Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pidato Pertama di Rapat Paripurna DPRD Jabar

BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna mendengarkan pidato pertama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Rapat paripurna tersebut sebagai tindak lanjut dari rangkaian acara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah serentak oleh Presiden RI pada 20 Februari 2025.

”Pada hari ini, telah dilaksanakan serah terima jabatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan selanjutnya sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut Gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2025-2030 menyampaikan pidatonya di depan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,” kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna atau Buky Wibawa, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).

Buky Wibawa menjelaskan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, salah satu pasangan gubernur dan wakil gubernur yang dilantik adalah Dedi mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2025-2030.

Selanjutnya, sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, dijelaskan bahwa bagi gubernur, dan bupati atau walikota yang telah dilantik agar menyampaikan pidatonya pada sidang rapat paripurna di masing-masing DPRD setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama.

“Kita bersyukur ke-hadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenan-nya, acara pidato Gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2025-2030 dapat berjalan dengan lancar, tertib dan khidmat sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama,” jelas Buky Wibawa.

Lanjut Buky, perkenankan atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Bey Triadi Machmudin atas dedikasi, pengabdian dan darma bakti untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat.

“Semoga segala kebaikan dan jasa-jasa Bapak Bey Triadi Machmudin mendapat balasan yang berlipat dari tuhan yang maha kuasa. Selanjutnya, kami mengucapkan wilujeng mancen tugas (selamat bekerja) kepada Bapak Dedi Mulyadi dan Bapak Erwan Setiawan di Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030. Kami mengharapkan kiranya bapak dapat bersinergi bersama DPRD dalam bekerja secara optimal, dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk membangun jawa barat menjadi lebih baik,” harapnya.

Untuk diketahui, rapat paripurna mendengarkan pidato perdana Gubernur dipimpin langsung Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, M.Q Iswara dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono.

Sebelum rapat paripurna, terlebih dahulu dilaksanakan serah terima jabatan. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen untuk memberantas premanisme di Jabar.

DPRD Jabar Berkomitmen Sukseskan Program Makanan Bergizi Gratis

KABUOATEN BADNUNG, Prolite – Ketua DPRD Jabar, Dr. H. Buky Wibawa, , bersama Wakil Bupati Bandung Terpilih, Ali Syakieb, menghadiri acara Tasyakur Dapur Makan Bergizi di SPPG Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang,Kabupaten Bandung, Senin (17/2/2025).

Buky mengatakan, persiapan untuk Makan Bergizi Gratis sudah dalam tahapan optimal. Sehingga kebutuhan gizi untuk anak-anak sekolah bisa tercapai dengan baik.

“Ini merupakan salah satu langkah terbaik dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit seluruh Jabar perhitungan Badan Gizi Nasional sekitar 41 T,” ujar Ketua DPRD Jabar, Dr. H. Buky Wibawa, .

Di Bojongsoang, lanjut Buky, sudah ada dua dapur umum, dari DPRD Jabar belum melakukan evaluasi khusus tapi pihaknya akan terus memantau proses pelaksanaannya. Bersama Badan Gizi Nasional dan tim ahli disetiap dapur sudah bagus memenuhi unsur makanan Bergizi kandungan prtoein dan sebagainya sudah terpenuhi.

“Dapur makan bergizi merupakan wujud nyata dari kepedulian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan gizi masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa hal tersebut pun tentu sejalan dalam rangka mendukung program yang digagas oleh pemerintah pusat,” katanya

Program makan bergizi gratis, tambah Buky, merupakan fondasi penting untuk tumbuh kembang terutama bagi anak-anak serta Kesehatan dan beraktivitas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya dapur makan bergizi ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses makanan yang sehat dan bergizi seimbang serta juga bisa menjadi Pusat edukasi dan informasi tentang gizi yang baik sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya gizi seimbang dan mampu menerapkan pola makan yang sehat.

