Job Fair Spirit Bedas 2025 Sediakan 300 Loker di Rancaekek

KAB. BANDUNG, Prolite – 10 perusahan di Kabupaten Bandung turut serta menjadi peserta “Job Fair Spirit Bedas 2025” yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung di Dome Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Selasa (24/6/2025).

Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Irvan Ahmad melalui Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Informasi Pasar Kerja Disnaker Kabupaten Bandung, Moh. Zumhan mengatakan pelaksanaan Job Fair Spirit Bedas 2025 ini untuk memberikan kesempatan kepada para pencari kerja di 300 lowongan kerja di 9 perusahaan terbaik dan 2 lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Bandung.

“Mereka cukup menyiapkan berkas lamaran kerja softcopy pdf/jpg untuk formasi staff, marketing, admin, operator, packing, store crew, mekanik, maintenance dan lain-lain,” kata Zumhan kepada wartawan di sela-sela Job Fair.

Zumhan mengatakan peluang kerja itu untuk para pencari kerja dengan disiplin ilmu pendidikan SMP, SMA/SMK diploma dan sarjana.

“Job Fair Spirit Bedas di Rancaekek adalah job fair kelima tahun, sebelumnya kita melaksanakan di Kecamatan Pangalengan,” ujar Zumhan.

Menurutnya, melaksanakan Job Fair dengan cara turun langsung ke lapangan untuk menyasar para pencari kerja, supaya mereka tidak datang ke Soreang yang jaraknya lebih jauh.

“Mengingat Kabupaten Bandung ada 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan. Mudah-mudahan dengan adanya Job Fair ke daerah ini, kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah untuk mensukseskan program Pak Bupati Bandung,” ujarnya.

Zumhan berharap kegiatan Job Fair Spirit Bedas dengan cara jemput bola ke lapangan ini bisa dimanfaatkan oleh para pencari kerja yang merupakan warga masyarakat Kecamatan Rancaekek.

Zumhan berharap dengan adanya pelaksanaan Job Fair Spirit Bedas ini bisa memfasilitasi para pencari kerja dan mereka bisa bertemu langsung dengan perusahaan yang menyediakan lowongan kerja.

“Nanti soal penerimaan akan kita monitoring setelah pelaksanaan Job Fair ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh warga usia produktif di Kecamatan Rancaekek,” harapnya.

Lanjutnya, Job Fair kali ini ada bagi pemula, selain yang sudah memiliki skill untuk siap kerja.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Bandung mengalami penurunan, yang saat ini mencapai 6,36 persen pada tahun 2024 dan sebelumnya berada di angka 6,58 persen pada tahun 2023. Bahkan sebelumnya diangka 8 persen pada awal Bupati Bandung Dadang Supriatna menjabat pada tahun 2021.

“Mudah-mudahan tahun 2025 terus menurun angka pengangguran di Kabupaten Bandung. Target minimal di 6,26 persen, dan mudah-mudahan bisa tercapai di angka 6 persen. Untuk itu, Disnaker akan terus melaksanakan Job Fair, dan bagi masyarakat pencari kerja bisa memantau melalui Instagram Disnaker Kabupaten Bandung untuk mendapatkan informasi Job Fair,” katanya.

Sementara itu Camat Rancaekek Diar Hadi Gusdinar mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang melaksanakan Job Fair tersebut.

“Ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh khususnya warga Kecamatan Rancaekek. Kenapa? Karena warga kami di Kecamatan Rancaekek adalah kedua terbanyak setelah Kecamatan Baleendah,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Diar, para pencari kerja di Kecamatan Rancaekek yang baru lulus di SMA/SMK atau kuliah, perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa masuk ke akses pengguna jasa kerja atau perusahaan-perusahaan.

“Alhamdulilah sekarang bisa dipertemukan dengan 10 perusahaan di Kecamatan Rancaekek. Mudah-mudahan kedepan bisa lebih banyak lagi dari perusahaan lain yang bisa ikut serta dalam memberikan kesempatan bagi para pencari kerja,” katanya.

Camat Diar mengatakan bahwa setelah konsultasi dengan pihak perusahaan, mereka para pencari kerja apabila sudah memenuhi administratifnya dan yang diterima akan diberikan pelatihan lagi nantinya.

