Dugaan Korupsi Dana Iklan Bank BJB Nama Ridwan Kamil dan 3 Agensi Iklan Ikut Terseret

Prolite – Dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) ikut menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat.

“Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Senin (10/3/2025). Dia menjawab pertanyaan soal rumah Ridwan Kamil digeledah di kasus Bank BJB.

Hal senada disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dia mengatakan penggeledahan rumah Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB.

Ridwan Kamil menjadi salah satu nama yang terseret dugaan korupsi tersebut serta beberapa nama agensi iklan.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledehan di beberapa tempat yang ada di Bandung namun dirinya belum merinci lokasi penggeledahannya.

“Betul hari ini ada giat geledah Penyidik perkara BJB. Namun untuk rilis resminya, termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua,” jelas Tessa.

Pada Selasa, 27 Agustus 2024, Wakil Ketua KPK saat itu, Alexander Marwata sudah memberi kisi-kisi bahwa komisi antirasuah sedang menyelidiki kasus ini. Delapan belas hari kemudian, beredar kabar bahwa sudah ada tersangka dalam kasus korupsi Bank BJB.

Pada hari yang sama, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan adanya penyidikan, tetapi belum mengeluarkan sprindik. Namun besoknya, tepatnya Ahad, 15 September 2024, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto meralat kabar soal penyidikan kasus BJB, termasuk penetapan tersangka. “Belum ada surat perintah penyidikan,” ujar Tessa kepada wartawan dikutip dari Tempo.

Sebelumnya, seorang penegak hukum di KPK memastikan komisi antirasuah sudah menggelar rapat ekspose perkara kasus BJB pada pekan pertama September 2024. Semua peserta rapat menyetujui penanganan kasus itu naik ke tingkat penyidikan.

Rapat itu juga memutuskan ada lima calon tersangka. Dua orang adalah petinggi Bank BJB, sementara tiga lainnya adalah pihak swasta. Mereka dituding berkomplot menggelembungkan anggaran dan belanja iklan yang merugikan keuangan bank yang saham mayoritasnya dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Setyo belum menjelaskan siapa saja pihak tersangka dalam perkara ini. Konstruksi lengkap perkara ini akan disampaikan pada saat konferensi pers pengumuman perkara.

“Ya kalau tindak lanjut dari penanganannya, pasca-dilakukan rilis terkait penentuan terhadap perkara tersebut. Ya jadi kewenangan dari penyidik, dan direktur, serta deputi lah menentukan kapan akan ditentukan tindak lanjutnya,” ucapnya.

Setyo melanjutkan, jika ternyata sudah ada aparat penegak hukum (APH) lain yang melakukan pengusutan yang sama, direktur penyidikan KPK yang akan berkoordinasi. “Nanti dari hasil koordinasi itu diputuskan sebuah langkah atau tindak lanjut yang akan dilakukan seperti apa,” kata dia.

Rumah RK Digeledah KPK Buntut Dugaan Korupsi Bank BJB

Prolite – Rumah mantan Gubernur Jawa Barat di geledah KPK terkait dugaan kasus korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB).

Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut buntut dari dugaan keterlibatan Ridwan Kamil terhadap Bank BJB.

“Benar,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Senin (10/3/2025). Dia menjawab pertanyaan soal rumah Ridwan Kamil digeledah di kasus Bank BJB.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto. Dia mengatakan penggeledahan rumah Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB.

Hingga kini tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengusut dugaan korupsi yang menyeret beberapa pihak termasuk dua petinggi Bank BJB dan pimpinan tiga agensi iklan.

Terpisah, jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melakukan penggeledahan di Bandung terkait kasus Bank BJB. Namun dia belum memerinci lokasi penggeledahannya.

“Betul hari ini ada giat geledah Penyidik perkara BJB. Namun untuk rilis resminya, termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua,” jelas Tessa.

Dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi didapati beberapa barang bukti yang berhasil diamankan.

