Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Membahas Komitmen Pembangunan Inklusif Berbasis Syariah

KOTA BEKASI, Prolite — Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi digelar dengan membahas komitmen memperkuat system keuangan berbasis Syariah.

Rapat yang digelar pada 16 April 2025 lalu itu bukan hanya membahas komitmen sektor ekonomi namun juga menandai kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Kesepakatan yang ditandai dalam Raperda tersebut yakni tentang pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Patriot Bekasi (Perseroda).

Bukan hanya itu dalam Rapat tersebut juga membahas mengenai pemberdayaan pelaku ekonomi kecil di wilayah kita.

Pendirian BPR Syariah ini merupakan hasil kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi untuk memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat, terutama sektor informal dan pelaku UMKM yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Puspa Yani, menyebut langkah ini sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif.

“Dengan BPR Syariah Patriot Bekasi, kita tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berbasis kemaslahatan,” jelas Puspa.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa pembentukan bank daerah berbasis syariah ini merupakan bentuk inovasi dalam pengelolaan keuangan lokal yang bertujuan untuk mendorong inklusi finansial, terutama di wilayah pinggiran dan komunitas masyarakat ekonomi lemah.

BPR Syariah Patriot Bekasi nantinya akan beroperasi dengan skema syariah yang menghindari sistem riba dan mendorong transaksi berbasis bagi hasil. Kehadiran bank ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan mendukung program-program Pemkot yang bersinergi dengan sektor keuangan, seperti pembiayaan wirausaha pemula, kredit usaha rakyat berbasis syariah, dan edukasi literasi keuangan.

Rapat Paripurna ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah dan DPRD untuk tidak hanya membangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi sistem ekonomi dan keuangan yang pro-rakyat dan berkelanjutan.

Usaha MZ Billiard Ditutup , Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Minta Pemkot Tidak Beri Izin

KOTA BEKASI, Prolite – Massa melakukan aksi demo menuntut penutupan MZ Billiard yang berada di Danau Duta Barat, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara.

Usaha MZ Billird menuai kontra dari masyarakat sekitar karena adanya aktivitas yang ada di dalamnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi buka suara terkait demo penutupan MZ Billiard beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil meminta pemerintah Kota Bekasi untuk tidak memberikan izin operasional kepada usaha tersebut.

Usaha yang terletak di RW 11 ini diminta untuk menutup usaha tersebut terkecuali MZ Billiard diperbolehkan beroprasi setelah melewati fase koordinasi.

“Saya harap yang mengeluarkan izin itu harus bertindak tegas, bahwa lokasi usaha itu kan memang lokasinya di lingkungan masyarakat dan harapannya izin itu tidak keluar,” kata Kamil, Rabu (23/4).

Kamil menyampaikan ada kekeliruan yang dilakukan oleh pemilik usaha tersebut.

Seharusnya pemilik usaha tersebut terlebih dahulu melakukan izin dengan warga setempat, lalu tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan sebelum dilakukannya grand opening atau peresmian pengoperasian.

Namun hal itu justru belum dilakukan oleh yang bersangkutan, sehingga aksi penolakan pun tidak terelakan.

“Harapannya para pengusaha ini harus berkoordinasi dulu dengan RT dan RW juga masyarakat serta Kelurahan sehingga dia ingin membuka unit bisnis atau usaha bisa berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Kamil menjelaskan jika warga justru membiarkan tempat usaha tersebut beroperasi, dikhawatirkan akan timbul aktivitas negatif.

Sehingga jika sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti warga, RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan rampung dengan kesepakatan diperbolehkan, pemilik usaha dinilai akan nyaman selama beroperasi tanpa dibalut keresahan warga.

“Billiard saat ini masih belum murni olahraga dan kalau misalkan memang diperuntukkan untuk olahraga sih memang tidak masalah tapi kami khawatir ini (Tempat usaha) dekat perumahan, sarana ibadah, dan khawatir juga dengan anak-anak kami terpengaruh dari sisi buruk liar,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, sejumlah warga perumahan Duta Harapan menggelar aksi demo untuk menutup operasi usaha MZ billiard pada Minggu (20/4/2025).

Tempat usaha itu didemo karena menurut warga telah melanggar sejumlah aturan.