“Jadi tentunya mereka akan lebih siap lagi untuk bekerja. Bagi mereka yang sudah memiliki ilmu kejuruan akan lebih mudah lagi bisa bekerja ke perusahaan tersebut. Tetapi yang lebih penting tidak hanya memiliki skill dan ilmu pengetahuan, tetapi memiliki akhlak yang baik supaya mereka bisa mengikuti budaya dan kehidupan di perusahaan tersebut,” ujarnya.

BUMDes Niagara Jadi Salah Satu yang Berhasil, Desa Wangisagara Dikunjungi Menko Pemberdayaan Masyarakat

KAB. BANDUNG, Prolite – BUMDes Niagara Desa Wangisagara dinilai berhasil dalam pengelolaan, Bupati Bandung Dadang Supriatna melaksanakan monitoring dan cek lokasi kesiapan acara Rembuk Desa Bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar di Lapangan Mini Soccer Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Jumat (20/6/2025).

Kunjungan kerja Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI diagendakan hadir di Kabupaten Bandung pada Sabtu (21/6/2025).

Pengecekan lokasi itu turut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Hilman Kadar, Kepala Satpol PP M. Usman, Kepala DPMD Tata Irawan Subandi, Kepala Diskop UMKM Dindin Syahidin, Camat Majalaya Gugum Gumilar dan para pihak lainnya. Hadir pula jajaran Forkopimcam Majalaya, kepala desa dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Desa Wangisagara sebagai tuan rumah dalam kunjungan kerja Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI itu adalah sebagai salah satu desa dengan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berhasil. Pemerintah Desa Wangisagara ini dinilai berhasil dan maju dalam mengelola BUMDes Niagara dengan omset laba kotor capai miliaran rupiah.

Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna sangat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Desa Wangisagara dalam mengelola BUMDes Niagara. Bupati Bandung pun melihat langsung lapangan mini soccer yang akan digunakan rembuk desa tersebut, selain meninjau lapangan sepakbola yang akan dijadikan tempat parkir untuk kelangsungan kegiatan tersebut.

Tak hanya itu, Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna meninjau dapur yang akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak jauh dari lokasi lapangan mini soccer yang dikelola BUMDes Niagara Pemerintah Desa Wangisagara.

Di sela-sela monitoring dan cek lokasi kesiapan acara rembuk desa, Kang DS mengungkapkan bahwa ia sangat bahagia dan memang sangat menunggu kehadiran Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar ke Kabupaten Bandung.

“Kehadiran Pak Menko itu nantinya untuk lebih berdiskusi, terutama nanti akan dihadiri oleh para kepala desa. Para kepala desa bisa menyampaikan langsung kepada Pak Menko kira-kira kebijakan apa yang akan diturunkan di Kabupaten Bandung melalui kebijakan Pak Menko itu sebagai implementasi dari perintah Pak Presiden,” tuturnya.

Lebih lanjut Kang DS mengungkapkan bahwa BUMDes Niagara yang dikelola Pemerintah Desa Wangisagara ini adalah ternyata BUMDes yang berhasil.

“Karena omset laba kotornya di angka Rp 4 miliar. Bisa memberikan deviden ke desa Rp 1,2 miliar. Yang saya harapkan, sebenarnya BUMDes seperti ini,” kata Kang DS.

Nantinya, lanjut orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini, jika ada kebijakan yang sifatnya khusus, pihaknya bisa menambah program-program yang kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi terutama.

“Kalau BUMDes-nya seperti di Desa Wangisagara, ya saya sangat berbahagia,” tuturnya.

Bupati Bedas ini menyebutkan ada hal yang menarik menurut data SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, bahwa desanya sudah desa mandiri dan BUMDes-nya berhasil. Tetapi data desil satu sampai limanya hampir 53 persen.

“Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Apakah ini data yang eror atau seperti apa, sehingga nanti kita di kroscek. Kalau ternyata benar, maka ini harus selesai dalam waktu yang relatif singkat antara satu atau dua tahun kedepan ini harus selesai desil satu sampai lima ini,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menggunakan program-program baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten Bandung, sehingga nantinya kroyokan saja.

