Rapat Koordinasi KPK dan DPRD Supervisi Pencegahan Korupsi di Kota Bekasi

BEKASI, Prolite – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi mengenai Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan DPRD Kota Bekasi.

Rapat koordinasi ini di selenggarakan di Ruang Paripurna DPRD, Jalan Chairil Anwar.

Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah menyambut baik pelaksanaan supervisi dan kehadiran Tim Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami apresiasi kehadiran Tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga peringatan dini terkait korupsi bisa terlaksana di wilayah Kota Bekasi,” papar Saifuddaulah.

Dengan dibuatnya program pemberantasan korupsi maka di harapkan Kota Bekasi termasuk DPRD Kota Bekasi dpat bersih dari korupsi.

Sementara Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Agus Priyanto mengatakan kedatangan Satgas Korsup Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK di Kota Bekasi untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, termasuk DPRD Kota Bekasi sudah melakukan tindakan dan upaya pencegahan korupsi.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan antisipasi korupsi sudah dilakukan di daerah. Tak terkecuali di lingkungan DPRD Kota Bekasi,” ujar Agus.

Seperti diketahui, Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II ini meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat serta Kejaksaan Agung untuk instansi vertikal.

“Kami lakukan rapat koordinasi ini agar pencegahan serta pemberantasan korupsi sudah dilakukan dengan cermat, sejak dari awal penganggaran,” pungkas Agus.

Launching Program Edukasi dan Literasi Anti Korupsi (Pelita Aksi)

BANDUNG, Prolite – Ajarkan anak sejak dini tentang anti korupsi, Pemkot Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melauncing Program Edukasi dan Literasi Anti Korupsi (Pelita Aksi).

Pelita tersebut berada saat ini berada di perpustakan Alun-Alun Bandung.

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, setelah 3 tahun perpustakan ini terbengkalai karena belum diserahkan dari pihak ketiga atau pemberi CSR.

“Baru tahun ini diserahkan pihak ke tiga sekaligus melaunching Pelita Aksi. Kota Bandung ini jadi percontohan kabupaten kota lain, diharapkan ininsebagai implementasi pembangunan kualitas SDM dan sarana prasarana sadar hukum,” jelas Ema, Senin (28/8/2023).

Menurut Ema, anak dan orang tua yang ke Alun-Alun bisa memanfaatkan pengetahuan anti korupsi melalui buku, leaf plat, dan sebagainya sehingga bisa mengubah masyarakat agar berpilaku yang baik.

“Dan amanat RPJMD perpustakaan ini ada juga di kecamatan bahkan RW, dan perlu diketahui juga nilain pendidikan kita tinggi begitupun minat baca baik diangka 70 nasional 68,” ujarnya seraya mengatakan Perpustakaan Alun-Alun ini sementara akan banyak mengundang anak-anak PAUD, TK, SD sebagai pengenalan dan sosialisasi.

Perpustakan tersebut diakui Ema bukan dari APBD namun setelah diserahkan pihak ketiga ini maka Pemkot Bandung akan meminta anggaran untuk pemeliharan dan lainnya.

Ditempat yang sama Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Wawan Wardiana menyampaikan kegiatan Pelita Aksi ini merupakan komitmen di Kota Bandung menjaga kota bebas korupasi.

“Setelah beberapa bulan lalu kita bertemu dengan anggota dprd, opd, bersam-sama menyosialisasikan gerakan anti korupsi, ini implementasinya. Jadi bukan hanya pejabat tapi juga masyarakat,” jelas Wawan.

“25 tahun yang akan datang mereka mengantikan yang akan mengantikan kita. Pendidikan sejak dini harus diberikan agar kedepan lebih maju dan bebas korupsi,” ucapnya lagim

Masih kata Wawan bukan hanya buku yang diadakan disana namun juga banyak program yang diberikan forum komunikasi penyuluh bersertifikasi dari KPK.

“Ad pendongeng, seni, film merela bisa kolabarsi dengan dinas arsip dan perpustakaan ini sehingga jadi ramai dan masyarakat ingin menambah pengetahun. Tugas kita meningkatkan kesadaran perilaku masyarakat anti korupsi, tahun 2022 kita di nilai 3,93 dari 1 sampai 5, kalau 0 itu berarti masyarakatnya permisif, kalau 5 masyarakatnya sudah anti korupsi, dan harapan tahun ini bisa 4 lah,” harapnya.

Senad dengan Ema dan Wawan, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan meyampaikan bahwa sosialisasi anti korupsi ini harus diberikan sedini mungkin.

“Kit butuh buku saku ini, harapannya dengan seperti ini kita bisa menghindari korupsi,” ucapnya.

Serangan Fajar Kerap Terjadi Pada Masa Kampanye

BANDUNG, Prolite – Musim pemilu sudah sebentar lagi. KPK mengingatkan kepada masyarakat agar hati-hati terhadap serangan fajar pemilu.

Jelang pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali berkeliling mengunjungi kota-kota besar di Indonesia.

