DPRD Kota Bekasi Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pembukaan Masa Sidang dan Anggaran APBD Tahun 2026

BEKASI, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi melaksanakan Rapat Paripurna pada hari Kamis, 13 November 2025, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, dimulai pukul WIB. Rapat penting ini diselenggarakan untuk membahas sejumlah agenda strategis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, R.S., ., M.H. Turut hadir lengkap unsur pimpinan DPRD Kota Bekasi, yaitu:
1. Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M.
2. Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, S.E.
3. Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, Puspa Yani, .
Selain itu, Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh perwakilan dari pihak Eksekutif, yakni Wakil Walikota Kota Bekasi, Dr. Harris Bobihoe.

Sesuai dengan undangan resmi, agenda yang dibahas dalam Rapat Paripurna kali ini mencakup tujuh poin utama:
1. Pembukaan
2. Penyampaian Pidato Pimpinan DPRD terkait Pembukaan Masa Sidang DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.
3. Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi untuk membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
5. Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi untuk membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
6. Pembacaan Doa
7. Penutup

Agenda utama berupa Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi fokus pembahasan, yang selanjutnya akan ditugaskan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dikaji lebih lanjut.

Acara Rapat Paripurna ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, sebagai wujud komitmen dan semangat kebangsaan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan pelayan publik.

Perkuat Sinergi Jaga Kondusifitas Wilayah : Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Roadshow Forkopimda di Kecamatan Medan Satria

BEKASI, Prolite – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M.,turut serta menghadiri kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  Kota (Roadshow Forkopimda) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi pada Kamis ( 13/11/2025).

Acara yang berfokus pada upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjaga kondusifitas wilayah ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Satria pada Kamis, 13 November 2025, mulai pukul WIB hingga selesai.

“Pentingnya sinergi antara seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan aparatur wilayah. forum seperti Roadshow Forkopimda ini penting untuk mempererat koordinasi dan komitmen bersama, guna memastikan setiap sudut Kota Bekasi tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya,” ungkap Effendi.

Dia juga mengapresiasi atas inisiatif Kesbangpol dalam mengadakan kegiatan yang secara langsung menyentuh wilayah kecamatan, sehingga permasalahan keamanan spesifik di tingkat akar rumput dapat didiskusikan dan dicarikan solusinya secara cepat.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Bekasi dan Forkopimda untuk memastikan stabilitas daerah, khususnya menjelang agenda-agenda strategis kota. Ini merupakan komitmen DPRD Kota Bekasi hadir menandakan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap setiap program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman masyarakat Kota Bekasi,” tuturnya

Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Peringatan Hari Pahlawan: Semangat “Pahlawanku Teladanku Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan” Harus Terus Menyala

BEKASI, Prolite — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M., menghadiri dengan khidmat Upacara Peringatan Hari Pahlawan tingkat Kota Bekasi Tahun 2025. Acara seremonial ini diselenggarakan di Plaza Patriot Candrabhaga pada hari Senin, 10 November 2025, dimulai pukul WIB hingga selesai. Peringatan Hari Pahlawan kali ini mengusung tema nasional yang inspiratif: “Pahlawanku Teladanku Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Sardi Efendi menyampaikan pentingnya meneladani semangat juang para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan dan peringatan hari pahlawan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi momentum untuk merefleksikan dan menginternalisasi nilai-nilai kepahlawanan.

Sardi Efendi menegaskan “Tema ‘Pahlawanku Teladanku Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan’ menekankan bahwa perjuangan belum berakhir. Hari ini, perjuangan kita adalah memerangi kemiskinan, kebodohan, dan membangun Kota Bekasi yang lebih maju, sejahtera, dan berpihak pada rakyat.

Usai pelaksanaan upacara, Ketua DPRD bersama seluruh jajaran Camat dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melanjutkan rangkaian kegiatan dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Kegiatan tabur bunga dan doa bersama ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi atas jasa dan pengorbanan para pejuang yang telah gugur demi bangsa dan negara.

Kehadiran Dr. Sardi Efendi dalam kegiatan ini menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk senantiasa mendukung dan mengawal pembangunan daerah dengan semangat persatuan, sebagaimana dicontohkan oleh para pahlawan.

Misbahudain: Faksinya Berkomitmen untuk Memperjuangkan Warga Melalui 4 Program 

BEKASI, Prolite – Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Bekasi, Bapak Misbahudain, S.E., menyampaikan komitmen fraksinya memperjuangkan kesejahteraan warga melalui beberapa program penting:

1. Makan gratis untuk anak sekolah dan keluarga kurang mampu, agar gizi dan kesehatan terjaga.
2. Penguatan Posyandu, memperbaiki fasilitas dan layanan kesehatan ibu & anak.
3. Pembangunan infrastruktur, memperlancar mobilitas dan mendukung aktivitas ekonomi.
4. Memperjuangkan Sekolah swasta gratis, memberi kesempatan pendidikan berkualitas bagi semua anak.

