Komisi V Menyoroti Infrastruktur Dan Pengelolaan Situs Purbakala Cipari

KABUPATEN KUNINGAN, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti minimnya akses jalan menuju Museum Situs Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan. Padahal, situs tersebut memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang tak ternilai. Terlebih untuk memberikan edukasi sejarah peradaban yang ada diwilayah Kabupaten Kuningan.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung, mengatakan, keberadaan museum ini sebagai salah satu aset budaya Jawa Barat. Pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap situs-situs bersejarah yang ada.

“Pelestarian cagar budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Apalagi dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan cagar budaya ini terjaga dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi para wisatawan,” ujar Yomanius bersama Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan ke Museum Situs Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan, Kamis, (16/01/2025)

Kunjungan ini, kata Yomanius, bertujuan untuk meninjau potensi cagar budaya di kawasan tersebut, yang memiliki nilai historis tinggi yang membutuhkan perhatian lebih untuk pelestarian dan pengembangan, Selain itu, diperlukan perbaikan akses jalan menuju lokasi cagar budaya, agar yang berkunjung dapat dengan mudah menuju lokasi. Pihaknya mendorong para stakeholder dengan pemerintah daerah untuk turut mendukung dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan cagar budaya.

“Kami berharap adanya perbaikan infrastruktur jalan menuju situs ini, untuk memberikan kemudahan akses bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke situs ini,” tambahnya.

Yomanius mengharapkan, kunjungan kerja ini dapat menjadi langkah awal yang konkrit dalam mendorong optimalisasi pelestarian cagar budaya yang ada di Jawa Barat.

“Kami Komisi V terus mendukung serta mendorong melalui kebijakan-kebijakan yang strategis untuk kemajuan situs-situs yang ada di Jawa Barat. Kami juga telah mengusulkan ranperda tentang pemajuan kebudayaan ini satu diantaranya adalah cagar budaya,” tutup Yomanius.

Dalam kunjungan tersebut turut mendampingi Ary Heriyanto, ., M.M. dari UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat serta Rio Anto Permana Saputra, . dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Komisi V DPRD Jabar Menyoroti Sapras SMAN 1 Bongas

KABUPATEN INDRAMAYU, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi ruang kelas siswa SMA Negeri I Bongas, Kabupaten Indramayu yang sudah tidak layak lantaran kerusakan yang cukup parah. Hal itu dikemukakan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto.

Menurut George, sarana dan prasarana yang memadai untuk bidang pendidikan khususnya sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang baik. Tetapi kondisinya berbeda dengan yang dialami SMA Negeri I Bongas. Ada beberapa ruang kelas yang mengalami kerusakan serta sudah tidak bisa lagi digunakan karena kondisi ruangan membahayakan dan ditakutkan sewaktu-waktu ambruk.

“Kami meninjau ruangan-ruangan yang ada ini sebelumnya adalah area persawahan kemungkinan kontur tanahnya tidak stabil, sehingga itu yang menjadikan retakan besar pada bangunan. Ada 9 ruangan, 7 rusak berat sisanya rusak ringan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami Komisi V dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ucap George seusai meninjau lokasi, Rabu (15/1/2025).

George menjelaskan, bahwa ruangan kelas yang memadai sangat penting untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan kualitas belajar, baik untuk siswa maupun guru.

“Karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa,” jelasnya

Bahkan setelah berdiskusi dengan pihak sekolah, lanjut George, laporan dari pihak sekolah dengan adanya permasalahan ini ruangan kelas menjadi berkurang sehingga harus mencari alternatif lain supaya proses belajar mengajar tetap berjalan. Sehingga Komisi V akan menjadikan masalah ini sebagai prioritas untuk perbaikan.

“Masalah ini menjadi perhatian khusus dan harus cepat diselesaikan. Maka dari itu, kami merekomendasikan masalah ini dimasukan kedalam perbaikan darurat bencana, karena ini sudah termasuk kerusakan berat. Selain itu, jika ini masuk dalam pengajuan normal saja itu kemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab, sarana dan prasarana sekolah harus menjadi prioritas untuk keberlangsungan proses belajar mengajar,” katanya.

George menegaskan, ketika nanti dilakukan perbaikan agar dilakukan secara optimal.
Tentunya dengan menggunakan material bangunan yang jauh lebih kokoh dan kuat agar dapat bertahan lama. Sebab keberlangsungan sekolah negeri itu untuk jangka panjang dan meregenerasi anak bangsa.

“Struktur perbaikan bangunan ini harus betul-betul dikaji dengan sangat teliti mengingat kontur tanahnya yang tidak stabil. Jangan sampai nanti setelah perbaikan mengalami kerusakan yang serupa jadi untuk itu design engineeringnya harus diperhatikan. Terlebih untuk kedepan tentunya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengatensi segala bentuk permasalahan dan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di SMAN/SMKN yang ada di Jawa Barat,” harapnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Bongas, Agus Kisbat berharap aduan dan masukan dari pihaknya bisa segera ditindaklanjuti dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Semoga dari kunjungan ini aspirasi kami bisa ditindaklanjuti dan kami mengucapkan terimakasih kepada Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan perhatiannya kepada sekolah kami,” singkatnya.

Rombongan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin H. Yomanius Untung itu diterima secara langsung Kepala SMA Negeri 1 Bongas Indramayu H. Agus Kisbat . beserta jajaran serta didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Hj. Dewi Nurhulaela, .

Komisi V Usulkan RSKK Provinsi Jawa Barat Naik Kelas

KABUPATEN BANDUNG, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai banyak rumah sakit di kawasan industri masih berstatus kelas C atau D seperti RSUD KK di Kabupaten Bandung yang memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas, dan jenis layanan spesialis yang dapat diberikan.
Sehingga diperlukan percepatan layanan kesehatan para pekerja di Jawa Barat menjadi salah satu faktor yang penting.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung dalam kunjungannya bersama Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung dalam rangka meninjau kelengkapan sarana prasarana kesehatan serta sinkronisasi program dan kegiatan Tahun 2025, Selasa (7/1/2025).

“Alhamdulillah ini kunjungan pertama kita ke RSKK di Kabupaten Bandung yaitu rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat yang punya spesialisasi untuk kesehatan kerja dan ini penting bagi kita. Karena kita ingin ada percepatan layanan kesehatan bagi para pekerja dilingkungan sekitar kabupaten Bandung ini yang bisa ditangani langsung oleh kita dengan cepat dan fasilitas yang bagus.” Ujar Untung.

Yomanius menambahkan, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan dalam memastikan pekerja memiliki akses layanan kesehatan yang memadai. Salah satu langkah strategis yang sedang diusulkan adalah menaikan kelas rumah sakit, khususnya yang berada di wilayah padat industri, untuk mendukung percepatan layanan kesehatan bagi pekerja.

“Ini memang sudah ada usulan untuk segera menaikkan kelas dari kelas D menjadi kelas B. Agar fasilitas pelayanannya jauh lebih baik lagi, kemudian tindakan-tindakan yang didapatkan juga layanan kesehatan lebih lengkap sehingga persoalan-persoalan Kesehatan masyarakat bisa jauh lebih cepat ditangani.” Jelas Untung.

Dengan peningkatan kelas yang dimaksud, Yomanius mengharapkan para pekerja di Jawa Barat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas.

“Langkah ini juga akan berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat,” pungkasnya.