Barang bukti yang berhasil di sita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa dipublikasikan.

KPK sudah mengamankan lima orang tersangka yang juga terlibat dalam kasus korupsi dana Iklan Bank BJB.

Belum Ditahan, KPK Harus Cekal Indra Iskandar Keluar Negeri

JAKARTA, Prolite – Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota (RJA) DPR RI pada tahun anggaran 2020 oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekjen DPR RI, Indra Iskandar belum ditahan karena masih menunggu hasil total kerugian dari BPKP.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Hukum Pidana, Franciscus Lamintang mengaku sangat menyayangkan langkah KPK yang belum melakukan penahanan dengan alasan masih menunggu perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Menurut alumnus Universitas Pakuan Bogor ini menuturkan meski masih menunggu hasil dari BPKP, seharusnya KPK melakukan penahanan karena dikhawatirkan tersangka yang ada dapat melarikan diri keluar negeri ataupun menghilangkan barang bukti dengan beragam cara.

“Menetapkan orang sebagai tersangka itu tidak mudah, barang bukti dan saksi juga harus mencukupi sesuai dengan acara pidana yang berlaku. Bila hanya menunggu perhitungan BPKP dikhawatirkan bisa melarikan diri atau mempersiapkan langkah yang membuat proses menjadi abu abu,” kata Franc dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Pria yang memiliki karya tulis hukum pidana dan komunikasi ini pun meminta kepada KPK untuk mengeluarkan status cekal kepada Imigrasi untuk berjaga-jaga agar tidak ada potensi lari keluar dari Indonesia.

“KPK harus mengeluarkan surat cekal, karena Sekjen DPR sudah tersangka keberadaanya pasti akan terus dibutuhkan dalam proses dugaan tindak pidana korupsi,” paparnya.

Mantan anggota LBH Ampera Jakarta ini pun menambahkan, ketegasan dan kepastian KPK untuk menetapkan status tersangka Indra Iskandar sangat baik untuk isu pemberantasan korupsi, bagi citra parlemen.

“Hal ini mungkin baru gerbang utama, namun setidaknya ini langkah awal untuk berbenah atau bersih bersih anti korupsi di Parlemen,” pungkasnya.

Ketua KPK dalam Kuliah Umum Eksistensi dan Prespektif KPK Dalam Memberantas Korupsi Universitas Pasundan

BANDUNG, Prolite – Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Nawawi Pomolango, S.H.,H.H berharap Lembaga Pendidikan yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, salah satunya Universitas Pasundan menjadi kampus pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Ketua KPK yang juga alumni Pascasarjana Unpas ini saat Kuliah Umum Eksistensi dan Perspektif KPK Dalam Memberantas Korupsi yang diselenggarakan dalam rangka Milangkala ke 111 Paguyuban Pasundan, yang dilaksanakan Jumat (9/8/2024) di Aula Mandalasaba dr. Djoendjoenan Jalan Sumatra 41 Bandung.

“Tugas pendidik saat ini adalah keberanian menyuarakan tentang praktik korupsi , karena jika perilaku korupsi tidak bisa diubah, kita tidak bisa berharap banyak tentang kemajuan negeri ini. Tanggung jawab kita semua buka hanya KPK saja, namun juga salah satunya perguruan tinggi. Melalui kolaborasi saya berharap, Universitas Pasundan jadi pelopor pada upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Kuliah umum Ketua KPK tersebut dihadiri oleh seluruh akademisi di lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi serta Yayasan Pendidikan Menengah Dasar Pasundan, mahasiswa serta Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, hadir pula Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi , Ketua Milangkala ke 111 yang juga merupakan Direktur Pascasarjana Unpas Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, ., ., IPU., .

Dalam kuliah umumnya disebutkan jika pemberantasan korupsi harus dengan peran serta masyarakat, pasalnya pemberantasan korupsi atau konsep, apa pun yang berkenaan dengan pemberantasan korupsi dikatakannya mustahil tanpa peran masyarakat.

