Prolite – Dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, dalam respons terhadap pertumbuhan bisnis online yang tak terbendung, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah merilis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023.

Peraturan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan menghindari praktek predatory pricing dalam ranah bisnis e-commerce.

Dengan era digitalisasi yang menyelimuti berbagai sektor, bisnis online kini menjadi bagian vital dari perekonomian nasional.

Seperti jamur yang tumbuh subur di musim hujan, e-commerce Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pasca pandemi.

Namun, perkembangan ini tidak tanpa hambatan. Praktek predatory pricing, yang merupakan taktik penjualan produk dengan harga yang jauh di bawah modal, telah menjadi perhatian utama pemerintah.

Dampak Positif Bisnis Online di Indonesia

Indonesia merasakan dampak positif dari booming ekonomi digital ini. Survei yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022 menggambarkan potensi ekonomi digital Indonesia.

Menurut prediksi mereka, pada 2025, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD130 miliar, meningkat signifikan dari USD77 miliar pada tahun sebelumnya. E-commerce menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan tersebut.

Hasil survei lain yang menarik adalah tingginya adopsi e-commerce di kalangan masyarakat perkotaan.

Sebanyak 89% masyarakat perkotaan sudah mengadopsi layanan e-commerce, angka yang mengejutkan dibandingkan dengan layanan digital lainnya.

Namun, pertumbuhan yang cepat ini membawa tantangan tersendiri. Persaingan menjadi semakin ketat, dengan banyak pelaku bisnis yang menggunakan predatory pricing sebagai strategi untuk mendominasi pasar.

Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan guna mencegah praktek bisnis yang dapat merugikan pelaku usaha lain, khususnya UMKM.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan penting. Selain Permendag 31/2023, ada juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 96 tahun 2023.

Peraturan ini berisi ketentuan terkait kepabeanan, cukai, dan pajak untuk impor dan ekspor barang kiriman.

Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya membatasi barang impor dengan harga di bawah USD100, sejalan dengan upaya pencegahan praktek predatory pricing.

Menanggapi perkembangan ini, Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag, Rifan Ardianto, mengemukakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan 31/2023 diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada di industri e-commerce.

Pasal 13 dari peraturan ini menekankan perlunya e-commerce untuk memberikan peluang yang sama bagi semua pedagang serta mengawasi dan mencegah praktek manipulasi harga.

Selain itu, dengan adanya PMK 96/2023, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum terkait ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman.

Ini merupakan respons terhadap pesatnya pertumbuhan bisnis pengiriman barang impor melalui penyelenggara pos.

Menurut Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi, PMK 96/2023 akan berlaku mulai 17 Oktober 2023.

Kerjasama antara Kemendag dan Kemenkeu diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen serta UMKM di Indonesia dari dampak negatif impor produk.

Di tengah transformasi digital yang kian pesat, langkah-langkah pemerintah ini menegaskan komitmen untuk menciptakan iklim bisnis online yang sehat dan kondusif bagi semua pihak.

Hanya dengan kerjasama dan regulasi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital dengan optimal.

Prolite – Laporan terbaru dari Bank Indonesia melalui Survei Perbankan Triwulan III 2023 menunjukkan adanya indikasi kenaikan dalam penyaluran kredit baru.

Data ini menggambarkan semakin membaiknya kepercayaan industri perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dilansir dari website resmi Bank Indonesia, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk penyaluran kredit baru di triwulan III 2023 mencapai angka 95,4%.

Angka tersebut menandakan peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 94,0%. Menariknya, kenaikan ini tercatat di hampir seluruh jenis kredit yang disalurkan oleh bank.

Prediksi yang optimis juga terlihat untuk triwulan IV 2023. Di mana diperkirakan penyaluran kredit baru akan terus menunjukkan trend kenaikan, dengan SBT prakiraan mencapai 96,4%.

Namun, patut diperhatikan bahwa ada indikasi standar penyaluran kredit di triwulan keempat ini akan sedikit lebih ketat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Hal tersebut tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang memiliki angka positif sebesar 0,1%. Pengetatan ini diperkirakan akan terfokus pada aspek seperti agunan dan persyaratan administrasi.