“Tentunya kami mengapresiasi kepada pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya dapur makan bergizi ini terima kasih atas kerja keras dedikasi dan semangat gotong royongnya, program makan bergizi gratis ini tidak semata-mata merupakan asupan kepada anak-anak, tetapi juga merupakan sarana edukasi untuk anak-anak bersosialisasi, kemudian berkomunikasi kemudian juga membentuk ekosistem perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Sehingga, ucap Buky, dari program ini maka tumbuh kembang perekonomian di masyarakat juga terus ikut berkembang. Oleh karena itu, berdasarkan informaai Badan Gizi Nasional, dalam radius empat kilometer harus memberdayakan sumber bahan makanan yang berasal dari masyarakat.

“Memang untuk MBG ini membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi komitmen dari presiden kita adalah harus memperhatikan tubuh kembang anak-anak kita sehingga Indonesia nanti menuju Indonesia emas itu memiliki generasi yang sehat, yang kuat yang cerdas dan mampu bersaing dengan dunia internasional kita sambut baik program ini dengan pikiran pikiran positif,” pungkasnya.

Komisi V Menyoroti Infrastruktur Dan Pengelolaan Situs Purbakala Cipari

KABUPATEN KUNINGAN, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti minimnya akses jalan menuju Museum Situs Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan. Padahal, situs tersebut memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang tak ternilai. Terlebih untuk memberikan edukasi sejarah peradaban yang ada diwilayah Kabupaten Kuningan.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung, mengatakan, keberadaan museum ini sebagai salah satu aset budaya Jawa Barat. Pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap situs-situs bersejarah yang ada.

“Pelestarian cagar budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Apalagi dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan cagar budaya ini terjaga dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi para wisatawan,” ujar Yomanius bersama Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan ke Museum Situs Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan, Kamis, (16/01/2025)

Kunjungan ini, kata Yomanius, bertujuan untuk meninjau potensi cagar budaya di kawasan tersebut, yang memiliki nilai historis tinggi yang membutuhkan perhatian lebih untuk pelestarian dan pengembangan, Selain itu, diperlukan perbaikan akses jalan menuju lokasi cagar budaya, agar yang berkunjung dapat dengan mudah menuju lokasi. Pihaknya mendorong para stakeholder dengan pemerintah daerah untuk turut mendukung dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan cagar budaya.

“Kami berharap adanya perbaikan infrastruktur jalan menuju situs ini, untuk memberikan kemudahan akses bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke situs ini,” tambahnya.

Yomanius mengharapkan, kunjungan kerja ini dapat menjadi langkah awal yang konkrit dalam mendorong optimalisasi pelestarian cagar budaya yang ada di Jawa Barat.

“Kami Komisi V terus mendukung serta mendorong melalui kebijakan-kebijakan yang strategis untuk kemajuan situs-situs yang ada di Jawa Barat. Kami juga telah mengusulkan ranperda tentang pemajuan kebudayaan ini satu diantaranya adalah cagar budaya,” tutup Yomanius.

Dalam kunjungan tersebut turut mendampingi Ary Heriyanto, ., M.M. dari UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat serta Rio Anto Permana Saputra, . dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Rencana Perluasan TPA Sarimukti Oleh Pemprov Jabar di Kawasan Hutan Perhutani

BANDUNG, Prolite – Rencana perluasan TPA Sarimukti oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yang rencananya diperluas di kawasan hutan milik Perhutani mendapat kritik dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa.

Pasalnya, perluasan TPA Sarimukti tersebut justru akan mengurangi kawasan hutan, belum lagi merusak lingkungan. Mulai dari air limbah atau lindi yang merusak ekosistem lingkungan sekitar, seperti sungai, laut hingga Waduk Jatiluhur. Kemudian resiko ledakan karena akumulasi gas metan hasil dekomposisi sampah oleh bakteri anaerob, terutama masyarakat sekitar yang dirugikan atas kerusakan lingkungan imbas dari perluasan tersebut dan dampak negatif lainnya.