Kali ini Kota Bandung menjadi titik terakhir Roadshow Bus KPK, Minggu 2 Juli 2023 di depan Gedung Sate.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 warga Kota Bandung. Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, Roadshow Bus KPK merupakan upaya KPK menjelajah negeri membangun gerakan anti korupsi.

“Kota Bandung diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan informasi segar mengenai anti korupsi. Upaya ini harus perlu kita sambut baik dan dukung semaksimal mungkin terhadap apa yang menjadi tujuan KPK,” ujar Ema.

Ia mengatakan, Pemkot Bandung berkomitmen membangun Kota Bandung sesuai RPJMD yang telah disepakati. Meski perjalanan masih panjang dan terus berproses, masing-masing internal dari mulai staf hingga pimpinan pemerintahan berusaha untuk mencegah korupsi secara bertahap.

“Apalagi di era yang serba terbuka dan transparan, masyarakat bisa melihat sejauh mana progres kita. Mudah-mudahan dengan sistem yang kita bangun, bisa lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung terus menggencarkan kemudahan dalam pelayanan publik melalui beragam aplikasi yang terintegrasi dalam “Sadayana”.

Ia berharap, dengan hadirnya aplikasi tersebut bisa meminimalisasi pertemuan langsung antara masyarakat dengan penyedia layanan. Sehingga bisa meminimalisasi tindakan korupsi.

“Kita sudah menghadirkan beberapa aplikasi layanan yang tentunya ini dengan tujuan jangan sampai ada hal-hal yang mencederai dari apa yang diamanatkan dalam semangat kita membangun kultur anti korupsi,” ucapnya.

Apalagi menurutnya, nilai-nilai yang diusung KPK selaras dengan nilai-nilai yang dipegang teguh para ASN, yakni Ber-Akhlak.

“Saya pikir ini sangat beririsan dengan nilai-nilai Ber-Akhlak. Akan kita boomingkan di Pemkot Bandung supaya ini menjadi kultur terbarukan di semua level ASN mulai dari kelurahan, kecamatan, dinas, badan, bagian dan sebagiannya,” katanya.

Tak hanya pada tataran pemerintahan, nilai-nilai anti korupsi juga harus diedukasi sejak dini mulai dari PAUD, SD sampai SMP. Edukasi ini pun terus berproses dilakukan Pemkot Bandung.

“Dinas Pendidikan kita berikan tanggung jawab memberikan guidance agar nilai-nilai kejujuran itu sudah dibangun dari awal, sejak usia-usia yang memang harus terbentuk karakteristiknya. Sehingga nanti akan menjadi kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan terutama mempunyai nilai-nilai yang kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu warga dari Kecamatan Andir, Nevi mengaku datang bersama 12 rekannya untuk mendengarkan arahan sosialisasi dan meramaikan acara tersebut.

“Insyaallah kalau ada penyuluhan seperti ini, orang yang tadinya tidak tahu jadi terbuka. Ternyata ‘serangan fajar’ seperti itu. Apalagi tadi sudah diterangkan begitu detail oleh KPK,” kata Nevi.

Ia mengaku, di lingkungan sekitar rumahnya tidak pernah ditemui kasus ‘serangan fajar’ setiap jelang ajang pemilu.

“Di Andir itu tidak ada yang bagi-bagi amplop jelas pemilu. Harapannya, semoga Kota Bandung semakin maju dan mengadakan kegiatan seperti ini. Selain bisa berkumpul sosialisasi, kita juga bisa olahraga bersama,” tuturnya.

Berbicara mengenai serangan fajar, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Wawan Wardiana menjelaskan, jelang pemilu 2024, akan semakin banyak serangan fajar.

“Maka dari itu, kita gemakan motto: Hajar Serangan Fajar. Ini merupakan salah satu dari enam tugas KPK, yakni tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Hari ini upayanya tindakan lewat sosialisasi dan kampanye,” jelas Wawan.

Ia memaparkan, ada tiga pendekatan strategi pemberantasan korupsi, yakni tangkap, pencegahan, dan pendidikan.

“Pencegahan dengan memperbaiki sistem. Seperti upaya Pemkot Bandung lewat penyediaan aplikasi agar tidak adanya tatap muka langsung untuk mencegah tidak bertemunya masyarakat dengan penyedia layanan. Ini upaya agar tidak ada transaksional,” paparnya.

Dalam Roadshow Bus KPK, ditanamkan sembilan nilai yang disingkat menjadi “Jumat Bersepeda KK”. Nilai-nilai tersebut antara lain: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras

“Nilai-nilai ini yang ditanamkan dari mulai masyakarat biasa sampai menengah atas. Semua nilai-nilai ini yang kita tanamkan melalui berbagai cara. Harapan kami ke depannya Kota Bandung menjadi Bandung Kota Anti Korupsi,” harapnya.

Ia pun menekankan kepada masyarakat Kota Bandung untuk tidak menerima uang atau barang apapun dari kampanye gelap menjelang pemilu 2024.

“Kalau ada yang kasih uang, harus tolak! Apapun bentuknya, Tolak!” tegas Wawan.

