113 Jiwa Terdampak Longsor di Cisarua, Pemkot Bandung Kerahkan Relawan dan Bantuan

Prolite – Bencana longsor baru saja meratakan Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (24/01).

Dalam bencana longsor tersebut diketahui warga yang terdampak mencapai 113 jiwa dari 34 kepala keluarga, hingga kini 23 orang dilaporkan selamat, 8 orang meninggal dunia, dan 82 orang masih dalam proses pencarian.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap mengerahkan relawan untuk mencari korban yang masih hilang karena tertimbun longsor.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan juga mengaku saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memastikan kebutuhan paling mendesak bagi para korban . Fokus utama koordinasi tersebut adalah pemenuhan bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.

“Kami masih berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan, terutama bantuan logistik bagi para korban longsor,” kata Farhan, Sabtu 24 Januari 2026.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung akan mengirimkan berbagai kebutuhan bantuan untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Bantuan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat), Dinas Sosial (Dinsos), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung.

Farhan juga mengajak para relawan untuk turun tangan membantu proses penanganan dan pendampingan bagi para korban. Selain itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengulurkan bantuan sesuai kemampuan masing-masing.

“Kami mengajak seluruh elemen untuk bergotong royong, mengulurkan tangan, dan mengirimkan bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang terdampak longsor,” ujar Farhan.

Atas peristiwa tersebut Farhan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Bandung turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa Kabupaten Bandung Barat,” tuturnya.

Pemkab Bandung Barat Distribusikan Cadangan Pangan Daerah ke Korban Bencana di Kecamatan Rongga

Prolite – Pemkab Bandung Barat secara simbolis salurkan bantuan beras premium Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Amanah untuk korban bencana di Kecamatan Rongga, KBB beberapa waktu lalu.

Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi bencana dan darurat.

​”Ke depan, kita akan terus meningkatkan layanan kebencanaan dan ketahanan pangan agar masyarakat dapat lebih tenang dan terjaga,” katanya, Jumat (21/11).

Ia menambahkan, pihaknya telah meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat agar memastikan warga terdampak bencana terpenuhi kebutuhan pangannya secara memadai.

“Saya telah meminta DKPP KBB agar semua masyarakat yang terdampak bencana longsor maupun pergerakkan tanah yang berada di Kecamatan Rongga dipastikan semuanya mendapatkan kebutuhan pangan,” katanya.

Ia menambahkan, Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang subur dan potensial, yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 165 desa, dengan jumlah penduduk yang banyak dan dengan wilayah yang luas.

“Maka upaya pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tugas yang harus kita tangani secara bersama-sama,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya memastikan sinergitas yang kuat bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, dan seluruh stakeholder terkait harus siap menghadapi tantangan bencana dan menjaga ketahanan pangan daerah.

“Bahwa pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Bandung Barat merupakan kepedulian bersama semua pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Kepala DKPP KBB, Lukmanul Hakim menjelaskan, cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat, penanganan stunting dan pengendalian infllasi serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah,” katanya.

Ia menegaskan, masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana harus terpenuhi kebutuhan pangannya. Sebagai instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan harga pasar.

“Selain itu juga meningkatkan akses pangan Kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada wilayah terisolir atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan dan peningkatan gizi masyarakat,” tandasnya.

Jeje Ritchie Ismail Wujudkan Kabupaten Bandung Barat Sehat Lingkungan Bersih, Aman dan Nyaman

Prolite – Pemkab Bandung Barat berupaya maksimal memperkuat gerakan Kabupaten Bandung Barat Sehat (KBBS). Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismal mengatakan, KBBS merupakan bagian dari program nasional Kabupaten/Kota Sehat (KKS), sebuah pendekatan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, serta bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemitraan.

