Wakil Mentri Dalam Negeri Bima Arya Tinjau Lokasi Bencana Longsor di Cisarua

KOTA BANDUNG, Prolite – Wakil Mentri Dalam Negeri Bima Arya sambangi lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2026) malam ini.

Pada kunjungannya Bima memaparkan berdasarkan data diperolehnya dari 113 korban, yang meninggal dunia tercatat 9 orang dan masih belum ditemukan sekitar 79 orang.

“Pencarian dihentikan dulu karena medannya tidak memungkinkan masih rawan dan akan dimulai besok pagi jam tujuh,” jelas Bima.

Pihaknya mengapresiasi langkah cepat gubernur mengambil inisiatif bagi warga yang terdampak langsung kehilangan rumahnya ataupun terdampak namun tidak kehilangan rumah.

“Ada dua kategori yang terdampak tertimbun dan yang rumahnya masih ada. Pak gubernur ambil langkah cepat supaya tidak ada pengungsian disini mereka diberikan insentif untuk hunian sementara selama dua bulan,” tuturnya.

“Sehingga tadi saya pastikan bahwa mereka akan sesegera mungkin mencari hunian sementara untuk dua bulan sebelum nanti dilakukan langkah-langkah lain,” tambahnya.

Pihaknya pun kata Bima akan memastikan berkoordinasi dengan bupati apabila masih ada warga yang belum mendapatkan hunian sementara agar ditampung dilokasi ini dan apabila ada kebutuhan-kebutuhan logistik, obat-obatan, dan lain-lain agar dipenuhi.

Selain itu dipastikan antisipasi cuaca, Bima mendapat laporan dari gubernur Jawa Barat yang akan melakukan modifikasi cuaca berpusat didaerah tersebut sehingga cuacanya kondusif untuk evakuasi warga yang belum ditemukan.

Untuk arahan presiden sendiri kata Bima, pihaknya diminta turun langsung ke lokasi, memastikan cepat penanganan pasca bencana. Sembari memperhatikan warga-warga yang belum ditemukan agar segera cepat operasi pencarian dan juga warga yang terdampak diberikan atensi sepenuhnya sambil waspada terhadap perkembangan cuaca.

Tim SAR Gabungan Sempat Terus Berupaya Pencarian Korban Longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat

KAB BANDUNG BARAT, Prolite – Demi kepentingan evaluasi dan keselamatan personel di lapangan, Tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat

Penghentian dilakukan pada pukul WIB hari pertama operasi. Kepala Kantor SAR (Kakansar) Bandung, Ade Dian Permana membenarkan penghentian pencarian sementara dilakukan setelah seluruh unsur yang terlibat melakukan evaluasi bersama.

“Selanjutnya kami lakukan evaluasi dari seluruh pihak yang ada di lokasi longsor, baik dari pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun rekan-rekan relawan. Jadi untuk sementara pencarian kita hentikan, ” ujar Ade di posko darurat Desa Pasirlangu, Sabtu, (24/1/2026) malam.

Selama proses evakuasi hari pertama, tim SAR gabungan berhasil menemukan sembilan korban. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya ditemukan dalam kondisi potongan tubuh dan langsung dievakuasi ke tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi lebih lanjut.

“Hingga sore tadi, tim DVI masih terus melakukan proses identifikasi terhadap korban yang ditemukan,” jelas Ade.

Berdasarkan data awal, jumlah korban yang dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian semula mencapai 84 orang. Namun, dengan ditemukannya tiga korban pada sore hari, jumlah korban yang masih tertimbun material longsor kini menjadi 81 orang.

Selain menimbulkan korban jiwa, longsor juga mengakibatkan puluhan rumah warga terdampak. Berdasarkan laporan sementara dari aparat desa, tercatat sebanyak 30 rumah terdampak dari total 34 kepala keluarga.

Rencananya, proses pencarian korban akan kembali dilanjutkan pada Minggu, 25 Januari 2026 pagi dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keamanan di lokasi longsor.

Sementara itu Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan di penampungan kurang lebih ada 400 jiwa, mereka membutuhkan obat-obatan, kasur, dan selimut.

“Untuk trauma healing kami akan segera turun untuk menghibur anak-anak dan semuanya kemudian kebutuhan tadi kita dengar juga akan kita lengkapi,” jelas Rudi.

