Bupati Garut : Ucapkan Duka akibat Ledakan Amunisi Tak Layak Pakai, 13 Orang Jadi Korban

Prolite – Duka mendalam bagi keluarga dari korban ledakan amunisi tak layak pakai yang terajadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Kejadian yang sempat menggemparkan warga Kabupaten Garut ini merenggut 13 korban yang diantaranya 4 korban merupakan TNI sedangkan 9 korban lainnya merupakan warga sipil.

Pemusnahan amunisi TNI terjadi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat.

Tempat milik BKSDA ini memang sering digunakan untuk memusnahkan amunisi-amunisi yang sudah tidak layak pakai oleh TNI.

Tempat yang dinilai jauh dari pemukiman warga ini di pilih oleh para anggota TNI untuk memusnahkan amunisi-amunisi tersebut.

Namun yang menjadi tandatanya besar menagapa ada warga sipil yang berada di area steril tersebut, bahkan terdapat 9 korban warga sipil yang ikut tewas akibat ledakan tersebut.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan duka mendalam bagi korban tragedi pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

“Saya Abdusy Syakur Amin Bupati Garut dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya 13 orang korban pada peledakan amunisi tidak layak pakai yang dilaksanakan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut,” ujar Syakur melalui postingan video di Akun Instagram @bupatigarut, Selasa (13/5).

Ia mengatakan bahwa Senin (12/5/2025) usai kejadian tragedi ledakan tersebut, pihaknya bersama Wakil Bupati Garut Putri Karlina langsung berkunjung ke RSUD Pameungpeuk Garut untuk melihat langsung kondisi korban ledakan. Tak hanya itu, pihaknya juga bersama Forkopimda hingga Wakil Direktur Pusat Angkatan Darat langsung melakukan diskusi untuk segera melakukan tindakan-tindakan, khususnya memulangkan para korban ke keluarga masing-masing.

Meski demikian, lanjut Syakur, pihaknya saat ini masih terkendala dalam proses identifikasi korban.

“Cuman ada kendala yang harus kita hadapi terutama dalam identifikasi, jadi mohon doanya masyarakat supaya bisa segera teridentifikasi dan berjalan dengan lancar, dan bisa dikembalikan ke keluarga masing-masing,” lanjutnya.

Sebelumnya, telah terjadi tradegi ledakan amunisi tak terpakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, yang merenggut korban jiwa sebanyak 13 orang.

Berdasarkan informasi yang didapat, 13 korban tersebut diantaranya 4 orang TNI dan 9 orang lainnya merupakan warga sipil.

Hingga saat ini, masih dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab ledakan yang merenggut korban jiwa ini.

Komisi V Dorong Penurunan Stunting Di Jawa Barat, Program (TOSS) di Kabupaten Garut Bisa Jadi Role Model

KABUPATEN GARUT, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kabupaten Garut dalam upaya menangani permasalahan stunting. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Garut, permasalahan stunting dilakukan dengan tindakan yang berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak dengan menerapkan konsep pentahelix. Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting, yang berhasil mengurangi angka dari 35.3% pada tahun 2021 menjadi 23.6% di tahun 2022.

Demikian Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Enjang Tedi mengungkapkan dalam kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Garut. Jum’at (2/2/2024).

Enjang menjelaskan, program inovasi penurunan angka stunting di Kabupaten Garut diawali dengan regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah kabupaten. Mulai dari Perda, instruksi Bupati, dunia usaha, organisasi masyarakat, unsur TNI dan Polri serta DPRD Kabupaten hingga media massa semuanya mendukung program penurunan angka stunting.

“Ini suatu program yang sangat luar biasa, kerjasama pentahelix ini berhasil menurunkan angka stunting di Garut yang membawa Kabupaten Garut mendapatkan insentif kebijakan fiskal lantaran prestasi ini,” ujar Enjang.

Selain itu, Enjang melanjutkan, ada komitmen yang kuat antarpihak untuk terus melakukan intervensi stunting sesuai dengan fungsinya masing-masing agar mencapai target angka stunting 14% pada tahun 2024. Tidak terkecuali langkah itu dilakukan hingga ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting, yang berhasil mengurangi angka dari 35.3% pada 2021.

“Salah satu program yang menjadi unggulan ialah Temukan Obati Sayangi balita Stunting (TOSS) ini sukses menekan angka stunting dan akan terus menjadi program unggula di tahun 2024 ini,” Tutup Enjang.

Senada dengan Enjang Tedi, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Dadan Hidayatulloh mendorong agar terus meningkatkan angka penurunan stunting. Lebih utamanya ada regulasi khusus yang memang diperuntukan program angka penurunan stunting.

“Yang paling penting bagaimana caranya khususnya di Kabupaten Garut bisa terbebas dari persoalan angka stunting,” Tutur Dadan.

Dadan mencontohkan, regulasi khusus tersebut bisa diusulkan dari pemerintah pusat melalui dana desa yang juga bisa dialokasikan anggarannya untuk menyokong program angka penurunan angka stunting tersebut. Sehingga hal itu dapat memperkuat regulasi yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Garut.

“Penggunaan anggaran atau dana desa ini menjadi peluang dukungan anggaran ditingkat desa agar dapat memaksimalkan program penurunan stunting. Dana desa ini kan salah satunya BLT, kalau bisa juga digunakan untuk stunting ini kenapa tidak. Kalau ada regulasinya juga kan anggarannya kan aman digunakan,” Ucap Dadan.

Dadan melanjutkan, persoalan stunting ini sangat penting untuk diperhatikan penangannya. Hal itu mengingat bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi generasi emas pada 2030-2045 mendatang. Tentu persoalan stunting ini dipengaruhi juga dengan jumlah penduduknya pada suatu wilayah. Sehingga bisa dikatakan wajar jika khususnya di Jawa Barat persoalan stunting ini hanya baru beberapa Kabupaten Kota saja yang berhasil menurunkan angka stunting.

“Karena itu kami (komisi v-red) juga mendorong kabupaten kota yang ada di Jawa Barat agar dapat mengikuti langkah atau program yang dilakukan Kabupaten Garut dalam menurunkan angka stunting ini,” Pungkas Dadan.***