Akses Jalan di Desa Bangsaya Cililin Terputus, Jeje Pastikan Logistik dan Penanganan Darurat Diprioritaskan

Prolite – Akses jalan di Kampung Bangsaya RT 02/07, Desa Nanggerang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat diterjang longsor. Akibatnya, akses mobilitas warga di kawasan tersebut lumpuh.

Salah satu warga, Nia mengatakan, saat ini aktivitasnya sebagai pengajar di SDN Budikarya terhambat lantaran akses jalan tersebut terdampak longsor.

“Kalau mau ke sekolah sekarang harus jalan kaki satu kilometer karena tertutup longsor,” jelasnya.

Ia menambahkan, dampak bencana tersebut juga dirasakan siswa yang saat ini terpaksa harua mencari jalur alternatif yang lebih jauh dengan memiliki medan lebih curam.

“Anak-anak ada yang berangkat lebih pagi supaya tidak terlambat, tapi jalurnya lebih berisiko,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihaknya saat ini fokus terhadap pemenuhan logistik dan membuka akses jalan warga terdampak.

“Fokus utama kami penanganan, dalam hal ini agar tidak adanya korban. Sekarang Pemda KBB sedang membuat jalur darurat karena ada beberapa jalan yang terputus,” katanya usai meninjau lokasi.

Ia menegaskan, pihaknya memastikan bakal segera membangun jalur darurat untuk agar aksesibilitas warga tidak terganggu dengan membangun jalur darurat.

“Jalan ini menjadi akses utama masyarakat, karena itu untuk sementara ini membuat jalur ke depannya kita akan membangun kembali jalur ini supaya bisa dilewati,” tandasnya.

Ia mengimbau, aparatur desa dan kecamatan untuk siap siaga karena mungkin curah hujan cukup tinggi dan itu terjadi di setiap wilayah.

“Untuk itu kesiapsiagaan, namun pada intinya pemerintah siap hadir bergerak cepat dan respons cepat supaya tidak menimbulkan korban jiwa,” katanya.

Di tempat sama, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir mengatakan, saat ini diprioritaskan penanganan mendesak dengan mengoptimalkan anggaran yang dimiliki Pemkab Bandung Barat.

“Karena ini akses vital yang menghubungkan 3 desa, Mukapayung, Karyamukti dan Nangerang. Jadi mungkin kita dahulukan ke penanganan yang mendesak. Mungkin kita akan alihkan anggaran BTT menjadi anggaran di PU untuk penanganan jalan amblas,” katanya.

Jeje Ritchie Ismail Optimistis KDMP di Bandung Barat Perkuat Ekonomi Masyarakat

Prolite – Pemkab Bandung Barat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tingkat Kabupaten Bandung Barat di Aula Pine Shalom, Cisarua.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meriviu (review) implementasi program strategis nasional KDMP dan melakukan evaluasi dan kemudian menyusun rencana aksi dan rencana kerja pada tahun selanjutnya.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menjelaskan, pihak berupaya secara bersama untuk mengawal dan memberikan dukungan terbaik sehingga dari 165 desa yang telah terbentuk di Bandung Barat.

“Sebagiannya(KDMP) di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil melaksanakan kegiatan usaha dan mulai menunjukkan potensi yang menjanjikan,” jelsnya.

Ia menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan satu dari beberapa program strategis nasional yang diharapkan saling bersinergi satu sama lain. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi masyarakat semakin bergeliat.

“Program strategis nasional seperti sekolah rakyat, yang didukung dengan penguatan program makan bergizi gratis (MBG), dan KDMP yang bisa menjadi mitra sebagai penyuplai (supplier) bahan baku bagi dapur SPPG,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan terus menguatnya ekonomi masyarakat bakal semakin mendorong sentimen positif dari berbagai pihak untuk bersama-sama membangun Bandung Barat.

“Setiap tahapan pembangunan yang dilalui akan membutuhkan peran serta seluruh elemen secara aktif dan inklusif. Oleh karenanya kami menyambut baik bentuk kemitraan yang dibangun antara kami sebagai pemerintah bersama dengan organisasi strategis seperti koperasi merah putih,” tambahnya.