“Supaya desil satu sampai lima ini bisa berkurang. Dan bahkan bisa naik status untuk menjadi masyarakat yang mapan,” katanya.

Ia juga mengajak dan mengingatkan kepada para pengelola BUMDes lainnya di Kabupaten Bandung jangan berkunjung ke wilayah lain.

Ternyata di Kabupaten Bandung ada lima BUMDes yang berhasil dan bahkan dari luar pun datang ke sini (BUMDes Niagara Desa Wangisagara),” ucapnya.

“Tentunya di Kabupaten Bandung, saya berharap kepada para kepala desa untuk studi banding. Coba kira-kira seperti apa BUMDes Niagara di Desa Wangisagara ini bisa berhasil. Nah ini menjadikan contoh untuk bisa lebih baik lagi BUMDes-BUMDes yang ada di desa yang lain,” pungkasnya.

Bupati Bandung Terima Wali Kota Cimahi, Selain Pembaharuan MoU Bahas Juga Soal Pemekaran Wilayah

KAB BANDUNG, Prolite – Bupati Bandung Dadang Supriatna menerima kunjungan kerja Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan wakilnya Adhitya di Ruang Kerja Bupati Bandung, Kompleks Pemkab Bandung, Selasa (10/6/2025).

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini dihadiri oleh Sekda dan jajaran kepala dinas dari Pemkot Cimahi maupun Pemkab Bandung.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua kepala daerah sepakat akan melakukan pembaharuan memorandum of understanding (MoU) kerjasama antara Pemkab Bandung dengan Pemkot Cimahi yang sempat ditandatangani pada 2021.

“Pembaruan kerjasama ini mencakup beberapa bidang diantaranya kerjasama penanganan banjir, sampah, soal ketahanan pangan, transportasi dan soal penataan perbatasan,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna, usai pertemuan.

Dalam hal penanganan banjir, Dadang Supriatna dan Ngatiyana sepakat untuk melakukan normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, dan sistem peringatan dini banjir.

Upaya bersama ini diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir yang sering terjadi di daerah perbatasan.

Terkait pengelolaan sampah, Pemkab Bandung dan Pemkot Cimahi akan meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sistem pengangkutan sampah.

Ini termasuk optimalisasi TPA yang ada, pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

Sementara itu, untuk penataan kawasan perbatasan, kedua pemerintah daerah akan bekerja sama untuk menciptakan tata ruang yang terintegrasi dan harmonis.

Kerjasama ini meliputi penataan infrastruktur, penataan lahan, dan penyamaan regulasi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan.

“Kita sepakat nanti ini masuk di RPJMD dan disiapkan anggarannya sehingga ada sharing anggaran termasuk nanti dengan daerah lain di Bandung Raya,” jelas Bupati Bandung.

Selain pembaruan MoU, pertemuan juga membahas usulan dari Pemkot Cimahi untuk memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Margaasih ke dalam wilayah administratif Kota Cimahi.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menyatakan tidak mempermasalahkan usulan Pemkot Cimahi tersebut dengan catatan usulan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Sebab menurutnya, penggabungan wilayah administratif memerlukan proses yang panjang, melibatkan berbagai tahapan dan persetujuan dari berbagai instansi, termasuk kajian teknis, konsultasi publik hingga persetujuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

“Kan tidak mudah pemekaran wilayah itu, tidak semudah seperti pemekaran desa. Silakan usulkan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Tidak perlu ngomong di media, nanti malah terjadi disharmoni,” ungkap Kang DS, sapaan akrabnya.

Selagi proses itu berjalan, Kang DS mengaku tidak ingin terganggu dengan persoalan tersebut. Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu mengaku lebih memilih fokus untuk melaksanakan janji-janji politik kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

“Jadi mengenai keinginan sebagian wilayah Margaasih ke Kota Cimahi ini masih kita bicarakan, karena ini menyangkut undang-undang. Saya saat ini fokus aja bekerja,” tambahnya.