“Air limbah atau lindi dari TPA Sarimukti itu pada faktanya dialirkan ke sungai dengan kadar racun yang masih tinggi, hingga ikan yang hidup di sungai saja mati,” ungkap Buky Wibawa, Kota Bandung, Kamis (31/10/2024).

Perluasan TPA Sarimukti yang direncanakan Pemdaprov Jabar lanjut Buky Wibawa, bukan solusi tepat dalam penanganan sampah. Menurutnya, dirinya lebih setuju terhadap solusi pengurangan sampah yang dimulai dari hulu atau rumah dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Masyarakat perlu diedukasi untuk mulai memilah sampah.

Kemudian, di pasar-pasar tradisional yang paling tinggi memproduksi sampah organik. Seharusnya ada penanganan sampah di pasar-pasar, lewat pengolahan sampah organik menjadi pupuk atau soluasi penanganan sampah organik lainnya secara mandiri. Lalu, dengan mengolah sampah di hulu Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPS).

“Sampah terus diproduksi setiap hari, harus ada solusi tepat untuk menangani masalah sampah ini,” kata dia.

Menunggu Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung itu baru diperkirakan selesai di 2028, itu pun kalau lancar. Sedangkan sampah terus diproduksi, harus ada solusi karena menunggu TPPAS Legok Nangka beroperasi harus menunggu cukup lama.

Pada berita sebelumnya disebutkan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar berencana akan memperluas TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai solusi mengatasi darurat sampah di Bandung Raya. Rencananya akan mulai difungsikan di 2025.

BANDUNG, Prolite – West Java Festival (WJF) 2024 kembali hadir dengan semangat dan kemeriahan yang lebih besar!

Tahun ini, WJF akan berlangsung selama lima hari penuh mulai dari Rabu, 21 Agustus hingga Minggu, 25 Agustus 2024, di berbagai lokasi ikonik di Kota Bandung seperti Gedung Sate dan GOR Saparua.

Dengan tema Harmoni Kolaborasi, festival ini siap memanjakan kamu dengan berbagai acara seru yang sayang banget untuk dilewatkan.

Rangkaian Acara West Java Festival 2024 : Dari Seni Hingga Musik, Semua Ada di Sini!

Acara pembukaan resmi WJF 2024 bakal digelar pada Jumat, 23 Agustus 2024, oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.

Tapi, sebelum itu, bakal ada rangkaian pra-event yang nggak kalah menarik loh! Dari tanggal 21-22 Agustus 2024, Gedung Sate akan menjadi pusat berbagai ekspo menarik yang siap memeriahkan harimu.

23 Agustus 2024 : Seni dan Budaya dalam Satu Panggung

Pada hari pertama resmi WJF, setelah pembukaan oleh Bey Machmudin, rangkaian acara seru langsung menghampirimu.

Mulai dari penyerahan penghargaan JabArt Competition Award 2024, pelepasan ekspor, hingga konvoi motor listrik yang bakal bikin suasana makin meriah.

Jangan lewatkan juga berbagai atraksi kesenian daerah yang bakal memukau, mulai dari Tari Reak Kreasi dari Kota Bandung, Tari Ronggeng Nyentrik dari Kota Bekasi, hingga Teatrikal Kaulinan Budak Lembur dari Kabupaten Bandung.

Dan buat kamu yang suka K-Pop atau Anime, ada juga K-Pop Cover Dance dan Anime Cosplay Competition yang bakal bikin hari kamu lebih berwarna.

24 Agustus 2024: Pernikahan Massal dan Kemeriahan Seni Tradisional

Hari Sabtu, 24 Agustus 2024, bakal jadi hari yang penuh cinta di WJF dengan sesi pernikahan massal yang diikuti oleh puluhan pasangan pengantin.

