Dewan Minta Pemkot Bekasi Tekan Angka Pengangguran dengan Terobosan Program

Prolite – Tingginya angka pengangguran masyarakat kota Bekasi saat ini cukup memprihatinkan.
Ini dirasakan Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah.

Dia berharap Pemkot Bekasi dapat melakukan terobosan-terobosan dengan program-program efektif untuk menekan angka pengangguran di kota Bekasi.

Khususnya untuk warga lokal Kota Bekasi, mereka harus bersaing ketat dengan pendatang dari luar daerah untuk dapat pekerjaan di Kota Bekasi.

Rudy mengatakan Pemkot Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja diharapkan bisa memperbanyak peluang pekerjaan bagi masyarakat kota Bekasi.

Sementara itu Upah Minimum Kota Bekasi terbilang cukup tinggi sehingga menjadi daya tarik orang luar daerah untuk datang ke Kota Bekasi, sedangkan tidak banyak industri di Kota Bekasi.

“Ini yang membuat masyarakat lokal harus bersaing ketat untuk dapat pekerjaan. Disnaker harus bisa menciptakan peluang-peluang supaya masyarakat lokal yang menganggur bisa bekerja,” ungkapnya.

DPRD Kota Bekasi : SPMB Transparan, Kualitas Pendidikan Meningkat

Prolite – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di Kota Bekasi diharapkan bisa berjalan dengan adil, transparan dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Bekasi Komisi 4 dari Fraksi PKB, Ahmadi.

Dia berharap terhadap penerimaan murid baru tahun ini dapat berjalan baik dan makin meningkatkan kualitas pendidikan warga Kota Bekasi.

“Saya berharap bahwa SPMB dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi dengan memilih siswa yang berpotensi dan memiliki kemampuan akademis yang baik,” ungkap Ahmadi.

Sistem yang baru ini , kata Ahmadi, dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon siswa, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi atau lokasi geografis.

“Ke depannya dapat membantu mengurangi disparitas pendidikan antara sekolah-sekolah di Kota Bekasi, sehingga semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.

DPRD Kota Bekasi Nilai OPD Kurang Komunikasi Soal Serapan Anggaran APBD

Prolite – Lemahnya informasi terkait serapan anggaran APBD di semester pertama ahun 2025 oleh OPD kepada DPRD Kota Bekasi dianggap menyulitkan DPRD mengetahui sejauh mana serapan anggaran di berbagai wilayah.

Yenny Kristianti, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi menilai OPD kurang mempubilkasikan program kerja mereka sehingga DPRD kekurangan informasi tentang sebaran penyerapan anggaran APBD.

“Kita tidak tahu penyerapan anggaran APBD kemana saja dan daerah mana yang sudah menyerap,” ujar Yenny.

Menurutnya, kekurangan komunikasi dan informasi ini menyulitkan DPRD untuk mengapresiasi kinerja OPD.

“DPRD seharusnya mendapat informasi yang cukup agar bisa menyampaikan perkembangan program pemerintah kepada masyarakat. Kurangnya komunikasi antar lembaga ini dianggap menghambat fungsi pengawasan DPRD,” ungkapnya.

Interaksi antara DPRD dan OPD menurut Yenny sangatlah penting, sehingga anggota dewan dapat memberikan penilaian objektif atas kinerja perangkat daerah.

“Wakil rakyat itu kan kepanjangan tangan, harus saling terkait satu sama lain,” tegas kader Partai Solidaritas Indonesia ini.

Putusan MK tentang Pendidikan Gratis SD/SMP Negeri dan Swasta, DPRD: Kabar Bahagia!

Prolite – Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan perihal Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dalam putusan tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah menyediakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis baik swasta dan negeri.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar pemerintah pusat dan daerah menggratiskan sekolah negeri dan swasta untuk jenjang SD hingga SMP.

DPRD Kota Bekasi melalui Komisi IV meminta Pemkot Bekasi untuk menindaklanjuti keputusan MK tersebut.