Rudi pun menyampaikan evakuasi harus dihentikan sementara karena dikhawatirkan ada longsor susulan, terlebih hasil asesmen tanah longsor itu berlumpur dan air dengan kedalaman sekitar lima meter yang artinya cukup berbahaya.

“Kami telah menerima sepuluh kantong jenazah, lima sudah teridentifikasi dan sudah dikembalikan ke pihak keluarga, lima lagi dalam proses identifikasi,” tandasnya.

113 Jiwa Terdampak Longsor di Cisarua, Pemkot Bandung Kerahkan Relawan dan Bantuan

Prolite – Bencana longsor baru saja meratakan Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (24/01).

Dalam bencana longsor tersebut diketahui warga yang terdampak mencapai 113 jiwa dari 34 kepala keluarga, hingga kini 23 orang dilaporkan selamat, 8 orang meninggal dunia, dan 82 orang masih dalam proses pencarian.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap mengerahkan relawan untuk mencari korban yang masih hilang karena tertimbun longsor.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan juga mengaku saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memastikan kebutuhan paling mendesak bagi para korban . Fokus utama koordinasi tersebut adalah pemenuhan bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.

“Kami masih berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan, terutama bantuan logistik bagi para korban longsor,” kata Farhan, Sabtu 24 Januari 2026.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung akan mengirimkan berbagai kebutuhan bantuan untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Bantuan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat), Dinas Sosial (Dinsos), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung.

Farhan juga mengajak para relawan untuk turun tangan membantu proses penanganan dan pendampingan bagi para korban. Selain itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengulurkan bantuan sesuai kemampuan masing-masing.

“Kami mengajak seluruh elemen untuk bergotong royong, mengulurkan tangan, dan mengirimkan bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang terdampak longsor,” ujar Farhan.

Atas peristiwa tersebut Farhan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Bandung turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa Kabupaten Bandung Barat,” tuturnya.

Optimalkan Kolaborasi Koperasi dan UMKM Bandung Barat, Jeje: Ini Komitmen Realisasi Program AMANAH

Prolite – Optimalisasi kolaborasi antara koperasi dan pelaku usaha UMKM diyakini bakal melahirkan rantai ekonomi masyarakat Bandung Barat yang kokoh. Dengan begitu, perekonomian Kabupaten Bandung Barat terus tumbuh.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail  saat menghadiri kegiatan “Koperasi Expo dan Bazaar UMKM Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 di Ngamprah, Sabtu (6/12/2025).

Ia menjelaskan, sektor UMKM memiliki produk, semangat, dan kreativitas, sedangkan koperasi memiliki jaringan, dukungan modal, pembinaan, dan kekuatan kolektif.

“Bayangkan saja, UMKM tidak lagi berjalan sendiri, tapi ditopang koperasi dalam permodalan dan pemasaran. Desa-desa memiliki produk unggulan yang diproduksi umkm, dikelola secara bersama melalui koperasi, dan dipasarkan hingga kota-kota besar,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kolaborasi yang baik antara koperasi dan UMKM ketika berjalan maksimal akan berdampak pada ekonomi masyarakat naik kelas dan masyarakat semakin sejahtera.

“Ketika UMKM bertumbuh, koperasi ikut kuat. Ketika koperasi sehat, umkm semakin maju. keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang yangtak bisa dipisahkan untuk membangun kesejahteraan bersama,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya optimis koperasi dan UMKM akan mampu menjadi tambahan energi dalam mewujudkan salah satu program strategis AMANAH yakni Ngawangun Bandung Barat.

“Kami akan berupaya maksimal melakukan penguatan ekonomi masyarakat pada sektor koperasi, UMKM, IKM, pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan berbasis digital,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DiskopUKM, Sri Dustirawati mengatakan, kegiatan Koperasi Expo Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagai sarana promosi,edukasi, branding dan networking.

“Kami pun berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan publik terhadap koperasi, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi melalui semangat gotong royong dan inovasi digitalisasi,” tandasnya.

Akses Jalan di Desa Bangsaya Cililin Terputus, Jeje Pastikan Logistik dan Penanganan Darurat Diprioritaskan

Prolite – Akses jalan di Kampung Bangsaya RT 02/07, Desa Nanggerang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat diterjang longsor. Akibatnya, akses mobilitas warga di kawasan tersebut lumpuh.