Ia menegaskan, semua pihak harus mensyukuri karunia tuhan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat berbagai potensi unggulan lokal. Oleh karena itu, keberadaan KDMP bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi masyarakat.

“Kami berharap keberadaan KDMP mampu mengembangkan potensi yang dimiliki Bandung Barat agar menjadi sebuah industri yang dapat meningkatkan nilai tambah (value). Dengan begitu, perekonomian akan terus tumbuh dan kesejahteraan sejati dapat terasa oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DiskopUMKM KBB, Sri Dustirawati menjelaskan, KDMP yang sudah dibentuk hingga saat ini sudah sesuai dengan target yakni sebanyak 165 KDMP yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Kami telah mefasilitasi pendirian KDMP dengan output berupa akta yang dikeluarkan oleh notaris pembuat akta koperasi dari Kabupaten Bandung Barat,” katanya.

Ia menyebut, sejauh ini pihaknya telah memberikan sejumlah dukungan terkait implementasi program KDMP tersebut di Kabupaten Bandung Barat baik berupa pelatihan dan yang lainnya.

Jeje Ritchie Ismail Tegaskan Perencanaan Anggaran Tahun 2026 Bandung Barat harus Sesuai Aturan

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan upaya perencanaan Anggaran Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua RPJMD dengan visi misi AMANAH sesuai aturan.

Salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dalam menyusun anggaran hal terpenting yang dilakukan adalah patuh terhadap regulasi terbaru sebagai pedoman penyusunan anggaran.

​“Terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan arah dan standar yang jelas bagi kita semua,” jelasnya.

​Ia menambahkan bahwa regulasi ini menjadi instrumen kunci untuk mencapai tata kelola anggaran yang lebih baik. Dengan begitu, optimalisasi anggaran yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat.

​“Regulasi ini memastikan proses penyusunan APBD lebih sinkron, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” katanya.

Ia menyebut, hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan anggaran tersebut sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka penganggaran yang bertanggung jawab.

​”Mudah-mudahan proses penyusunan APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia menegaskan, optimalisasi anggaran tahun 2026 merupakan wujud komitmen Pemda dalam memperkuat pondasi pelayanan kepada masyarakat, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun peningkatan mutu layanan dasar.

​​“Tahun 2026, kita mengusung tema pembangunan Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik,” tandasnya.

Jeje Ritchie Ismail Wujudkan Kabupaten Bandung Barat Sehat Lingkungan Bersih, Aman dan Nyaman

Prolite – Pemkab Bandung Barat berupaya maksimal memperkuat gerakan Kabupaten Bandung Barat Sehat (KBBS). Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismal mengatakan, KBBS merupakan bagian dari program nasional Kabupaten/Kota Sehat (KKS), sebuah pendekatan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, serta bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemitraan.

“Pertumbuhan penduduk yang pesat dan kompleksitas tantangan kesehatan lingkungan menuntut kolaborasi seluruh sektor. Mulai dari sanitasi, pengelolaan sampah, air bersih, keamanan pangan, hingga perubahan perilaku semua harus kita tangani bersama,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat menjadi wadah sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga sosial dalam mengembangkan berbagai tatanan sehat di wilayahnya.

“Tatanan sehat ini meliputi kehidupan masyarakat Bandung Barat sehat yang mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar,perkantoran dan perindustrian,pariwisata, transportasi dan ketertiban lalu lintas,perlindungan sosial serta tatanan pencegahan dan penanganan bencana,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait program KBBS telah banyak menorehkan prestasi. Di balik kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung Barat ada  buah dari kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Inovasi-inovasi ini perlu diperluas ke seluruh 16 kecamatan dan 165 desa agar menjadi gerakan bersama yang semakin kuat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengajak seluruh sektor pemerintah desa dan kecamatan, DPRD, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, dunia usaha, komunitas, media, dan seluruh warga Bandung Barat untuk terus memperkuat gerakan KBBS.

