BANDUNG, Prolite – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan tegas menyatakan bahwa kawasan Bandung Raya menghadapi ancaman serius akan kemacetan total pada tahun 2037.

Beliau mengaitkan masalah ini dengan tren meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor setiap tahun, yang sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jalan yang memadai.

Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan fakta bahwa saat ini Kota Bandung telah melampaui tingkat kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta, sebuah peringkat yang menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas yang mengkhawatirkan

Kota Bandung Mendapat Predikat Kota Ter-Macet di Indonesia

Dalam peringkat kemacetan, Kota Bandung telah mengambil peringkat yang lebih tinggi daripada DKI Jakarta yang duduk di posisi ke-17. Ibu Kota Jawa Barat ini mendapat predikat kota paling macet di Indonesia dan menduduki posisi ke-14 di dunia.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Bandung kini menghadapi tantangan kemacetan yang lebih kompleks daripada ibu kota negara, Jakarta.

Populasi penduduk Kota Bandung sendiri kini mencapai 2,4 juta individu, sementara jumlah kendaraan yang beredar mencapai 2,2 juta unit. Secara matematis, perbandingan satu banding satu tercipta di mana setiap warga kota rata-rata memiliki satu kendaraan.

Penyajian ini menggambarkan dinamika yang mencolok di tengah hiruk-pikuk keseharian kota ini. Lebih rinci, dari total kendaraan yang ada, sebanyak 1,7 juta unit diantaranya adalah sepeda motor, sementara sisanya terdiri dari 500 ribu kendaraan lainnya.

Data ini menggambarkan betapa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, dalam menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kota yang semakin padat.

Keadaan ini pun jelas mengindikasikan tingkat kesulitan dan urgensi yang harus segera diatasi untuk memastikan masa depan lalu lintas di kawasan Bandung Raya dapat diatasi dengan efektif.

Bahkan Ridwan Kamil juga menegaskan ini merupakan tingkat eskalasi masalah yang serius dan mendesak. Menurutnya, jika tidak ada tindakan yang segera dilakukan untuk menangani masalah ini, maka seluruh wilayah di dalam kota akan menghadapi kondisi kemacetan yang parah, bahkan mencapai tingkat macet total.

Lalu Bagaimana Solusi dari Pemerintah Terkait Kemacetan Ini?

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah mengadakan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas Rencana Transportasi Massal di Cekungan Bandung Raya.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah kemacetan di wilayah tersebut melalui pengembangan sistem transportasi massal yang efisien dan berkelanjutan.

Pihaknya menyebut ada lima solusi yang tengah disiapkan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Gubernur Ridwan Kamil telah secara rinci memaparkan dua dari solusi-solusi tersebut.

Pertama, ia menyoroti pentingnya pengelolaan transportasi di wilayah Cekungan Bandung. Lalu, pihaknya juga tengah mempersiapkan moda transportasi massal berupa cable car.

Adapun wilayah Cekungan Bandung, yang mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Dalam usahanya mengatasi permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat merancang solusi melalui pendirian Badan Pengelola Cekungan Bandung. Salah satu strategi utama yang diusulkan adalah pembangunan infrastruktur transportasi modern, seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan sistem kereta gantung.

“Pada awalnya, BRT diajukan sebagai solusi. Namun, mengingat banyaknya warga Bandung yang tinggal di daerah perbukitan, cable car tampaknya menjadi pilihan terbaik,” ungkapnya.

Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan transportasi publik yang efisien dan nyaman bagi warga, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang merupakan salah satu penyebab utama kemacetan.

Pentingnya transportasi publik dalam mengurangi kemacetan di Kota Bandung menjadi poin sentral dalam rencana ini. Kekurangan pilihan transportasi publik yang layak dan nyaman seringkali mendorong masyarakat untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Dengan adanya solusi transportasi massal yang lebih efektif dan terjangkau, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk beralih menggunakan transportasi publik, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemacetan dan dampak negatif lainnya terutama di wilayah Cekungan Bandung.

Diperlukan Setidaknya Lebih dari Rp100 Triliun Untuk Menyelesaikan Masalah

Ridwan Kamil menyatakan bahwa salah satu dari gagasan solusi transportasi yang telah dipersiapkan akan disampaikan dalam sebuah presentasi kepada Presiden Joko Widodo pada akhir bulan ini.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya bertekad untuk meminta masukan Presiden mengenai gagasan mana yang paling dapat diimplementasikan dengan mudah.

“Sehingga di masa Presiden Jokowi, ada satu dua transportasi publik di Bandung Raya yang bisa diselesaikan.” imbuh Ridwan Kamil.

Pentingnya dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek transportasi massal ini diakui sangat penting oleh Ridwan.

Menurutnya, sumber dana dari APBD provinsi dan kota/kabupaten tidak akan mencukupi untuk membiayai pembangunan fasilitas transportasi yang skala besar seperti ini.