Meski demikian, baik suku bunga kredit maupun biaya persetujuan kredit diperkirakan akan tetap pada tingkat yang fleksibel.

Di tengah kondisi yang cenderung fluktuatif, industri perbankan nasional tetap menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan kredit di masa depan.

Responden dari survei memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit untuk keseluruhan tahun 2023 akan mencapai 10,7% dalam skala tahunan.

Meski angka tersebut tidak mencapai pertumbuhan kredit pada tahun 2022 yang sebesar 11,4%, namun masih menunjukkan tumbuh positif.

Keoptimisan ini didukung oleh berbagai faktor seperti prospek kondisi moneter dan ekonomi yang membaik serta manajemen risiko kredit yang tetap terjaga dengan baik.

Hasil lengkap dari Survei Perbankan Triwulan III 2023 ini dapat diakses oleh publik sehingga, ketersediaan data ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan bagi masyarakat serta menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dan pelaku industri dalam merespons dinamika ekonomi nasional.

Tentu saja, dalam merespon data tersebut, kolaborasi antara regulator, pelaku industri perbankan, dan pemerintah menjadi kunci agar peningkatan penyaluran kredit dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebagai catatan, Survei Perbankan adalah salah satu instrumen yang rutin dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memonitor dinamika industri perbankan dan memberikan masukan dalam formulasi kebijakan moneter.

Prolite – Dilansir dari Bank Indonesia, perkembangan ekonomi Indonesia pada bulan September 2023 menunjukkan hasil yang positif, yang ditandai dengan surplus neraca perdagangan dan peningkatan permintaan pembiayaan, khususnya dari sektor korporasi.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 mencapai angka 3,42 miliar dolar AS, naik dari surplus pada bulan Agustus 2023 yang sebesar 3,12 miliar dolar AS.

Fenomena ini, menurut Bank Indonesia, memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional.

Sebagai tanggapan, Bank Indonesia menyatakan komitmen untuk mempererat kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan ketahanan eksternal dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia .

Surplus yang diperoleh pada September 2023 sangat didorong oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang mencapai angka 5,34 miliar dolar AS, naik dari 4,46 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya.

Ekspor nonmigas, khususnya besi, baja, logam mulia, perhiasan, dan nikel, menjadi pendorong utama kenaikan tersebut. Tiongkok, Amerika Serikat, dan India terus menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia. Sementara itu, impor nonmigas juga meningkat sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi Indonesia.

Namun, bukan hanya surplus neraca dagang yang menjadi sorotan pada bulan September. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan peningkatan permintaan pembiayaan korporasi.

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi pada September 2023 tercatat sebesar 16,1%, meningkat dari angka 14,7% pada bulan sebelumnya.

Dana internal perusahaan menjadi sumber utama pembiayaan, diikuti oleh pembiayaan dari perbankan domestik dan fasilitas kelonggaran tarik.

Penyaluran kredit baru oleh sektor perbankan juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan SBT penyaluran kredit baru mencapai 92,6% pada September, naik dari 86,2% pada bulan Agustus.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ini meliputi permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi ekonomi Indonesia dan moneter di masa depan, serta persaingan antarbank yang semakin ketat.

Dari sisi rumah tangga, permintaan pembiayaan baru relatif stabil selama September 2023. Namun, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan ke depan, permintaan pembiayaan dari bank umum akan meningkat.

Selain dari perbankan, koperasi dan lembaga leasing menjadi alternatif sumber pembiayaan lain yang dipilih oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka.

Surplus neraca perdagangan dan peningkatan permintaan pembiayaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya stabil.

Ini menjadi bukti bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia selama ini berhasil memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional.

Namun demikian, tantangan masih ada. Kenaikan impor migas dan fluktuasi harga komoditas di pasar global dapat menjadi hambatan di masa depan.

Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi krusial untuk memastikan bahwa momentum positif ini dapat berlanjut.

