Mustofa Anggota DPRD Kota Bekasi Meminta Pemkot untuk Evaluasi OPD Penghasil

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan evaluasi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil baik pajak maupun retribusi guna memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu untuk mengenjot realisasi PAD mengingat capaian yang belum maksimal di triwulan tiga ini. “Kita ingin Pemkot Bekasi melakukan evaluasi kepada OPD yang menyumbang pendapatan. Baik itu pajak maupun retribusi. Kalau bekerja secara profesional maka saya yakin target PAD akan tercapai,” ucap Mustofa.

Lanjut dia, tidak hanya kepada pucuk pimpinan OPD saja, kepada pegawai di masing-masing OPD juga harus bekerja secara profesional. Baik itu Kepala Bidang, Kasi, jajaran kecamatan maupun kelurahan serta UPTD yang ada.

“Pimpinan daerah harus bisa menggerakkan semua jajaran di Pemerintahan agar PAD kita mencapai target. Jangan sampai potensi banyak tapi tidak terserap karena pejabat kurang profesional dalam bertugas,” ujarnya.

Apalagi, di triwulan tiga ini, PAD Kota Bekasi juga belum mencapai target. Jangan sampai Kota Bekasi mengulang seperti tahun sebelumnya yang gagal merealisasikan target  PAD.

“Tahun ini kita harap semua unsur di Pemerintahan bekerja secara profesional agar PAD tahun ini benar-benar tercapai 100 persen,” pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Aminah Kawal Pemenuhan Sarpras Lingkungan

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Aminah mengaku banyak sarana prasarana lingkungan serta fasilitas penunjang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta ambulan yang masuk usulan warga perlahan terealisasi.

Dia berharap tidak hanya sarana prasarana lingkungan, termasuk infrastruktur yang saat ini masih mendominasi bisa seluruhnya terealisasi dan akan terus diperjuangkan.

Sejauh ini, aspirasi masyarakat sudah terealisasi seperti perbaikan jalan lingkungan, saluran air dan kantor sekretariat RW dan RT. Selain infrastruktur dirinya juga fokus pada sarpras penunjang kegiatan masyarakat hingga ekonomi menengah kebawah dengan pengadaan gerobak motor (Baktor), gerobak UMKM dan ambulans.

“Kita akan kawal terus aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Hingga akhir tahun ini mudah-mudahan terealisasi apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Aminah.

Dia menyebut, untuk tahun 2024 ini karena anggaran terbatas dan ada skala prioritas sehingga tak semua bisa terealisasi. Namun ia berjanji bakal mengawal aspirasi yang masuk.

“Saya berharap apa yang menjadi aduan masyarakat 2024 bisa terealisasi. Apapun itu nantinya akan kita kawal aspirasi masyarakat di wilayah,” tandasnya.

Anggota DPRD PAN Kota Bekasi Evi Mafriningsianti Ingin Tingkatkan Mutu Pendidikan

Prolite – Terpilih untuk ke dua kalinya menjabat menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, membuat Evi Mafriningsianti berharap bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.

Untuk lebih maksimal lagi, Evi juga berharap peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan dapat diwujudkan di Kota Bekasi agar anak-anak usia sekolah semua bersekolah.

Politisi perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, sejumlah langkah yang perlu ditingkatkan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Karena fasilitas pendidikan yang layak dapat membuat anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman dan aman.

“Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Bekasi harus ditingkatkan, karena di beberapa Kecamatan ada yang masih kurang lengkap fasilitas pendidikannya,” ujar Evi.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus segera menyusun strategi dalam menghadapi krisis tenaga pendidik di Kota Bekasi. Sebab, tahun ini ada sekitar 900 guru memasuki masa pensiun.

“Ini harus segera terisi sesuai dengan kualifikasinya dan kami juga dorong agar para guru yang sekarang menjadi TKK (tenaga kerja kontrak), bisa menempati kuota di P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” tutupnya.

Murfati Lidianto Apresiasi Pemkot Bekasi Raih Predikat Indeks Kota Toleran

Prolite – Pada awal tahun 2024, Kota Bekasi mendapat predikat kota toleran ke dua se Indonesia. Murfati Lidianto memberikan apresiasi kepada Pemkot Bekasi atas raihan predikat indeks Kota Toleran.

Bahkan, berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023, Kota Berjuluk Patriot ini meraih skor 6,460. Sehingga satu tingkat di bawah Kota Singkawang yang mendapatkan skor sebesar 6,500.

Skor ini sesuai hasil yang dirilis oleh Setara Institute setiap tahunnya. Terkait hal ini mendapat respon dari legislator senior perempuan senior Fraksi Gerindra Murfati Lidianto. Dia sangat mengapresiasi adanya capaian tersebut.

Terlebih lagi, anggota DPRD Kota Bekasi yang terpilih untuk ketiga kalinya ini merupakan politisi double minor yaitu keturunan Tionghoa yang beragama Katolik. Meskipun begitu tidak menyurutkan dirinya untuk terus bekerja serta mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Bekasi pada umumnya, khususnya warga daerah pilihnya (Dapil) II yang mencakupi Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara.

“Mendapatkan predikat Kota toleran ke dua se Indonesia itu prestasi sendiri bagi kita warga Kota Bekasi. Saya sangat bangga Kota Bekasi tak henti-hentinya meraih Indeks Kota Toleran setiap tahunnya. Dan sekarang ini, kita meraih peringkat kedua dari 10 kota se-Indonesia,” ungkapnya saat dihubungi.

“Mengapa saya bahas ini, karena saat ini bertepatan dengan kontestasi pemilihan kepala daerah, sehingga dengan adanya ganjaran prestasi tersebut, Pilkada kali ini tidak ada lagi kampanye yang menyerang dengan isu-isu berbau SARA yang bisa merusak nilai prestasi Kota Bekasi sebagai Kota Toleran yang masyarakat plural juga majemuk,” tutupnya.

Lengkapi Struktur, 50 Anggota DPRD Kota Bekasi Ikuti Bimbingan Teknis di Bandung

Prolite – Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 mengikuti bimbingan teknis dalam rangka orientasi di Bandung. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melengkapi unsur personalia atau struktur organisasi di DPRD Kota Bekasi.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Bekasi, Dzikron kepada awak media. Menurutnya, bimbingan teknis (Bimtek) ini dilakukan dalam rangka pembentukan struktur organisasi DPRD.

“Selama seminggu ini adalah menentukan alat kelengkapan dewan (AKD), seperti unsur pimpinan. Setelah menentukan pimpinan dan AKD, lalu kita menentukan susuna badan –badan seperti Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Kehormatan Dewan (BKD), serta Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda),” ujar Dzikron.

etelah anggota DPRD mendapatkan Bimtek orientasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Dzikron berharap semua DPRD Kota Bekasi telah memiliki unsur pimpinan secara definitif.

Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029, Aminah Ingin Berkontribusi kepada Karang Taruna

Prolite – Dalam rangka membangun lingkungan sekaligus ingin menebalkan aspirasinya di periode keduanya sebagai legislator, Aminah anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 dari Fraksi PAN, ingin memberikan kontribusi kepada organisasi kepemudaan.

Organisasi kepemudaan yang dimaksud adalah Karang Taruna yang merupakan wadah pengembangan generasi muda. Dimana organisasi ini tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab, dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di kelurahan atau komunitas sosial sederajat.

“Kehadiran Karang Taruna memiliki peran dalam pembangunan masyarakat, terutama pada peningkatan potensi dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial” ujar Aminah.

Politisi yang memiliki latar belakang sebagai guru ini menyampaikan, Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan sangat dibutuhkan perannya dalam pembangunan wilayah di bidang sosial.

“Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan mempunyai peran sangat penting dalam masyarakat yang merupakan pilar kekuatan di dalam pembangunan baik di kelurahan maupun di tingkat Kota Bekasi,” tutupnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Bambang Sutopo Minta Pengurus RT/RW Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Pendatang

Prolite – Peristiwa penangkapan teroris yang berada di bilangan Kecamatan Rawa Lumbu, membuat Bambang Sutopo anggota DPRD Kota Bekasi terbuka hati untuk memberikan himbauan kepada masyarakat.

Bambang Sutopo merupakan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra asal daerah pilih (Dapil) Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara, Tahapan Bambang Sutopo meminta kepada pengurus wilayah rukun tetangga (Rt) dan rukun warga (Rw) untuk meningkatkan kewaspadaan bagi warga pendatang.

Politisi Partai Gerindra yaang pada periode lalu menjabat sebagai Wakil Ketua III, meminta seluruh stakeholder lingkungan lebih waspada dan siaga agar kejadian tertangkapnya teroris, tidak terulang lagi. Sehingga dirinya meminta kepada pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas supaya meningkatkan patroli wilayah ke RT dan RW.

“Mungkin kita perlu meningkatkan lagi Siskamling, biar kewaspadaan terhadap warga pendatang atau orang tidak dikenal bisa lebih ditingkatkan, karena pastinya gerak-gerik warga bisa terpantau,” tegas Tahapan Bambang.

Ditambahkan Tahapan, pihak pengurus lingkungan juga diminta mendata kembali hunian pendatag seperti kos-kosan dan kontrakan, sebagai bentuk untuk memantau sekaligus mendata ulang warga pendatang.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Agus akan Perjuangkan Masyarakat untuk Mudah Mengakses Fasilitas Kesehatan

Prolite – Dilantik untuk kedua kalinya, Agus anggota DPRD Kota Bekasi legislator dari Fraksi PDI Perjuangan asal daerah pilih (Dapil) IV yaitu, Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, dan Pondok Melati, berharap bisa memfasilitasi seluruh masyarakat Kota Bekasi, dalam mengakses fasilitas kesehatan.

Menurut Agus, idealnya RS Tipe D ini ada di setiap kecamatan. Jika alokasi anggaran memadai bukan tidak mungkin fasilitas itu bisa dibangun di setiap kecamatan. Menurutnya, saat ini Pemkot Bekasi sudah membangun RSUD Tipe D di sejumlah wilayah seperti RSUD Jatisampurna, RSUD Pondokgede, RSUD Bantargebang, RSUD Podokmelati dan Bekasi Utara dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

”Kalau itu (infrastruktur kesehatan) pasti diperlukan cuma memang kembali pada anggaran. Namun untuk kepentingan masyarakat, saya berharap anggota DPRD saat ini bisa mendorong penambahan pembangunan rumah sakit tipe D,” jelasnya.

Anggota DPRD pada periode lalu duduk di Komisi I ini mengakui masih banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya keterbatasan layanan rawat inap, seperti adanya antrian kamar dan lainnya.

Guna mendukung penambahan fasilitas, kata dia, idealnya memang diperlukan kembali pembangunan fasilitas penunjang. Diantaranya meliputi bangunan rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik obat dan lainnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa: Pemerintah Harus Melek Melihat Kebutuhan Masyarakat

Prolite – Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa. Ia juga  mendorong Pemkot Bekasi untuk melakukan evaluasi pelayanan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta untuk selalu hadir menjawab kebutuhan masyarakat utamanya terkait pelayanan yang berkaitan dengan pemerintahan hingga pelayanan kesehatan.

“Kami (DPRD) selama lima tahun sudah (mendorong) berupaya maksimal mendekatkan pelayanan untuk warga masyarakat, seperti pendekatan layanan dasar pembuatan surat kependudukan. Saat ini layanan pembuatan KTP, KK, Surat Kematian dapat di akses di kecamatan bahkan di seluruh kelurahan,” kata Mustofa, Rabu (21/8).

Lanjut dia, kedepan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  juga harus ditingkatkan guna menunjang kebutuhan pelayanan masyarakat dengan sistem yang lebih baik.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan baik terkait pelayanan administrasi maupun pelayanan kesehatan. Upaya itu dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terlayani dengan baik.

“Intinya Pemerintah harus melek melihat kebutuhan  masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Apalagi ada pungli. Saya meminta hal seperti itu tidak ada lagi di Kota Bekasi,” tukasnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafied Minta Pemkot Perbanyak Pembangunan Infrastruktur

Prolite – Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi konsisten memberikan fasilitas yang ideal untuk masyarakat dengan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Perencanaan matang diperlukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi guna menunjang proses pembangunan setiap tahunnya. Kesiapan anggaran juga perlu dimaksimalkan.

Sejauh ini lanjut Muin sapaannya, dari segi alokasi anggaran lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  pembangunan infrastruktur hampir  rampung dikerjakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA).

“Nah, dari target sudah 90 persen terselesaikan infrastruktur oleh DBMSDA. Itu dari sisi APBD nya,” kata Muin kepada Radar Bekasi.

Sementara dari  sisi keseluruhan infrastruktur di Kota Bekasi, lanjut Muin, masih banyak yang perlu dibangun dan diperbaiki. “Baik jalanan, saluran,  karena masih banyak titik yang berpotensi terjadinya banjir kalau musim hujan berlangsung,” ucapnya.

Masyarakat Kota Bekasi butuh penataan infrastruktur yang lebih banyak lagi begitu juga dengan anggarannya. Maka dari itu, Pemerintah harus benar-benar dalam perencanaannya.

“Kita ingin Pemkot Bekasi bisa membangun lebih banyak lagi infrastruktur. Baik lingkungan maupun di fasilitas umum lainnya,” tukasnya.