“Dengan komitmen dan gerak bersama, InsyaAllah kita tidak hanya siap meraih Swastisaba Wistara Paripurna, tetapi juga mampu menjadi daerah yang sehat, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Berikut Prestasi Kabupaten Kota Sehat yang diraih KBB dalam satu dekade terakhir. 

1. Swastisaba Padapa (2013)
2. Swastisaba Wiwerda (2015)
3. Swastisaba Wistara I (2017)
4. wastisaba Wistara II (2019)
5. wastisaba Wistara III (2023)
6. Ternominasi Swastisaba Wistara Paripurna (2025) – sebagai indikator kesiapan menuju predikat tertinggi KKS.

Berikut inovasi masyarakat memperkuat pembangunan kesehatan lingkungan di Bandung Barat, antara lain:

1. Desa Siaga Jiwa untuk ketahanan psikososial,
2. Saung Maggot Bandung Baratsebagai inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi,
3. Gerakan Minat Baca untuk menumbuhkan budaya literasi,
4. Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) sebagai upaya kemandirian kesehatan keluarga.

Ribuan Pegawai di Bandung Barat Diangkat jadi PPPK Paruh Waktu, Jeje Ingatkan Soal Disiplin dan Kualitas Pelayanan

Prolite – Pemkab Bandung Barat melaksanakan pengangkatan dan penyerahan SK kepada ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB menyebut, sebanyak orang diangkat dan menerima SK P3K paruh waktu.

Ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut terdiri dari teknis OPD orang, Teknis Kesehatan 328 orang, Teknis Sekolah orang, Nakes 505 orang dan guru orang.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, kegiatan tersebut adalah momentum penting dalam perjalanan PPPK Paruh Waktu dalam karirnya.

“Bahwa pengangkatan ini bukanlah hadiah, melainkan amanah dan tanggung jawab moral. Maka dari itu, laksanakan tugas dengan penuh kedisiplinan, dedikasi, dan kejujuran,” jelasnya.

Ia menambahkan, dirinya mengingatkan PPPK Paruh Waktu tersebut dapat menunjukkan kinerja yang maksimal dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

“Saya tidak ingin lagi mendengar ada pegawai yang datang hanya untuk absen, lalu ngopi, ngobrol, dan pulang. Perilaku seperti itu harus dihapus dari budaya kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” tambahnya.

Masih kata Jeje, menjadi bagian dari aparatur sipil negara bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari pengabdian panjang untuk bangsa dan daerah. Status PPPK Paruh Waktu adalah berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.

“Sesuai Pasal 99 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan pasal 37 peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, disebutkan bahwa perjanjian kerja dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kompetensi, disiplin, dan kebutuhan instansi,” katanya.

“Artinya, kontrak kerja dapat tidak dilanjutkan apabila saudara tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar disiplin, atau tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tunjukkan komitmen, integritas, dan tanggung jawab agar layak untuk dipertahankan dan menjadi bagian dari aparatur yang membanggakan KBB,” sambungnya.

Ia berharap, agar seluruh PPPK Paruh Waktu bekerja dengan sepenuh hati, memberikan pelayanan publik yang cepat, ramah, dan berkualitas serta Menjaga disiplin dan etika, karena ASN adalah cerminan wajah pemerintah di mata masyarakat.

“Saya pun berharap PPPK Paruh Waktu terus mengembangkan kompetensi diri, agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan perubahan zaman dan menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam perilaku, tutur kata, maupun sikap hidup sehari-hari,” tandasnya.

Bandung Barat Perkuat Tata Kelola Adminduk dari Tingkat Desa, Jeje Ritchie: Ini Kunci Utama Pelayanan Publik

Prolite – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan hingga di tingkat desa.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari ketepatan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah.

“Data yang valid dan akurat menjadi pondasi penting dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, petugas registrasi desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memastikan setiap data warga tercatat dengan benar dan mutakhir.

“Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat desa untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi,” katanya.

Lebih lanjut ia menyatakan, kolaborasi lintas level pemerintahan ini menjadi kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat KBB.

