Perda P2APBD Jabar TA 2023 Disetujui Bersama DPRD Jawa Barat dan Pemdaprov Jabar

BANDUNG, Prolite – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2023 ditetapkan atau disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Penetapan atau pengesahan Perda P2APBD Provinsi Jabar TA 2023 tersebut dilakukan dalam rapat paripurna setelah penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar). Lalu persetujuan terhadap Ranperda tentang P2APBD Provinsi Jabar TA 2023, dan penandatanganan persetujuan bersama DPRD Jawa Barat dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, diakhiri pendapat akhir gubernur.

Rapat paripurna penetapan Perda P2APBD Provinsi Jabar TA 2023 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Oleh Soleh dan Ade Ginanjar. Hadir pula Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jabar.

Taufik Hidayat menjelaskan, Ranperda tersebut telah disahkan menjadi Perda hari ini. Sebelum disahkan, pada 24 Juni 2024, Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin telah menyampaikan nota pengantar perihal Ranperda tersebut. Kemudian berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat disepakati pembahasan Ranperda P2APBD Provinsi Jabar TA 2023 dilaksanakan oleh komisi-komisi, fraksi-fraksi kemudian Badan Anggaran.

“Alhamdulilah, Banggar DPRD Jawa Barat telah menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan laporannya (dalam rapat paripurna),” kata Taufik Hidayat, Kota Bandung, Jumat (12/7/2024).

Setelah ditetapkannya keputusan DPRD Jawa Barat tersebut (penetapan atau pengesahan Perda P2APBD Provinsi Jabar TA 2023) diharapkan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dapat menindaklanjuti keputusan dimaksud sesuai aturan yang berlaku.

Dalam penyampaiannya, Anggota Banggar DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, Ranperda yang disampaikan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan hasil pemeriksaannya secara resmi telah disampaikan BPK RI dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat.

“Alhamdulilah kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan Pemdaprov Jabar telah dilakukan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Daddy Rohanady.

Disisi lain, prestasi ini tentunya bukan sebuah kesempurnaan dan menjadi alasan untuk berpuas diri, karena masih adanya temuan BPK RI.

Sementara itu dalam pendapat akhir gubernur. Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Jawa Barat atas pembahasan Ranperda P2APBD Jabar TA 2023.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras anggota dewan yang terhormat serta perangkat daerah yang terlibat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban ini. Sehingga Perda tentang P2APBD Jabar Tahun 2023 bisa disetujui bersama–sama,” kata Bey Triadi Machmudin.

Ilham Habibie: Siap Jika Koalisi Menugaskan

BANDUNG, Prolite – Indonesia Emas 2025 menurut putra mantan presiden ke tiga BJ Habibie, Ilham Habibie berawal dari Jawa Barat. Jika Jawa Barat sudah menjadi emas maka Indonesia pun akan menjadi emas.

“50% industri Indonesia ada di Jawa Barat. Sumber daya alam dan sumber daya manusia pun ada disini, karena itu Jawa Barat ujung tombak Indonesia,” jelas calon Gubernur dari partai NasDem itu usai silahturahmi di hotel Grand Mercure Setia Budi Kota Bandung, Sabtu (29/6/2024).

Pria kelahiran Jerman ini juga menyampaikan bahwa agar negara maju maka industri tekstil harus ada bukan seperti saat ini malah gulung tikar hingga ribuan karyawannya di PHK.

Bicara soal pencaloan, Ilham Habibie optimis mampu bersaing dengan bakal calon-calon gubernur Jawa Barat yang saat ini ramai disebut. Seperti incumbent Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, Ono Surono dan lainnya.

Namun jika dalam proses koalisi partai Ilham Habibie diharuskan menjadi wakil gubernur, dia mengaku siap.

“Prinsipnya saya berkeinginan Jabar 1, diskusi dengan partai-partai pengusung belum ada kesepakatan itu. Intensif dengan PKS belum ada kesepakatan final proses hasil ke depan saya tidak mau mengawali hasil, tetapi saya berkeyakinan dan berkeinginan Jabar 1,” tegasnya.

Untuk memperkenalkan diri ke masyarakat Jawa Barat sendiri, Ilham Habibie mengaku sudah mulai dilakukan, bahkan dia sudah paham daerah Jawa Barat banyak ditemukan di sektor agro dan industri.