Selain itu, seni tradisional kembali menjadi sorotan dengan penampilan Tari Ronggeng Ketuk Massal dari Kabupaten Indramayu, Tari Kohkol Keprak dari Kabupaten Sukabumi, hingga Musik Keroncong 7 Putri.

Sesi ini juga akan diramaikan dengan Fashion Show Wastra Batik yang menampilkan karya teman-teman disabilitas, serta penyerahan penghargaan Smiling West Java Muslim Friendly Tourism Award 2024 dan West Java Partnership Award.

25 Agustus 2024: Puncak Kemeriahan di GOR Saparua

Minggu, 25 Agustus 2024, adalah puncak dari seluruh rangkaian acara WJF 2024, dan pastinya kamu nggak boleh melewatkannya!

Di GOR Saparua, konser musik spektakuler bakal menggebrak dengan penampilan dari sederet musisi papan atas seperti Tiara Andini, Nidji, Kuburan, Yovie & Nuno, Wali, dan Project Pop.

Ini bakal jadi penutup yang sempurna untuk perayaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke-79 tahun.

So, udah nggak sabar buat seru-seruan di West Java Festival 2024? Pastikan kamu catat tanggalnya dan ajak teman-temanmu buat ikutan dan menikmati rangkaian acara yang penuh warna dan makna di West Java Festival 2024!

Dan jangan lupa, semua kegiatan ini gratis loh! Untuk info lebih lanjut dan dapatkan tiket gratisnya, langsung aja kepoin Instagram @thewestjavafest. Yuk, jangan sampai ketinggalan kemeriahan ini!

Sampai jumpa di WJF 2024, tempat di mana kolaborasi dan harmoni berpadu dalam perayaan spektakuler! ✨

Raker Rancangan Perubahan KUA PPAS TA 2024, Komisi III DPRD Jawa Barat Dorong OPD Mampu Berinovasi

KOTA BANDUNG, PROLITE – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja mampu berinovasi dan membuat program kerja yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Sugianto Nanggolah usai Rapat Kerja (Raker) pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran atau TA 2024.

“Hasil rapat kerja dengan mitra kerja banyak program kerja yang telah disusun saat ini belum menunjukkan efektivitas dalam mengatasi berbagai permasalahan di Provinsi Jawa Barat,” keluh Sugianto Nanggolah, Kota Bandung, Senin (5/8/2024).

Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong OPD segera mengevaluasi kembali program-program kerja yang ada, dan memastikan langkah strategis yang diambil benar-benar berdampak positif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

“Saya lihat program-program yang dipresentasikan tadi masih banyak yang tidak efektif untuk menyelesaikan banyaknya masalah-masalah. Jadi saya pikir perlu ada inovasi-inovasi program baru yang memang menyelesaikan masalah di Jabar,” tegas Sugianto Nanggolah.

Selain itu, dari hasil rapat kerja perubahan rancangan KUA PPAS TA 2024 tidak ada perubahan besar dalam anggaran. Hanya pergeseran karena hampir semua mitra kerja melakukan efisiensi, sehingga beberapa program digeser.

Untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya direncanakan diperkirakan akan tersisa akhir tahun anggaran ini.

Pada tempat yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dedi Taufik mengatakan, realisasi pencapaian pendapatan selama semester pertama TA 2024 positif capai kurang lebih 48,8%.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan dana perimbangan. Dari pajak daerah, terdapat lima komponen utama yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok. Selain itu, ada juga pajak baru yaitu pajak alat berat,” kata Dedi Taufik.

Untuk diketahui Raker pembahasan perubahan rancangan KUA PPAS TA 2O24 dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Phinera Wijaya, turut mendampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Sugianto Nanggolah, hadir pula anggota Komisi III DPRD Jawa Barat bersama mitra kerja satu diantaranya; Bapenda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro BUMD, Investasi dan Administrasi (BIA), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sekretariat DPRD Jawa Barat Terima Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyebarluasan Perda dari DPRD Kabupaten Malinau

KOTA BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat terima konsultasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda), dan wawasan kebangsaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Konsultasi dan koordinasi DPRD Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara diterima oleh Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jawa Barat M Hafidz didampingi pejabat fungsional lainnya di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat.