Bank Indonesia terus mendorong sektor perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit, khususnya untuk sektor produktif yang dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Di samping itu, kebijakan moneter yang stabil dan kondusif diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat ini tentunya memberikan optimisme bagi masyarakat. Kinerja positif dari berbagai sektor ekonomi menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan roda perekonomian dengan baik meskipun di tengah tekanan eksternal.

Prolite – Pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, Bank Indonesia melaporkan perkembangan signifikan dalam indikator stabilitas Rupiah dan kinerja industri pengolahan.

Berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik, beberapa indikator menunjukkan dinamika tertentu yang mempengaruhi pasar keuangan dan industri dalam negeri.

1. Stabilitas Rupiah

Dalam perkembangan nilai tukar dari tanggal 9 hingga 13 Oktober, stabilitas Rupiah pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, ditutup pada level (bid) per dolar AS, sedangkan pada pagi hari Jumat, 13 Oktober, Rupiah dibuka pada level (bid) per dolar AS.

Selain itu, Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun mengalami fluktuasi dengan angka 6,76% pada Kamis dan naik menjadi 6,82% pada Jumat.

Secara paralel, DXY atau Indeks Dolar, yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap enam mata uang negara utama, menguat ke level 106,60, sementara Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun menurun ke 4,697%.

Aliran Modal Asing pada Minggu II Oktober 2023 mencatatkan beberapa perubahan signifikan. Premi CDS Indonesia 5 tahun pada 12 Oktober 2023 sebesar 93,97 bps, mengalami penurunan dari 97,08 bps pada 6 Oktober 2023.

Data transaksi dari tanggal 9 hingga 12 Oktober menunjukkan aktivitas nonresiden di pasar keuangan domestik dengan jual neto sebesar Rp4,32 triliun. Selama 2023, hingga 12 Oktober, nonresiden mencatatkan beli neto sebesar Rp52,70 triliun di pasar SBN.

2. Industri Pengolahan

Sementara itu, dari sektor industri pengolahan, Kinerja Lapangan Usaha (LU) pada triwulan III 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dengan berada pada fase ekspansi, dengan indeks PMI-BI triwulan III 2023 sebesar 52,93%.

Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat 52,39%. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan Volume Produksi dan Volume Persediaan Barang Jadi.

Pada triwulan IV 2023, diprediksi bahwa PMI-BI akan tetap kuat dengan indeks 52,25% dan akan tetap berada dalam fase ekspansi.

Hal ini didukung oleh komponen-komponen seperti Volume Produksi, Volume Persediaan Barang Jadi, dan Volume Total Pesanan.

Dalam menanggapi kedua perkembangan ini, Bank Indonesia menekankan koordinasinya dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mengoptimalkan strategi kebijakan agar stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, mendukung pemulihan ekonomi yang lebih lanjut.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, menyampaikan informasi ini sebagai respons atas dinamika ekonomi yang sedang terjadi.

Sumber dan hasil lengkap dari survei dan laporan ini dapat ditemukan di situs web resmi Bank Indonesia.

Prolite – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) semakin menunjukkan eksistensinya sebagai instrumen vital dalam pendorongan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan investasi yang telah mencapai Rp140 triliun pada 2023 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak dari 318 pelaku usaha, Kawasan Ekonomi Khusus menjadi motor utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Mengutip dari situs resmi pemerintah Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus dirancang sebagai wilayah khusus dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan yang memiliki keunggulan baik dari segi ekonomi maupun geostrategis.

Undang-undang telah mendefinisikan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai kawasan yang memiliki batasan tertentu yang bertujuan untuk mendorong perekonomian dengan berbagai fasilitas khusus.

Salah satu harapan dari kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus adalah mendorong aktivitas industri, ekspor, impor, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi.

Ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus sebagai salah satu instrumen pembangunan.

Dengan 18 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di 15 provinsi di seluruh negeri, 12 di antaranya telah beroperasi, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus Karimun.

Mulai dari tahun 2009, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ditujukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, sekaligus menawarkan peluang pekerjaan kepada masyarakat sekitar.

Transformasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus kini lebih menekankan pada penciptaan nilai tambah melalui teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

Hal ini tercermin dari inisiasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dengan spesifikasi seperti KEK kesehatan, KEK pendidikan, KEK ekonomi digital, serta KEK maintenance repair and overhaul (MRO).

Sebagai upaya untuk memastikan optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah mengadakan evaluasi rutin.

Pada rapat kerja terakhir yang bertema “Evaluasi Perkembangan KEK Triwulan III”, Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa rapat evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Dalam rapat tersebut, diungkapkan bahwa fasilitas yang diberikan dalam Kawasan Ekonomi Khusus semakin lancar, terutama pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2023.

Investasi di KEK, hingga tahun 2023, telah mencapai angka Rp140 triliun dengan penyerapan tenaga kerja dari 318 pelaku usaha.

Target investasi untuk tahun ini sendiri adalah Rp62,1 triliun, dengan realisasi yang sudah mencapai 57,87% pada triwulan ketiga tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Sesmenko Susiwijono mengatakan, “Dengan kebijakan yang semakin kuat di KEK yang menawarkan kepastian, kejelasan, dan kemudahan implementasi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas iklim investasi di KEK.”

Tentunya, dalam menjalankan Kawasan Ekonomi Khusus, berbagai tantangan selalu ada. Mulai dari isu tax holiday, keimigrasian, ketenagakerjaan, hingga isu perizinan.

Namun, dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.

Salah satu contoh kesuksesan Kawasan Ekonomi Khusus adalah KEK Galang Batang. Dengan investasi sebesar Rp17,9 triliun, Kawasan Ekonomi Khusus tersebut berhasil mengekspor olahan bauksit dengan total nilai ekspor mencapai Rp7,5 triliun pada tahun 2023.

PT Bintan Alumina Indonesia, salah satu pelaku usaha di KEK Galang Batang, menggunakan teknologi canggih dan memastikan ekologi serta kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang juga menyediakan fasilitas bendungan yang memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar.

Kehadiran dan kesuksesan Kawasan Ekonomi Khusus tentunya menjadi bukti bahwa Indonesia terus berupaya mengoptimalkan potensi daerah melalui berbagai inisiatif pembangunan ekonomi.

Prolite – Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter negara, telah merilis informasi mengenai posisi cadangan devisa Indonesia di penghujung September 2023.

Pada 6 Oktober 2023, lembaga ini mengungkapkan bahwa cadangan devisa Indonesia tetap berada pada posisi yang kuat meskipun terjadi penurunan.

Berdasarkan data yang dirilis, cadangan devisa pada akhir September 2023 adalah sebesar 134,9 miliar dolar AS.

Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2023 yang sebesar 137,1 miliar dolar AS.

Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah dan kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai antisipasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global.

(Infografis Cadangan Devisa Indonesia Bulan Agustus dan September 2023 – Biro Bank Indonesia)

Namun demikian, patut dicatat bahwa posisi cadangan devisa saat ini masih setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor ditambah dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Posisi ini masih jauh di atas standar internasional yang menetapkan kecukupan cadangan devisa sekitar 3 bulan impor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup kuat untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Bank Indonesia menegaskan bahwa dengan posisi cadangan devisa saat ini, negara kita mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan.

Hal ini tentunya menjadi pertanda baik bagi perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang penuh dengan ketidakpastian.

Dalam proyeksinya ke depan, Bank Indonesia optimis bahwa cadangan devisa Indonesia akan tetap berada pada posisi yang memadai.

Optimisme ini didasarkan pada stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, ditopang oleh kebijakan moneter yang responsif dan efektif.

Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi cadangan devisa Indonesia yang kuat ini tentu menjadi indikator penting bagi pelaku pasar dan investor dalam memahami fundamental ekonomi Indonesia.

Kepercayaan ini akan berdampak positif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Prolite – Desa Perikanan Modern sebuah inovasi berbasis teknologi informasi komunikasi dan manajemen yang berkelanjutan telah diperkenalkan sebagai usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Dilansir dari , Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memperkenalkan sebuah gagasan inovatif berupa Desa Perikanan Modern atau yang dikenal dengan SMART Fisheries Village (SFV).

