HET LPG 3 Kg Di Pangkalan Rp per 16 Juni

BANDUNG, Prolite – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung memastikan bahwa penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di tingkat pangkalan akan berlangsung aman dan terkendali.

Stok tersedia dalam jumlah cukup dan langkah antisipatif telah disiapkan agar tidak terjadi kepanikan masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Disdagin Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan penyesuaian ini adalah Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : tentang HET LPG 3 kg di Tingkat Pangkalan di Kota Bandung.

Awalnya, penyesuaian direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2025. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan hasil rapat koordinasi bersama Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas) serta Dinas Perdagangan dari wilayah se-Bandung Raya, pelaksanaan serentak diputuskan pada Senin, 16 Juni 2025.

“Pelaksanaan penyesuaian ini dilakukan serentak oleh daerah di Bandung Raya,” jelas Ronny.

Untuk Kota Bandung, penyesuaian HET dilakukan secara bertahap sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pada tahap pertama, harga di tingkat pangkalan akan menjadi per tabung mulai 16 Juni 2025. Evaluasi akan dilakukan pada Triwulan III untuk menilai dampaknya terhadap inflasi.

Jika inflasi tetap terkendali, tahap kedua akan diberlakukan pada Oktober 2025 dengan HET sebesar . Namun jika belum memungkinkan, tahap kedua akan ditunda hingga Mei 2026.

Ronny menegaskan ini penyesuaian yang dilakukan adalah sesuatu yang wajar setelah 10 tahun tanpa perubahan harga. Sejak 2015, HET LPG 3 kg di Kota Bandung tidak berubah per tabung.

Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan untuk menjaga margin yang wajar di tingkat pangkalan serta mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, beberapa daerah tetangga kawasan Bandung Raya bahkan telah lebih dulu menyesuaikan harga seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Terkait stok, Ronny menyampaikan bahwa alokasi LPG 3 kg untuk Kota Bandung pada tahun 2025 mencapai metrik ton atau sekitar 29,7 juta tabung. Hingga Mei 2025, realisasi distribusi mencapai metrik ton atau sekitar 12,4 juta tabung.

“Stok sangat mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir. Justru penyesuaian ini dilakukan serentak agar tidak terjadi perbedaan harga yang terlalu jauh antarwilayah, yang bisa menyebabkan LPG dari daerah harga rendah mengalir ke daerah harga tinggi dan mengganggu stok,” katanya.

Sebagai langkah pengawasan, Disdagin Kota Bandung bersama Hiswana Migas akan melakukan monitoring langsung mulai 16 Juni, untuk memastikan harga di pangkalan sesuai dan stok tetap tersedia.

“Intinya, tidak perlu panik. Stok cukup dan distribusi akan berjalan seperti biasa,” tutup Ronny.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas DPC Bandung-Sumedang, Opik Taufik, memastikan bahwa pihaknya juga telah membentuk tim pengawas dan melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perdagangan (Disdagin) serta stakeholder lainnya.

“Insya Allah akan ada pengawasan langsung di lapangan. Kami fokus mengawasi soal harga dan sarana-prasarana di pangkalan,” ujarnya.

Menurut Opik, pelaksanaan penyesuaian dimulai pukul pada Senin, 16 Juni 2025. Ia memastikan kondisi di lapangan masih aman dan stok dalam keadaan mencukupi.

Gas LPG 3 Kg Langka ! Berikut Penjelasan Prasetyo Hadi

Prolite – Kelangkaan gas LPG 3 kg (kilogram) di pengecer terjadi di mana-mana, pemerintah melakukan evakuasi kebijakan baru.

Beberapa waktu lalu sempat beredar kebijakan larangan penyaluran gas LPG 3 kg melalui pengecer jika banyak masalah yang ditemukan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai kebijakan baru tersebut.

Bukan hanya itu saja pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya, melalui platform media sosial.

“Kita terus mengevaluasi kalau ada keluhan-keluhan atau ada problem-problem di masyarakat. Terima kasih sekarang juga oleh media sosial itu juga banyak. Kita bisa memonitor kejadian-kejadian,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari CNN.

Kebijakan tersebut di keluarkan oleh pemerintah guna memastikan penerimaan subsidi LPG ukuran 3 kg tepat sasaran.

Pasalnya penyaluran gas LPG subsidi ada yang tidak tepat sasaran, LPG subsidi diperuntukan untuk warga yang tidak mampu.

Ia mengklaim, kebijakan tersebut bukan berniat untuk mempersulit masyarakat dalam mengakses salah satu kebutuhan pokok sehari-hari itu.

“Ya, kan, memang begini ya. Pertama adalah semua memang harus kita rapikan, ya. LPG 3 kg ini, kan, adalah, ada subsidi di situ dari pemerintah,” jelas dia.

“Sehingga kita berharap yang namanya subsidi ya, kita penginnya diterima oleh yang berat, kan, kira-kira begitu. Jadi bukan untuk mempersulit, tidak,” sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengharuskan pengecer beralih menjadi pangkalan resmi untuk bisa mendapatkan stok gas melon untuk dijual. Caranya, dengan mendaftarkan nomor induk perusahaan ke PT Pertamina.

Pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha bisa membuatnya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

Pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg.

Prolite – Dilansir dari , pemerintah Indonesia terus mengambil langkah proaktif dalam mengawal distribusi gas LPG 3 kg, atau yang lebih dikenal sebagai gas melon, agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga negara, terutama golongan ekonomi yang lebih rentan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), gas LPG 3 kg yang digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap tingkat inflasi, yakni sekitar 1,97%.

 

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa distribusi gas melon berjalan efisien dan manfaatnya sampai kepada mereka yang membutuhkannya.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial untuk berbagai segmen masyarakat.

Termasuk dalam bentuk pemberian bahan pokok bagi golongan warga yang kurang mampu, serta subsidi untuk produk-produk bahan bakar minyak (BBM) dan liquid petroleum gas (LPG) 3 kg alias elpiji.

Subsidi untuk gas LPG tabung 3 kg ini mencatat alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2023, mencapai angka Rp117,85 triliun.

Oleh karena itu, pentingnya pendistribusian gas LPG 3 kg yang tepat sasaran tak bisa diabaikan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat miskin dan golongan rentan yang membutuhkan.

Gas LPG 3 kg sangat dibutuhkan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah karena harganya terjangkau, dan hal ini membuat kelompok ekonomi yang lebih tinggi juga turut menggunakannya.

 

Data menunjukkan bahwa volume penggunaan gas melon 3 kg terus meningkat, dengan peningkatan rata-rata sebesar 4,5 persen setiap tahunnya. Sementara itu, penggunaan gas LPG nonsubsidi mengalami penurunan rata-rata sebesar 10,9 persen.

Tercatat pada tahun 2019, volume penggunaan gas melon 3 kg sekitar 6,84 juta metrik ton. Angka ini terus meningkat menjadi 7,14 juta metrik ton di tahun 2020, 7,46 juta metrik ton di tahun 2021, dan akhirnya mencapai 7,80 juta metrik ton di tahun 2022.

Sementara itu, penggunaan gas LPG nonsubsidi mengalami penurunan dari 0,66 juta metrik ton di tahun 2019 hingga hanya sekitar 0,46 juta metrik ton di tahun 2022.

Selain menjaga agar distribusi gas melon tetap tepat sasaran, pemerintah juga gencar dalam mengawasi penyalahgunaan gas LPG 3 kg.

Beberapa bentuk penyalahgunaan meliputi penimbunan, penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penjualan atau pengangkutan ke wilayah yang bukan wilayah distribusi, serta pengangkutan LPG tabung 3 kg menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar sebagai agen.

Melihat kontribusi yang cukup tinggi terhadap inflasi, pemerintah semakin meneguhkan komitmennya untuk melaksanakan Program Pendistribusian gas LPG 3 Kg Tepat Sasaran.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari subsidi ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk menjalankan program ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerapkan kebijakan baru dalam pembelian elpiji 3 kg bersubsidi.

Mulai 1 Januari 2024, pembelian gas melon 3 kg akan memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau data yang sudah terdaftar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya yang memenuhi syarat dan terdaftar yang bisa membeli gas melon.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menjelaskan bahwa pemerintah telah memulai pendataan pengguna gas melon sejak 1 Maret 2023 melalui Pertamina sebagai tahap awal dari Program Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran.

Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan program perlindungan sosial dengan lebih akurat dan efektif.

Selain itu, berdasarkan peraturan presiden, LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro untuk memasak, serta bagi nelayan sasaran dan petani sasaran.

Pembatasan dalam pembelian LPG 3 kg tidak diterapkan dalam pendataan ini. Para pembeli hanya perlu membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK) saat bertransaksi di pangkalan, dan jika sudah terdaftar dalam sistem, cukup membawa KTP untuk pembelian selanjutnya.

Pemerintah telah menjalankan program sosialisasi transformasi pendistribusian gas LPG 3 kg yang tepat sasaran kepada lembaga penyalur.

 

Program ini telah selesai dilaksanakan sebanyak lima kali, mulai dari 6 Maret hingga 3 Juli 2023, di 411 kabupaten/kota yang tersebar di Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan subsidi elpiji 3 kg yang tepat sasaran, pemerintah bersama Polri dan Pertamina terus meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap agen, pangkalan, atau oknum yang mencampurkan LPG 3 kg ke dalam LPG nonsubsidi.

Pengoplosan ini tidak hanya merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima subsidi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar untuk mendapatkan gas melon 3 kg bersubsidi, mereka dapat mengunjungi sub penyalur atau pangkalan resmi gas LPG 3 kg.

Sebelumnya, mereka disarankan untuk memeriksa terlebih dahulu apakah sudah terdaftar melalui website Subsidi Tepat LPG di Pangkalan sebagai bagian dari kelompok Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa distribusi gas LPG 3 kg dapat menjadi lebih efisien dan manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang membutuhkannya.

Proses pendataan ini membutuhkan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP/KK, dan selanjutnya, konsumen hanya perlu menginformasikan NIK mereka tanpa harus menunjukkan KTP lagi.

Selama proses pendataan, baik Pertamina maupun Kementerian ESDM menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan dalam pembelian.