M Hafidz menjelaskan, DPRD Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara tidak bisa melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda di daerahnya karena terkendala regulasi. Maka dari itu DPRD Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara konsultasi dan koordinasi ke DPRD Jawa Barat untuk mengetahui pelaksanaan Penyebarluasan Perda, khususnya dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Mereka (DPRD Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara) kesini ingin mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang menjadi acuan kegiatan Penyebarluasan Perda di DPRD Jawa Barat,” jelas M Hafidz, Kota Bandung, Kamis (1/8/2024).

Ada 7 regulasi sebagai landasan hukum dari kegiatan Penyebarluasan Perda di DPRD Jawa Barat, salah satunya Undang-Undang (UU) tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU tahun 2014 tentang MPR dan DPR, Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Gubernur (Pergub) No.8 tahun 2023 tentang perubahan atas Pergub No, 189, keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat, rapat Badan Musyawarah (Banmus) tentang penentuan jadwal Penyebarluasan Perda dan sebagainya.

“Mekanisme kegiatan Penyebarluasan Perda ini cukup panjang. Dimulai dari adanya perubahan sebutan, dari Sosialisasi Perda menjadi Penyebarluasan Perda yang diusulkan Kemendagri sampai pelaksanaannya harus didampingi oleh perwakilan pemerintah daerah,” katanya.

Selain itu, awalnya menyosialisasikan Rancangan Perda setelah konsultasi ke Kemendagri menjadi sosialisasi Perda yang sudah sah ditetapkan. Oleh sebab itu disebut Penyebarluasan Perda. Kemudian kegiatan Penyebarluasan Perda dengan reses berbeda.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara Dolvina Damus menanyakan terkait dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Perda di DPRD Jawa Barat.

“Kami beharap bisa melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda seperti DPRD Jawa Barat. Kami sudah memiliki Perda yang seharusnya bisa tersosialiasikan, tetapi kami tidak bisa melakukannnya,” keluh Dolvina Damus.

Pihaknya berharap setelah kunjungan kerja yang dilakukan menjadi langkah awal untuk bisa melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda. Selain itu diharapkan memperkuat kerjasama antar DPRD Kabupaten Malinau dengan DPRD Jawa Barat.

Pemkot Bandung Bersama Bapanas Pastikan Kestabilan Harga dan Keamanan Pangan Segar

BANDUNG, Prolite – Langkah-langkas strategis terus dilakukan demi menjaga kestabilan harga pangan pokok yang ada dan memastikan keamanan pangan segar di pasar.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Tim OKKPD Provinsi Jawa Barat, Bulog Sub Divre Bandung, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung terus menggencarkan pengecekan kondisi pangan pokok strategis.

Pemantauan Pasar Pangan Segar Aman dan pengawasan keamanan pangan digelar di Pasar Modern Batununggal Indah, Kota Bandung, Sabtu 27 Juli 2024.

Termasuk juga memastikan pangan segar yang beredar di masyarakat, khususnya di wilayah Kota Bandung, aman dan layak konsumsi. Semua dilakukan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.

Pengawasan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan yang dijual memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Selama kegiatan, dilakukan pengujian beberapa pangan segar secara langsung di dua titik, yaitu di ruang Pos Pantau Pasar Pangan Segar Aman dan di Mobil Mini Lab Food Safety Kota Bandung.

Beberapa komoditas pangan segar yang diuji meliputi tomat, cabai merah besar, bawang merah, daging ayam, ikan kembung, jeruk impor, dan beras.