“Kita dimana-mana bawa lapangan kerja karena itu kunci negara maju. Kriteria saya untuk wakil gubernur sangat penting orang Sunda, mau artis atau agama. Karena yang bersangkutan harus lebih faham dari saya dan memang harus kultural,” bebernya.

Disinggung soal politik dinasti atau kekuasaan diturunkan turun temurun, Ilham Habibie menampiknya. Kata Ilham Habibie, ia berani mencalonkan diri karena memang memiliki kemampuan.

“Kemauan penting bagi saya, saya berpendapat siapapun yang maju harus mampu. Soal nama ayah, saya tidak bisa melarikan dari hal itu namun saya nyalon 2024 setelah ayah saya meninggal, saya kira itu bukan dinasti. Namun untuk nama ada kesan tapi saya disini lebih ke kemampuan. Kalaupun bapak mewarisi anaknya asal dia memiliki kemampuan tidak masalah, yang penting pimpinan terbaik,” tutup Ilham Habibie mengakhiri.

Sementara itu Ketua DPW Partai NasDem, Saan Mustofa menyampaikan bahwa komunikasi dengan beberapa partai cukup intensif seperti dengan PKS, PKB, PDI-P, PPP.

“Dengan PKS, PKB baik level provinsi maupun pusat kita relatif intensif ya dengan Gerindra juga kita komunikasi, dengan Golkar. Komunikasi tetap tapi berharap lebih menjajaki calon karena masing-masing sudah punya calon, tapi fokus sampai hari ini PKS, PKB, dan kang Ilham diundang PDIP juga komunikasi PPP dan Gerindra juga,” jelas Saan.

Partai NasDem kata Saan sependapat dengan Ilham bahwa Indonesia mau jadi emas lewat Jawa Barat. Oleh karenanya, NasDem sudah berbagai kegiatan guna memperkenalkan lebih intens lagi Ilham ke masyarakat Jawa Barat.

“Kita sudah merancang ya, kebetulan kita kerjasama dengan salah satu studio CGV. Rencana ada nonton bareng Habibie Ainun dan itu salah satu media komunikasi kita untuk mengingatkan masyarakat sekaligus juga ada kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat sana. Karena kang Ilham juga akademisi akan ada kuliah umum di kampus daerah dan sedang kita rancang dan ada segmen-segmen ke masyarakat yang di daerah plus nobar dan tentu konsolidasi struktur partai yang lebih gress root lagi, dalam waktu dekat ini muter di Jabar,” tegasnya.

HPCI Wakil Jawa Barat Touring Lintas Pulau Meriahkan Gathering Nasional di Makassar

Prolite – Gathering Nasional Honda PCX Club Indonesia (HPCI) sukses digelar di Pantai Akkarena, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu, 25 Mei 2024. Ajang kumpul dan silaturahmi pengguna Honda PCX terbesar se-Indonesia ini diikuti oleh ratusan peserta, bukan hanya dari wilayah pulau Sulawesi saja, tetapi juga dari seluruh chapter HPCI di seluruh Indonesia, termasuk perwakilan dari HPCI Jawa Barat.

Bro Agus Firmansyah selaku koordinator Honda PCX Club Indonesia (HPCI) untuk wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Banten, menjadi salah satu wakil bikers dari Jawa Barat yang melakukan perjalanan touring ribuan kilometer dan melintasi pulau demi bersilaturahmi serta bertemu dengan saudara bikers pengguna Honda PCX di seluruh Indonesia. Ia sekaligus menjadi saksi meriahnya acara Gathering Nasional HPCI tahun 2024 ini.

“Tujuan melakukan touring ini adalah untuk menghadiri event Gathering Nasional HPCI sekaligus bersilaturahmi dengan teman-teman di chapter lain di luar pulau Jawa. Honda PCX Club Indonesia merupakan salah satu club motor terbesar di Indonesia dan saat ini sudah memiliki banyak chapter di setiap daerah/wilayah se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” ujar Bro Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Koordinator Wilayah HPCI Jabar – Banten.