BANDUNG, Prolite – Sekertaris Jendral DPC Gerindra Kota Bandung Kurnia Solihat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Jumat (15/4/2023) malam.

Namun ia mengaku prihatin Wali Kota Bandung Yana Mulyana kena OTT.

“Tapi tetap praduga tak bersalah ya, kalau soal hukum kami tidak ada intervensi silahkan KPK lakukan sebaik-baiknya. Soal pengacar, kami tidak ada hak apapun itu urusan DPP,” jelas Kurnia saat dihubungi, Sabtu (15/4/2023).

Baca Juga : Wali Kota Bandung Terjaring OTT KPK, Ema: Prihatin

Posisi Yana di partai sendiri kata Kurnia tidak tahu persis.

“Bagi kami sekarang memang sebetulnya pak Yana susah berhubungan dengan kami. Kami kontak juga susah sejak saya jadi pengurus baru Desember 2022 susah,” ucapnya.

Disinggung apakah Yana sudah dipecat dari Gerindra, Kurnia pun enggan menyebutnya.

“Memang harusnya begitu ya, malah DPC mengundang pun tidak hadir kami minta waktu pun tidak pernah dikasih waktu, kalau begitu kader bukan ya” tuturnya.

Baca Juga : Dewan Berharap Bandara Husein Tetap Beroperasi

Tertangkapnya Yana, kata Kurnia memang berimbas pada partai gerindra namun pihaknya akan menjelaskan bahwa itu personal bukan kepartaian. Terlebih Yana bukan sebagai ketua terkenal sebagai wali kota saja.

“Elektabilitas partai, kami punya keyakinan tidak akan ngaruh. Kami akan tetap berjuang apalagi masyarakat sekarang lebih cerdas. Sebagai wakil ketua DPRD saya menghimbau bekerja lah dengan baik jangan mencari peluang tidak baik, semua bisa didapatkan secara halal. Kalau bekerja takut diketahui orang berarti ada yang salah, gunakan hati nurani,”imbuhnya.

Masig kata Kurnia, dirinya adalah tim pemenangan Oded-Yana, namun sejak terpilih, dirinya sudah jarang berkomunikasi dengan Yana.

“Saya tim pemenangan, tapi semenjak menang saya tidak ada komunikasi, dikontak pun gak jawab, catat ya. Jadi kalau ditanya itu saya tidak tahu karena tidak suka komunikasi baik pribadi maupun sebagai anggota dewan,”tutupnya.(kai)

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menanggapi itu Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengaku prihatin Kota Bandung terkena musibah tersebut.

Namun demikian roda pemerintahan Kota Bandung tetap berjalan.

Ema mengaku mendapat kabar subuh tadi, banyak yang mengirim link berita terkait penangkapan OTT Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.

Hari ini Ema langsung melakukan pengumpulam para asisten daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, serta para camat.

Baca Juga : PBB Ajak 50 Anak Yatim Ngabuburit

“Pemkot Bandung sedang mendapatkan musibah luar biasa, saya mewakili birokrasi menyatakan rasa prihatin yang sangat mendalam yang secara pribadi dan kedinasan baru mengetahui tadi pagi pada pukul wib,” ujar Ema, Sabtu (15/3/2023).

Lanjut dia, pihaknya mencoba menguatkan sisi mental, sisi moral.

“Terlebih melekat dengan jabatan yang kami emban, saya inisiasi mengumpulkan staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, camat dan lainnya. Tadi pak Gubernur kesini dan kami berusaha semaksimal saling menguatkan jangan sampai kami aparatur pemerintah sampai down,” tuturnya.

Pihaknya kata Ema tetap akan berkomitmen dengan apa yang sudah terjadi penyelangaran pemerintahan harus tetap berjalan dan yang paling utama pelayanan publik tidak boleh terganggu.

Baca Juga : DPRD Jabar Dukung Penuntasan Konflik Pertanahan

“Kemudian bahwa beberapa agenda tetap dijalankan Idul Fitri, arus mudik, arus datang, dan daya dukung kesehatan, keamanan bersama kepolisian serta pemberdayaan di masyarakat,” ucapnya.

Disinggung siapa kedepan yang akan memimpin Kota Bandung, kata Ema pihaknya menyerahkan mekanisme dan aturan ke Kemendagri.

Yana sendiri secara konstitusi, kata Ema berakhir pada tanggal 20 septembar 2023 sekitar 4 bulan atau 5 bulan.

Begitupun untuk menyediakan kuasa hukum, Pemkot kata Ema mekanismenya sedang berproses.

“Subtansi kejadiannya kami belum tahu persis, saya hanya dari data skunder media, tidak tahu dimana, baru tahu tadi pagi. Terakhir ketemu kemarin pelantikan mendampingi, sampai malam masih disini, lokasi pun tidak tahu saya belum ke kantornya, Belum ada aya komunikasi dengan KPK. Soal pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah saya tidak tahu, kemungkinan nanti diwakilkan,” pungkasnya.(kai)