Siti Mukhliso, anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi merespon positif atas putusan MK tersebut. Dia berharap Pemerintah Pusat segera menentukan sikap dan aturan turunannya sehingga dapat segera direspon oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

“Hal ini tentu merupakan kabar bahagia, sebab masyarakat berbagai kalangan akan dapat mengakses berbagai fasilitas pendidikan, tidak ada kesenjangan, dan tentu ini bicara perihal pemerataan pendidikan dengan bentuk sekolah gratis untuk tingkat dasar (SD) dan tingkat menengah (SMP),” ungkapnya.

Menurutnya, Pemkot Bekasi harus segera melakukan langkah strategis menindaklanjuti putusan MK tersebut sehingga pemerintah Kota Bekasi dapat membuat program pelaksanaannya.

“Harus dipersiapkan dengan baik, sehingga dapat berjalan efektif,” tandasnya.

Kebijakan Jam Malam Pelajar, DPRD Respon Positif

Prolite – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberlakukan pembatasan jam malam pelajar di luar rumah pada pukul hingga , per 1 Juni lalu.

Melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/, Dedi Mulyadi meminta para bupati dan wali kota untuk mengatur penerapan jam malam ini hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Aturan itu menetapkan bahwa mulai pukul hingga WIB, pelajar dilarang berada di luar rumah, kecuali untuk kegiatan pendidikan, keagamaan, atau keperluan ekonomi mendesak—itu pun harus didampingi orang tua.

Kebijakan ini direspon positif oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi Faisal. Menurutnya aturan jam malam untuk pelajar ini dapat menekan angka kenakalan remaja khususnya di Kota Bekasi yang kerap banyak terjadi tawuran, balap liar dan aksi geng motor.

“Ini bisa jadi salah satu cara supaya anak-anak dan pelajar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Secara prinsip saya setuju,” ungkap Faisal.

Namun Faisal juga menggaris bawahi bahwa aturan jam malam ini bukan solusi satu-satunya. Keterlibatan orang tua dan lingkungan keluarga sangat berperan membentuk perilaku anak.

“Pencegahan harus menyeluruh, lingkungan keluarga dan sosial juga berperan besar dalam membentuk perilaku anak,” ujarnya.

Menurutnya sanksi pelanggaran pun bukan hanya kepada siswanya namun juga orang tua agar ada perubahan pola asuh yang lebih positif.

Dinilai Masih Lemah, DLH Diminta Perketat Pengawasan Limbah

Prolite – Ditemukannya limbah medis di TPA Sumur Batu Kota Bekasi, menurut Anggota DPRD Kota Bekasi Sarwin Edi ini menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi masih lemah.

Dia meminta DLH untuk lebih memperketat dan memperkuat pengawasan lingkungan, terutama pengawasan terhadap limbah indusitri.

” Limbah medis membahayakan lingkungan, melanggar peraturan undang-undang. Kan sudah ada aturannya, limbah medis itu harus seperti apa,” tegasnya.

Sarwin Edi juga menyoroti pencemaran sungai-sungai di Kota Bekasi juga banyak disebabkan oleh limbah industri yang kurang pengawasan.

” Sebagian warga masih banyak memanfaatkan air sungai, ini kan bisa mengancam kesehatan warga,” ujarnya.

Diharapkan ke depannya pihak terkait terutama DLH Kota Bekasi bisa lebih serius lagi dalam pengawasan lingkungan.

“Kalau ada pelanggaran, tindak tegas!” tutupnya.

Alimudin Nilai Pembangunan Infrastruktur Kota Bekasi Lambat

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Alimudin menilai realisasi pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi terkesan lambat. Menurutnya ini dapat berdampak langsung pada masyarakat.

Masyarakat mempertanyakan kinerja pemerintah daerah terkait keterlambatan pembangunan di Kota Bekasi.

Dia meminta perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan kualitas kerja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang dilakukan setiap tahun.

” Ini (keterlamabatan pembangunan infrastruktur, red) seharusnya tidak terjadi. Sebab, pembangunan fisik merupakan kegiatan rutin yang sudah biasa dilaksanakan pemerintah setiap tahunnya,” ujarnya.