“Pemberantasan korupsi memang harus dilakukan keroyokan. Jadi tidak ada artinya jika memberantas korupsi dilakukan sendiri – sendiri. Termasuk lembaga pendidikan serta masyarakat harus berada paling depan dalam konsepsi pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Meski demikian, dirinya menyayangkan ketika lembaga pendidikan tinggi pun ternyata tak luput dari perkara korupsi.

“Yang lain boleh tapi Lembaga Pendidikan apalagi Pendidikan tinggi seharusnya tidak ada praktik korupsi. Saya sangat menyayangkan ketika ada korupsi di sejumlah kampus dan terakhir di universitas di Lampung yang melibatkan para penyelenggara Pendidikan. Para pendidikan ini tidak boleh korupsi tapi harus paling depan dalam memberantas korupsi yakni para Pendidikan,” ungkapnya.

Oleh karenanya pihaknya menempatkan pendidikan anti korupsi dalam semua jenjang Pendidikan sebagai upaya menyimpan paling depan dalam mengubah perilaku masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Salah satu yang menjadi contoh pemberantasan korupsi dimulai dari Pendidikan adalah Hongkong dan itu jadi roll model bagi seluruh negara. Jadi mereka bukan berhasilnya dalam penindakan atau penangkapan saja, atau penyelidikan secara terbuka dan lain. Namun mereka lebih mengedepankan Pendidikan dalam pemberantasan korupsi. Memang dalam implementasinya tidak terasa sepeti orang makan cabe langsung terasa pedasnya itu dibutuhkan waktu, namun bagaimana agar tidak terlalu lama orang dididik sejak usia dini, ditanamkan nilai-nilai integritas anti korupsi dan lain sebagiannya itu akan lebih berhasil ke depannya, dari pada kita nangkapin yang sudah tua-tua ini,” tegas Ketua KPK sementara ini.

Oleh karenanya, Nawawi Pomolango yang menjabat sebagai Ketua KPK menegaskan KPK kini mulai giat melakukan pendidikan anti korupsi bahkan tingkat PAUD dan tentunya perguruan tinggi.

“Apalagi pemikiran akademisi ini sangat diperlukan dan orang semua harus punya tanggung jawab melihat perilaku yang enggak benar. Dan Lembaga Pendidikan adalah Lembaga yang paling penting dalam konsepsi di pemberantasan korupsi itu bukan hanya di Indonesia tetapi sudah dicontohkan di Hongkong sebagai contoh dunia,” paparnya.

Keturunan Pendiri Kota Bandung Gelar Doa Bersama

BANDUNG, Prolite – Warga sekaligus keturunan ketiga pendiri Kota Bandung Wiranatakusumah, Dadang Hermawan mengaku ironis menyaksikan Kota Bandung saat ini terlebih dengan kejadian dinyatakannya mantan Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupasi (KPK).

Karenanya ia bersama dua kawannya mengadakan doa bersama untuk Kota Bandung dan KPK. Sebelum doa ia lakukan ritual menyalakan dupa lalu melantunkan alunan suara karinding dengan harapan doa yang dipanjatkannya akan dikabul Tuhan Yang Maha Esa.

Ketua Sunda Kiwari ini mengherankan kenapa kejadian demi kejadian korupsi di ibukota provinsi Jawa Barat ini tidak membuat jera yang lain. Banyak wali kota di daerah lain tertangkap juga wali kota Bandung namun itu tidak menyadarkan.

“Saya bagian elemen Kota Bandung tidak mau kota ini disebut kota koruptor. Jaman ini diakui, dinas mana yang tidak koruptor, ini budaya salah tapi dimaklumin itu biasa kalau tidak korupsi itu gak benar, karena ini politik dan birokrasi harus begitu. Ini namanya mufakat jahat yang dimaklumi,” pungkas Mang Utun sapaan akrabnya.