“Administrasi kependudukan bukan hanya soal data, tetapi juga tentang pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus terus diperkuat,” katanya.

Ia menegaskan, para petugas registrasi desa mampu mengoptimalkan peran mereka sebagai garda terdepan dalam pembaruan data kependudukan.

“Seluruh program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Resmikan Jalan, Jeje Ritchie Ismail Larut dalam Kebahagiaan Warga hingga Santap Liwet Bersama

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail meresmikan jalan Kebon Kalapa hingga Pasir Calung, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang selesai diperbaiki.

Pada malam tersebut juga, warga setempat menyambut jalan yang rampung diperbaiki dengan kegiatan makan liwet bersama Bupati Bandung Barat (Jeje Ritchie Ismail).

Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dirinya mengaku bahagia dengan antusias tinggi warga menyambut jalan yang rampung diperbaiki setelah sekian lama menunggu sentuhan pemerintah daerah.

“Delapan tahun rusak, alhamdulillah tahun ini sudah dikerjakan, jadi bisa bermanfaat untuk warga Kebon Kalapa,” katanya.

Ia menambahkan, sebelumnya jalan di kawasan tersebut dalam kondisi rusak. Bahkan aktivitas warga terganggu lantaran jalan berlubang dan dipenuhi genangan air jika musim penghujan datang.

“Sebelumnya luar biasa, sudah seperti bisa mancing karena ada kubangan-kubangan. Kasihan yang jualan juga terganggu. Sekarang alhamdulillah semua jadi lancar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya bersama Wakil Bupati Asep Ismail.

“Perbaikan jalan adalah prioritas saya dan Pak Asep. Karena kalau jalan mulus, efek dominonya luar biasa terhadap perekonomian dan produktivitas warga. Semua jadi lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih hidup,” katanya.

Ia menyebut, hingga akhir tahun 2025 ini, terdapat 19 ruas jalan rusak yang tengah dikerjakan, dengan progres pembangunan mencapai 80–90 persen.

“Tadi saya survei ke Lembang, sudah 85 persen selesai. Mungkin bulan depan sudah rampung semua,” tandasnya.

Satu Santri di Bandung Barat Meninggal Dunia Tertimbun Longsor, Jeje Ritchie Ismail:Kami Sampaikan Rasa Duka Mendalam

Prolite – Peristiwa longsor di pondok pesantren Attohiriyah di Kampung Pasir Buleud RT 02 RW 04, Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menelan korban jiwa.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dirinya menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian salah satu santri di pesantren Attorihiyah akibat bencana tanah longsor.

“Kami turut berduka cita yang mendalam. Semoga keluarga korban diberi kekuatan dan seluruh warga terdampak selalu dalam lindungan Allah SWT,” katanya usai mendatangi rumah korban.

Ia menambahkan, BPBD bersama TNI, Polri, dan relawan sudah bergerak di lapangan untuk mengevakuasi korban, membersihkan material longsor, serta menyalurkan bantuan darurat bagi warga terdampak.

“Tebing disekitar pondok mengalami longsor yang juga menimpa asrama pondok, dan dengan rasa duka yang mendalam  saya sampaikan, satu santriwati meninggal dunia tertimbun reruntuhan

Ia menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan OPD dan aparat kewilayahan untuk tetap bersiaga dan segera melakukan penanganan di lokasi bencana.

“Saya sudah instruksikan BPBD, Dinas Sosial, PUTR, dan para camat di wilayah rawan bencana untuk terus siaga, mempercepat penanganan, serta mengantisipasi bencana susulan karena curah hujan masih tinggi,” tandasnya.

Untik diketahui, satu santriwati berusia 15 tahun meninggal dunia lantaran tertimbun material longsor yang menyebabkan bangunan ponpes roboh dan menimpa korban pada Minggu.