“Kami ingin memastikan semua warga Kota Bekasi sejahtera, sehat, dan punya akses pendidikan,” Kata Pak Misbahudain, S.E.

Fraksi Gerindra berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan program-program ini demi manfaat nyata bagi warga.

Anggota DPRD Kota Bekasi Rudy Heryansah Serap Aspirasi Warga Harapan Mulya, Bahas Pengadaan Mobil Ambulans dan Penataan Lingkungan

BEKASI, Prolite — Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, pada hari Minggu, 8 November 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di wilayah konstituen masing-masing.

Dalam kegiatan reses ini, Pak Rudy Heryansah berdialog langsung dengan warga dari lima Rukun Warga (RW) di Kelurahan Harapan Mulya. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain pengajuan mobil ambulans untuk kebutuhan darurat warga, serta penataan dan perapian infrastruktur lingkungan di setiap RW agar lebih tertib dan nyaman.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Rudy Heryansah, anggota DPRD Kota Bekasi, dengan dihadiri tokoh masyarakat, ketua RW dan RT setempat, serta warga Harapan Mulya. Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan penuh antusiasme dari warga yang hadir.

Reses ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, terutama terkait kebutuhan dasar di tingkat lingkungan. Melalui reses, anggota DPRD dapat memahami persoalan yang dihadapi masyarakat dan memperjuangkannya dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD Kota Bekasi.
“Kami menerima banyak masukan dari warga, terutama mengenai kebutuhan mobil ambulans dan penataan lingkungan. Semua aspirasi ini akan kami catat dan perjuangkan agar bisa segera direalisasikan,” ujar Rudy Heryansah dalam sambutannya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan berlangsung dengan sesi dialog terbuka, di mana warga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD. Pak Rudy juga menegaskan komitmennya untuk menepati janji kepada lima RW di Harapan Mulya, dengan berfokus pada pembenahan fasilitas umum, perbaikan akses jalan, dan peningkatan kebersihan lingkungan.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan foto bersama warga, sebagai simbol sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam membangun Kota Bekasi yang lebih baik.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Serahkan Bantuan Ambulans Gratis untuk Warga Aren Jaya

BEKASI, Prolite – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Hj. Evi Mafriningsianti, S.E., M.M., kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Hari ini, Minggu (9/11/2025), Hj. Evi secara resmi menyerahkan satu unit mobil ambulans gratis kepada warga di wilayah Bekasi Timur, khususnya Kelurahan Aren Jaya.

Penyerahan unit ambulans ini dilakukan dalam sebuah acara sederhana namun penuh makna yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan ratusan warga setempat. Unit ambulans ini diharapkan dapat beroperasi penuh selama 24 jam untuk melayani kebutuhan darurat medis dan transportasi pasien, terutama bagi masyarakat kurang mampu di sekitar Bekasi Timur.

Hj. Evi Mafriningsianti, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Beliau menegaskan kesehatan adalah hak dasar setiap warga dengan keberadaan ambulans gratis ini sangat vital, terutama untuk menjangkau warga yang membutuhkan pertolongan cepat atau mereka yang kesulitan biaya transportasi ke fasilitas kesehatan.

Beliau menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang berfokus pada penguatan infrastruktur sosial dan kesehatan di daerah pemilihannya. Pengelolaan operasional ambulans ini akan diserahkan kepada tim relawan atau organisasi masyarakat setempat yang terpercaya, dengan pengawasan ketat untuk memastikan layanan berjalan optimal, transparan, dan tanpa pungutan biaya.

Acara penyerahan ditutup dengan doa bersama memohon agar unit ambulans ini membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara Hj. Evi Mafriningsianti, perwakilan tokoh masyarakat, dan tim relawan.

Fraksi Partai Goldar DPRD Kota Bandung Beri Dukungan Penuh Raperda Perilaku Seksual

BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual. Raperda ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan masyarakat dari ancaman meningkatnya kasus infeksi menular seksual di Kota Bandung.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan, menegaskan pihaknya mendukung langkah Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat regulasi terkait pencegahan perilaku seksual berisiko. “Kasus infeksi menular seksual di Kota Bandung terus meningkat. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga bisa mengganggu ketahanan masyarakat. Karena itu, Golkar mendukung penuh langkah Pemkot untuk mencegah dan mengendalikan perilaku seksual berisiko,” ujarnya.