KAB. BANDUNG, Prolite – Untuk menumbuhkan para ASN yang jujur, inovasi dan berdedikasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Inspektorat Daerah melaksanakan Program Pelatihan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (Perintis) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2025 di Hotel Grand Sunshine Resort and Convention Soreang, selama tiga hari sejak Selasa-Kamis (20-22/5/2025).

Kegiatan Perintis ini dilaksanakan Pemkab Bandung berkolaborasi dengan KPK RI. Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna turut hadir pada saat penutupan program perintis hari Kamis (22/5/2025), selain dihadiri Direktur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Anti Korupsi KPK RI, jajaran OPD di lingkungan Pemkab Bandung dan para pihak lainnya.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengucapkan terima kasih kepada KPK RI melalui Direktur Diklat Anti Korupsi KPK RI yang sudah bisa hadir di Kabupaten Bandung.

Bupati Dadang Supriatna menyebutkan bahwa berdasarkan agama Islam yang dianutnya, sejak kecil ia sudah diajarkan pendidikan spiritual yaitu ada Malaikat Raqib yang tugasnya pencatat kebaikan dan Malaikat Atid pencatat keburukan.

“Maka spiritual itu penting. Bahkan sejak waktu kecil, kita belajar Pancasila,” kata Bupati dalam sambutannya.

Dadang mengatakan secanggih apapun alat, kalau kepribadian kita tidak terpanggil untuk memperbaiki diri, apapun itu tidak akan tercapai.

“Kita hidup di dunia ini ada tiga hal. Lahir, sibuk melaksanakan ujian, terakhir meninggal dunia. Meninggal dunia ada perhitungan, maka tadi ada Raqib pencatat amal baik manusia dan Atid pencatat amal buruk manusia ,” katanya.

Menurutnya, manusia yang dihadapkan pada kondisi kehidupan yang serba canggih, ujian tentunya pasti ada.

Untuk itu, Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung melaksanakan pendidikan dan pelatihan anti korupsi dalam upaya memperbaiki semua sistem yang ada di lingkungan Pemkab Bandung.

“Apalagi pada hari ini Kabupaten Bandung sudah masuk tiga besar dalam kategori kabupaten/kota anti korupsi,” katanya.

Kang DS yang dilantik jadi Bupati Bandung pada periode pertama tanggal 26 April 2021 silam, hingga saat ini menjabat periode kedua kepemimpinannya, mengatakan, bawa pihaknya sudah mulai dan insya Allah dalam pelaksanaan rotasi, mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemkab Bandung tidak ada pungutan uang.

Ia menyebutkan, bahwa pihaknya sudah melantik PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemkab Bandung, itu tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Maka kita sepakat, yu kita sama-sama perbaiki. Tapi insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Tidak ada lagi masuk kantor telat,” katanya.

Dikatakan Kang DS, insya Allah jika semua ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut tidak ada lagi ASN di lingkungan Pemkab Bandung yang telat masuk kantor.

Ia pun merasa yakin melalui kegiatan Perintis tersebut ada dampak positif bagi para ASN. Seperti halnya saat Kang DS melaksanakan retreat delapan hari di Magelang, semua kegiatan tepat waktu.

“Saya ucapkan terima kasih dilaksanakan pelatihan ini (Perintis) selama tiga hari ini,” ucapnya.

Kang DS pun berencana setelah dilaksanakan pelantikan yang akan datang, akan kembali dilaksanakan pendidikan dan pelatihan serupa bagi para ASN di lingkungan Pemkab Bandung. Ia meminta kepada Direktur Diklat KPK RI untuk kembali menjadi narasumber.

Bupati Bandung pun optimis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ekonomi di Indonesia akan meningkat.

“Kita sebagai pelayan masyarakat bisa melaksanakannya dan mensosialisasikan program-program Pak Presiden kepada masyarakat. Salah satunya program MBG (Makan Bergizi Gratis),” harapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Akademi Integritas Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Swasti Putri Mahatmi, mengatakan pelaksanaan Program Pelatihan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (Perintis) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2025 ini yang dilaksanakan selama tiga hari telah dilaksanakan dengan lancar.

“Terima kasih, tentu saja kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung yang telah berkomitmen untuk membangun integritas pemerintah Kabupaten Bandung dengan mengikutsertakan perangkat daerahnya untuk mengikuti kegiatan perintis selama tiga hari,” tuturnya.