“Kami menyatakan bahwa tempat usaha billiard yang ada di sini ini ingin segera ditutup karena sebelumnya kami sudah memberikan semacam warning (Peringatan) yang sebelum-sebelumnya sudah kami lakukan proses mediasi dan musyawarah terhadap usaha ini tapi sampai sekarang masih buka atau beroperasi,” kata Sekretaris RW 11 Kelurahan Harapan Baru, Arif, Senin (21/4/2025).

Arif menjelaskan pelanggaran itu menurutnya meliputi lokasi usaha billiard yang berada di pemukiman warga, lalu berdekatan dengan tempat ibadah dalam hal ini masjid, hingga sekolah.

Lalu tempat tersebut juga belum memiliki izin dari pengurus atau warga lingkungan sekitar, dalam hal ini warga.

“Tempat ini juga membawa dampak negatif kepada generasi muda kami, negatifnya terutama untuk anak-anak lingkungan sekitar karena banyak ada beberapa anak-anak di lingkungan sekitar kami mulai masuk ke tempat billiard itu, tidak menutup kemungkinan adanya nantinya terjadian narkoba, minuman keras (miras), kami berusaha untuk melindungi generasi-generasi muda kami,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Arif menuturkan untuk jam operasional tempat usaha billiard itu justru melewati batas maksimal.

Ditambah pihak Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Kelurahan juga sudah mempastikan belum memberikan izin kepada tempat usaha tersebut.

“Pemerintahnya juga menolak karena tidak ada izin dari warga itu dari tingkat lurah dan sekarang diteruskan ke Kecamatan, lalu jam operasional itu sampai dini hari, informasi yang didapat dari jam sampai jam dan itu laporan yang saya terima,” tuturnya.

Berdasarkan sejumlah faktor masalah itu, Arif mengungkapkan puncak keresahan warga terjadi saat pengelola MZ billiard justru tetap ingin mengoperasikan tempat usaha tersebut dengan menggelar grand opening pada Minggu (20/4/2025).

“Padahal kami juga udah terus menolak tapi ternyata sekarang malah grand opening, intinya kami minta ditutup dan intinya proses kami meminta ditutup itu sudah lama sekali,” ungkapnya.

Ketika tengah berdemo, sebagian perwakilan warga yang menolak kemudian bertemu dengan owner atau pemilik dari usaha tersebut.

Selanjutnya mereka berkomunikasi serupa berdiskusi dengan dimoderatori oleh pihak Kelurahan Harapan Baru di hadapan sejumlah petugas keamanan, dalam hal ini Polisi, TNI, dan Satpol PP.

Berdasarkan komunikasi itu, satu owner, Irfan menanggapi sejumlah tuntutan warga.

Satu diantaranya ia mengelak kalau tempat usaha tidak memiliki izin, justru ia menegaskan sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).

Ia juga menegaskan kalau tempat usahanya itu tidak pernah beroperasi melewati pukul WIB.

“Kami punya NIB, terus usaha MZ billiard kami tidak pernah lewat dari jam 12 malam kok,” tegas Irfan saat berkomunikasi dengan sejumlah perwakilan warga.

Usai berkomunikasi lebih kurang 60 menit atau satu jam, pihak warga tetap meminta pihak pemilik usaha MZ billiard untuk menutup operasional.

Sementara pemilik usaha meminta waktu hingga Rabu (23/4/2025) atau tiga hari untuk berkonsultasi dengan jajaran guna menjawab permintaan warga.

Selama proses menunggu keputusan itu, pemilik usaha menutup operasional tempat tersebut.

TPPO di Kamboja Terjadi Lagi, Pemkot Bekasi Diminta Jemput Korban

KOTA BEKASI – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Kamboja menyita perhatian publik terutama Pemerintah Kota Bekasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman mengatakan hal itu dikarenakan untuk antisipasi aktivitas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), satu contohnya sebagai operator Judi Online (Judol).

Oleh karena itu DPRD Kota Bekasi meminta kepada Pemerintah Kota untuk bersiap apabila ada warga masyarakat yang tengah bekerja di Kamboja.

Pemerintah Kota diminta sigap untuk menganbil jalan keluar denga melakukan berbagai upaya pemulangan warga masyarakat dari Kamboja ke Indonesia.

“Kami pastikan warga Kota Bekasi yang memang masih ada di Kamboja untuk dapat melakukan pengamanan dan memastikan mereka semua dalam keadaan selamat dan kalau perlu kami pulangkan ke tanah air,” kata Wildan, Rabu (23/4).

Wildan juga meminta Pemkot Bekasi untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terkait TPPO tersebut dengan sejumlah pihak relevan.