Bandung adalah kota muka provinsi Jawa Barat dengan kejadian ini dapat dipastikan daerah kota kabupaten lain pun sama.

Bertepatan bulan Ramadan dan menjelang Pilkada, Mang Utun mengingatkan agar warga Bandung ke depan tidak salah memilih pemimpin.

“Mau gak memilih wali kota yang akan datang calon koruptor lagi. Gara gara diberi duit lalu kita memilih wali kota koruptor,” tandasnya.

Berbicara wali kota kata dia, saat ini Bandung bukan butuh pemimpin pintar tenokrat ataupun ke-eropaan bukan. Namun butuh pemimpin yang waras jiwa manusianya yang sayang kepada Kota Bandung, karena jika bicara secara pembangunan Kota Bandung sudah overload.

“Apabila pemimpin yang ditangkap, kami sebagai warga gengsi. Begitu juga fakta di kabupaten kota se-Jabar gak jauh beda,” tuturnya.

Mang Utun berharap kejadian pak Ema dan 4 DPRD membuat dinas, dewan, maupun pihak pihak terkait tersadar untuk berhenti melakukan korupsi.

“Konon katanya ada 6 orang lainnya akan jadi tersangka. Jadikan ini pelajaran mahal dewan dan birokrat ahar waras, sadar,” ungkapnya lagi.

Doa untuk KPK sendiri kata mang Utun dengan harapan KPK harus memiliki posisi sebagai alat penindakan korupsi bukan alat tekan politik.

Karenanya ia berharap Presiden RI Jokowi disisa akhir jabatannya husnul khotimah.

“Fakta kemarin ketua KPK Firli ditangkap karena beda politik itu jadi bargening politik kan. Pak Jokowi mudah-mudahan husnul khotimah, kecuali bapak ingin disebut bapak koruptor, bapak bangsat bukan bapak bangsa,” tutupnya.

Rapat Koordinasi KPK dan DPRD Supervisi Pencegahan Korupsi di Kota Bekasi

BEKASI, Prolite – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi mengenai Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan DPRD Kota Bekasi.

Rapat koordinasi ini di selenggarakan di Ruang Paripurna DPRD, Jalan Chairil Anwar.

Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah menyambut baik pelaksanaan supervisi dan kehadiran Tim Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami apresiasi kehadiran Tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga peringatan dini terkait korupsi bisa terlaksana di wilayah Kota Bekasi,” papar Saifuddaulah.

Dengan dibuatnya program pemberantasan korupsi maka di harapkan Kota Bekasi termasuk DPRD Kota Bekasi dpat bersih dari korupsi.

Sementara Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Agus Priyanto mengatakan kedatangan Satgas Korsup Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK di Kota Bekasi untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, termasuk DPRD Kota Bekasi sudah melakukan tindakan dan upaya pencegahan korupsi.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan antisipasi korupsi sudah dilakukan di daerah. Tak terkecuali di lingkungan DPRD Kota Bekasi,” ujar Agus.

Seperti diketahui, Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II ini meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat serta Kejaksaan Agung untuk instansi vertikal.

“Kami lakukan rapat koordinasi ini agar pencegahan serta pemberantasan korupsi sudah dilakukan dengan cermat, sejak dari awal penganggaran,” pungkas Agus.

Launching Program Edukasi dan Literasi Anti Korupsi (Pelita Aksi)

BANDUNG, Prolite – Ajarkan anak sejak dini tentang anti korupsi, Pemkot Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melauncing Program Edukasi dan Literasi Anti Korupsi (Pelita Aksi).

Pelita tersebut berada saat ini berada di perpustakan Alun-Alun Bandung.

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, setelah 3 tahun perpustakan ini terbengkalai karena belum diserahkan dari pihak ketiga atau pemberi CSR.

“Baru tahun ini diserahkan pihak ke tiga sekaligus melaunching Pelita Aksi. Kota Bandung ini jadi percontohan kabupaten kota lain, diharapkan ininsebagai implementasi pembangunan kualitas SDM dan sarana prasarana sadar hukum,” jelas Ema, Senin (28/8/2023).