Salah satu warga, Nia mengatakan, saat ini aktivitasnya sebagai pengajar di SDN Budikarya terhambat lantaran akses jalan tersebut terdampak longsor.

“Kalau mau ke sekolah sekarang harus jalan kaki satu kilometer karena tertutup longsor,” jelasnya.

Ia menambahkan, dampak bencana tersebut juga dirasakan siswa yang saat ini terpaksa harua mencari jalur alternatif yang lebih jauh dengan memiliki medan lebih curam.

“Anak-anak ada yang berangkat lebih pagi supaya tidak terlambat, tapi jalurnya lebih berisiko,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihaknya saat ini fokus terhadap pemenuhan logistik dan membuka akses jalan warga terdampak.

“Fokus utama kami penanganan, dalam hal ini agar tidak adanya korban. Sekarang Pemda KBB sedang membuat jalur darurat karena ada beberapa jalan yang terputus,” katanya usai meninjau lokasi.

Ia menegaskan, pihaknya memastikan bakal segera membangun jalur darurat untuk agar aksesibilitas warga tidak terganggu dengan membangun jalur darurat.

“Jalan ini menjadi akses utama masyarakat, karena itu untuk sementara ini membuat jalur ke depannya kita akan membangun kembali jalur ini supaya bisa dilewati,” tandasnya.

Ia mengimbau, aparatur desa dan kecamatan untuk siap siaga karena mungkin curah hujan cukup tinggi dan itu terjadi di setiap wilayah.

“Untuk itu kesiapsiagaan, namun pada intinya pemerintah siap hadir bergerak cepat dan respons cepat supaya tidak menimbulkan korban jiwa,” katanya.

Di tempat sama, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir mengatakan, saat ini diprioritaskan penanganan mendesak dengan mengoptimalkan anggaran yang dimiliki Pemkab Bandung Barat.

“Karena ini akses vital yang menghubungkan 3 desa, Mukapayung, Karyamukti dan Nangerang. Jadi mungkin kita dahulukan ke penanganan yang mendesak. Mungkin kita akan alihkan anggaran BTT menjadi anggaran di PU untuk penanganan jalan amblas,” katanya.

Jeje Ritchie Ismail Optimistis KDMP di Bandung Barat Perkuat Ekonomi Masyarakat

Prolite – Pemkab Bandung Barat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tingkat Kabupaten Bandung Barat di Aula Pine Shalom, Cisarua.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meriviu (review) implementasi program strategis nasional KDMP dan melakukan evaluasi dan kemudian menyusun rencana aksi dan rencana kerja pada tahun selanjutnya.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihak berupaya secara bersama untuk mengawal dan memberikan dukungan terbaik sehingga dari 165 desa yang telah terbentuk di Bandung Barat.

“Sebagiannya(KDMP) di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil melaksanakan kegiatan usaha dan mulai menunjukkan potensi yang menjanjikan,” jelsnya.

Ia menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan satu dari beberapa program strategis nasional yang diharapkan saling bersinergi satu sama lain. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi masyarakat semakin bergeliat.

“Program strategis nasional seperti sekolah rakyat, yang didukung dengan penguatan program makan bergizi gratis (MBG), dan KDMP yang bisa menjadi mitra sebagai penyuplai (supplier) bahan baku bagi dapur SPPG,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan terus menguatnya ekonomi masyarakat bakal semakin mendorong sentimen positif dari berbagai pihak untuk bersama-sama membangun Bandung Barat.

“Setiap tahapan pembangunan yang dilalui akan membutuhkan peran serta seluruh elemen secara aktif dan inklusif. Oleh karenanya kami menyambut baik bentuk kemitraan yang dibangun antara kami sebagai pemerintah bersama dengan organisasi strategis seperti koperasi merah putih,” tambahnya.

Ia menegaskan, semua pihak harus mensyukuri karunia tuhan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat berbagai potensi unggulan lokal. Oleh karena itu, keberadaan KDMP bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi masyarakat.

“Kami berharap keberadaan KDMP mampu mengembangkan potensi yang dimiliki Bandung Barat agar menjadi sebuah industri yang dapat meningkatkan nilai tambah (value). Dengan begitu, perekonomian akan terus tumbuh dan kesejahteraan sejati dapat terasa oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DiskopUMKM KBB, Sri Dustirawati menjelaskan, KDMP yang sudah dibentuk hingga saat ini sudah sesuai dengan target yakni sebanyak 165 KDMP yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Kami telah mefasilitasi pendirian KDMP dengan output berupa akta yang dikeluarkan oleh notaris pembuat akta koperasi dari Kabupaten Bandung Barat,” katanya.

