Banyak Aduan, Dewan Tinjau Langsung Wilayah Pacuan Kuda dan Sekitarnya yang Rawan Kejahatan

Anggota DPRD Rendiana Awangga: Daerah Pacuan Kuda Rawan Kejahatan Karena Kurangnya Penerangan di Beberapa Titik
BANDUNG, Prolite – Banyak aduan bahwa di wilayah Jl AH Nasution, Pacuan Kuda hingga sudah beberapa kali terjadi insiden, seperti pembegalan, pelemparan batu, hingga aktivitas negatif lainnya. Membuat Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga melakukan peninjauan terhadap jalan-jalan tersebut.
Peninjauan yang dilakukan gabungan bersama aparat keamanan TNI/Polri, Kelurahan, Kecamatan, DPKP3, dan Dinas Perhubungan.
“Saya sering menerima banyak aduan, baik sebagai anggota DPRD maupun melalui media sosial bahkan sampai kepada Pak Walikota. Diduga, akar permasalahan dari kejadian-kejadian ini adalah kurangnya pencahayaan di beberapa titik,” jelas Awang sapaan akrabnya politisi dari partai NasDem ini.
“Hari ini saya bersama Pak Camat, Pak Lurah, perwakilan dari Dishub, dan DPKP3 melakukan peninjauan dari Jalan AH Nasution, Pacuan Kuda hingga ke kawasan Puri Dago. Ternyata memang ada berbagai kendala di lapangan,” bebernya.
Pertama kata Awang, ada beberapa titik yang menjadi blank spot karena memang tidak ada lampu sama sekali. Kedua, ada lampu yang sudah terpasang tetapi terhalang oleh ranting-ranting pohon. Ketiga, ada juga lampu-lampu yang mati dan perlu perbaikan.
Selain itu, kata dia terdapat pula kendala kewenangan. Beberapa wilayah, khususnya di sebelah kanan jalur dilewati bukan merupakan wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung.
“Sehingga menjadi tantangan tersendiri yang harus kami pikirkan solusinya. Namun, setelah melakukan pemantauan, kami sudah berkoordinasi dengan DPKP3. Dalam waktu maksimal tiga bulan ke depan, permasalahan-permasalahan ini insyaallah bisa diselesaikan,” tandasnya.
Untuk mengatasi masalah itu kata Awang untuk mengatasi blank spot, akan dibangun tiang penerangan jalan mandiri yang baru di sekitar pacuan kuda, seperti yang akan dilakukan di kawasan Puri Dago. Ada juga yang akan dipasang pada setang PLN.
Untuk lampu yang terhalang ranting pohon penataan dilakukan oleh kewilayahan. Sedang untuk pohon-pohon yang tidak terjangkau oleh petugas di kewilayahan, maka pemangkasan akan dilakukan langsung oleh DPKP3.
“Pemangkasan ini harus dilakukan secara rutin. Meski sudah beberapa kali dilakukan oleh pihak kewilayahan, ada beberapa pohon besar yang memang tidak bisa dijangkau oleh tenaga manusia. Tadi saya juga mendapat informasi bahwa DPKP3 hanya memiliki satu unit mesin pemangkasan yang bisa mencapai ketinggian, dan ini menjadi catatan penting bagi kami untuk segera mengusulkan penambahan alat,” ucapnya.
Disinggung patroli dan pengadaan kamera tersembunyi atau CCTV, Awang menyakini bahwa patroli rutin dilakukan oleh pihak kepolisian atau Polsek terlebih anggota Polsek sudah mengetahui titik-titik mana saja yang rawan di wilayah pacuan kudan dan sekitarnya. Sehingga di titik rawan itu, Polsek mengagendakan pemantauan rutin setiap malam.
“Meskipun tentu tidak bisa secara terus-menerus berada di titik tersebut. Oleh karena itu, CCTV sangat diperlukan. Salah satu usulan yang telah masuk adalah melalui program Prakarsa, yaitu program janji Wali Kota dengan anggaran Rp200 juta per RW. Beberapa RW sudah mengusulkan pemasangan CCTV di wilayah yang rawan tindak kejahatan,” pungkasnya.
Masih kata Awang, hasil tinjauan tadi ditemukan tiga titik lampu yang mati sementara di Puri Dago, akan dibangun 5–7 titik penerangan baru.
“Secara keseluruhan, tahun ini akan dibangun 500 titik PJU (Penerangan Jalan Umum) di Kota Bandung, dan untuk PJU lingkungan, total ada lebih dari titik. Kalau ada keluhan dari masyarakat, khususnya di media sosial, soal kondisi Bandung yang gelap, itu memang karena proses perencanaan belum jbisa langsung dieksekusi meskipun anggarannya sudah ada. Tapi tadi sudah dipastikan oleh Pak Kabid bahwa maksimal dalam tiga bulan ke depan, semua bisa mulai berjalan,” tegasnya.
Awang pun menyampaikan ada tantangan lain yang dihadapi yakni ketika pembangunan menyentuh wilayah yang bukan merupakan kewenangan Pemkot, melainkan pemerintah provinsi atau nasional.
“Ini menjadi kendala koordinasi tersendiri bagi kami. Contohnya seperti di bekas Jalan Padang Golf, yang masuk dalam wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Namun untuk wilayah yang masuk dalam kewenangan Pemkot, seperti area yang kami tinjau hari ini (pacuan kuda dan sekitarnya), pembangunan akan dipastikan berjalan,” pungasknya.
Sementara korban aktivitas negatif di daerah pacuan kuda salah satunya adalah adik anggota DPRD tersebut. Kata Awang adiknya menjadi korban jambret hingga terjatuh dari motor.
“Ya, adik saya pernah menjadi korban penjambretan di kawasan ini (jalan pacuan kuda), sekitar dua tahun lalu. Ia sampai terjatuh akibat kejadian tersebut. Laporan-laporan seperti ini juga masuk melalui pesan langsung (DM) dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa kejadian serupa terjadi berulang. Mudah-mudahan tahun ini, karena Pak Wali pun cukup fokus pada wilayah Bandung Timur, permasalahan-permasalahan ini bisa segera dituntaskan. Saya juga diminta oleh beliau untuk mendampingi teman-teman dari SKPD untuk melakukan peninjauan dan tindak lanjut,” tutupnya.