“Pemkot Bekasi harus segera melakukan langkah-langkah dan memastikan yang pertama investigasi kasus dan akan menjadi evaluasi bersama,” jelasnya.

Diketahui bahwa sebelumnya pernah terjadi kasus TPPO di Kamboja yang merupakan warga masyarakat Kota Bekasi sendiri.

Seorang pemuda yang bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Kampung Dua, RT 001/RW 021, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi bernama Soleh Darmawan (24) diduga menjadi korban hingga meninggal dunia di Kamboja.

Ibu korban, Diana (43) mengatakan Soleh sebelumnya dikabarkan meninggal dunia pada Senin (3/3/2024) pagi.

Diana memaparkan sebelum dikabarkan meninggal dunia, putra pertama nya itu sempat meminta izin kepada dirinya kalau Soleh mengaku menerima tawaran dari sebuah yayasan pencari kerja yang berkantor di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada pertengahan Februari 2025.

Soleh mendatangi kantor yayasan tersebut dengan ditemani seorang perempuan berinisial S pada 17 Februari 2025.

Sesampainya bertemu pihak yayasan, Soleh mengabarkan kepada Diana telah bersepakat untuk bekerja di Thailand.

Kemudian pada Sabtu (15/3) jenazah tiba di Tanah Air dan langsung dibawa menuju ke rumah duka.

Selanjutnya pada Minggu (16/3/2025) pemakaman kemudian dilakukan di samping rumah tinggal Diana dan Soleh.

Setelah itu, Diana baru mengetahui kalau selama kerja di Kamboja itu sebenarnya Soleh sebagai operator Judol dari sejumlah bukti yang diterima pihaknya dari perusahaan putranya bekerja.

Hanya saja ia pun belum mengetahui secara pasti apakah penyebab meninggalnya Soleh.

“Awalnya enggak tahu saya. Pas tahu-tahunya sudah meninggal, tahunya (bekerja operator) judol, Soleh itu awalnya dijanjikan bekerja di bidang perhotelan di Thailand, nah Soleh mau terima tawaran karena sebelumnya dia kuliah D3 jurusan chef atau koki,” tutur Diana di kediaman, Kamis (27/3/2025).

Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Usulkan Lakukan Operasi Yustisi untuk Warga Pendatang

KOTA BEKASI, Prolite – Komisi I DPRD Kota Bekasi merekomendasikan pemberlakuan kembali Operasi Yustisi terhadap warga pendatang yang bermukim di Kota Bekasi pasca pelaksanaan Lebaran Idul Fitri.

Momen Lebaran Idul Fitri telah usai para masyarakat yang sempat mudik sudah kembali lagi ke Kota Bekasi.

Pendataan penduduk perlu dilakukan untuk memperbaiki system serta operasi terutama dilakukan kepada warga urbanisasi.

Dengan dilakukan operasi Yustisi ini maka Kota Bekasi bisa meminimalkan tingkat penganggiran di wilayahya.

“Saya pikir Operasi Yustisi adalah langkah yang diperlukan, asalkan sesuai dengan ketentuan administrasi, misalnya warga yang sudah tinggal selama satu tahun wajib memiliki KTP Kota Bekasi. Pendataan ini penting untuk memastikan bahwa kerja Pemerintah Kota benar-benar optimal dan tidak diabaikan,” ujar Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, dalam keterangannya, Rabu (09/04/2024).

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi menjelaskan bahwa fenomena urbanisasi tidak dapat dihindari, mengingat Kota Bekasi berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai wilayah penyangga.

Hal ini menjadikan Bekasi sebagai tujuan utama warga urban untuk mencari peluang hidup baru.

Namun, ia juga menyoroti situasi Kota Bekasi yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya tingkat pengangguran pasca-pandemi Covid-19.

“Tantangan di Bekasi saat ini cukup besar. Berdasarkan data, ada hampir 200 ribu tenaga kerja yang masih menganggur setelah pandemi Covid-19. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan baru Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris dalam 100 hari program kerja mereka untuk menciptakan Kota Bekasi yang lebih baik,” tambah Rudy.

Sebagai langkah konkret, Rudy menyarankan agar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi dapat lebih selektif terhadap warga pendatang yang berniat menetap di Bekasi.

la menilai, jika tidak segera ditangani, meningkatnya jumlah pendatang dapat menimbulkan keresahan baru, terutama jika pendatang tidak memiliki pekerjaan atau keterampilan yang memadai.

“Jika tidak ditangani, ini akan menambah masalah sosial, terutama bagi warga pendatang yang datang hanya untuk menganggur. Pemerintah Kota perlu mengatur agar warga pendatang yang menetap di Bekasi benar-benar memiliki tujuan dan keterampilan yang bisa mendukung perekonomian,” ungkapnya.

Rudy juga menyarankan agar setiap warga daerah berkontribusi dalam membangun wilayah asalnya sendiri. la menekankan pentingnya keterampilan dan kesiapan kompetitif bagi mereka yang hendak mencoba peruntungan di wilayah metropolitan seperti Kota Bekasi.

Komisi II DPRD Kota Bekasi Panggil Kadis LH Usai Ditemukan Limbah Medis di TPA Sumur Batu Kota Bekasi

KOTA BEKASI, Prolite – Komisi II DPRD Kota Bekasi bakal memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yudianto. Pemanggilan itu dilakukan setelah adanya temuan limbah medis di TPA Sumur Batu Kota Bekasi, Minggu (20/4).

“Besok (hari ini,red) saya akan memanggil kepala Dinas LH terkait dengan sampah medis yang dibuang secara langsung ke TPA Sumur Batu,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H. Anton, , Senin (21/4).

Limbah medis sempat ditemukan olehnya itu kini sedang dilakukan oemantauan, bukan hanya itu ia juga menyaksikan bahwa adanya limbah yang dibuang ke TPA Sumur Batu tersebut berasal dari beberapa rumah sakit.

Keberadaan limbah rumah sakit yang dibuang ke TPA Sumur Batu ini sangat membahayakan bagi orang yang beraktivitas disekitar area.

Oleh karenanya Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi ini meminta agar Kelapa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi untuk mendatangi lokasi.

“Saya minta kepada kepala dinas untuk menyidak langsung, datang langsung ke zona tersebut,” ungkapnya.

Anton mengingatkan bahwa pengelolaan sampah saat ini tengah menjadi perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup. Lokasi temuan limbah medis tersebut adalah zona pembuangan sampah yang sudah tidak aktif, ia menduga ada oknum yang mencari keuntungan dibalik bahaya limbah medis tersebut.

“Zonanya sudah tidak aktif. Ini sengaja sepertinya ada oknum yang membuat sampah kesitu karena ingin menghasilkan keuntungan,” ucapnya.

Anton meminta agar pengawasan di lingkungan TPA Sumur Batu menjadi perhatian Pemkot Bekasi, nampak di lokasi terdapat celah akses masuk ke area TPST. Bidang penegakan hukum (Gakkum) DLH Kota Bekasi harus bertindak tegas, Anton juga menyarankan agar DLH Kota Bekasi memeriksa jika terdapat CCTV untuk mengetahui jejak pembuang limbah medis tersebut.

“Saya kira ini masuk lewat pinggir, makanya ini dinas harus lihat di pinggir-pinggir (TPA) ini tidak ditembok ya. Ini harus menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Bekasi tentang sampah ini,” tambahnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi benar-benar harus ekstra memperbaiki pengelolaan sampah. Seperti ratusan daerah lain di Indonesia, diketahui Pemkot Bekasi saat ini tengah berlomba dengan waktu, mengganti sistem pengolahan Open Dumping menjadi Sanitary Landfill setelah mendapat teguran dari Menteri Lingkungan Hidup.

Ketua DPRD Kota Bekasi Terima Audiensi Perwakilan Mahasiswa UBHARA JAYA Terkait RUU TNI Kontroversial

BEKASI, Prolite – Ketua DPRD Kota Bekasi telah menerima audiensi dari lima orang perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA) dan Aliansi Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada hari Selasa, (15/04/2025), bertempat di gedung DPRD Kota Bekasi.

Dalam pertemuan tersebut, lima orang perwakilan BEM UBHARA JAYA menyampaikan kekecewaan mereka atas kurangnya respons dari DPRD Kota Bekasi terhadap surat permohonan audiensi yang telah dilayangkan sebelumnya. Mereka menyoroti berbagai pasal dalam RUU TNI yang dianggap kontroversial dan berpotensi mengancam supremasi sipil serta prinsip-prinsip demokrasi.

Ketua DPRD Kota Bekasi menyambut baik kedatangan para perwakilan mahasiswa dan mendengarkan dengan seksama aspirasi yang disampaikan. Beliau menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam isu-isu kenegaraan.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Bekasi menyatakan komitmennya untuk menjaga demokrasi dengan menjunjung tinggi supremasi sipil sebagai wujud kedaulatan rakyat. Beliau juga berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dan membawa isu ini ke dalam pembahasan lebih lanjut di tingkat DPRD Kota Bekasi.

Di Hari Jadi ke 28, Kota Bekasi Masih Banyak Pekerjaan Rumah

KOTA BEKASI, Prolite – Kota Bekasi memperingati Hari Jadi usianya yang ke 28 tahun, Kota Bekasi terus berbenah menjadi kota modern dengan infrastruktur yang memadai. Kendati, di tengah kemajuan yang sudah dicapai masih banyak menyisakan persoalan klasik seperti banjir, sampah, macet dan pengangguran.

“Ini kita harus rayakan dengan bahagia atas prestasi – prestasinya, di mana kotanya semakin modern, semakin bagus infrastrukturnya,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, Senin (10/03/2025).

Politisi PKS ini menyebut, hingga kini persampahan tetap menjadi Pekerjaan Rumah (PR) dengan masih adanya tempat – tempat penumpukan sampah dan belum tercapainya Kota Bekasi kembali dapat meraih penghargaan Adipura.

“Itu harus dicapai. Kemudian, pendidikan kita itu harus semakin modern dengan adanya pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Begitu juga dengan layanan kesehatan, kita ingin seluruh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit tipe D, RSUD Cam itu punya layanan kesehatan yang prima,”ujarnya.

Selain itu, kemacetan jalan dan tingginya angka pengangguran juga masih belum dapat teratasi. Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah agar bisa memberikan solusi untuk mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada.

“Pengangguran di Bekasi ini cukup tinggi, kita ingin ada pengembangan – pengembangan supaya angka pengangguran ini dapat ditekan. UMKM – UMKM diberlakukan supaya daya beli meningkat. Di hari ulang tahun yang ke 28 ini tentunya kita sudah mulai melihat wajah Kota Bekasi ini semakin hari, semakin baik,”imbuh Sardi.

Mengenai banjir, Sardi menuturkan terdapat dua faktor yang kerap menjadi penyebabkan banjir di Bekasi yakni, tingginya intensitas curah hujan maupun air kiriman dari hulu.

“Makanya kita ingin adanya pembangunan embung di sisi – sisi sungai yang memang itu berpotensi nanti jika debit air tinggi, itu ada embung yang mengatasi,”jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa tata ruang wilayah Kota Bekasi perlu dievaluasi dengan melibatkan seluruh stakeholder, dan hal itu dapat menjadi program walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2025 – 2030 nanti.

“Nah, ini belum kita bahas tentang RPJMD, supaya tuntas persoalan infrastruktur dan khususnya persoalan banjir. Saya kira Walikota, kita berikan pesan agar semangat selalu untuk dapat merealisasikan janji – janji kampanye melalui visi – misinya yang dituangkan dalam RPJMD nanti,”pungkasnya.

HUT ke 28 Kota Bekasi, Dewan Eko Pramono Soroti Masalah yang Belum Teratasi

KOTA BEKASI – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bekasi ke 28 ini menjadi kesempatan bagi pemangku kebijakan untuk merefleksikan perjalanan kota guna merumuskan langkah – langkah konkrit ke depan untuk menjadikan Bekasi sebagai tempat yang nyaman dan mensejahterakan warganya.

“Harapan kita semua sama, Bekasi menjadi tempat yang nyaman buat semua warganya, menjadi warga yang sejahtera, kecukupan,” kata Anggota DPRD Kota Bekasi, Raden Eko Setyo Pramono Kepada awak media, Senin (10/03/2025).

Menurutnya, momen HUT Kota Bekasi ke-28 ini harus dijadikan tolok ukur melihat ke belakang untuk mengevaluasi kekurangan di periode sebelumnya, dengan harapan Bekasi akan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe.

Kemudian, Politisi Gerindra yang juga menjabat Sekretaris Komisi IV ini juga menyoroti beberapa permasalahan klasik yang masih dihadapi Kota Bekas saat ini, seperti banjir, kemacetan, serta keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang banyak tersebar.

“Persoalan banjir, terus kemacetan yang memang belum terurai, terus banyak pengemis di pinggir jalan. Itu bukan hanya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) para pemimpin daerah, tapi PR kita semua,”terangnya.

Kesadaran warga masyarakat, menurutnya, juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan agar lebih baik. Selain itu, pemerintah melalui dinas terkait diharapkan dapat memberikan perhatian khusus dengan keberadaan para gelandangan dan pengemis di Kota Bekasi.

“Mereka juga harus kita edukasi bahwasanya kondisi itu tidak baik, dengan adanya mereka tetap mangkal di lampu merah, pinggir jalan, itu tidak baik. Saya berharap Dinas Sosial bisa punya cara bagaimana mengatasi hal – hal itu,”ujarnya.

Sebagai penutup, ia menyampaikan pesan kepada seluruh warga Kota Bekasi untuk bersama-sama menjaga dan membangun Kota Bekasi agar lebih baik, sesuai dengan motto Bekasi yang mengedepankan kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya.

Alit Jamaludin Serap Aspirasi Warga RW 06 Aren Jaya

KOTA BEKASI, Prolite – Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alit Jamaludin gelar kegiatan jaring aspirasi warga ke-1 Tahun 2024, yang berlangsung di dua wilayah yakni, Rw 019 dan Rw 06 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, dirinya menjelaskan warga dilingkungan tersebut mengeluh terkait banjir yang sering terjadi diwilayah Rw 06.

“Aspirasi masyarakat ya tidak lain, yaitu infrastruktur dan paling krusial adalah banjir yang disebabkan oleh saluran kali diwilayah tersebut karena belum pernah normalisasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu warga pun mengeluh terkait keberadaan kantor sekretariat Rw 06 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.

Ditengah cuaca ekstrem yang sering terjadi di Kota Bekasi memang dapat mengakibatkan berbagai macam masalah.

Pasalnya cuaca yang tidak menentu tersebut Alit Jamaludin memberikan peringatan akan bahaya penyakit dan banjir yang akan terjadi.

“Kantor sekretariat RW minta untuk di renovasi agar lebih representatif dan layak dan semua aspirasi akan saya tampung dan semoga bisa memperjuangkan serta memprioritaskan itu semua,” pungkasnya.

Adelia Sidik: Bantuan untuk Korban Banjir Berharap Pemkot Bagi Secara Merata

KOTA BEKASI, Prolite – Bencana banjir yang menimpa Kota Bekasi kali ini cukup besar, Anggota DPRD Kota Bekasi, Adelia Sidik mengaku telah melakukan pemantauan di beberapa titik banjir di wilayahnya Dapilnya.

Dalam pantauannya di ketahui beberapa titik banjir yang berada di wilayah Dapilnya belum mendapatkan bantuan secara langsung .

Hal tersebut sangat disayangkan pasalnya lokasi yang ia sambangi sekarang belum ada pejabat daerah Kota Bekasi yang belum meninjau secara langsung.

Hal ini ia katakan seusai menemani Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat meninjau lokasi bencana di wilayah RW 05 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kamis (06/03).

“Sebenarnya memang kita sedih juga ya, karena memang fokus kita kan masih di Jatiasih PGP, Kemang IFI dan duren jaya. Saya berterimakasih sekali dengan Wakil Gubernur yang sudah mau menyempatkan hadir kesini karena sampai saat ini belum ada pejabat kesini padahal yang banjir bukan hanya di daerah sana tapi disini juga,” kata Ketua Komisi IV kepada media.

Lebih lanjut, politisi Golkar ini berharap bahwa pemerintah daerah Kota Bekasi tidak pilih kasih dalam memberikan bantuan atau meninjau lokasi bencanadi Kota Bekasi.

“Yang banjir bukan cuman di daerah sana saja tapi di daerah kami pun banjir gitu apalagi kalau di sepanjang Jaya ini itu kan di belakang Kemang Pratama yang jalannya bahkan tanggulnya bocor gitu,” katanya.

Ka Adel sapaan akrabnya juga menyebut bahwa ini ketiga kalinya ia menyambangi lokasi bencana tersebut dan berharap ada solusi jangka panjang dari Pemerintah Kota Bekasi agar keadaan serupa tidak kembali terjadi.

“Kesehatan makanan, alat kebersihan makanya tadi simbolisasi sama pak gubernur oleh pak wakil gubernur mengirimkan apa namanya karbol gitu, tapi kan yang pasti kita butuh sebenarnya solusi jangka panjangnya,” pintanya.