Menurutnya, kegiatan perintis ini dilaksanakan oleh KPK RI melalui Direktor Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Inspektorat Kabupaten Bandung.

Kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti korupsi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi khususnya pada bidang anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

“Dengan tujuan untuk dapat memperkuat tugas dan pokok serta fungsinya sebagai aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,” katanya.

9 Korban Warga Sipil Ledakan Amunisi Bantah Bukan Pemulung, Lantas Kenapa Bisa Masuk?

Prolite – Banyaknya korban jiwa pada ledakan yang terjadi pada Minggu (11/5) membuat duka mendalam bagi para keluara korban yang terdampak.

Pemusnahan amunisi yang dilakukan TNI perlu di lakukan pemeriksaan lebih lanjut usai terdapat 9 korban meninggal dunia warga sipil.

Sembilan warga sipil menjadi korban tewas, setelah detonator yang hendak digunakan untuk menghancurkan amunisi kedaluwarsa tersebut meledak.

Tak hanya warga sipil, empat prajurit TNI juga turut gugur dalam peristiwa nahas tersebut.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan, keberadaan warga sipil di sekitar lokasi peledakan amunisi sudah biasa terjadi.

Mereka biasanya akan mengumpulkan serpihak logam, tembaga, atau sisa material yang telah musnah.

“Memang biasanya apabila selesai peledakan, masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut,” kata Kristomei, Senin (12/5).

Pernyataan serupa diungkapkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional ini mengungkapkan, warga kerap datang ke lokasi latihan militer untuk mencari selongsong, untuk kemudian dijual ke masyarakat.

“Iya, memang saya mendengar, dan saya sering juga di daerah latihan itu, warga itu pasti memanfaatkan kalau kita latihan nembak, itu kan selongsong-selongsong itu kan kuningan, itu kan bisa dijual oleh mereka,” ujar Dudung dikutip dari Kompas TV.

Namun pernyataan Dudung cepat di bantah oleh keluarga korban yang merupakan warga sipil yang menjadi korban pemusnahan amunisi tak layak pakai tersebut.

Agus (55), kakak kandung Rustiwan yang menjadi korban dalam insiden itu, mengatakan, adiknya bukanlah pemulung atau pencari sisa logam.

Sudah 10 tahun terakhir Rustiwan membantu TNI dalam pemusnahan amunisi kedaluwarsa. Tak hanya di Garut, Rustiwan juga membantu proses pemusnahan di Yogyakarta maupun daerah lainnya.

“Saya sebagai keluarga tak terima kalau adik saya disebut pemulung besi saat kejadian ledakan. Adik saya sudah 10 tahun kerja ke TNI bantu pemusnahan amunisi,” ungkap Agus saat ditemui di Kamar Mayat RSUD Pameumpeuk, Garut, pada Selasa (13/5).

Pernyataan tersebut Agus sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat datang menjenguk keluarga para korban meninggal dunia.

The Ascott Limited Perkenalkan Fox Lite Hotel Majalaya

Prolite – The Ascott Limited perkenalkan Fox Lite Hotel Majalaya Bandung merupakan hotel pertama yang hadir untuk memperkenalkan keragaman yang ada di Majalaya, Kabupaten Bandung.

The Ascott Limited (Ascott), unit bisnis perhotelan yang dimiliki sepenuhnya oleh CapitaLand Investment (CLI), dengan bangga memperkenalkan Fox Lite Hotel Majalaya Bandung pada Kamis (24/4/2025).

Kehadiran Fox Lite Majalaya menjadi pertama The Ascott Limited di Majalaya sekaligus hotel FOX kedelapan yang beroperasi di Indonesia, menambah ragam pilihan dari portofolio hotel brand Ascott yang dinamis.

Dirancang dengan mengutamakan fleksibilitas dan kenyamanan, Fox Lite Hotel Majalaya Bandung menghadirkan 111 kamar mulai dari tipe Superior hingga Suite, memberikan keleluasaan bagi tamu untuk menentukan ruang yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tamu bebas memilih ruang yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk beristirahat setelah hari yang sibuk maupun menikmati waktu luang sambil mengeksplorasi berbagai daya tarik di Majalaya.