Juniarso juga menekankan pentingnya pencegahan melalui jalur pendidikan. Ia mendorong Pemkot Bandung agar mulai merancang kurikulum berbasis budaya lokal yang komprehensif, sekaligus memperkuat nilai-nilai agama dan sosial di sekolah dasar hingga menengah.

“Pendidikan menjadi benteng pertama. Sejak dini, anak-anak perlu dibekali pemahaman tentang nilai moral, kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab sosial,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada pencegahan, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya penanggulangan bagi masyarakat yang sudah terdampak perilaku seksual berisiko. Menurut Juniarso, hal itu bisa dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya serta dampak negatif perilaku menyimpang terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

“Edukasi yang tepat dan berkelanjutan akan membangun kesadaran masyarakat agar menjauhi perilaku yang bisa merusak kesehatan maupun tatanan sosial,” jelasnya.

Fraksi Golkar berharap, keberadaan Raperda ini nantinya dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk menjaga moral, kesehatan, dan ketahanan sosial masyarakat Kota Bandung.

DPRD dan Bupati Purwakarta Sepakat Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2026 Sebesar Rp.2,4 T Ditandatangani

PURWAKARTA, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein sepakat menanda tangani Rancangan Kebijakan umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Keuangan oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Purwakarta pada rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Senin 20 Oktober 2025.

Menurut pimpinan rapat yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, berdasarkan pasal 170 ayat (1) hurup C Peraturan DPRD Nomor: 1 Tahun 2025 tentang peraturan Tata Tertib rapat telah memenuhi quorum dengan dihadiri 43 anggota DPRD dari 50 anggota dewan di DPRD Purwakarta.

”Dengan ketentuan itu, rapat ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Diawali ucapan Bismillahhirohmanirrohim Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta pada hari ini, Senin 20 Oktober 2025, Kami nyatakan dibuka,”kata Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami saat memimpin rapat, lalu mengetukan palu, Tok !

”Sebgaimana telah kami sampaikan, materi pembahasan Rapat Paripurna hari ini (Senin 20 Oktober 2025) adalah dalam rangka Pembahasan/Pengambilan Keputusan (Nota Kesepakatan) mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2026,”jelas Ketua DPRD Purwakarta yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami yang akrab disapa bu Puji.

Setelah rapat dibuka oleh Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami didampingi Wakil Ketua I DPRD Purwakarta Dias Rukmana Praja, Wakil Ketua II DPRD Purwakarta Luthfi Bamala, Wakil Ketua II DPRD Purwakarta Drs. H. Entis Sutisna, dan Sekretaris DPRD, Rudi Hartono, .,MM dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Pada kesempatan tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta membacakan hasil kerja Banggar bersama TAPD yang dibacakan Wakil Ketua II DPRD Purwakarta, Luthfi Bamala disepakati Rancangan APBD TA 2026 sebasar Rp.2,,- ( Rp.2,485 Triliun).

Menurut Luthfi Bamala, pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang berkurang sebesar miliar tentunya pengurangan dana ini akan berpengarungaruh terhadap program-progam yang sudah direncanakan.

”Ini masa yang sulit bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta karena anggaran yang sangat terbatas. Untuk itu, DPRD Kabupaten Purwakarta mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih cermat dalam membelanjakan anggaran dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat terutama kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, jaminan kesehatan, gaji pegawai dan kewajiban lainnya,”kata Luthfi Bamala.

Oleh Karena itu, tambah Luthfi, pembahasan Rancangan KUA-PPAS TA 2026 dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan memprioritaskan program-program yang benar-benar dibutuhkan. Tujuannya adalah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun anggaran tidak sebanyak sebelumnya.

Berkaitan dengan itu, kata Luthfi, DPRD Purwakarta mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari solusi dan inovasi baru untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya dengan mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, retribusi namun tidak memberatkan masyarakat.

DPRD juga mendorong Pemerintah Daerah untuk aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar dana dari Kementrian-kementrian dapat dialokasikan untuk pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Sebagaimana sudah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD melalui Pimpina DPRD pada hakekatnya, Kami pimpinan DPRD Purwakarta, Rancangan KUA dan PPAS TA 2026 ini berdasarkan pada azas efektif dan efisien sehingga anggaran yang sudah direncanakan dapat digunakan seefisien mungkin dan melihat pada kebutuhan prioritas disetiap perangkat daerah.

”Sebelum menutup laporan ini, ucapan terimkasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada TAPD dan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah berdedikasi mencurahkan tenaga, pikiran selama pembahasan dengan Bandan Anggaran. Semoga hasil pembahasan kita bersama dapat memberikan dampak dan juga dirasakan langsung bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta,”demikian disampaikan Banggar DPRD Purwakarta.

Dari Pemerintah Daerah hadir Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin, Pj. Sekda Nina Herlina, Forkopimda, para pejabat Eselon II, III dan IV, Sejumlah Camat dan Kepala Desa. Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Insan Pers dan tamu undangan lainnya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein pada sambutannya merasa bangga kepada para pejabat Pemda Purwakarta meskipun mengetahui dana transfer dari Pemerintah Pusat berkurang sebesar miliar.

”Artinya, ketika dana transfer pusat berkurang miliar. Kita tidak bisa membangunan apapun karena uang yang dikurangi itulah uang yang kita kelola. Tapi anggaran yang bersetuhan dengan masyarakat tetap harus berjalan, caranya bagaimana? semua anggaran penunjang di seluruh SKPD ditiadakan. Anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat ditiadakan,”tegas Bupati Om Zein-sapaan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Luncurkan Inovasi untuk Optimalkan Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

BEKASI, Prolite — Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memperkenalkan sebuah inovasi strategis yang berfokus pada optimalisasi proses input dan verifikasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Inovasi ini digagas oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi sebagai bagian dari proyek kepemimpinan yang sedang dijalani dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Diklat PKN-2).

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan instrumen krusial dalam menjaring aspirasi masyarakat yang kemudian menjadi masukan penting bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, proses fasilitasi dan verifikasi yang seringkali memakan waktu menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat. Menanggapi hal ini, Sekretariat DPRD Kota Bekasi meluncurkan dua inisiatif utama:
1. Penguatan Regulasi: Sekretariat DPRD telah menyusun sebuah Pedoman Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam bentuk draf Peraturan Wali Kota (Perwal). Pedoman ini secara spesifik mengatur peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melakukan verifikasi terhadap pokir, memastikan setiap aspirasi yang disampaikan telah terdata dengan akurat dan sesuai prosedur.
2. Pengembangan Sistem Digital: Bersamaan dengan penguatan regulasi, Sekretariat DPRD juga mengembangkan sistem informasi terpadu yang dirancang untuk mempercepat alur kerja fasilitasi dan verifikasi pokir. Sistem ini akan meminimalisir kesalahan manual dan mempercepat proses, dari tahap penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD hingga verifikasi oleh tim Sekretariat.

Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyatakan bahwa inovasi ini bertujuan untuk menciptakan alur kerja fasilitasi yang lebih efektif dan efisien. “Dengan adanya penguatan regulasi dan pengembangan sistem ini, kami berharap Sekretariat DPRD dapat memfasilitasi pokok-pokok pikiran DPRD dengan lebih optimal. Ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah,” ujarnya.

Langkah strategis ini sejalan dengan tugas pokok Sekretariat DPRD untuk membantu kelancaran fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Didukung oleh 147 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di empat bagian dan dua sub-bagian, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk terus berinovasi demi terwujudnya pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Inovasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki proses internal Sekretariat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara DPRD, perangkat daerah terkait, dan masyarakat. Pada akhirnya, tersusunnya pokok-pokok pikiran yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat akan menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang lebih terarah dan bermanfaat bagi seluruh warga.

Penolakan RUU TNI Kembali Terjadi , Mahasiswa Bandung Gelar Aksi Demo Gedung DPRD

Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini resmi merubah dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU TNI) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan seiring persetujuan seluruh fraksi dalam sidang Paripurna ke-15 pada Kamis, 20 Maret 2025.

“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Puan sebelum kemudian disahuti teriakan persetujuan.

Pembahasan revisi RUU TNI ini sempat menuai polemik dan mendapat penolakan dari masyarakat. Bahkan sejumlah massa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI bersamaan gelaran Rapat Paripurna.

Penolakan tersebut juga dilakukan oleh Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung dan Universitas Islam Nusantara menggelar aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Mereka meminta agar revisi RUU TNI yang baru disahkan segera dicabut.

Para mahasiswa menyuarakan agar TNI dikembalikan ke barak, bukan hanya itu saja dalam orasinya mahasiswa juga meminta Undang-Undang TNI dicabut kerena dikhawatirkan dapat mengaktifkan kembali dwifungsi TNI.

“Sebetulnya ada beberapa aspek yang harusnya bisa didahulukan, tapi RUU TNI ini malah membuat beberapa posisi sipil itu bisa diambil sama TNI yang seharusnya hanya dilibatkan untuk perang,” kata salah seorang mahasiswa, John.

Selain itu, mereka menyoroti salah satu pasal pada revisi RUU TNI yakni Pasal 7 ayat 2. Dia mengatakan mempersoalkan TNI yang kini bisa terlibat dalam urusan urusan siber.