Ia menyebut, sejauh ini pihaknya telah memberikan sejumlah dukungan terkait implementasi program KDMP tersebut di Kabupaten Bandung Barat baik berupa pelatihan dan yang lainnya.

Diskominfotik KBB Raih IP ASN Terbaik

Prolite – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat meraih Penghargaan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dengan nilai 86,781 dan predikat Tinggi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, pada Upacara Peringatan HUT Ke-54 KORPRI, HUT Ke-80 PGRI, dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Bandung Barat yang berlangsung di Plaza Mekarsari.

Kepala Diskominfotik KBB, Rony Rudyana menjelaskan, BKPSDM KBB menilai Diskominfotik sebagai salah satu perangkat daerah yang konsisten meningkatkan kualitas ASN melalui pelatihan kompetensi, peningkatan kualifikasi, disiplin kerja, dan optimalisasi penilaian kinerja.

“Dengan raihan penghargaan IP ASN ini, Diskominfotik KBB berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan skor pada tahun mendatang sebagai bagian dari visi mewujudkan pemerintahan yang amanah, profesional, dan modern,” katanya.

Ia menambahkan, raihan prestasi tersebut dengan raihan nilai IP ASN predikat Tinggi merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai.

“Ini bukan hanya penghargaan, tetapi komitmen untuk menghadirkan aparatur yang kompeten, responsif, dan siap menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen penilaian resmi yang mengukur kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta disiplin ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“IP ASN menjadi indikator penting untuk memastikan aparatur bekerja profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika birokrasi modern,” katanya.

Ia menegaskan, prestasi ini menjadi bukti bahwa Diskominfotik KBB terus memperkuat kapasitas SDM, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan meningkatnya kebutuhan layanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi.

“Dengan raihan capaian ini tentu kedepannya akan terus ditingkatkan terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” tandasnya.

RAPBD 2026 Bandung Barat, Tahun Kedua Realisasi AMANAH

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 memiliki arti penting.

Pasalnya, RAPBD tersebut merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan visi Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis (AMANAH).

Ia menjelaskan, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 telah menetapkan tema pembangunan yakni “Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan ekonomi daerah”.

“APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen fiskal yang mampu memperkuat fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam penyusunan RAPBD terdapat sejumlah poin krusial yakni peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan optimalisasi pembiayaan daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemkab Bandung Barat terus menggali potensi sumber-sumber pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, maupun transfer antar daerah.

“Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar lebih mandiri dalam mencapai sasaran pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk peningkatan kualitas belanja daerah yakni diarahkan pada program yang lebih produktif dan efektif, dengan fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta membuka akses perekonomian guna mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Sementara itu, untuk optimalisasi pembiayaan daerah, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap penerimaan pembiayaan daerah, khususnya melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara terukur dan akuntabel,” katanya.

Masih kata dia, dalam rancangan ini untuk pendapatan daerah untuk PAD Rp1,04 triliun, Pendapatan Transfer Rp1,83 triliun. Sehingga jika dikalkulasikan total pendapatan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2026 yakni Rp2,87 triliun.

“Sementara itu, untuk belanja operasi sebesar Rp2,15 triliun, belanja modal Rp211,91 miliar, belanja tidak terduga Rp37,90 miliar, belanja transfer Rp496,37 miliar dan jika dikalkulasikan total belanja Rp2,90 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit sebesar Rp 25,96 miliar,” katanya.

Jeje pun menyinggung terkait dampak rancangan alokasi transfer pusat dan memastikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.

“Namun, terdapat tantangan baru setelah keluarnya Surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 mengenai Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2026. Dalam surat tersebut terdapat rencana pengurangan pendapatan transfer pusat sebesar Rp360,32 miliar,” katanya.

“Pengurangan ini meliputi pengurangan DAU Rp 224,87 miliar, pengurangan DAK Rp22,40 miliar, pengurangan dana bagi hasil Rp71,87 miliar, tidak mendapatkan dana insentif fiskal Rp8,2 miliar dan pengurangan dana desa Rp32,96 miliar,” Imbuhnya.