Pengujian dilakukan menggunakan Rapid Test Kit untuk pestisida, formalin, chlorin, dan durante. Hasil pengujian menunjukkan semua sampel dinyatakan negatif dan aman untuk dikonsumsi.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kondisi Pasar Moderen Batununggal Indah sudah tertata dengan baik, baik dari segi higiene sanitasi maupun tata letak zonasi pangan segar asal tumbuhan, hewan, dan ikan.

“Tim ICS (Internal Control System) di pasar ini juga bekerja dengan baik dan konsisten dalam menjalankan tugas serta SOP demi menjaga keamanan pangan,” tulis laporan yang diterima Humas Bandung.

Selain pengawasan keamanan pangan, dilakukan juga pemantauan terhadap harga pangan pokok di Pasar Modern Batununggal Indah. Hasilnya, harga pangan pokok masih dalam batas normal dan stabil, tidak melampaui batas harga tertinggi yang ditetapkan.

Pasar ini juga menyediakan Beras SPHP, program unggulan dari Badan Pangan Nasional yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Kepala Bulog Sub Divre Bandung, Kepala Bidang Konsumsi DKPP Provinsi Jawa Barat, Kepala OKKPD Provinsi Jawa Barat, serta Plt. Kepala Bidang Keamanan Pangan DKPP Kota Bandung, Rima Rosmiati, beserta tim dari Bidang Keamanan Pangan.

Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX Siap Digelar di Soreang, Kabupaten Bandung

KAB. BANDUNG, Prolite – Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX kembali hadir sebagai ajang bergengsi untuk mengeksplorasi dan memamerkan berbagai varietas tanaman pangan unggulan.

Acara yang akan dibuka oleh Menteri Pertanian RI ini diadakan pada 27-30 Juli 2024 di Gedung Budaya Soreang bertema “Mewujudkan Kemandirian Benih Tanaman Pangan Untuk Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan ini menawarkan berbagai inovasi dalam perbenihan yang siap mendukung petani lokal meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan nasional.

Ajang tahunan ini akan menampilkan varietas-varietas tanaman pangan yang tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan tertentu, seperti padi, jagung, umbi-umbian, dan aneka sayuran. Selain itu, ada juga pameran produk pertanian unggulan serta gelar teknologi pangan dari seluruh Indonesia sebagai media pembelajaran bagi masyarakat dan petani.

Dengan adanya kegiatan ini, para petani diharapkan dapat memahami pentingnya pemilihan benih yang tepat serta cara mengelola benih dengan baik sehingga bisa meningkatkan praktik pertanian dan mendorong tercapainya ketahanan pangan yang lebih baik.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan pentingnya acara ini bagi sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Bandung.

“Kabupaten Bandung memiliki potensi pertanian yang besar dengan berbagai komoditas pertanian unggulan sehingga sangat sesuai terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Gebyar Perbenihan Nasional Ke-IX ini,” jelasnya.

Bupati Dadang berharap kegiatan ini dapat menggerakkan sektor ekonomi dengan kedatangan para peserta dari seluruh Indonesia serta dapat membuka peluang investasi di bidang pertanian.

“Saya mengajak kepada semua warga masyarakat Kabupaten Bandung, baik masyarakat perbenihan maupun umum untuk hadir dan mendukung kegiatan gebyar perbenihan yang akan dilaksanakan di Gedung Budaya Soreang,” tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah juga mengundang seluruh masyarakat untuk meramaikan acara ini sebab acara ini terbuka dan gratis untuk masyarakat umum.

“Di sini akan ditampilkan berbagai display varietas padi unggulan, gelar teknologi, gelar produk KUKM Kabupaten Bandung, berbagai lomba, diskusi ilmiah, dan seluruh rangkaian kebutuhan benih di Kabupaten Bandung. Semuanya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat,” paparnya.

