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan, dan wakil rakyat lima tahun ke depan,” kata Suharti seusai pelantikan PPS.

Suharti menyampaikan, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkenankan menjadi PPS. Menurutnya hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.

Pemilihan Presiden dan Wakil Rakyat lima tahun kedepan harus berjalan dengan lancar dan aman. Demokrasi harus ditegakkan di Indonesia. (*/ino)