“Pertumbuhan penduduk yang pesat dan kompleksitas tantangan kesehatan lingkungan menuntut kolaborasi seluruh sektor. Mulai dari sanitasi, pengelolaan sampah, air bersih, keamanan pangan, hingga perubahan perilaku semua harus kita tangani bersama,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat menjadi wadah sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga sosial dalam mengembangkan berbagai tatanan sehat di wilayahnya.

“Tatanan sehat ini meliputi kehidupan masyarakat Bandung Barat sehat yang mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar,perkantoran dan perindustrian,pariwisata, transportasi dan ketertiban lalu lintas,perlindungan sosial serta tatanan pencegahan dan penanganan bencana,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait program KBBS telah banyak menorehkan prestasi. Di balik kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung Barat ada  buah dari kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Inovasi-inovasi ini perlu diperluas ke seluruh 16 kecamatan dan 165 desa agar menjadi gerakan bersama yang semakin kuat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengajak seluruh sektor pemerintah desa dan kecamatan, DPRD, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, dunia usaha, komunitas, media, dan seluruh warga Bandung Barat untuk terus memperkuat gerakan KBBS.

“Dengan komitmen dan gerak bersama, InsyaAllah kita tidak hanya siap meraih Swastisaba Wistara Paripurna, tetapi juga mampu menjadi daerah yang sehat, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Berikut Prestasi Kabupaten Kota Sehat yang diraih KBB dalam satu dekade terakhir. 

1. Swastisaba Padapa (2013)
2. Swastisaba Wiwerda (2015)
3. Swastisaba Wistara I (2017)
4. wastisaba Wistara II (2019)
5. wastisaba Wistara III (2023)
6. Ternominasi Swastisaba Wistara Paripurna (2025) – sebagai indikator kesiapan menuju predikat tertinggi KKS.

Berikut inovasi masyarakat memperkuat pembangunan kesehatan lingkungan di Bandung Barat, antara lain:

1. Desa Siaga Jiwa untuk ketahanan psikososial,
2. Saung Maggot Bandung Baratsebagai inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi,
3. Gerakan Minat Baca untuk menumbuhkan budaya literasi,
4. Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) sebagai upaya kemandirian kesehatan keluarga.

ITDA KBB Periksa Alokasi Fiskal Stunting TA 2024, Ini hasilnya

Prolite – Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) rampung melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024.

Untuk diketahui, Pemkab Bandung Barat mendapatkan Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024.

Sementara itu, pemeriksaan tersebut dilakukan lantaran adanya Penghentian Penyaluran Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Penghentian itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KM.7/2024. Oleh karena itu, ITDA Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pemeriksaan tersebut.

Kepala Inspektorat Daerah (ITDA) KBB, Yadi Azhar menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh penghargaan kinerja penurunan stunting dengan nilai alokasi insentif fiscal sebesar ,00, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024.

“Namun, alokasi dana tersebut tidak tersalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KM.7/2024 tanggal 29 November 2024,” jelasnya.

Ia menambahkan, tidak adanya aliran dana fiskal tesebut  dibuktikan melalui hasil pemantauan realisasi penyaluran pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

“Penghentian penyaluran insentif fiscal dilakukan karena Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum,” katanya.

“Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024,” sambungnya.

Masih kata dia, kondisi tersebut juga telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Audited Tahun Anggaran 2024, dengan nilai alokasi sebesar ,00 dan realisasi Rp0,00.

ITDA KBB Perkuat Komitmen Anti Korupsi Menuju Bandung Barat AMANAH

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan langkah serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Salah satunya melalui kegiatan Diseminasi Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi Aparatur Desa.

Kepala Inspektorat Daerah KBB, Yadi Azhar mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh aparatur desa untuk bergerak bersama dalam memberantas korupsi dari hulu hingga hilir.

“Ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap komitmen Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang Amanah, Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmoniss,” katanya.

Ia menambahkan,  pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab kita semua. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen pribadi setiap aparatur, terutama di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

“Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi bukan hanya seremonial, melainkan bentuk pengingat moral agar setiap langkah penyelenggara pemerintahan selalu berorientasi pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” katanya.