Perjalanan yang ditempuh kurang lebih sejauh 1400 kilometer ini tidak dilakukan sendirian oleh Bro Agus. Ia ditemani oleh tiga rekan bikers yang merupakan perwakilan chapter HPCI dari wilayah Jawa Barat, di antaranya Bro Dudy Kristianto dari Honda PCX Club Indonesia Kuningan Chapter, Bro Mochamad Efry Muhar dari Honda PCX Club Indonesia Bandung Chapter, dan Bro Suprana Imron dari HPCI Indramayu Chapter. Mereka memulai perjalanan dari Kuningan, Jawa Barat, menuju Makassar, Sulawesi Selatan, yang ditempuh dalam waktu tiga hari.

“Untuk jarak tempuh dengan rute tercepat dari Kuningan menuju Makassar kurang lebih 1400 km yang bisa ditempuh dalam waktu 24 jam jalur darat dan 35 jam jalur laut. Kebetulan untuk jalur darat, kami sekalian melakukan sowan ke beberapa chapter yang dilalui sebagai tradisi PORTAL, yaitu memberikan jamuan dari chapter yang dilalui untuk sekadar istirahat, ngopi-ngopi, atau makan bersama dalam perjalanan,” serunya.

Setibanya di Surabaya, yang merupakan ujung perjalanan darat, Bro Agus dan tiga rekannya bergabung dengan rekan-rekan bikers HPCI wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk melanjutkan perjalanan dengan menyeberang pulau dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar.

Selama perjalanan touring jarak jauh dari Kuningan menuju Makassar, Bro Agus berbagi kesan-kesannya menggunakan New Honda PCX 160 sebagai teman berkendara.

“First impression yang melekat apabila kita touring menggunakan Honda PCX adalah sudah pasti nyaman dan irit. Sejak awal tahun 2018 sampai saat ini, saya menggunakan Honda PCX dari mulai yang 150cc, kemudian sekarang upgrade ke yang 160cc. Ternyata tetap irit dan nyaman sehingga sangat cocok bagi yang suka eksplorasi. Kami sudah membuktikan saat ke Makassar dengan melakukan eksplorasi ke beberapa daerah, di antaranya Tanah Toraja dengan Negeri di Atas Awan yang memiliki medan yang menantang. Tanjakan atau jalan berkelok dengan mudah bisa dilalui tanpa kesulitan. Apalagi sekarang sudah dibekali dengan mesin 160cc yang membuat Honda PCX lebih terasa bertenaga di setiap tanjakan,” paparnya.

Sebagai bagian dari komunitas Honda yang menjadi pelopor keselamatan berkendara, Bro Agus dan rekan-rekan komunitas HPCI selalu mengutamakan prinsip #Cari_Aman dengan menggunakan perangkat keselamatan berkendara. Mereka juga selalu menaati rambu-rambu lalu lintas dan menghormati pengendara lain selama di perjalanan.

“Touring jarak jauh menggunakan Honda PCX ke acara Gathering Nasional HPCI yang pasti enjoy bisa menikmati perjalanan dan bertemu dengan saudara dalam satu komunitas,” pungkasnya.

Pelajari Perda Riset dan Inovasi Daerah, Pansus III Berkunjung Ke Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG, Prolite – Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Mengunjungi Provinsi Lampung untuk mempelajari Peraturan Daerah no 5 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.

Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan, Provinsi Lampung merupakan salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang sudah mempunyai perda tentang riset dan inovasi sejak tahun 2021 lalu.

“Kami menilai bahwa Lampung ini memiliki kemajuan yang sangat luar biasa kerena mereka sudah punya perda ini (riset dan inovasi-red) sejak 2021 lalu. Kita bisa menjadi provinsi ke-3 yang akan mempunyai perda tersebut,” ujar Yunandar usai kunjungan ke Balitbangda Provinsi Lampung, Rabu (29/5/2024)

Yunandar menambahkan, Pansus III berharap bisa membentuk satu lembaga baru yang namanya BRIDA, yang bertanggung jawab mengenai riset dan inovasi didaerah. Balitbangda Provinsi Lampung juga banyak memberikan masukan, informasi dan rekomendasi untuk peraturan daerah yang sedang disusun oleh Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Kedepannya kita harapkan kita bisa membentuk satu lembaga baru yang bernama BRIDA, lembaga yang akan bertanggung jawab untuk riset dan inovasi di daerah yang lebih efektif dibanding dengan BP2D atau Balitbang yang ada saat ini. Dan selama di Lampung kita juga banyak sekali mendapatkan masukan dan rekomendasi dari Balitbangda Lampung untuk bahan acuan yang bisa kita masukkan dalam raperda yang sedang kita susun ini,” Tutup Yunandar Eka Perwira.