Beragam kegiatan menarik telah disiapkan untuk menyemarakkan acara ini, antara lain:

– Gelar Teknologi Benih Tanaman Pangan
– Display Varietas Benih Tanaman Pangan
– Sosialisasi Regulasi Perbenihan Tanaman Pangan
– Pameran dan Display Produk Perbenihan Tanaman Pangan
– Klinik Konsultasi Perbenihan
– Job Fair Industri Perbenihan
– Pameran Produk UMKM
– Forum/Saresehan/Temu Bisnis
– Aneka Perlombaan
– Aneka Hiburan (Angklung Udjo, Band, Stand Up Comedy, dll.)
– Donor Darah

Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi petani lokal, tetapi juga menjadi ajang pembelajaran bagi seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

GERAKAN GROPYOKAN DAN PENGENDALIAN TIKUS DENGAN PENGEMPOSAN

INDRAMAYU, Prolite – Balai Perlindungan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pengendalian hama tikus dengan Gropyokan dan Pengemposan OPT Tikus pada Tanaman Padi. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Kepala BPTPH Provinsi Jawa Barat Ibu Ir. R. Nungke Rochjatti, M.P. Koordinator Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah III Indramayu, UPTD/BPP Kecamatan Kroya, Kuwu, Kepala Desa Temiyang, Ketua RT/RW serta 30 Petani dari Kelompok Tani Muda.

Salah satu OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) utama padi adalah tikus. Populasi tikus berkembang cukup cepat dalam rentang waktu tertentu. Umur tikus rata-rata 3 tahun. Dalam satu tahun tikus betina beranak 4-5 kali, dengan masa bunting 3-4 minggu. Tiap kali melahirkan rata-rata 12 ekor terdiri dari 6 jantan dan 6 betina. Tikus menjadi dewasa (menjadi bunting) pada umur 35 hari.

Dalam menjalankan budidaya pertanamannya para petani mendapatkan pendampingan dari petugas lapangan. Salah satunya adalah Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). POPT merupakan petugas yang langsung mendampingi petani di lapangan dan memiliki tugas dan tanggung jawab terkait perlindungan tanaman pangan di wilayah kerjanya. Perlindungan tanaman pangan yang dimaksud adalah meliputi baik perlindungan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT/Hama dan Penyakit pada tumbuhan) serta terhadap ancaman dari dampak perubahan iklim (antisipasi dan mitigasinya).

Di Kabupaten Indramayu Tikus merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi. Adanya serangan tikus dapat menurunkan produksi bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Tikus dapat merusak tanaman dalam waktu satu malam di pertanaman. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian hama tikus dari awal musim tanam.

Berdasarkan laporan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), serangan hama tikus dilaporkan di Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu yaitu di Kelompok Tani Tani Muda. Sebanyak 19 hektar tanaman padi terserang tikus dengan kategori ringan hingga sedang. Jumlah rata-rata lubang aktif per 100 meter yaitu 8-15 lubang aktif dengan jumlah tikus 10-12 ekor per lubang aktif. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian tikus yang dilakukan untuk mengurangi serangan tersebut. Petani sudah melakukan berbagai pengendalian dari awal sebelum tanam seperti sanitasi/bebersih awal, gropyokan, pengumpanan beracun, pengemposan dengan belerang, dan menggunakan fiber/plastik di pertanaman, tetapi karena waktu tanam yang tidak serempak membuat serangan tikus tetap tinggi karena siklus hidup tikus tidak terputus. Selain tanaman padi tikus juga menyerang tanaman lain disekitarnya seperti cabai, timun suri, dan jagung.

Gerakan pengendalian tikus dilakukan berdasarkan laporan POPT dengan didampingi BPTPH di hamparan sawah seluas 10 hektar dengan cara pengemposan dengan belerang. Pengemposan dilakukan dengan cara membakar belerang dengan api yang berasal dari tabung gas di lubang aktif tikus. Belerang yang terbakar akan menghasilkan bau dan asap yang beracun di dalam lubang aktif tikus sehingga tikus akan mengalami keracunan pernafasan dan mati di dalam lubang.