Menurut perhitungan Ridwan Kamil, diperlukan setidaknya lebih dari Rp100 triliun untuk menyelesaikan masalah transportasi di wilayah Bandung Raya. Angka tersebut mencakup target untuk meningkatkan persentase warga Bandung yang menggunakan transportasi umum dari 13% menjadi 50%.

“Kami akui anggaran daerah tak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek semacam ini,” ujarnya.

BANDUNG, Prolite – Sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2016 Kartu Identitas Anak (KIA) sudah menjadi salah satu administrasi kependudukan. Di Kota Bandung, jumlah usia anak (0-16 tahun) tahun 2022 mencapai jiwa.

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kota Bandung, Moh. Arif Budiman, sebanyak 42,55 persen atau anak sudah memiliki KIA.

“Kita akan kejar sisanya sebagai target, yakni 57,45 persen atau jiwa,” ungkap Arif.

Ia memaparkan, kartu identitas ini sebagai pemenuhan hak konstitusi anak. Jika anak memiliki keperluan ke bandara atau rumah sakit, hanya tinggal membawa KIA karena di sana sudah tertera data KK dan NIK.

“Ada diskon juga di beberapa pusat perbelanjaan. Sekarang kita juga sudah kerja sama dengan pihak-pihak swasta. Sudah ada 22 swasta yang mendukung untuk diskon-diskon,” ujarnya.

Untuk memasifkan program ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkeliling ke SMP dengan Mapeling. Selain itu, program Kisanak (Pembuatan KIA Kerja Sama dengan Sekolah Anak) juga langsung masuk ke sekolah-sekolah.

“Selain itu bisa juga diakses lewat aplikasi Salaman untuk mengajukan pembuatan KIA,” ucapnya.

Proses pembuatan KIA tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Ia pun menuturkan agar masyarakat tak perlu risau atau khawatir blangko habis.

“KIA tersedia blangkonya. Itu sudah masuk administrasi kependudukan. Semua gratis,” akunya.

Menurutnya, dengan KIA, orang tua bisa mengendalikan uang jajan anak. Caranya mudah, hanya dengan mengisi top up KIA, anak-anak bisa jajan tanpa uang tunai.

“Tidak usah pakai uang tunai jika mau jajan. Bisa dengan top up uang di KIA,” imbuhnya.(**/red)

KOTA BEKASI, Prolite – Warga masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan yang ingin membuat kebutuhan administrasi diri ataupun pelayanan publik ekstra, pada saat ini tidak perlu repot – repot untuk mengurus ke kantor, cukup hadir di Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan pada hari ini rabu 15 Pebruari 2023 dengan pelayanan ekstra Kongkow Bareng ( Kobar ) dan pelayanan Publik.

Camat Bekasi Selatan, Karya Sukma Jaya mengajak seluruh warga Bekasi Selatan yang ingin mengurus administrasi pada hari ini berpusat di Kelurahan Jaka Setia, karena program KOBAR ini sudah berjalan sejak bulan Januari 2023, dilaksanakan setiap bulan setiap Hari Rabu bergilir ke Kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Tidak ingin merepotkan warga tepatnya, program KOBAR ini sudah berjalan berminggu minggu usai diresmikan oleh Plt. Wali Kota Bekasi di Kelurahan Pekayon Jaya lalu, terdapat beberapa pelayanan yang berkerjasama dengan instansi lain, juga ada pelayanan SIM Keliling, Samsat Keliling dan lainnya.” Ujar Karya.

Pada hari ini, di Kelurahan Jaka Setia tepatnya di Jalan Bultok RT 03 RW 09 terdapat pelayanan publik diantaranya ;

• Pelayanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil
• Kerjasama dari RS Hermina Galaxy dan Klinik Parahita untuk mengecek darah, gula, asam urat dan kolesterol.
• Uptb PLKB Bekasi Selatan melayani penimbangan balita dan bayi, Pil KB, Alat Kontrasepsi, dan penyuluhan stunting.
• Bank BJB pembayaran BPHTB, Samsat, PBB dan pelayanan Kartu ATM.
• Dpmptsp melayani permohonan NIB
• Kerjasama Imigrasi mengenai pelayanan pembuatan paspor
• dan pelayanan UPTD Puskemas Jakasetia untuk vaksinasi booster,
Juga didukung BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, Polres Metro Bekasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendqpatan, Dinas UMKM, Klinik Parahita, KPP Pratama Bekasi Barat, Samsat Bekasi, Dukcapil, Bank BJB, Dinas Kesehatan dan Steakholder lainnya.

Ditegaskan oleh Camat Bekasi Selatan bahwa pelayanan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh warga yang mungkin tidak sempat mengurus saat kerja, jika sudah tau penjadwalannya maka bisa disempatkan untuk mengurus kepentingan adminitrasi diri.

Sumber : PPID Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.