Menurut Ema, anak dan orang tua yang ke Alun-Alun bisa memanfaatkan pengetahuan anti korupsi melalui buku, leaf plat, dan sebagainya sehingga bisa mengubah masyarakat agar berpilaku yang baik.

“Dan amanat RPJMD perpustakaan ini ada juga di kecamatan bahkan RW, dan perlu diketahui juga nilain pendidikan kita tinggi begitupun minat baca baik diangka 70 nasional 68,” ujarnya seraya mengatakan Perpustakaan Alun-Alun ini sementara akan banyak mengundang anak-anak PAUD, TK, SD sebagai pengenalan dan sosialisasi.

Perpustakan tersebut diakui Ema bukan dari APBD namun setelah diserahkan pihak ketiga ini maka Pemkot Bandung akan meminta anggaran untuk pemeliharan dan lainnya.

Ditempat yang sama Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Wawan Wardiana menyampaikan kegiatan Pelita Aksi ini merupakan komitmen di Kota Bandung menjaga kota bebas korupasi.

“Setelah beberapa bulan lalu kita bertemu dengan anggota dprd, opd, bersam-sama menyosialisasikan gerakan anti korupsi, ini implementasinya. Jadi bukan hanya pejabat tapi juga masyarakat,” jelas Wawan.

“25 tahun yang akan datang mereka mengantikan yang akan mengantikan kita. Pendidikan sejak dini harus diberikan agar kedepan lebih maju dan bebas korupsi,” ucapnya lagim

Masih kata Wawan bukan hanya buku yang diadakan disana namun juga banyak program yang diberikan forum komunikasi penyuluh bersertifikasi dari KPK.

“Ad pendongeng, seni, film merela bisa kolabarsi dengan dinas arsip dan perpustakaan ini sehingga jadi ramai dan masyarakat ingin menambah pengetahun. Tugas kita meningkatkan kesadaran perilaku masyarakat anti korupsi, tahun 2022 kita di nilai 3,93 dari 1 sampai 5, kalau 0 itu berarti masyarakatnya permisif, kalau 5 masyarakatnya sudah anti korupsi, dan harapan tahun ini bisa 4 lah,” harapnya.

Senad dengan Ema dan Wawan, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan meyampaikan bahwa sosialisasi anti korupsi ini harus diberikan sedini mungkin.

“Kit butuh buku saku ini, harapannya dengan seperti ini kita bisa menghindari korupsi,” ucapnya.

Serangan Fajar Kerap Terjadi Pada Masa Kampanye

BANDUNG, Prolite – Musim pemilu sudah sebentar lagi. KPK mengingatkan kepada masyarakat agar hati-hati terhadap serangan fajar pemilu.

Jelang pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali berkeliling mengunjungi kota-kota besar di Indonesia.

Kali ini Kota Bandung menjadi titik terakhir Roadshow Bus KPK, Minggu 2 Juli 2023 di depan Gedung Sate.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 warga Kota Bandung. Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, Roadshow Bus KPK merupakan upaya KPK menjelajah negeri membangun gerakan anti korupsi.

“Kota Bandung diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan informasi segar mengenai anti korupsi. Upaya ini harus perlu kita sambut baik dan dukung semaksimal mungkin terhadap apa yang menjadi tujuan KPK,” ujar Ema.

Ia mengatakan, Pemkot Bandung berkomitmen membangun Kota Bandung sesuai RPJMD yang telah disepakati. Meski perjalanan masih panjang dan terus berproses, masing-masing internal dari mulai staf hingga pimpinan pemerintahan berusaha untuk mencegah korupsi secara bertahap.

“Apalagi di era yang serba terbuka dan transparan, masyarakat bisa melihat sejauh mana progres kita. Mudah-mudahan dengan sistem yang kita bangun, bisa lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung terus menggencarkan kemudahan dalam pelayanan publik melalui beragam aplikasi yang terintegrasi dalam “Sadayana”.

