Komisi V Usulkan RSKK Provinsi Jawa Barat Naik Kelas

KABUPATEN BANDUNG, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai banyak rumah sakit di kawasan industri masih berstatus kelas C atau D seperti RSUD KK di Kabupaten Bandung yang memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas, dan jenis layanan spesialis yang dapat diberikan.
Sehingga diperlukan percepatan layanan kesehatan para pekerja di Jawa Barat menjadi salah satu faktor yang penting.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung dalam kunjungannya bersama Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung dalam rangka meninjau kelengkapan sarana prasarana kesehatan serta sinkronisasi program dan kegiatan Tahun 2025, Selasa (7/1/2025).

“Alhamdulillah ini kunjungan pertama kita ke RSKK di Kabupaten Bandung yaitu rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat yang punya spesialisasi untuk kesehatan kerja dan ini penting bagi kita. Karena kita ingin ada percepatan layanan kesehatan bagi para pekerja dilingkungan sekitar kabupaten Bandung ini yang bisa ditangani langsung oleh kita dengan cepat dan fasilitas yang bagus.” Ujar Untung.

Yomanius menambahkan, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan dalam memastikan pekerja memiliki akses layanan kesehatan yang memadai. Salah satu langkah strategis yang sedang diusulkan adalah menaikan kelas rumah sakit, khususnya yang berada di wilayah padat industri, untuk mendukung percepatan layanan kesehatan bagi pekerja.

“Ini memang sudah ada usulan untuk segera menaikkan kelas dari kelas D menjadi kelas B. Agar fasilitas pelayanannya jauh lebih baik lagi, kemudian tindakan-tindakan yang didapatkan juga layanan kesehatan lebih lengkap sehingga persoalan-persoalan Kesehatan masyarakat bisa jauh lebih cepat ditangani.” Jelas Untung.

Dengan peningkatan kelas yang dimaksud, Yomanius mengharapkan para pekerja di Jawa Barat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas.

“Langkah ini juga akan berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat,” pungkasnya.

Komisi V Dorong Penurunan Stunting Di Jawa Barat, Program (TOSS) di Kabupaten Garut Bisa Jadi Role Model

KABUPATEN GARUT, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kabupaten Garut dalam upaya menangani permasalahan stunting. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Garut, permasalahan stunting dilakukan dengan tindakan yang berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak dengan menerapkan konsep pentahelix. Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting, yang berhasil mengurangi angka dari 35.3% pada tahun 2021 menjadi 23.6% di tahun 2022.

Demikian Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Enjang Tedi mengungkapkan dalam kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Garut. Jum’at (2/2/2024).

Enjang menjelaskan, program inovasi penurunan angka stunting di Kabupaten Garut diawali dengan regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah kabupaten. Mulai dari Perda, instruksi Bupati, dunia usaha, organisasi masyarakat, unsur TNI dan Polri serta DPRD Kabupaten hingga media massa semuanya mendukung program penurunan angka stunting.

“Ini suatu program yang sangat luar biasa, kerjasama pentahelix ini berhasil menurunkan angka stunting di Garut yang membawa Kabupaten Garut mendapatkan insentif kebijakan fiskal lantaran prestasi ini,” ujar Enjang.

Selain itu, Enjang melanjutkan, ada komitmen yang kuat antarpihak untuk terus melakukan intervensi stunting sesuai dengan fungsinya masing-masing agar mencapai target angka stunting 14% pada tahun 2024. Tidak terkecuali langkah itu dilakukan hingga ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting, yang berhasil mengurangi angka dari 35.3% pada 2021.

“Salah satu program yang menjadi unggulan ialah Temukan Obati Sayangi balita Stunting (TOSS) ini sukses menekan angka stunting dan akan terus menjadi program unggula di tahun 2024 ini,” Tutup Enjang.

Senada dengan Enjang Tedi, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Dadan Hidayatulloh mendorong agar terus meningkatkan angka penurunan stunting. Lebih utamanya ada regulasi khusus yang memang diperuntukan program angka penurunan stunting.

“Yang paling penting bagaimana caranya khususnya di Kabupaten Garut bisa terbebas dari persoalan angka stunting,” Tutur Dadan.

Dadan mencontohkan, regulasi khusus tersebut bisa diusulkan dari pemerintah pusat melalui dana desa yang juga bisa dialokasikan anggarannya untuk menyokong program angka penurunan angka stunting tersebut. Sehingga hal itu dapat memperkuat regulasi yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Garut.

“Penggunaan anggaran atau dana desa ini menjadi peluang dukungan anggaran ditingkat desa agar dapat memaksimalkan program penurunan stunting. Dana desa ini kan salah satunya BLT, kalau bisa juga digunakan untuk stunting ini kenapa tidak. Kalau ada regulasinya juga kan anggarannya kan aman digunakan,” Ucap Dadan.

Dadan melanjutkan, persoalan stunting ini sangat penting untuk diperhatikan penangannya. Hal itu mengingat bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi generasi emas pada 2030-2045 mendatang. Tentu persoalan stunting ini dipengaruhi juga dengan jumlah penduduknya pada suatu wilayah. Sehingga bisa dikatakan wajar jika khususnya di Jawa Barat persoalan stunting ini hanya baru beberapa Kabupaten Kota saja yang berhasil menurunkan angka stunting.

“Karena itu kami (komisi v-red) juga mendorong kabupaten kota yang ada di Jawa Barat agar dapat mengikuti langkah atau program yang dilakukan Kabupaten Garut dalam menurunkan angka stunting ini,” Pungkas Dadan.***