“Dokumen ini adalah cermin agar kita semua tetap berada di jalur yang benar, menjauhi perilaku koruptif, dan menjaga kepercayaan publik,” imbuhnya.

Masih kata dia, Inspektorat Daerah KBB juga menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.

“Pendekatan yang kami dorong bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Aparatur perlu terus dibina, diarahkan, dan diberi pemahaman agar tidak terjerumus pada perilaku yang bisa merusak karier dan kepercayaan masyarakat,” katanya.

Ia menyebut, Bandung Barat ingin memulai gerakan antikorupsi dari desa, karena desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran. Melalui kegiatan ini, aparatur desa diharapkan menjadi contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja dan masyarakat.

“Kalau desa kuat, maka Bandung Barat akan kuat. Integritas harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan. Kami mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan nilai amanah dan antikorupsi sebagai panduan kerja sehari-hari,” katanya.

Ia menegaskan, langkah kecil yang dilakukan dengan integritas akan berdampak besar bagi kemajuan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Dengan semangat “Bandung Barat Amanah”, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen menjadikan tata kelola pemerintahan yang bersih bukan sekadar cita-cita, tetapi keniscayaan yang terus diperjuangkan bersama,” katanya.

Cairan Kimia Caustic Soda Liquid Bocor Akibatkan 100 Lebih Kendaraan Rusak

Prolite – Ratusan kendaraan mengalami kerusakan usai terkena cairan kimia caustic soda liquid atau soda api yang tumpah di sepanjang Jalan Purwakarta-Padalarang Bandung Barat.

Tumpahnya cairan yang di duga dari kebocoran tangka terjadi pada Selasa (24/12) kemarin.

Akibat insiden tersebut ratusan kendaraan mengalami kerusakan hingga mati mesin, bukan hanya itu ada pengendara yang mengalami luka bakar akibat terkena cairan kimia tersebut.

Cairan tersebut membasahi badan jalan sepanjang Cikalongwetan hingga Padalarang, Bandung Barat.

“Motor saya tiba-tiba mati. Pas diperiksa ternyata mesinnya kena cairan. Knalpot sama bodi motor saya juga pada ngelupas catnya,” kata Herdi (20), pengendara motor, dikutip dari .

Awalnya, Herdi hendak berangkat kerja dari Cikubang, Cikalongwetan, Bandung Barat, menuju kawasan industri Cimindi, Kota Cimahi. Namun, beberapa ratus meter dari rumahnya, ia melihat ada genangan di badan jalan.

“Saya kira awalnya itu oli biasa. Tapi kok cipratan pas kena tangan jadi gatal-gatal. Di situ mulai curiga. Di tengah jalan ternyata betul motor saya mati,” ujar Herdi.

Usai membuat ratusan kendaraan mengalami rusak hingga pengendara pun ikut terluka kini cairan kimia caustic soda liquid sudah di bersihkan menggunakan cairan khusus.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan oembersihan cairan kimia caustic soda liquid yang tumpah di jalan dengan menggunakan detergen.

Berdasarkan pemeriksaan, tumpahan cairan kimia NaOH itu berasal dari truk tangki milik CV Yasindo Multi Prima yang bocor.

Pihak perusahaan akan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami premotor karena terkena cairan tersebut.

Setelah tanggap darurat dilakukan, DLH akan memanggil pihak perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban atas dampak negatif yang ditimbulkan dari kebocoran kendaraan tangki soda api itu.

Natrium hidroksida merupakan senyawa anorganik bersifat basa yang sangat kaustik atau mudah terbakar. Senyawa ini mampu mengurai protein dalam suhu lingkungan dan dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar.

Senyawa ini sangat larut dalam air dan mudah menyerap kelembaban dari udara. Natrium hidroksida sering digunakan dalam pembuatan pulp dan kertas, tekstil, sabun dan detergen, serta pembersih saluran.