Nama Haru Suandharu Muncul Untuk Calon Gubernur Jabar

BANDUNG, Prolite – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mengantongi dua nama bakal calon Gubernur (bacagub) Jawa Barat yakni Haru Suandharu mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Menurut Haru, Dewan Pengurus Pusat (DPP) nanti yang akan menentukan nama siapa yang diberi mandat menjadi Gubernur, apakah dirinya atau Idris atau bahkan nama yang lain.

Soal koalisi partai sendiri kata Haru semua partai sudah berkomunikasi tinggal satu partai lagi.

“Pada kunjungan itu telah dikonfirmasi nama-namanya ada yang sama dengan media ada yang tidak. Ya yang koalisi saat pilpres masih lebih mudah dan niat baik,” ujar Haru usai menghadiri acara Silakbar 2024 PKS di Gor Arcamanik, Minggu (20/5/2025) lalu.

Terkait siapa yang akan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Haru belum mengungkapnya. Menurut dia kesepakatan itu akan ada di nota kesepahaman antar partai nanti.

Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat dan Kalimantan Tengah Bahas Program Kerja hingga Indeks Pemberdayaan Gender

BANDUNG, Prolite – Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Jawa Barat bersama KPP Kalimantan Tengah bahas program dan kegiatan KPP 2024 hingga Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja untuk konsultasi dan koordinasi yang dilakukan Kaukus Perempuan Parlemen Kalimantan Tengah ke KPP Jawa Barat. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, dan Sekretaris KPP Jawa Barat Cucu Sugyati.

Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, KPP Kalimantan Tengah konsultasi dan koordinasi terkait program dan kegiatan Kaukus Perempuan Parlemen 2024. KPP Jawa Barat menjadi acuan KPP Kalimantan dalam membuat program atau kegiatan KPP Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

”Kita (KPP Jawa Barat dan KPP Kaliman Tengah) sharing program dan kegiatan 2024. Alhamdulilah program dan kegiatan KPP Jawa Barat berjalan dengan baik, lancar. Sudah banyak program dan kegiatan yang kami lakukan,” kata Ineu Purwadewi Sundari, Kota Bandung, Senin (20/5/2024).

Salah satu kegiatan dan program KPP Jawa Barat diantaranya, bakti sosial yang rutin dilakukan, pelatihan-pelatihan hingga capacity building atau peningkatan kemampuan, skills, pengetahuan hingga program-program untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

“Program KPP Jawa Barat tak berdiri sendiri, kita kadang kerja sama dengan OPD Jabar dan pihak lainnya,” ucapnya.

Terkait upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Barat tambah Ineu Purwadewi Sundari, di Jabar terdapat sekolah politik perempuan. Program ini salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, dalam pertemuan disinggung pula soal Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), IDG di Jabar meningkat setiap tahunnya.

Sementara itu, Sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat Cucu Sugyati menambahkan, dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen kebijakan yang dibuat dipastikan harus berbasis gender, termasuk produk hukum yang mengakomodir kepentingan perempuan.

Salah satunya Jawa Barat sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

“Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini sangat dibutuhkan,” tambah Cucu Sugyati.

Dalam Perda tersebut disebutkan, pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya. Agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah. Sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Sedangkan perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Rapat Paripurna Penetapan Hasil Pembahasan Sekaligus Penyampaian Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Jawa Barat TA 2023

BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat paripurna menyampaikan rekomendasi hasil dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Tahun Anggaran (TA) 2023 Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat, Ineu Purwadewi Sundari dan Oleh Soleh. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.

Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat mengatakan, sebelumnya pada 28 Maret 2024, Pj Gubernur Jabar telah menyampaikan nota pengantar perihal LKPJ Gubernur Jabar TA 2023. Sebagaimana kewenangan DPRD Jawa Barat dan kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah pada 20 Maret 2024. LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 dibahas oleh komisi-komisi dan Panitia Khusus (Pansus) I.

“Alhamdulilah Pansus I DPRD Jawa Barat telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan hasil kerjanya pada rapat paripurna hari ini,” kata Taufik Hidayat, Kota Bandung, Jumat (17/5/2024).