Inisiatif ini menekankan pada pembangunan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) serta Kampung Perikanan Budi Daya dengan bantuan teknologi canggih, pemanfaatan aset secara maksimal, serta kerja sama dengan berbagai pihak.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini. Hingga saat ini, banyak kemajuan signifikan telah dicapai melalui inisiatif Desa Perikanan Modern.

Dalam pertemuan pemantauan kemajuan kegiatan Desa Perikanan Modern yang diselenggarakan di Bogor, I Nyoman Radiarta, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) membagikan informasi terkini.

Menurutnya, saat ini, ada 10 desa dan 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sedang dikembangkan untuk mendukung program prioritas ekonomi biru, termasuk Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budi Daya.

“Kami terus mendorong penggunaan teknologi yang sesuai dalam pengembangan SFV sebagai salah satu prioritas utama kami,” kata Nyoman.

Desa Perikanan Modern tidak hanya menekankan aspek pembangunan fisik tetapi juga aspek sosial dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing desa serta mengembangkan kapasitas masyarakat setempat.

Model bisnis dari Desa Perikanan Modern bersinergi erat dengan visi BPPSDM, mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi bisnis/UMKM modern yang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja, kelestarian lingkungan, serta digitalisasi.

Dengan pendekatan semacam ini, diharapkan Desa Perikanan Modern dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa.

“Kami memiliki visi agar dengan pendekatan ini, SFV benar-benar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa,” tambah Nyoman.

Inti dari SFV adalah pembangunan perikanan berbasis teknologi informasi komunikasi dan manajemen berkelanjutan untuk mendukung kemajuan ekonomi desa.

Desa Perikanan Modern mengandalkan benih berkualitas tinggi, teknologi informasi komunikasi, manajemen yang efisien, dan keberlanjutan untuk memacu perkembangan desa di masa depan.

Dengan pendekatan ini, desa perikanan yang sebelumnya kurang diperhatikan kini dapat bertransformasi menjadi lebih maju dan terorganisir.

Menteri KKP, Wahyu Trenggono, menyatakan komitmen KKP untuk terus mendukung peningkatan kampung nelayan dan kampung budi daya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Prolite – Dalam upaya memperkuat perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara, Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah strategis untuk mempromosikan penggunaan Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi dengan mata uang lokal.

Dilansir dari Bank Indonesia, inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi dependensi terhadap mata uang asing dan memperkuat nilai tukar rupiah dalam perdagangan internasional.

Pekan lalu, tepatnya pada tanggal 26 September, Bank Indonesia mengadakan “Indonesia-Tiongkok Business Forum” di Beijing.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ekonomi dari kedua negara dan menjadi platform penting untuk memperkuat jalinan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, terutama melalui promosi penggunaan LCT.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam sambutannya menekankan pentingnya berinvestasi di Indonesia.

Dia menyebut lima alasan utama, yaitu stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, reformasi struktural yang berkelanjutan, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Indonesia memiliki pondasi yang kuat dan pasar domestik yang luas, yang diperkuat oleh sektor jasa yang berkembang pesat dan ekonomi generasi milenial yang semakin meningkat,” kata Perry Warjiyo.

Dalam forum tersebut, Perry Warjiyo juga menyoroti pentingnya kerjasama bilateral dengan Tiongkok, yang selama ini menjadi mitra dagang utama Indonesia. Hubungan kedua negara, menurutnya, harus terus diperkuat untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada.

LCT, sebagai mekanisme baru, memungkinkan pelaku usaha di kedua negara untuk bertransaksi langsung dengan mata uang setempat, dalam hal ini Rupiah dan Yuan.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko nilai tukar, dan meningkatkan kestabilan ekonomi kedua negara.

Menariknya, inisiatif LCT antara Indonesia dan Tiongkok sudah dimulai sejak tahun 2017 dan saat ini melibatkan 24 bank dari kedua negara.

Peningkatan Kerjasama Bank Indonesia Melalui LCT Tidak Hanya Fokus pada Tiongkok

Bank Indonesia juga berencana untuk memperluas kerjasama serupa dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Jepang. Bahkan, dengan Singapura dan Korea Selatan, Indonesia sudah mencapai tahap pembahasan lanjutan.

Di samping forum bisnis, terdapat juga kurasi proyek clean and clear (CnC) yang menawarkan peluang investasi bagi investor Tiongkok. Beberapa sektor yang diminati oleh investor Tiongkok antara lain energi terbarukan, infrastruktur, dan industri kendaraan listrik.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan di Tiongkok, BI dan People’s Bank of China menandatangani Nota Kesepahaman yang mencakup berbagai aspek kerjasama, termasuk kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta inovasi digital dalam sistem dan jasa pembayaran.

Kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Tsinghua University, salah satu universitas terkemuka di Tiongkok.

Melalui kesepakatan ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan kapasitas.

Rangkaian kegiatan di Tiongkok diakhiri dengan perhelatan “Indonesia Night”, sebuah acara yang menampilkan budaya dan produk unggulan Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari kedua negara dan menjadi ajang promosi pariwisata dan produk-produk lokal Indonesia di Tiongkok.

Dengan semua langkah strategis yang diambil, Bank Indonesia berharap dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional dan memastikan bahwa perekonomian nasional terus tumbuh dan stabil dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Prolite – Pada tanggal 25 September 2023 kemarin, pemerintah Indonesia resmi memblokir TikTok Shop, platform perdagangan sosial yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk langsung di aplikasi TikTok.

Pemblokiran ini diumumkan sebagai bagian dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Elektronik.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa pemblokiran ini dimaksudkan untuk melindungi UMKM Indonesia dari persaingan tidak adil.

Pemerintah khawatir bahwa kemampuan TikTok Shop untuk menggabungkan media sosial dan e-commerce memberinya keuntungan yang tidak adil dibandingkan platform e-commerce lainnya.

Pemblokiran ini juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari barang palsu dan berkualitas rendah. Pemerintah telah menerima laporan konsumen yang ditipu oleh penjual di TikTok.

TikTok Shop masih akan diizinkan beroperasi di Indonesia, tetapi hanya dapat melakukannya sebagai platform media sosial.

Oleh karena itu, TikTok Shop tidak akan diizinkan untuk menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen. Pemblokiran ini akan mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2024.

Dampak Pemblokiran TikTok Shop

1. Pada UMKM Indonesia

Pemblokiran TikTok Shop diperkirakan akan berdampak signifikan pada UMKM Indonesia. Ini merupakan platform yang populer bagi UMKM Indonesia untuk menjangkau pelanggan baru dan mengembangkan bisnis mereka.

Pada tahun 2022, TikTok Shop menyumbang lebih dari 10% dari pasar e-commerce Indonesia. Pemblokiran ini kemungkinan akan memaksa UMKM Indonesia untuk mencari cara baru untuk menjangkau pelanggan dan menjual produk mereka.

Beberapa UMKM Indonesia mungkin beralih ke platform e-commerce lain, seperti Tokopedia dan Shopee. Yang lain mungkin mulai menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen melalui platform media sosial seperti Instagram dan Facebook.

2. Pada Konsumen Indonesia

Pemblokiran TikTok Shop juga diperkirakan akan berdampak signifikan pada konsumen Indonesia. Platform ini telah memudahkan konsumen Indonesia untuk menemukan dan membeli produk dari bisnis Indonesia.

Pemblokiran ini kemungkinan akan membuat lebih sulit bagi konsumen Indonesia untuk menemukan dan membeli produk dari bisnis Indonesia, dan menyebabkan kenaikan harga yang lebih tinggi bagi konsumen.

Padahal sebelumnya, platform ini telah dapat menawarkan harga yang lebih rendah kepada konsumen karena biaya operasionalnya yang rendah.

3. Dampak Keseluruhan pada Pasar E-Commerce Indonesia

Pemblokiran ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada pasar e-commerce Indonesia. TikTok Shop telah menjadi pemain utama di pasar e-commerce Indonesia dalam waktu singkat.

Pemblokiran ini kemungkinan akan memperlambat pertumbuhan pasar e-commerce Indonesia dan bisa menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen.

Kritikan Terhadap Pemblokiran

Beberapa orang mengkritik pemblokiran ini, dengan alasan bahwa hal itu akan merugikan konsumen dan bisnis Indonesia.

Mereka juga berpendapat bahwa pemblokiran tidak akan efektif dalam melindungi konsumen dari barang palsu dan berkualitas rendah.

Yang lain mendukung pemblokiran, dengan alasan bahwa hal itu perlu untuk melindungi UMKM Indonesia dan konsumen. Karena TikTok Shop telah tidak adil terhadap bisnis Indonesia dan telah menempatkan konsumen pada risiko penipuan.

Prolite – Dilansir dari , Potensi cadangan devisa Indonesia mengalami lonjakan signifikan sekitar Rp900 triliun setahun setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2023.

Dalam perubahan tatanan ekspor hasil sumber daya alam (SDA), eksportir Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini bebas dari kewajiban memarkir DHE (Devisa Hasil Ekspor) di dalam negeri.

Langkah ini diharapkan akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Keputusan pemerintah ini terbukti sukses dalam waktu singkat. Dalam satu bulan pasca-PP 36/2023, sebanyak 64 eksportir telah memarkir dolar hasil ekspor SDA senilai USD605 juta atau sekitar Rp9,2 triliun (menggunakan kurs per dolar AS).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan perkembangan ini kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“Saat ini, 64 eksportir telah bergabung dan total nilai DHE yang diparkir mencapai USD605 juta. Kami akan terus mendorong inisiatif ini bersama Kementerian Koordinator Perekonomian,” kata Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Langkah mengatur ulang penempatan Devisa Hasil Ekspor yang awalnya bebas di luar negeri dianggap sebagai lompatan besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

Peraturan baru ini, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mewajibkan eksportir untuk menempatkan minimal 30 persen DHE SDA di dalam negeri.

Tujuan utama adalah memperkuat cadangan devisa Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah dan ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global.

Langkah ini juga sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar tentang sumber daya alam, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Hasil ekspor SDA yang mencakup sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan memiliki potensi besar, mencapai 203 miliar dolar AS pada tahun 2022.

Penempatan DHE SDA di dalam negeri diharapkan dapat menguatkan cadangan devisa Indonesia, yang menurut perkiraan Menteri Koordinator Airlangga, bahkan dapat mencapai 100 miliar dolar AS.

Pertambangan adalah sektor dengan nilai ekspor SDA tertinggi, mencapai 44 persen atau 129 miliar dolar AS. Batu bara menjadi kontributor terbesar dalam sektor ini, mencapai 36 persen dari total ekspor.

Perkebunan menduduki peringkat kedua dengan nilai 55,2 miliar dolar AS, di mana kelapa sawit menyumbang sebagian besar.

Sektor kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi signifikan dengan nilai masing-masing sekitar 11,9 miliar dolar AS dan 6,9 miliar dolar AS.

Perlu dicatat bahwa kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor di dalam negeri tidak berlaku untuk eksportir dengan nilai ekspor di bawah 250 ribu dolar AS atau setara dengan Rp3,8 miliar.

Kebijakan ini umumnya menguntungkan eksportir UMKM yang memiliki nilai ekspor di bawah ambang batas tersebut.

Selain PP 36/2023, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan dua regulasi lain yang berlaku sejak 1 Agustus 2023.

Pertama, Keputusan Menteri Keuangan nomor 272 tahun 2023 yang menambah jumlah pos tarif yang terkena kewajiban DHE sebanyak 260 pos, sehingga totalnya menjadi pos tarif.

Kedua, PMK 73/2023 yang mengatur penerapan dan pencabutan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Devisa Hasil Ekspor.

Sanksi akan diberlakukan oleh Bea Cukai setelah menerima informasi dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Eksportir yang merasa dihukum secara tidak adil dapat mengajukan keberatan, dan jika terbukti memenuhi kewajiban, sanksi administratif akan dicabut.