“Ini menunjukkan kinerja dari OPD terkait tidak memiliki kualitas yang bagus,” tambahnya.

Menurutnya evaluasi kinerja perangkat daerah perlu dilakukan oleh Pemkot Bekasi, sehingga dapat memberi dampak positif di masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi: Pengawasan Bangli Dimulai dari Camat Hingga Lurah

Prolite – Bangunan liar (bangli) diberbagai sudut kota Bekasi ditertibkan Pemkot Bekasi.
Bangunan tersebut berdiri di sekitar taman-taman Fasos Fasum hingga di daerah aliran sungai atau bantaran sungai.

Murfati Lidianto, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi berharap setelah penertiban ini, tidak ada lagi banguan liar yang berdiri.

“Setelah ditertibkan memang harus diawasi terus. Jangan sampai satu tahun lagi ada lagi,” ujarnya.

Komisi I DPRD Kota Bekasi sudah melakukan rapat bersama seluruh Camat dan lurah di Kota Bekasi. Dia meminta pengawasan yang ketat bangli oleh para camat dan lurah di masing-masing wilayah.

“Harus ketat pengawasannya. Semua kinerjanya sudah oke, sudah cukup bagus, tinggal ditingkatkan mana yang masih kurang,” tambahnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Siti Mukhliso Minta Pemkot Tingkatkan Program Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Kekerasan

Prolite – Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, sepanjang Januari hingga November 2024, tercatat 200 kasus kekerasan terhadap anak dan 171 kasus terhadap perempuan.

Siti Mukhliso, Anggota DPRD Kota Bekasi, mengatakan dibutuhkan program program terbaik dari pemerintah Kota Bekasi untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Pemkot Bekasi melalui DP3A sebaiknya bisa memberikan program terbaik untuk hal ini. Jika diperlukan bekerjasama dengan lintas OPD untuk mendorong program tersebut,” ujar Siti.

Siti meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk meningkatkan program perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Perlindungan tersebut mencakup pencegahan kekerasan, pembangunan sarana dan prasarana publik yang ramah anak, serta sosialisasi yang masif di tengah masyarakat.

“Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak dan perempuan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. DPRD siap mendorong agar program yang nanti akan dicanangkan oleh DP3A bisa menjadi program prioritas setelah pendidikan dan kesehatan,” kata anggota komisi IV ini.

Revitalisasi Kalimalang Terancam Mangkrak, Dewan: Harus Jadi Prioritaskan Pemprov

Prolite – Pekerjaan penataan lanjutan sungai Kalimalang saat ini tidak diketahui kelanjutannya. Padahal sejak 2019 dan diresmikan tahun 2022, bakal digadang-gadang akan memiliki visual yang mirip dengan Sungai Cheonggyecheon di Korea Selatan.

Namun hingga saat ini belum ada lagi langkah-langkah lanjutan penataan Sungai ini.

Agus Rohadi, anggota DPRD Kota Bekasi menyayangkan jika proyek revitalisasi ini tidak berlanjut aslia mangkrak.

Jika memang masuk dalam Renvcana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) provinsi, Dia berharap Gubernur dapat memprioritaskannya.

“Kalau ini kewenangan provinsi, ini kan gubernur baru nih, saya gak tahu apakah masuk RPJMDnya provinsi atau tidak ya untuk saat ini. Mudah-mudahan kalau masuk RPJMD, target pembangunan dari provinsi segera dilakukan,” ujar Rohadi dikutip dari Radar Bekasi.

Kalimalang bisa menjadi satu sektor pariwisata yang dapat mengangkat ekonomi daerah jika penataannya dapat direalisasikan.

” Saya masih ingat dulu sewaktu Gubernur Ridwan Kamil, Kalimalang bakal dijadikan wisata air seperti di Korea,” ungkapnya.

Dia berharap proyek ini menjadi perhatian Pemprov Jabar dan dapat dilanjutkan. Dengan kualitas air yang bersih dan lokasi yang strategis, Rohadi sangat meyayangkan jika proyek ini tidak dilanjutkan karena dapat menjadi penopang ekonomi baru di Kota Bekasi.