Setelah laporan Pansus I, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Jabar TA 2023. Kemudian penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 oleh DPRD Jawa Barat. Penyampaian rekomendasi tersebut disampaikan oleh Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat Husin.

“Setelah rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur TA 2023 disampaikan. Kami berharap Gubernur Jabar dapat menindaklanjuti keputusan DPRD Jawa Barat sesuai prosedur yang berlaku,” harapnya.

Rekomendasi DPRD Jawa Barat

Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat Husin mengatakan, Pansus I menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023, PAD hanya mencapai Rp24,37 triliun dari target Rp24,79 triliun. Hal ini menjadi catatan Pansus I DPRD Jawa Barat.

“Bidang keuangan, Pansus I menyoroyi menurunnya PAD. Ini menjadi perhatian kami dan menjadi catatan kedepannya,” kata Husin.

Ditemui ditempat terpisah, Wakil Ketua Pansus I Abdul Hadi Wijaya menambahkan, panitia khusus I sudah menyampaikan rekomendasi salah satunya di bidang pendidikan yakni, persoalan pendidikan gratis. Pihaknya meminta pendidikan gratis dievaluasi, karena pada kenyataannya alokasi anggaran tidak mencukupi.

“Kemudian soal unit sekolah baru SMA/SMK Negeri yang masih belum memadai, dimana masih ada kurang lebih 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri,” tambahnya.

Selain sektor pendidikan, Pansus I DPRD Jawa Barat menyoroti masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menghasilkan agar segera ditindaklanjuti. Seperti dilikuidasi atau dengan merger.

“Ada banyak BUMD yang sakit, itu harus segera ditindaklanjuti,” tegas Abdul Hadi Wijaya.

Selain rekomendasi, Pansus I DPRD Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang sudah membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ).

“Hal ini lama menjadi keluhan karena semacam duplikasi sistem atau menciptakan layer (lapisan) baru, dengan dibubarkannya TAP dan TAJJ semoga kedepan tidak ada lagi hal seperti ini,” tegasnya.

Pansus IV : RPJP Jawa Barat Harus Sinergi Dengan RPJP Nasional

Prolite – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat menyebutkan RPJP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang) Provinsi Jawa Barat harus sejalan dengan program pembangunan dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam perencanaan menuju Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju pada 2045 mendatang.

Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja konsultasi Pansus IV ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat mengatakan, substansi yang sangat penting berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat.

Karena itu penyusunannya harus komprehensif dan sinergi dengan program gubernur terpilih sesuai visi misinya ke depan

“Kami tangkap yaitu pertama kendala yang menjadi headicap kita di penyusunan RPJP Daerah itu adalah bagaimana agar ini sejalan yang nanti ke depan dirancang oleh Gubernur terpilih yang berdasarkan visi misi ketika Gubernur terpilih berkampanye,” ujar Ahmad Hidayat di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Ahmad melanjutkan, setelah berjalan yang menjadi leading sectornya bermuara ke Bappenas secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon gubernur ke depan untuk menyusun visi misinya.

“Sehingga ketika siapa pun nanti Gubernur terpilih, perencanaan pembangunannya tidak akan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis,” katanya.

Ada informasi yang menarik, tambah Ahmad Hidayat bahwa yang mendasari Jawa Barat dalam penyusunan secara nasional akan berbeda dengan DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai bagian dari masa transisi. Maka ada dua yang menjadi dasar yaitu RPJP Nasional dan perubahan status dari DKI ke DKJ.

“Artinya bahkan di DKI saja tetangga itu belum sampai ke ranah legislatif untuk pembahasan Raperda Daerahnya maka kami juga tidak ingin tergesa-gesa tidak ingin terburu-buru, Saya kira yang penting bagaimana caranya Jawa Barat bisa menyelesaikan Pansus RPJP Daerah ini secara maksimal,” pungkas Ahmad.

Buntut Kecelakaan Maut , PJ Gubernur Jabar Keluarkan Surat Edaran untuk Pelaksaaan Study Tour

Prolite – Buntut kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Ciater Subang Pejabat Gubernur Jawa Barat bey Machmudin mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan study tour.

Melalui surat edaran (SE) Nomor: 64/ yang mengatur tentang pelaksanaan tur sekolah atau study tour untuk semua satuan pendidikan.