Dengan desain ruang yang praktis dan layanan yang mendukung kenyamanan, hotel ini memberikan pengalaman menginap yang terasa santai dan sesuai gaya masing-masing tamu.

Terletak di pusat distrik tekstil Majalaya, hotel ini menghadirkan pengalaman menginap yang dekat dengan kehidupan budaya kota. Hanya beberapa langkah dari Thee Matic Mall dan berbagai tempat menarik, hotel ini menjadi pilihan ideal bagi tamu yang ingin menjelajahi daerah ini dengan cara mereka sendiri.

Tamu bisa bersantai, berbelanja, dan mengeksplorasi dengan mudah, sambil menikmati kebebasan untuk memilih bagaimana mereka menghabiskan waktu.

Philip Barnes, Country General Manager The Ascott Limited Indonesia, menyampaikan rasa antusiasnya, kami sangat senang dapat memperkenalkan brand Fox Hotels di Majalaya.

Kota ini memiliki karakter yang kuat dan unik, dan kami percaya Fox dapat selaras dengan energi dan nuansa kota ini.

Fox dikenal sebagai brand yang fleksibel dan mudah beradaptasi, yang menawarkan pengalaman menginap yang simpel namun tetap berkesan bagi setiap tamu.

Kami yakin hotel ini akan diterima dengan baik oleh tamu yang mencari kenyamanan tanpa kesulitan di Majalaya.

Fox Lite Hotel Majalaya Bandung hadir dengan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan selama menginap. The Café by FOX menyajikan suasana santai untuk bersantap, sementara kolam renang dan Kid’s Club menawarkan pilihan untuk relaksasi dan hiburan keluarga.

Bagi keperluan acara, tersedia tiga ruang pertemuan yang nyaman dan ballroom modern yang ideal untuk pertemuan bisnis atau perayaan istimewa.

Fox Lite Hotel Majalaya juga menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan melalui program The Ascott Limited CARES dengan mendukung pelaku UMKM lokal di Majalaya, Kabupaten Bandung.

Para tamu sudah dapat melakukan pemesanan dan menikmati pengalaman unik di Fox Lite Hotel Majalaya dengan penawaran mulai dari IDR ++ per malam.

Untuk menikmati lebih banyak keuntungan dari Ascott, daftarkan diri sebagai anggota Ascott Star Rewards (ASR) dan dapatkan berbagai manfaat saat memesan dan menginap di jaringan properti kami di seluruh dunia.

Pendaftaran keanggotaan ASR tidak dipungut biaya. ASR memiliki empat tingkatan: Classic, Silver, Gold, dan Platinum, dengan setiap peningkatan level, anggota akan mendapatkan lebih banyak manfaat seperti bonus poin, upgrade kamar gratis, e-voucher diskon kamar, serta early check-in dan late check-out.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan kunjungi atau ikuti media sosial kami di @foxlitemajalaya dan @discoverasrindonesia.

Kentongan Salah Satu Cara Tradisional untuk Menyadarkan Warga Saat Terjadi Bencana

KAB. BANDUNG, Prolite – Bupati Bandung Dadang Supriatna menghimbau semua lapisan masyarakat untuk kembali memfungsikan kembali bunyi kentongan.

“Mulai dari tingkat RT, RW, hingga tingkat desa sekitar untuk mengaktifkan kembali kearifan lokal dengan cara memfungsikan kembali bunyi kentongan disaat bencana alam terjadi,” ujar Dadang, usai peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN), Sabtu 26 April 2025.

Kang DS sapaan akrabnya mengatakan membunyikan kentongan salah satu cara tradisional untuk menyadarkan warga bahwa sedang terjadi bencana.

“Selamat memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2025, mari kita wujudkan masyarakat yang tangguh bencana dan siap untuk selamat. Kabupaten Bandung Bebas, Bedas, Bedas, lebih Bedas,” katanya.

Dadang mengingatkan bahwa Hari Kesiapsiagaan Bencana bukan peringatan seremonial semata. Akan tetapi merupakan momentum mengingatkan bahwa bencana bisa datang kapan saja dan di mana saja.

