Infrastruktur Indonesia Mendapatkan Anggaran Besar di Tahun 2024

Prolite – Dilansir dari , Tahun anggaran 2024 akan menjadi tahun yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp146,98 triliun, menunjukkan peningkatan yang substansial dari anggaran pada tahun 2023 yang sebesar Rp125,2 triliun.

Dana sebesar ini akan dialokasikan untuk berbagai program pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Strategis Nasional (IKN).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah menetapkan fokus utama pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan optimalisasi infrastruktur yang sudah ada.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, semua proyek konstruksi yang dimulai di tahun anggaran 2024 harus selesai pada tahun yang sama, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Prioritas utama program tahun anggaran 2024 adalah penyelesaian Program Strategis Nasional dan berbagai kegiatan prioritas, termasuk program operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR), serta berbagai direktif presiden, seperti pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah,” ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

 

Dari anggaran total Rp146,98 triliun, sebagian besar akan dialokasikan untuk sektor sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun.

Ini termasuk pembangunan bendungan, revitalisasi danau, irigasi, pengendali banjir, dan infrastruktur air lainnya.

Selain itu, anggaran sekitar Rp55,40 triliun akan digunakan untuk proyek jalan dan jembatan, sementara sektor permukiman akan menerima alokasi sekitar Rp32,70 triliun.

Bidang perumahan akan menerima Rp9,25 triliun, dan ada juga dukungan manajemen untuk berbagai aspek pembangunan infrastruktur Indonesia.

Selain proyek-proyek besar tersebut, Kementerian PUPR juga memiliki program padat karya tunai (PKT) yang diberdayakan oleh desa-desa dengan melibatkan masyarakat setempat.

PKT ini akan menerima alokasi dana sebesar Rp6,67 triliun untuk tahun anggaran 2024, dengan tujuan membuka lapangan kerja terutama di desa-desa, menciptakan serapan tenaga kerja sebanyak 264 ribu orang.

Dalam hal ini, fokus program PKT adalah pada infrastruktur berbasis masyarakat, seperti P3TGAI, BSPS, dan Kotaku.

Komitmen tinggi pada program ini terlihat dari alokasi dana yang signifikan, yang merupakan dukungan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Anggaran untuk infrastruktur IKN tahun 2024 mencapai Rp35,37 triliun.

 

Meskipun ada penurunan dalam anggaran PKT dibandingkan dengan tahun sebelumnya, program ini tetap menjadi salah satu cara efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas infrastruktur Indonesia.

Sejauh ini, progres distribusi anggaran infrastruktur kerakyatan hingga semester I tahun 2023 telah mencapai 42,47% dari sisi keuangan dan 13,38% dari sisi pekerjaan fisik.

Program ini telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak orang dari target total orang.

Dengan anggaran besar yang telah dialokasikan untuk infrastruktur Indonesia dan program pembangunan, Indonesia berharap untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang kuat.