Maksud dikeluarkannya surat edaran tersebut untuk mengantisipasi terulangnya kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang yang merupakan 9 siswa SMK Lingga Kencana Depok dan seorang guru SMK Lingga Kencana.

Dalam SE yang diteken Minggu, 12 Mei 2024, sekolah diminta memperhatikan kondisi kendaraan yang bakal digunakan. SE itu juga memperketat izin kegiatan study tour yang dilaksanakan satuan pendidikan di wilayah masing-masing, salah satunya tidak dilakukan ke luar kota.

Bey menjelaskan permintaan itu sebagai antisipasi dalam memasuki masa kenaikan kelas dan akhir tahun pelajaran serta liburan sekolah, terdapat satuan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan study tour mulai dari jenjang prasekolah, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

“Sehubungan hal tersebut, kami minta bupati dan wali kota mengimbau seluruh kepala satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan di masing-masing wilayah untuk memperhatikan tiga hal,” kata Bey dalam edaran tersebut.

Pada poin pertama PJ Gubernur Jawa Barat meminta pihak sekolah untuk melaksanakan tur di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dengan melaksanakan tur ke wilayah dalam kota saja juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat.

Kedua, kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelaikan teknis kendaraan.

Ketiga, satuan pendidikan dan yayasan penyelenggara study tour melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

Bey juga mengingatkan, terutama pada musim liburan sekolah saat ini, agar pihak sekolah yang akan melakukan wisata maupun study tour untuk memastikan kelaikan kondisi bus. Ia mengingatkan pula kepada perusahaan bus agar selalu rutin memeriksa kelaikan armadanya dan memastikan pengemudi dalam keadaan prima dan fit untuk menghindari kejadian kecelakaan maut di Ciater Subang.

Kecelakaan Maut Bus SMK Lingga Kencana Depok Menewaskan 11 Orang

Prolite – Kecelakaan maut bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat alami rem blong di Ciater Subang.

Bus yang dikendarai oleh Sadira diduga alami rem blong saat melintas di Ciater Subang pada Sabtu 11 Mei 2024 malam kemarin.

Kejadian bermula saat rombongan siswa SMK Lingga Kencana yang melaksanakan perpisahan dari sekolah.

Saat perjalanan sang supir sudah merasa ada yang bermasalah pada rem busnya, menurut keterangan supir dirinya sudah meminta montir untuk mengecek dan memperbaiki rem saat sedang beristirahat di rumah makan.

Usai montir memeriksa dan memperbaiki rem tersebut, sopir melanjutkan lagi perjalanan karena di rasa bus sudah layak jalan.

“Ya pada saat itu saya sudah, dari atas juga sudah disetel rem, gitu,” ujarnya dikutip CNN Indonesia TV di RSUD Subang, Jawa Barat.

Namun ketika bus melalui jalanan menurun yang berada di kawasan Ciater, sang supir merasakan ada yang aneh pada remnya kembali.

Saat itu ia merasa angina rem sudah habis hingga akhirnya mengakibatkan rem tidak berfungsi atau rem blong.

Bahkan menurut kesaksian supir dirinya sudah mencoba mencari jalur penyelamat atau jalur alternative untuk bisa mengurangi kecepatan pada bus tersebut.

Akan tetapi pada jalur tersebut tidak ada jalur kosong untuk bisa digunakan mengurangi kecepatan bus.

“Saat itu saya kelabakan untuk (mencari jalur) penyelamat, jalur alternatif tidak ada. Akhirnya saya inisiatif (banting kanan),” tuturnya.

“Bagaimana kalau diterusin otomatis banyak mobil yang habis. Akhirnya saya buanglah ke kanan,” imbuhnya.

Ia juga mengaku sempat berencana memindahkan penumpang apabila kondisi kendaraan semakin memburuk. Hanya saja, rencana tersebut urung terlaksana lantaran kecelakaan maut lebih dahulu terjadi.

Akibat rem blong tersebut kecelakaan tidak bisa dihindari bus menabrak lima kendaraan yakni bus Trans Putera Fajar bernomor polisi AD-7524-OG, mobil Daihatsu Feroza di lajur Subang arah Bandung, serta tiga motor.

Kecelakaan maut tersebut menewaskan 11 orang diantaranya 9 pelajar SMK Lingga Kencana Depok, satu orang guru dan seorang pengendara sepeda motor yang merupakan warga Subang.