Ia menegaskan, meskipun masih bersifat rancangan, kondisi ini akan menjadi perhatian utama dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan OPD untuk menyesuaikan belanja daerah dengan potensi penerimaan yang ada.

Bandung Barat Optimalkan Potensi Ekonomi Sektor Kuliner

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor kuliner yang saat ini menjadi salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengatakan, sektor kuliner memiliki peran penting bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat budaya, kreativitas, inovasi, serta identitas daerah.

“Sektor kuliner bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang budaya, kreativitas, inovasi, serta identitas daerah,” katanya.

Ia menambahkan, sektor ekonomi dari bidang kuliner memiliki potensi menjanjikan. Pasalnya, keanekaragaman kuliner dimiliki oleh KBB.

“Kita memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari produk tradisional, jajanan khas, hingga kreasi kuliner modern yang digemari generasi muda,” katanya.

Masih kata dia, para pelaku UMKM kuliner tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen, percepatan digitalisasi, serta tuntutan peningkatan kualitas dan higienitas produk.

“Kita ingin pelaku usaha kuliner Bandung Barat semakin kuat dalam manajemen usaha, semakin kreatif dalam inovasi produk, serta semakin siap memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pemasaran, pencatatan keuangan, hingga layanan kepada pelanggan,” jelasnya.

Pemerintah Daerah KBB, melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, kemitraan, dan fasilitasi pemasaran, berkomitmen untuk memberikan dukungan nyata kepada pelaku UMKM agar dapat naik kelas, menjadi mandiri, dan memiliki daya saing yang tinggi.

“Jangan ragu berkolaborasi, baik sesama pelaku usaha maupun dengan pemerintah dan para mitra strategis lainnya. UMKM kuliner Bandung Barat harus tampil sebagai kekuatan ekonomi lokal yang tangguh dan mampu memberikan dampak bagi masyarakat,” tandasnya.

Bandung Barat Siapkan Regulasi Tingkatkan Potensi Ekonomi Kreatif

Prolite – Pemkab Bandung Barat bakal mengoptimalkan potensi sektor ekonomi kreatif yang ada di wilayahnya. Pasalnya, pelaku ekonomi kreatif yang ada di Bandung Barat mencapai unit usaha.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihaknya bersama DPRD KBB menyiapkan regulasi agar sektor ekonomi kreatif di Bandung Barat dapat terdongkrak maksimal.

“Kami memastikan akan mendorong regulasi ekonomi kreatif di tengah masih minimnya fasilitas, akses permodalan, dan perlindungan HKI bagi pelaku kreatif,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa sektor ekonomi kreatif (Ekraf) kini bukan lagi pelengkap, melainkan motor pertumbuhan baru yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah.

“Inisiatif regulasi ini muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang semakin bergeser pada kreativitas sebagai the new capital,” katanya.

“Kreativitas hari ini adalah sumber daya baru yang perlu dilindungi, difasilitasi, dan dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi masa depan,” sambungnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Bandung Barat sebagai “tanah subur kreativitas” dengan potensi yang tumbuh di berbagai wilayah, mulai dari Lembang, Cisarua, Parongpong, Cihampelas, Cililin, Batujajar, hingga Gununghalu. Dari unit usaha yang bergerak di bidang kreatif, tercatat pelaku kreatif khusus tersebar di 17 subsektor.

“Data dari dinas UMKM subsektor unggulan Ekraf KBB ini ada kuliner sebesar 42,1 persen, kriya dan souvenir 18,4 persen, fashion 12,6 persen, lalu musik foto videografi 11,2 persen, aplikasi dan digital marketing 4,9 persen, serta DKV dan ilustrasi 3,7 persen,” katanya.

Sejauh ini, masih banyak tantangan yang harus dibenahi, seperti minimnya creative hub, lemahnya akses permodalan, rendahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kebutuhan digitalisasi pemasaran, serta belum tersedianya basis data terintegrasi pelaku Ekraf.

“Regulasi ini diproyeksikan mampu mendorong ekosistem kreatif berkelanjutan, mulai dari inkubasi, pelatihan, permodalan, hingga pemasaran, serta memfasilitasi kolaborasi multipihak,” katanya.

Ia menegaskan, Pemda KBB menerima dan menyetujui Raperda Inisiatif tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Ia berharap regulasi ini dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi tulang punggung sektor ekonomi kreatif.