Ia berharap, dengan hadirnya aplikasi tersebut bisa meminimalisasi pertemuan langsung antara masyarakat dengan penyedia layanan. Sehingga bisa meminimalisasi tindakan korupsi.

“Kita sudah menghadirkan beberapa aplikasi layanan yang tentunya ini dengan tujuan jangan sampai ada hal-hal yang mencederai dari apa yang diamanatkan dalam semangat kita membangun kultur anti korupsi,” ucapnya.

Apalagi menurutnya, nilai-nilai yang diusung KPK selaras dengan nilai-nilai yang dipegang teguh para ASN, yakni Ber-Akhlak.

“Saya pikir ini sangat beririsan dengan nilai-nilai Ber-Akhlak. Akan kita boomingkan di Pemkot Bandung supaya ini menjadi kultur terbarukan di semua level ASN mulai dari kelurahan, kecamatan, dinas, badan, bagian dan sebagiannya,” katanya.

Tak hanya pada tataran pemerintahan, nilai-nilai anti korupsi juga harus diedukasi sejak dini mulai dari PAUD, SD sampai SMP. Edukasi ini pun terus berproses dilakukan Pemkot Bandung.

“Dinas Pendidikan kita berikan tanggung jawab memberikan guidance agar nilai-nilai kejujuran itu sudah dibangun dari awal, sejak usia-usia yang memang harus terbentuk karakteristiknya. Sehingga nanti akan menjadi kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan terutama mempunyai nilai-nilai yang kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu warga dari Kecamatan Andir, Nevi mengaku datang bersama 12 rekannya untuk mendengarkan arahan sosialisasi dan meramaikan acara tersebut.

“Insyaallah kalau ada penyuluhan seperti ini, orang yang tadinya tidak tahu jadi terbuka. Ternyata ‘serangan fajar’ seperti itu. Apalagi tadi sudah diterangkan begitu detail oleh KPK,” kata Nevi.

Ia mengaku, di lingkungan sekitar rumahnya tidak pernah ditemui kasus ‘serangan fajar’ setiap jelang ajang pemilu.

“Di Andir itu tidak ada yang bagi-bagi amplop jelas pemilu. Harapannya, semoga Kota Bandung semakin maju dan mengadakan kegiatan seperti ini. Selain bisa berkumpul sosialisasi, kita juga bisa olahraga bersama,” tuturnya.

Berbicara mengenai serangan fajar, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Wawan Wardiana menjelaskan, jelang pemilu 2024, akan semakin banyak serangan fajar.

“Maka dari itu, kita gemakan motto: Hajar Serangan Fajar. Ini merupakan salah satu dari enam tugas KPK, yakni tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Hari ini upayanya tindakan lewat sosialisasi dan kampanye,” jelas Wawan.

Ia memaparkan, ada tiga pendekatan strategi pemberantasan korupsi, yakni tangkap, pencegahan, dan pendidikan.

“Pencegahan dengan memperbaiki sistem. Seperti upaya Pemkot Bandung lewat penyediaan aplikasi agar tidak adanya tatap muka langsung untuk mencegah tidak bertemunya masyarakat dengan penyedia layanan. Ini upaya agar tidak ada transaksional,” paparnya.

Dalam Roadshow Bus KPK, ditanamkan sembilan nilai yang disingkat menjadi “Jumat Bersepeda KK”. Nilai-nilai tersebut antara lain: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras

“Nilai-nilai ini yang ditanamkan dari mulai masyakarat biasa sampai menengah atas. Semua nilai-nilai ini yang kita tanamkan melalui berbagai cara. Harapan kami ke depannya Kota Bandung menjadi Bandung Kota Anti Korupsi,” harapnya.

Ia pun menekankan kepada masyarakat Kota Bandung untuk tidak menerima uang atau barang apapun dari kampanye gelap menjelang pemilu 2024.