Jeje Ritchie Dukung Penuh Gerakan Poe Ibu di Bandung Barat

Prolite – Gubernur Jawa Barat secara resmi menggulirkan program yang mengajak ASN, pelajar dan masyarakat untuk berdonasi satu hari Rp1000 atau Gerakan Poe Ibu.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/ tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

Terkait hal tersebut, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dirinya mendukung dan mengapresiasi program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi gerakan Rereongan Poe Ibu yang digagas oleh pak Gubernur dengan semangat kebersamaan dan gotong royong,” katanya.

Ia menambahkan, gerakan ini menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai solidaritas sosial masih hidup dan tumbuh kuat di tengah masyarakat kita.

“Karena sifatnya sukarela dan dikelola langsung oleh kelompok masyarakat, saya melihat ini justru menjadi bentuk kemandirian sosial,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk menindaklanjuti program tersebut di lingkungan Pemkab Bandung Barat pihaknya akan menyiapkan tehnis pelaksanaan yang tepat.

“Nanti kita akan diskusikan bersama mengenai teknisnya di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk ikut menggerakkan semangat serupa. Apakah pakai pola “kencleng harian atau mingguan” nanti kita siapkan teknisnya,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Bandung Barat mendukung penuh program tersebut dan berharap kegiatan ini memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Kalau di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentu mendukung penuh inisiatif seperti ini,” tandasnya.

Kuota Tonase Pembuangan Sampah Bandung Barat ke TPA Sarimukti Bertambah, Jeje Ritchie Ismail: Terimakasih Pa Gubernur

Prolite – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail bersyukur tonase  kuota pembuangan sampah Kabupaten Bandung Barat ke TPA Sarimukti ditambah Pemprov Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar  menetapkan aturan pembatasan tonase ke TPA Sarimukti dalam Surat Edaran Sekda Jabar Nomor 6174/ tentang Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti.

Untuk diketahui, Kota Bandung mendapat kuota maksimal 981,31 ton per hari, atau ,34 tonselama 14 hari. Kota Cimahi dibatasi 119,16 ton per hari (,24 ton per dua minggu),

Sementara itu, Kabupaten Bandung 280,37 ton per hari (,18 ton per dua minggu), dan Kabupaten Bandung Barat 119,16 tonper hari (,24 ton per dua minggu).

Jeje Ritchie Ismail mengatakan, Pemerintah KBB menyampaikanterima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penambahan kuota tonase tersebut.

“Kami mengucapkan terimakasih pada Pemprov Jawa Barat khususnya kepada Bapak Gubernur beserta jajaran, yang telah memberikan persetujuan penambahan tonase pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti,” katanya, Rabu (8/10).

Ia menambahkan, persetujuan ini merupakan hasil dari proses pengajuan resmi Pemkab Bandung Barat yang telah melalui beberapa tahapan. Sehingga, permintaan penambahan kuota ritase KBB ditambah.

“Sejak awal, saya sudah menyampaikan langsung kebutuhan ini, bahkan saat kegiatan retret di Magelang. Setelah itu, kami mengirimkan surat permohonan secara resmi,” katanya.

“Dan saya juga sempat menghadap langsung kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Surat terakhir kami kirimkan pada bulan September, dan alhamdulillah kini sudah mendapat persetujuan,” sambungnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, penambahan tonase ini sangat penting karena akan mempercepat proses penanganan dan pembersihan sampah di wilayah Bandung Barat, khususnya di titik-titik yang selama ini mengalami penumpukan.

“Kami juga menyambut baik arahan dari Pemerintah Provinsi agar peningkatan tonase ini dibarengi dengan penguatan program pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang sampah di tingkat rumah tangga, RW/RT, hingga lingkungan TPS,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat edukasi dan kolaborasi bersama masyarakat agar pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumbernya.

“Dengan dukungan dan kolaborasi semua pihak, insyaallah persoalan sampah di Bandung Barat dapat tertangani dengan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan,” katanya.

“Penanganan sampah ini merupakan satu dari tiga prioritas utama di tahun pertama saya menjabat, selain perbaikan jalan dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Alhamdulillah, satu per satu persoalan besar di Bandung Barat mulai kita selesaikan bersama,” tandasnya.