“Kita senantiasa waspada akan berbagai macam bencana. Mari kita kenali tanda-tanda bencana. Pahami jalur evakuasi. Lakukan simulasi bencana secara berkala. Tanamkan budaya siap siaga bencana mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja hingga ruang publik,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Kuota 361 Lokus SPPG, Baru Terealisasi 15 Titik

KAB BANDUNG, Prolite – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mensukseskan pogram Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo.

Bupati Bandung juga menyampaikan aspirasinya, agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menentukan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.

Aspirasi tersebut bupati sampaikan saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.

“Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung yang sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani jiwa,” ungkap Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Padahal, kata Kang DS, masyarakat Kabupaten Bandung menyambut baik, sangat antusias mendukung program MBG ini.

“Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?” tanya dia.

Karena menurutnya semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap bantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb juga siap membantu.

“Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton,” imbuh Kang DS.

Terlebih program MBG ini merupakan program yang tidak bisa ditawar-tawar lagi yang harus terealisasi tahun 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya. Bahkan akhir Desember 2025 ditargetkan sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

“Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa,” ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

“Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG,” jelas Dindin.

Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sendiri sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan Inpres.

“Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan,” ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.

“Secara bertahap sesuai arahan pa bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG,” pungkas Dindin.

Pemkab Bandung Fasilitasi Kemitraan Usaha Antara Perusahaan dan UMKM Kabupaten Bandung

KAB BANDUNG, Prolite – Sebagai langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antara pelaku UMKM Kabupaten Bandung dengan pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Bandung. Dinas Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung menggelar penandatanganan MoU Kemitraan Usaha, antara UMKM Kabupaten Bandung dengan dunia usaha di Sutan Raja Soreang, Rabu 16 April 2025 lalu.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Peluang Kemitraan Investasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Wakil Bupati Ali Syakieb menyampaikan UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pendampingan, peningkatan kapasitas, perluasan akses pasar, dan ruang kemitraan menjadi kunci agar UMKM Kabupaten Bandung bisa naik kelas dan bersaing di tingkat global.

“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan, demi menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meratakan pembangunan ekonomi di daerah,” jelas Wabup Bandung.

Selain itu sosialisasi juga untuk memberikan pemahaman serta peningkatan kerjasama antara para penanam modal di Kabupaten Bandung, baik PMA maupun PMDN dengan pelaku usaha UMKM Kabupaten Bandung.

“Sehingga dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan, melalui pemenuhan bahan baku lokal maupun dalam operasionalisasi usahanya,” jelas wabup.

Ali Syakieb menandaskan, dalam menghadapi tantangan global dan era digital UMKM Kabupaten Bandung tidak bisa berjalan sendiri. Mereka perlu didampingi, ditingkatkan kapasitasnya, diberi ruang kemitraan dan akses pasar agar mampu naik kelas dan bersaing di level yang lebih luas lagi.

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata dan strategis untuk memperkuat pondasi ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan,” imbuh Ali.

Hal ini juga sejalan dengan salah satu misi Kabupaten Bandung, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.

Menurut Ali, investasi dan kemitraan usaha menjadi dua elemen penting dalam strategi pencapaian misi tersebut.

“Investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendapatkan lokomotif pemerataan pembangunan,” kata dia.

Namun pertumbuhan ekonomi yang didorong bukanlah semata-mata pertumbuhan yang tinggi, tetapi pertumbuhan yang merata dan juga inklusif di mana seluruh lapisan masyarakat khususnya pelaku UMKM turut merasakan manfaatnya.

Dalam konteks nasional, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai lebih dari 60% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Kabupaten Bandung.

Ai menyebut jumlah pelaku UMK mencapai lebih dari unit usaha berdasar data BPS 2023, yang tersebar di berbagai sektor mulai dari kuliner, kerajinan, pertanian hingga ekonomi digital.

“Kami menyadari pelaku UMKM mikro dan kecil itu masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan akses, pembiayaan, teknologi hingga jejaring pasar,” ungkap Ali.