“Kalau ada yang kasih uang, harus tolak! Apapun bentuknya, Tolak!” tegas Wawan.

KOTA BEKASI, Prolite – Masyarakat Kota Bekasi antusias sambut roadshow bus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Roadshow bertajuk Jelajah Negeri Antikorupsi itu berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga.

Roadshow dilakukan di sela-sela Car Free Day (CFD) Kota Bekasi dihadiri langsung Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

“Pada kesempatan ini, kami hadir bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turut serta menyosialisasikan budaya antikorupsi kepada masyarakat,” ungkap Saifuddaulah, Minggu (19/6/2023).

Seperti diketahui, sosialiasi antirasuah ini hadir setiap pekan di kota-kota besar memberikan pelayanan edukasi soal pemberantasan korupsi dari petugas yang berjaga.

Selain itu, untuk meramaikan suasana beragam kegiatan seperti senam, musik dan game antikorupsi disuguhkan kepada masyarakat.

“Saya menyambut baik dan sangat mengapresiasi terobosan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan korupsi ini dengan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat melalui Roadshow Bus KPK ini,” papar Saifuddaulah.

Ketua KPK Firli Bahuri mengajak masyarakat agar turut memberantas korupsi bersama-sama. Apalagi menjelang Pemilu 2024, agar masyarakat menghindari politik uang yang dilakukan oknum peserta pemilu yang bermain politik uang.

“Serang, hajar serangan fajar,” kata Firli yang disambut meriah warga yang hadir.

BANDUNG, Prolite – Setelah 5 jam melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan ruang Area Traffic Control System (ATCS) sekitar 12 anggota KPK keluar membawa 3 koper berwarna hitam diduga berisi dokumen dan hard disk.

Penggeledahan dilakukan sejak pukul WIB dan selesai pukul WIB, Senin (17/4/2023).

Belasan petugas memakai rompi bertuliskan KPK itu menggunakan tiga mobil Kijang Innova berwarna hitam dan silver.

Beberapa orang aparat kepolisian turut mendampingi petugas KPK yang melakukan penggeledahan.

Penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Bandung berlangsung selama kurang lebih 5 jam itu beberapa orang petugas terlihat membawa tiga koper berwarna hitam yang diduga berisi dokumen dan hard disk.

Baca Juga : KPK Periksa Ruangan Yana Mulyana dan ATCS

Koper-koper tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil. Mereka pun langsung bergegas pergi.

Saat dikonfirmasi terkait dokumen-dokumen yang diambil, salah seorang petugas KPK mempersilahkan wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada juru bicara KPK.

“Silahkan nanti tanya ke pak Ali Fikri,” katanya.

Usai kegiatan penggeledahan, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna yang turut mengantar petugas KPK ke mobil memberikan keterangan pers kepada media. Ia membenarkan petugas penggeledahan tersebut.

“Di ruang kerja beliau, ruang rapat kecil beliau hanya itu yang saya tahu. Ya di sini (ATCS) ada juga diperiksa di gedung ATCS termasuk kantor Dishub,” ujarnya.

Baca Juga : Bantuan Hukum Untuk Yana Mulyana Tunggu Kemendagri

Ema mengaku tidak mengetahui persis dokumen-dokumen yang diambil oleh KPK. Namun, diperkirakan beberapa yang diambil yaitu hard disk.

“Kelihatannya ada (hard disk) tapi saya gak tahu,” katanya.

Ia mengatakan ruang kerja Wali Kota Bandung yang sempat disegel kini sudah dibuka dan bisa digunakan kembali. Pihaknya juga akan membereskan ruangan tersebut.

“Sekarang udah bisa dibuka (segel) tadi pimpinannya bilang sudah bisa dipakai lagi, akan beres-beres lagi tapi mungkin tidak digunakan untuk bekerja,” ungkapnya.(kai)