Bandung Barat Optimalkan Potensi Ekonomi Sektor Kuliner

Prolite – Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor kuliner yang saat ini menjadi salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengatakan, sektor kuliner memiliki peran penting bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat budaya, kreativitas, inovasi, serta identitas daerah.

“Sektor kuliner bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang budaya, kreativitas, inovasi, serta identitas daerah,” katanya.

Ia menambahkan, sektor ekonomi dari bidang kuliner memiliki potensi menjanjikan. Pasalnya, keanekaragaman kuliner dimiliki oleh KBB.

“Kita memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari produk tradisional, jajanan khas, hingga kreasi kuliner modern yang digemari generasi muda,” katanya.

Masih kata dia, para pelaku UMKM kuliner tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen, percepatan digitalisasi, serta tuntutan peningkatan kualitas dan higienitas produk.

“Kita ingin pelaku usaha kuliner Bandung Barat semakin kuat dalam manajemen usaha, semakin kreatif dalam inovasi produk, serta semakin siap memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pemasaran, pencatatan keuangan, hingga layanan kepada pelanggan,” jelasnya.

Pemerintah Daerah KBB, melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, kemitraan, dan fasilitasi pemasaran, berkomitmen untuk memberikan dukungan nyata kepada pelaku UMKM agar dapat naik kelas, menjadi mandiri, dan memiliki daya saing yang tinggi.

“Jangan ragu berkolaborasi, baik sesama pelaku usaha maupun dengan pemerintah dan para mitra strategis lainnya. UMKM kuliner Bandung Barat harus tampil sebagai kekuatan ekonomi lokal yang tangguh dan mampu memberikan dampak bagi masyarakat,” tandasnya.

Industri Kulit Garut Harus Diimbangi dengan Pengolahan Limbah Yang Baik

GARUT, Prolite – Industri kulit Garut semakin di kenal dikancah internasional. Tentu hal itu tidak lepas dari upaya inovasi dan peningkatan kualitas serta peran serta pemerintah daerah dalam memperkenalkan industri perkulitan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Lina Ruslinawati mengapresiasi kegiatan yang bertajuk Promosi Bersama Produk Perkulitan Garut TA 2024.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk industri kulit Garut dan terus berinovasi serta berusaha mempertahankan warisan budayanya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Lina seusai menghadiri acara di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut, Jalan Sukaregang, Kabupaten Garut, Kamis (13/6/2024).

Dengan dukungan dari masyarakat, Lina menambahkan pemerintah diharapkan produk-produk khas Garut semakin dikenal dan diminati, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga industri perkulitan Garut ini menjadi ikonik sebagai sentra pengrajin kulit khususnya di Jawa Barat.

“Bukan hanya Garut saja yang tersohor sebagai ikonik perkulitan, tetapi juga ikon Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki sentra-sentra kerajinan yang khas di masing-masing wilayah kabupaten kota,” kata Lina.

Namun demikian, Lina menegaskan bahwa yang tidak kalah penting perihal pengolahan limbah dari kulit. Di antaranya aroma dari limbah kulit yang mengganggu wilayah sekitar pengrajin kulit. Dalam hal ini pemerintah daerah juga harus berperan dalam mencari solusi agar hal itu dapat segera dilakukan langkah konkrit. Karena tidak mungkin hanya dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah belaka. Pengolahan limbah berbahaya cukup memerlukan biaya yang besar.

“Pengolahan limbah ini jangan dianggap hal yang sepele. Perlu keterlibatan pemerintah pusat untuk menangani pengolahan limbah tersebut,” pungkasnya.

Prolite – Bank Indonesia (BI) mengumumkan pemangkasan perkiraan total nilai transaksi e-commerce untuk tahun 2023.

Dalam laporan Pertemuan Tahunan BI 2023, otoritas moneter memperkirakan bahwa total nilai transaksi e-commerce tahun ini akan mencapai Rp 474 triliun.

Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan perkiraan awal BI pada Januari 2023, yang menunjukkan optimisme bahwa total nilai transaksi e-commerce tahun 2023 mencapai Rp 533 triliun. Perkiraan awal tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 12% dari capaian tahun 2022.

Dengan pemangkasan perkiraan total nilai transaksi oleh Bank Indonesia, terdapat kemungkinan penurunan sebesar 0,6% dalam capaian tersebut sepanjang tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Walau angka ini mencerminkan penurunan, perlu diingat bahwa proyeksi ekonomi dan pasar selalu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berubah secara dinamis.

Meskipun terdapat proyeksi penurunan total transaksi pada tahun ini, Bank Indonesia (BI) tetap optimistis terhadap perkembangan positif ke depan.

Menurut proyeksi BI, pada tahun 2024, total nilai transaksi e-commerce diharapkan mencapai Rp 487 triliun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,8% jika dibandingkan dengan proyeksi tahun 2023.

Proyeksi yang disampaikan oleh Bank Indonesia menunjukkan keyakinan yang lebih kuat terhadap pemulihan dan pertumbuhan sektor e-commerce di masa mendatang.

Pada tahun 2025, BI memproyeksikan total nilai transaksi e-commerce akan meningkat sebesar 3,3% dari proyeksi tahun sebelumnya, mencapai angka sebesar Rp 503 triliun.

Peningkatan ini diprediksi terjadi seiring dengan masifnya perkembangan teknologi, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, dan adopsi yang semakin tinggi dari masyarakat terhadap preferensi bertransaksi secara digital.

Dengan demikian, proyeksi ini memberikan gambaran positif tentang evolusi e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Prolite – Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi masyarakat yang melakukan pembelian rumah antara bulan November 2023 hingga Juni 2024.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa insentif ini akan diberikan kepada masyarakat yang membeli rumah dengan harga hingga Rp5 miliar.

Namun, penting untuk dicatat bahwa PPN DTP 100 persen hanya berlaku untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar.

“Saat ini, kami telah meningkatkan insentif pajak untuk pembelian rumah di bawah Rp5 miliar, di mana PPN-nya akan ditanggung oleh pemerintah. Namun, untuk rumah yang dihargai Rp5 miliar, hanya bagian PPN sebesar Rp2 miliar yang akan ditanggung oleh pemerintah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin, 6 November 2023.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan bahwa insentif pajak diberikan dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Herry menegaskan bahwa insentif bebas PPN hanya berlaku untuk pembelian rumah pertama.

“Subsidi ini hanya berlaku untuk rumah pertama. Jadi, insentif ini memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi, seperti membeli rumah pertama dan mematuhi beberapa persyaratan lainnya,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta per rumah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian yang layak.

Insentif tambahan berupa potongan biaya administrasi ini akan diberikan kepada MBR yang membeli rumah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat (Tapera).

“Pemberian paket bantuan biaya administrasi ini akan dilakukan melalui metode reimbursement, di mana bank penyalur akan terlebih dahulu menanggung biaya administrasi, dan kemudian akan menagihkannya kepada satuan kerja yang akan mengelola biaya administrasi tersebut,” jelasnya.

Bantuan biaya administrasi akan diberikan kepada penerima manfaat yang termasuk dalam kategori MBR hingga desil 8, dengan batasan pendapatan maksimal Rp8 juta untuk yang sudah berkeluarga dan Rp7 juta untuk mereka yang belum berkeluarga.

“Bentuk bantuan ini mirip dengan subsidi uang muka, sehingga penerima manfaat MBR tidak hanya akan menerima uang muka sebesar Rp4 juta, tetapi juga akan mendapatkan bantuan administrasi sebesar Rp4 juta,” jelas Herry.

Prolite – Pada kuartal ketiga tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94% secara tahunan.

Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,73% dan juga berkurang dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 5,17% (yoy).

Amalia Adiningrat Widyasanti, Pelaksana Tugas Kepala BPS, menjelaskan bahwa jika dilihat dari sektor industri, industri pengolahan menjadi kontributor tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi sebesar 1,06%.

“Di kuartal ketiga tahun 2023, industri pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi, dengan kontribusi sebesar 1,06%,” ungkapnya, dalam rilis BPS pada Senin (6/11/2023).

Dia juga mencatat bahwa kontribusi industri pengolahan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2022 dan kuartal kedua tahun 2023.

Selain industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh sektor perdagangan sebesar 0,66%, transportasi dan pergudangan sebesar 0,61%, serta konstruksi sebesar 0,60%.

Peningkatan kontribusi industri pengolahan sejalan dengan kinerja Indeks Manufaktur (PMI) Indonesia. PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Oktober 2023 mencatat 25 bulan berturut-turut pertumbuhan dalam sektor manufaktur.

Prolite – BI mengapresiasi langkah penting yang telah diambil oleh Indonesia dengan bergabung sebagai anggota dari Financial Action Task Force (FATF).

FATF merupakan sebuah organisasi global yang didedikasikan untuk memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Dilansir dari Bank Indonesia, keputusan ini menjadi langkah maju yang signifikan bagi Indonesia dalam memperkuat integritas sistem keuangan di kancah internasional.

Integritas Sistem Keuangan Indonesia Kini Diakui Dunia

Keputusan FATF yang mengakui Indonesia sebagai anggotanya memperlihatkan kepercayaan dunia internasional terhadap kredibilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia.

Keputusan resmi ini ditetapkan dalam Sidang Pleno FATF yang diadakan di Paris, Perancis pada 25-27 Oktober 2023.

Sebelumnya, Indonesia telah menjalani serangkaian proses Mutual Evaluation (ME) sejak tahun 2022.

Komitmen Indonesia Bergabung dengan FATF untuk Dunia yang Lebih Aman

Langkah bergabung dengan FATF bukanlah tanpa alasan. Ini mencerminkan komitmen tinggi Indonesia dalam memastikan pelaksanaan aksi teknis dan peningkatan efektivitas program nasional dalam bidang Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

Semua upaya ini didorong oleh kerja sama antara berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk Bank Indonesia, dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU).

Dampak Positif bagi Indonesia

Dengan status baru ini, Indonesia kini setara dengan negara-negara anggota G20 lainnya yang memiliki integritas sistem keuangan yang tinggi.

Ini tentu memberikan dampak positif bagi persepsi global terhadap sistem keuangan Indonesia, yang berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku bisnis internasional.

Bank Indonesia, sebagai otoritas pusat yang mengawasi sistem pembayaran di tanah air, berperan aktif dalam menyukseskan serangkaian rencana aksi ME FATF.

Selain itu, BI juga berkomitmen untuk terus mendukung setiap strategi pemerintah dalam melanjutkan hasil-hasil dari sidang tersebut.

Dalam upayanya ke depan, Bank Indonesia menyatakan komitmen kuatnya untuk terus bekerja keras dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, serta PPSPM.

Semua ini sejalan dengan visi jangka panjang BI, yaitu Visi ke-4 Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Visi ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara inovasi dalam sistem pembayaran dengan menjaga integritas sistem keuangan melalui penerapan Prinsip APU/PPT/PPPSPM.

Pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh Kepala Departemen Komunikasi, Erwin Haryono, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada tanggal 30 Oktober 2023.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam FATF, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan nasional dalam jangka panjang.

Prolite – Pesta Ekonomi Syariah Terbesar di Indonesia, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang digelar selama satu dekade mencapai puncak kesuksesannya.

Dilansir dari Bank Indonesia, festival yang berlangsung sejak 25 Oktober 2023, telah resmi berakhir pada tanggal 29 Oktober dengan mencatatkan prestasi transaksi yang mencapai Rp28,9 triliun.

Nilai transaksi tersebut melibatkan pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah, berbagai transaksi antara bisnis ke bisnis dan bisnis ke konsumen, serta transaksi dalam pameran ISEF 2023.

Ini juga termasuk aktivitas FESyar di berbagai daerah seperti Kawasan Timur Indonesia, Sumatera, Jawa, serta kesepakatan serentak dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah selama penyelenggaraan ISEF.

Momentum positif ini juga tercermin dari peningkatan jumlah pengunjung, yang naik hingga dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.

Total pengunjung mencapai , dengan hadir secara fisik dan sisanya, sebanyak pengunjung, berpartisipasi secara online.

Kombinasi sinergi antara Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) selama satu dekade telah berhasil membuat ISEF 2023 memenangkan rekor MURI sebagai festival ekonomi keuangan syariah terbesar di tanah air.

Dalam kesempatan penutupan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengungkapkan bahwa prestasi global di sektor ekonomi dan keuangan syariah menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Menurutnya, fokus utama Bank Indonesia adalah memperkuat ISEF di masa mendatang, sehingga bisa berperan penting dalam mendorong sektor-sektor potensial dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk berkembang dan mampu bersaing di tingkat global.

Sharia Economic Festival tahun ini juga menjadi ajang kolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) khususnya perwakilan di luar negeri, menghubungkan UMKM lokal dengan buyer potensial dari negara-negara seperti Saudi Arabia, Mesir, dan Pakistan. Peluang ekspor terbuka lebar bagi UMKM lokal.

Selain itu, Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) menggandeng berbagai institusi dan kementerian, telah berhasil menampilkan karya fashion. Sementara Halal Expo Indonesia 2023 mencatatkan transaksi sebesar Rp360,9 miliar.

Dalam upaya mendukung sertifikasi halal, Bank Indonesia bersama mitra terkait telah berhasil menghasilkan;

• sertifikat halal
• Membuka 62 Rumah Potong Hewan/Unggas halal
• Melatih 90 juru sembelih halal
• Mendirikan 24 halal center
• Menggandeng pendamping halal dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan tinggi dan komunitas perempuan.

Sebagai kesimpulan, penyelenggaraan ISEF 2023 telah menjadi bukti konkrit dari upaya bersama dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan dukungan dari semua pihak yang terlibat, diharapkan inovasi dan inisiatif dalam sektor ini akan terus berlanjut.

Prolite – Dengan gejolak ekonomi global yang sedang berlangsung, Indonesia memastikan bahwa APBN 2024 tetap dalam kondisi prima dan tangguh.

Hal ini dilansir dari web resmi pemerintah Indonesia, menegaskan bahwa negara harus selalu waspada terhadap dinamika ekonomi global yang fluktuatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini telah menjadi instrumen kunci untuk melindungi ekonomi nasional dari berbagai goncangan.

Dalam konteks ini, APBN 2024 dirancang dengan keberlanjutan dan ketahanan yang lebih kuat.

Presiden Joko Widodo, pada 16 Oktober 2023, telah menandatangani Undang-Undang No. 19 tahun 2023 tentang APBN.

Di tahun terakhirnya sebagai kepala negara, beliau memutuskan anggaran untuk 2024 sebesar triliun, naik sebesar Rp264 triliun dari tahun sebelumnya.

APBN 2024 Mengindikasikan Komitmen Kuat Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Meskipun adanya potensi dampak negatif dari ketidakstabilan ekonomi global, dasar-dasar ekonomi makro Indonesia tetap solid dan berdaya saing.

Bukti dari ketahanan ekonomi ini dapat dilihat dari laju inflasi Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Eropa, India, Australia, Filipina, dan Singapura.

Performa ekonomi Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% selama tujuh kuartal berturut-turut dan surplus neraca perdagangan selama 38 bulan berturut-turut.

Prestasi ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas.

Dalam perspektif fiskal, Indonesia berhasil mengkonsolidasikan defisit anggaran ke level di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022, lebih cepat dari proyeksi awal yang ditargetkan pada 2023.

Oleh karena itu, arah dan strategi APBN 2024 fokus pada percepatan transformasi ekonomi dan reformasi struktural.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwa prioritas APBN 2024 mencakup empat tujuan besar, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan investasi, dan kontrol inflasi yang efektif.

APBN 2024, menurut Sri Mulyani, ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan nilai tambah, serta reformasi regulasi dan institusi.

Seluruh kebijakan ini didasarkan pada proyeksi ekonomi global yang diharapkan menghadapi turbulensi.

Dalam proyeksi ekonomi Indonesia untuk 2024, pertumbuhan diperkirakan antara 5,3% hingga 5,7%, inflasi berkisar antara 1,5% hingga 3,5%, dan beberapa indikator lain seperti nilai tukar, harga minyak, dan produksi minyak dan gas mendapat perhatian khusus.

Sasaran pembangunan di 2024 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan, dengan harapan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan mengoptimalkan nilai tukar bagi petani dan nelayan.

Ketua Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyoroti tantangan ekonomi global yang dihadapi Indonesia, terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok.

Namun, dengan APBN 2024 yang dirancang secara cermat, pemerintah optimis dapat menavigasi tantangan tersebut.

Febrio Kacaribu mengemukakan bahwa APBN memiliki peran krusial dalam merespon tekanan global, terutama dengan potensi kenaikan harga minyak mendekati USD100 per barel.

Dalam tiga tahun terakhir, APBN telah membuktikan perannya sebagai penyangga terhadap berbagai guncangan ekonomi, dan kinerja fiskal negara terus menunjukkan peningkatan.

Prolite – Dalam kurun waktu satu minggu yang penuh dinamika, terutama pada periode 23 hingga 27 Oktober 2023, stabilitas nilai Rupiah mengalami fluktuasi yang layak dicermati.

Dilansir dari Bank Indonesia, berbagai indikator ekonomi memperlihatkan bagaimana nilai Rupiah berhadapan dengan dolar Amerika Serikat serta bagaimana pergerakan aliran modal asing yang mempengaruhi pasar keuangan domestik.

Refleksi Nilai Rupiah dan Indikator Terkait

Hingga akhir hari Kamis, 26 Oktober 2023, Rupiah mencatatkan posisi di level (bid) setiap dolar AS.

Tak hanya itu, Yield Surat Berharga Negara (SBN) dengan jangka waktu 10 tahun mengalami kenaikan hingga 7,17%.

Di sisi lain, DXY, sebuah indeks yang mencerminkan kekuatan dolar AS terhadap sejumlah mata uang besar lainnya, menguat ke posisi 106,60.

Sebagai kontras, Yield UST (US Treasury) Note untuk jangka waktu 10 tahun justru menunjukkan penurunan, berada di level 4,845%.

Kemudian, di pagi harinya pada Jumat, 27 Oktober 2023, nilai Rupiah kembali dibuka pada level yang sama, yakni (bid) per dolar AS. Dalam periode yang sama, Yield SBN 10 tahun mengalami peningkatan tipis ke angka 7,18%.

Gelombang Aliran Modal Asing pada Oktober

Menganalisis lebih lanjut tentang aliran modal asing, terutama pada Minggu IV Oktober 2023, Premi CDS Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun tercatat sebesar 100,71 bps per tanggal 26 Oktober.

Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan data yang ada pada 20 Oktober 2023, yaitu 101,97 bps.

Membahas lebih mendalam mengenai data transaksi selama periode 23 hingga 26 Oktober 2023, catatan menunjukkan bahwa nonresiden di pasar keuangan domestik memiliki aktivitas beli neto sebesar Rp1,04 triliun.

Rincian transaksi tersebut terbagi menjadi beli neto Rp2,18 triliun di pasar SBN, penjualan neto sebesar Rp2,57 triliun di pasar saham, serta pembelian neto Rp1,44 triliun di SRBI.

Jika dilihat sepanjang tahun 2023 dan berdasarkan data setelmen hingga 26 Oktober 2023, nonresiden melakukan pembelian neto sebesar Rp47,14 triliun di pasar SBN.

Di sisi lain, terdapat penjualan neto sebesar Rp11,11 triliun di pasar saham, serta pembelian neto senilai Rp11,80 triliun di SRBI.

Dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi bersama Pemerintah dan otoritas terkait lainnya.

Mengoptimalkan strategi kebijakan campuran menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai penutup, di Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2023, Departemen Komunikasi Bank Indonesia yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Erwin Haryono mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung kebijakan yang telah diterapkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih positif.

Prolite – Ekonomi dan keuangan syariah telah membuktikan peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tahan lama.

Pada Konferensi Internasional Mengenai Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam ke-9, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menggarisbawahi tiga unsur kunci yang mendefinisikan peran tersebut.

Konferensi dengan tema “Mempercepat Digitalisasi dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan Pasca Pandemi” ini diselenggarakan di Jakarta pada 25 Oktober 2023.

Gubernur Warjiyo menekankan tiga pilar penting dalam pembahasan tersebut. Pertama adalah konsep Rahmatan lil Alamin, yang berkisar pada harmonisasi antara penguatan ekonomi dan keuangan syariah dengan prinsip-prinsip ketulusan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Kedua, prinsip Amanah yang mengajak manusia untuk bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terakhir, adanya prinsip keadilan yang, dengan bantuan teknologi digital, memfasilitasi eksyar (ekonomi syariah) sebagai alat keuangan guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan.

Dilansir dari Bank Indonesia, guna memfasilitasi poin-poin tersebut, mereka telah bekerja keras dalam membentuk ekosistem riset dan pembuatan kebijakan dalam bidang eksyar. Fokus utama adalah memaksimalkan inovasi digital untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Bank Indonesia telah melakukan serangkaian inovasi dalam pembuatan kebijakan eksyar yang mempromosikan distribusi pendapatan yang merata melalui inisiatif seperti Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf (ZISWaf) serta pemulihan ekonomi melalui sektor-sektor terkait seperti industri makanan halal, fashion, dan pariwisata.

Penyelenggaraan konferensi ini bukan hanya acara tahunan, tetapi juga manifestasi dari komitmen Bank Indonesia dalam memajukan eksyar. Ini dilakukan melalui kontribusi pemikiran akademik dan riset yang dihasilkan untuk memberikan saran kebijakan yang konstruktif dan inovatif.

Dalam acara tersebut, tiga akademisi terkemuka hadir untuk berbagi wawasan mereka. Prof. Muliaman Hadad dari Indonesia, Prof. Iftekhar Hasan dari Fordham University – Amerika Serikat, dan Prof. Meryem Duygun dari Nottingham University – Inggris memberikan wawasan mengenai ekonomi dan keuangan digital, inklusi ekonomi, dan prinsip syariah.

Selain itu, konferensi ini juga menyoroti pencapaian dari Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF), sebuah jurnal yang dikelola oleh Bank Indonesia. JIMF telah menerima pengakuan internasional dan telah meningkatkan reputasinya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai kesimpulan, dengan adanya konferensi internasional dan pemanggilan kertas kerja ini, Bank Indonesia memperlihatkan komitmen dan visinya dalam menciptakan ekosistem riset yang melibatkan sektor ekonomi dan keuangan syariah.