Untuk itu Pemkab Bandung tidak dapat berjalan sendiri, perlu kolaborasi lintas sektor terutama melalui kemitraan strategis. Di antaranya usaha besar baik PMA maupun PMDN dengan UMKM lokal sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap ekonomi rakyat.

Sementara Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Ben Indra Agusta menjelaskan, tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi peluang kemitraan investasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bandung ini, agar para pelaku usaha PMA maupun PMDN dapat memperoleh pemahaman yang jelas terkait kewajibannya untuk bermitra.

“Sehingga mampu mendorong para pelaku usaha PMA dan PMDN untuk bermitra dengan pelaku ekonomi lokal, sebagai bentuk pelaksanaan investasi di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ben.

Diharapkan perusahaan besar juga berpartisipasi aktif dalam membangun sinergi demi kemajuan ekonomi daerah di Kabupaten Bandung

Ben memaparkan, Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mencapai realisasi investasi terbesar Rp30,9 triliun meningkat dari yang sebelumnya Rp30,3 triliun. Menurutnya realisasi investasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi dan iklim usaha di Kabupaten Bandung.

Kendati demikian, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari angka investasi, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut memberikan dampak langsung pada masyarakat.

“Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bandung melalui DPMPTSP telah memfasilitasi kemitraan usaha di antaranya 4 perusahaan besar dan 12 pelaku UMKM dengan nilai kemitraan mencapai lebih dari Rp16,3 miliar,” ungkap Ben.

Meski masih dalam skala terbatas, kata Ben, namun hal ini merupakan langkah awal yang baik menuju ekosistem yang saling menguatkan. Karena itu pihaknya mengajak seluruh pihak pelaku usaha besar, pelaku UMKM Kabupaten Bandung dan seluruh pemangku kepentingan usaha, terus bersinergi dan juga berkolaborasi di Kabupaten Bandung.

“Semoga kemitraan ini dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, agar semakin banyak UMKM Kabupaten Bandung yang mendapatkan manfaat dari peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bandung,” harap Ben.

Pemkab Bandung Genjot Pembentukan Koperasi, Perputaran Dana Capai Rp4,58 Triliun

KAB BANDUNG, Prolite – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin, menyampaikan pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM menargetkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Kabupaten Bandung sudah rampung 100% pada akhir Juli 2025.

“Seluruh koperasi ditargetkan telah terbentuk paling lambat akhir Juli 2025. Proses pembentukan koperasi ini akan didukung penuh melalui anggaran APBD Kabupaten Bandung sesuai komitmen pak bupati,” jelas Dindin pada Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Rabu (16/4) di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Bandung.

Kegiatan yang dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari camat, anggota APDESI, perwakilan dinas terkait, penggiat koperasi, serta komunitas UMKM ini merupakan langkah konkret Bupati Bandung dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sekaligus mendukung astacita nasional, yakni mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi, serta pembangunan ekonomi dari desa.

“Koperasi ini diharapkan menjadi lembaga ekonomi kolektif yang mampu memberdayakan potensi masyarakat, memperpendek rantai distribusi, dan menekan angka kemiskinan di desa dan kelurahan,” tambah Dindin.

Sementara itu, Bupati Bandung yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kawaludin menegaskan pentingnya koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

“Koperasi harus mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan menjadi tempat peminjaman modal usaha yang aman, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada bank emok. Selain itu, koperasi juga akan menjadi mitra penyalur utama program MBG (Makan Bergizi Gratis),” katanya.

Kabupaten Bandung telah menerima alokasi pembentukan 361 dapur umum dalam rangka mendukung program MBG. Dengan koperasi sebagai pilar pelaksana, perkiraan perputaran dana yang ada di Kabupaten Bandung ditaksir mencapai Rp4,58 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 70% total APBD Kabupaten Bandung.

“Saya harap potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui koperasi,” sambungnya.

Senada dengan itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gunalan menekankan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam menyukseskan program MBG yang berimplikasi pada penurunan angka stunting di Indonesia.

“Koperasi adalah mitra strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi pemasok utama bahan-bahan berkualitas untuk program MBG,” ujarnya.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dari transformasi ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing, seiring dengan semangat membangun dari desa sesuai astacita nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas.