Reses, Anggota DPRD Kota Bekasi Heri Purnomo : Kecamatan Pondok Melati Kekurangan SMP dan SMA Negeri

Prolite – Aspirasi warga atau reses pertama yang dilakukan pada tahun 2024 ini mengungkapkan keluhan terkait pendidikan dan kesehatan masih mendominasi.

Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP, Heri Purnomo mengatakan untuk kebutuhan sekolah negeri di tingkat SMP dan SMA masih menjadi pertanyaan.

Pasalnya jumlah yang ada tidak memadai untuk wilayah Pondok Melati, dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi, kata Heri Purnomo, Pondok Melati hanya punya 1 SMP Negeri dan 1 SMA Negeri.

“Saya berharap pemerintah kota Bekasi dalam hal ini Dinas Pendidikan bisa bersikap adil terkait sarana Pendidikan di wilayah Kecamatan Pondok Melati, karena jumlah anak didik yang lulus SD tidak berbanding lurus dengan jumlah SMP atau SMA yang ada,” kata Heri Purnomo, belum lama ini.

Meskipun ada pula sekolah swasta yang siap menampung, dan kewenangan pengelolaan SMA saat ini berada di Pemerintah Provinsi, tetapi kata dia, sekolah swasta tidak bisa menampung jumlah lulusan yang ada hampir tiap tahun ajaran baru.

“Memang isu tentang Pendidikan dan Kesehatan masih dominan, banyak warga yang mengeluhkan kurangnya sekolah negeri,” ungkap Herpur, sapaan karibnya.

Pria yang juga Wakil Ketua Bidang Politik DPC PDIP Kota Bekasi ini mengaku akan memperjuangkan aspirasi warga. Apalagi, kata dia, keluhan warga terkait kebutuhan sekolah negeri memang sudah sejak lama ia perjuangkan.

Herpur menjelaskan bahwa memperjuangkan reses di kursi DPRD memang tidak semudah membalik telapak tangan.

Hal ini karena berkaitan dengan kebijakan, dan anggaran prioritas yang bakal digelontorkan untuk kebutuhan yang paling mendesak.

Kendati demikian, Herpur ini tidak mau menyerah. Selain memperjuangkan aspirasi warga di Gedung DPRD, ia juga tidak sungkan untuk terjun langsung membantu warganya secara langsung.

“Misalnya ada orang yang sakit kami siap melakukan pendampingan/advokasi karena saya punya Rumah Aspirasi yang di biayai secara mandiri dan gotong royong, ya saya dan tim akan terjun langsung,” kata Heri Purnomo.

“Untuk bidang Pendidikan Ketika ada anak kurang mampu terganjal tidak bisa sekolah, masa saya diam saja, ya saya turun untuk menyelesaikan masalah tersebut,” pungkas dia.

Hadiri Musrenbang Kecamatan Pondokgede, DPRD Kota Bekasi Kawal Usulan Prioritas Warga

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pondokgede tahun 2024 di Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi.

Musrenbang tingkat Kecamatan Pondokgede untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2025 itu digelar dengan tema” Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga Yang Inklusif dan Merata”.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Pondokgede itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah hadir bersama anggota DPRD Kota Bekasi Janet Aprilia Stanzah.

Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP Janet Aprilia Stanzah memberikan pandangan terkait Musyawarah Rencana Pembangunan Pondokgede.

Ia menilai Musrenbang tingkat kecamatan Pondokgede ini sudah sangat baik. Janet berharap apa yang diinginkan warga Pondokgede bisa cepat diprioritaskan dan masuk dalam rencana kegiatan pada Musyawarah Rencana Pembangunan.

“Kesadaran masyarakat nya terkait wajib pajaknya juga bagus sekali, sehingga nantinya apa yang diinginkan warga Pondokgede bisa cepat diprioritaskan, sehingga apa yang diinginkan oleh para Ketua RW pun bisa cepat terlaksana,” kata Janet.

Sementara itu, Camat Pondokgede  Zainal Abidin Syah menjelaskan, Musyawarah Rencana Pembangunan sebelumnya telah dilaksanakan ditingkat Kelurahan, untuk menginput setiap usulan yang masuk, baik itu dari warga maupun pada OPD di Kecamatan Pondokgede.

Selanjutnya, kata Zainal Abidin Syah, hasil musrenbang yang hari ini kami sampaikan kemudian akan diusulkan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kota Bekasi.

“Yang paling banyak masuk dalam usulan itu perbaikan sarana, prasarana dan utilitas (Infrastruktur), tentunya tetap hasik Musyawarah Rencana Pembangunan akan dilihat lagi mana yang menjadi prioritas, nanti kita usulkan lagi di tingkat kota, semoga bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan Khususnya Wilayah Kecamatan Pondokgede,” tutur Camat.

Dalam hal Pembangunan wilayah Pondokgede sendiri sudah berhasil terkait PBB (Pajak Bumi Bangunan) yang memang masyarakatnya sudah peduli dalam pembangunan,untuk pelaksanaan pembayaran rutin PBB yang haarus dibayarkan setiap tahunnya.

“Kesadaran masyarakat  sudah baik, terbukti dengan penerimaan pajak yang lancar, oleh karena itu, terkait pembangunan untuk wilayah Pondokgede Alhamdulillah sudah semakin baik,” papar Zainal.

Selain Ketua DPRD Kota Bekasi Saifudaullah dan Anggota DPRD kota Bekasi Janet Aprilia Stanzah, hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tersebut yakni Camat Pondokgede Zainal Abidin Syah dan pemangku jabatan, Lurah se-Kecamatan Pondokgede dan jajaran, UPTD Dishub, Kepala sekolah se-Kecamatan Pondokgede, Bappelitbangda, LKM, BKM, PSM, Kader PKK, Kapus, Ketua FKRW Kecamatan Pondokgede, ketua FKRW Kelurahan, Mitra Polri, elemen ormas, Ketua RW, RT dan para tokoh masyarakat maupun agama.

Atasi Masalah Pangan Saat Ramadan, DPRD Kota Bekasi Beri Lampu Hijau Gunakan BTT

BEKASI, Prolite – Dalam mengatasi persoalan pangan di masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mempersilahkan Pemerintah Kota Bekasi menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

DPRD Kota Bekasi menilai BTT tersebut bisa diberikan untuk bantuan pangan kepada warga, terutama selama Ramadhan tahun ini.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah mengatakan, pihaknya mengaku sudah membuka diri.

Usulan penggunaan BTT untuk masalah pangan saat Ramadan ini pun sudah disampaikan.

“Pada saat rapat koordinasi penanggulangan inflasi saya sudah sampaikan. Silahkan karena kepentingan kita agar jangan sampai ada warga Kota Bekasi gak makan,” kata Saifuddaulah, belum lama ini.

Ia menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi punya tanggung jawab terhadap masyarakat.

Sehingga DPRD Kota Bekasi membuka ruang kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Namun demikian, kata dia, penggunaan BTT harus mengacu regulasi dan ketentuan yang ada. Paling penting, sambung dia, dikoordinasikan terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bekasi.

“Yang penting dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan kami di DPRD Kota Bekasi. Pada intinya kita sudah menyampaikan itu,” jelas dia.

Selain itu, penggunaan pos anggaran BTT mesti transparan. Mulai dari teknis penggunaan hingga siapa saja penerima manfaat bantuan tersebut.

“Harus secara transparan penggunaanya seperti apa. Dan juga pihak-pihak yang menerimanya siapa saja,” tuntas Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah.

Ketua DPRD Kota Bekasi Sebut Depot Air Minum Isi Ulang Wajib Pakai Air Pegunungan

BEKASI, Prolite – Depot air minum isi ulang yang ada di Kota Bekasi wajib memakai air yang bersumber dari mata air pegunungan, hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H.M. Saifuddaulah.

Menurut Ketua DPRD Kota Bekasi, kewajiban penggunaan air pegunungan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan buat konsumen di Kota Bekasi.

“Kewajiban menggunakan mata air yang bersumber dari pegunungan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah, akhir Februari 2024 lalu.

“Hal ini karena air dari sumber pegunungan tentu memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari sumber lainnya,” imbuh dia.

Kebijakan ini juga selasar dan berdasarkan aturan yang sudah disahkan lewat Peraturan Daerah (Perda).

Ia pun berharap seluruh pelaku depot ari minum menjalankan amanah perda tersebut.

Saifuddaulah juga menegaskan bahwa nantinya instansi terkait akan melakukan pengawasan terhadap depot air minum yang ada di Kota Bekasi.

“Tentu jika pelaku usaha air isi ulang tidak menaatinya akan terancam sanksi karena tidak mengindahkan aturan tersebut,” ujar dia.

Ia juga menjelaskan sanksi yang telah diatur dalam Perda Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang.

Hal ini ditegaskan lantaran masih ada pelaku usaha depot air minum yang menggunakan sumber dari air tanah.

“Ini upaya dan langkah kami memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat agar mendapatkan air yang steril,” kata dia.

“Jangan-jangan depot air isi ulang selama ini ternyata airnya pakai air tanah?” pungkas Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah.

Rahmat Faisal : Meminta Pemkot Bekasi Optimalisasi Pelayanan Masyarakat dalam Rapat Paripurna HUT ke-27

BEKASI, Prolite – Rahmat Faisal selaku Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi meminta untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi melalui Rapat Paripurna Perayaan HUT ke-27 Kota Bekasi.

Rahmat Faisal menilai kinerja Pemerintah Kota Bekasi pada sektor kerja sama antardinas yang belum maksimal, termasuk optimalisasi kinerja setiap dinas dalam penyelengaraan pelayanan masyarakat.

“Optimalisasi kinerja pemerintah yang outputnya pelayanan masyarakat masih lemah,” ujar dia, Minggu 10 Maret 2024.

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait pelayanan yang masih sulit ditempuh.

Tidak hanya itu saja, pada pelayanan kesehatan, sosial hingga pendidikan masih banyak menjadi sorotan.

“Banyak aspirasi masuk kepada Komisi I maupun DPRD Kota Bekasi yang menjadi sorotan banyak kalangan terkait hal itu,” kata dia.

Menurutnya, penting ada terobosan antar dinas dalam menciptakan pelayanan yang langsung tepat sasaran tanpa adanya hambatan-hambatan yang dapat merugikan masyarakat.

“Kalau hari ini ada keluhan masyarakat harus dapat diproses secepatnya dan memberikan solusi tanpa harus menunggu waktu lagi,” ujar dia.

Ia menyebut kolaborasi kerja sama antar dinas yang masih pasif juga menjadi polemik.

Setiap dinas memiliki kebijakan masing-masing dan masih memiliki sangkut-paut dengan dinas lainnya,

Maka dari itu pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik antar dinas untuk bisa memajukan Kota Bekasi.

Maka dari itu dia menekankan kepada seluruh stakeholder di Kota Bekasi agar bisa bekerja sesuai harapan bersama dan terus-menerus menciptakan terobosan untuk pembangunan Kota Bekasi yang jauh lebih baik.

Rahmat Faisal menyebut kolaborasi kerja sama antar dinas yang masih pasif juga menjadi polemik.

Setiap dinas memiliki kebijakan masing-masing dan masih memiliki sangkut-paut dengan dinas lainnya.

Maka dari itu pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik antar dinas untuk bisa memajukan Kota Bekasi.

Ia pun menekankan kepada seluruh stakeholder di Kota Bekasi agar bisa bekerja sesuai harapan bersama dan terus-menerus menciptakan terobosan untuk pembangunan Kota Bekasi yang jauh lebih baik.

“Menciptakan pelayanan yang jauh lebih mudah dan dapat langsung dirasakan masyarakat,” tutup dia.

HUT ke-27 Kota Bekasi, Ketua DPRD Saifuddaulah Minta Peningkatan Upaya Penanganan Banjir dan Pendidikan

Prolite – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Saifuddaulah meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan upaya penanganan banjir dan pendidikan di Kota ini.

Musababnya, DPRD Kota Bekasi menilai masih banyak pekerjaan rumah atau PR dalam penanganan banjir dan persoalan pendidikan.

“Soal infrastruktur banjir, ya memang masih terjadi walaupun sudah ada perbaikan-perbaikan drainase,” katanya Saifuddaulah usai rapat paripurna dalam rangka HUT Kota Bekasi ke-27 di kantor DPRD Kota Bekasi, Minggu 10 Maret 2024.

Namun, kata dia, upaya itu harus ditingkatkan dengan membuat tampungan air seperti Polder.

Banyak rencana pembangunan polder yang masih terkendala pembebasan lahan. Sehingga ini perlu ditangani serius agar dapat berjalan maksimal upaya penanganan banjir.

“Pembebasan lahan untuk polder ini juga kan dilakukan Jatimakmur masih terkendala. Ini harus segera dapat diselesaikan, karena butuh polder ini untuk tangani banjir,” jelas dia.

Menurutnya penanganan banjir jangan saja normatif dengan melakukan normalisasi sungai dan perbaikan drainase.

Akan tetapi harus dirinci persoalannya mulau dari hulu ke hilir. Sehingga dapat membuat rencana-rencana baru dalam penanganannya.

“Seperti bangun polder-polder atau embung air. Selain memang harus juga perbaiki sistem drainase dan normalisasi sungai atau kali,” kata dia.

Untuk infrastruktur pendidikan juga harus menjadi perhatian, menurut Saifuddaulah ada beberapa persoalan seperti pembelian lahan untuk infrastruktur pendidikan.

Sebab, sejumlah gedung sekolah terkendala kepemilik aset. Sehingga perlu segera diganti lokasi sekolahnya.

“Nah yang seperti ini kan harus cepat dan segera dalam penanganannya,” kata dia.

Ia juga menyoroti persoalan kemacetan di Kota Bekasi dan meminta agar Pemkot Bekasi berupaya menyediakan transportasi umum yang memadai dan nyaman.

Kemudian juga terus mendorong agar warga Kota Bekasi ini beralih tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan transportasi umum.

“Kita sebetulnya lengkap ya, ada KRL, LRT dan bus-bus. Nah harus ada upaya lagi dalam mendorong agar warga ini tidak pakai kendaraan pribadi,” katanya.

Diatas sejumlah PR itu, dia memuju sejumlah prestasi yang diraih Pemkot Bekasi. Seperti penghargaan Adipura tahun 2023 dan dapatkan Anugerah Kota Terinovatif Peringkat Ke-2 Tingkat Nasional Ajang Innovation Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu juga, kemajuan perkembangan daerah dari segi infrastruktur juga cukup pesat. Terlebih pembangunan gedung-gedung instansi vertikal yang sangat baik. Seperti Polres, Kejaksaan, dan Kodim.

“Ini tentunya agar dapat menjalani komunikasi dan sinergi yang baik bersama Forkopimda,” kata dia.

Rapat Paripurna HUT Kota Bekasi ke 27, Komisi 1 Sebut Pj Wali Kota Tak Libatkan DPRD Kota Bekasi

Prolite – Rapat paripurna HUT Kota Bekasi diduga tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bekasi dalam jalannya pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I, Wakil Ketua, Sekretaris hingga Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi.

Awalnya, ketika rapat paripurna berlangsung mereka melakukan interupsi kepada pimpinan DPRD Kota Bekasi.

Dalam intrupsi itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rahmat Faisal menilai Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad sulit berkomunikasi sebagai rekan mitra kerja.

“Menyambung dengan apa yang disampaikan (oleh sekretaris komisi), mungkin bapak masih ingat saya WA bapak, titik pun bapak tidak balas,” kata Rahmat Faisal saat Rapat Paripurna HUT Kota Bekasi, Minggu, 10 Maret 2024.

Dia merasa Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berjalan sendiri dan tidak melibatkan anggota dewan sebagai perwakilan masyarakat.

“Sumpah kami untuk menjaga amanat masyarakat, jadi kalau Bapak merasa jalan sendiri mungkin hak angket kami juga bisa berjalan sendirian,” demikian kata dia.

Dalam rapat paripurna HUT Kota Bekasi, anggota DPRD mengungkapkan tentang banyak kebijakan Pemkot Bekasi yang dianggap membuat gaduh.

Salah satu kebijakan yang dianggap membuat gaduh tersebut adalah diperbolehkannya tempat hiburan malam beroperasi selama bulan Ramadan.

“Saudara Pj Wali Kota yang saya hormati, terimakasih kehadiran bapak sangat kami butuhkan, baik di kami dan di seluruh Kota pertama pak Pj, kami ini sudah berapa kali punya Pj. Mudah-mudahan bapak menjadi yang pertama dan terakhir disini, Karena kenapa? Saya sangat banyak mendengar aspirasi dari warga ataupun dari semua instrumen pemerintahan,” ucap Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI-Perjuangan Nuryadi Darmawan saat menyampaikan interupsi di Sidang Paripurna, Minggu, 10 Maret 2024.

Nuryadi menyatakan, sebelum msalah HUT Kota Bekasi ada juga terjadi kegaduhan terkait dengan kaos Jersey.

Kemudian juga dengan konsep pemilu yang sekarang ini dalam tanda kutip tidak maksimal.

“Kemudian kita ricuh dan gaduh lagi terkait dengan hari ini adalah THM (Soal Isu Maklumat Operasional THM yang buka di Bulan Ramadhan),  baru beberapa hari lagi baik terkait di stakeholder masyarakat LSM dan lainnya menjadi tempat keluhan di para Komisi 1,” jelas dia.

Pihaknya menjawab, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi melalui forum terhormat ini harus menyampaikan beberapa aspirasi yang hendak dikemukakan

“Dalam forum yang terhormat ini, alangkah indahnya pak saudara Pj Wali Kota Bekasi andai kata tidak lah harus kami berteriak-teriak, tetapi bapak peduli dengan mendengarkan aspirasi kita sebagai aspirasi warga Kota Bekasi. Jadi jangan tunggu kami berkumpul dulu,” sambung dia.

Terlebih, kata dia belum lagi hilir mudik semua isu yang bukan lagi menjadi sebuah isu. Karena, selepas Komisi 1 teliti dan tele

Belum lagi terkait suasana kepempimpinan yang tidak nyaman di pejabat pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Saya harap Pak Pj di Ulang Tahun Kota Bekasi ini berikanlah kenyamanan buat warga Kota Bekasi,” imbuhnya

“Kedua berikan lah juga apresiasi bukan sebuah sanksi terhadap siapapun OPD yang sudah merestorasi OPD nya dengan baik, tidak meluarkan isu isu terkait dengan rotasi mutasi yang saya pikir mereka nantinya bisa menjadi suasana yang keganggu dalam menjalankan pekerjaannya,” tambahnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyikapi santai saat Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dikritik oleh legislator pada saat pelaksanaan Rapat Paripurna HUT Kota Bekasi ke 27 Tahun.

Sebab, melalui Rapat tersebut Gani Muhamad mendapatkan kritik evaluasi kinerja yang disampaikan maupun sulit berkomunikasi Komisi 1 DPRD Kota Bekasi dengan pimpinan daerah tertinggi di Kota Bekasi

“Ya itu kan dinamika, gak apa-apa,” ucap dia singkat kepada awak media selepas pelaksanaan Rapat di Gedung DPRD Kota Bekasi, Minggu, 10 Maret 2024.

Bey Machmudin mengungkapkan bahwa pihaknya menerima dengan santai atas kritik yang disampaikan oleh para anggota DPRD kepada kinerja anak buahnya yang telah memimpin Kota Bekasi selama beberapa waktu.

“Enggak masalah itu kan memang tugas dewan untuk melakukan cek and balancesis,” pungkas dia.

Sementara, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengetahui kritik dari para Anggota DPRD. Hal itu sebagai bentuk evaluasi kinerja dari dirinya yang telah menjadi sorotan

“Saya pikir kritik itu bentuk atensi perhatian, kita tidak boleh anti kritik, kita tidak boleh menutup diri ini dan itu juga dalam rangka tugasnya dewan. Kita harus apresiasi itu,” ungkapnya

Terlebih, kata dia dari beberapa kritik yang dikemukakan juga menjadi tolak ukur bagi dirinya agar semakin baik, dalam memimpin Kota Patriot.

“Oh iya saya, jangankan aparatur, saya sebagai Pj pun dievaluasi tiap tiga bulan. Ini untuk apa? Yaitu semata mata untuk Kota Bekasi yang terbaik,” pungkas dia.

Musrenbang Tingkat Kota , Ketua DPRD Kota Bekasi ikut Hadir dalam Penyusunan RKPD 2024

Prolite – Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)  Tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi tingkat Kota yang dilaksanakan di Patriot Hall, Hotel Santika Mega City Bekasi, Rabu (1/3).

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dalam sambutannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Bekasi tahun 2024 bertumpu pada 5 arah kebijakan, diantaranya:

1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif
4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan
5. Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

“Musrenbang merupakan media untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Musrenbang merupakan hal yang amat penting dalam proses perencanaan pembangunan di seluruh tingkatan dari hulu hingga hilir pemerintahan,” ungkap Saifuddaulah.

Acara tersebut dibuka Plt. Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. Selain dihadiri Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, SH., M.H. , juga dihadiri seluruh pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan stakeholder Kota Bekasi.

“Maka dalam kesempatan ini, kita secara bersama saling mendengarkan dan memahami satu sama lain serta berkomitmen untuk bekerja sama dalam merencanakan serta menetapkan  skala prioritas pembangunan, guna jalannya program Pemkot menuju Kota Bekasi yang lebih baik sesuai visinya menjadi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan,” lanjut Saifuddaulah.

Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini juga memaprkan bahwa Musrenbang menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilakukan Pemkot Bekasi tepat sasaran, akuntabel, transparan yang sejalan dengan prinsip good governance serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif umumnya diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Forum ini harapannya dapat menjadi wadah untuk membahas rancangan, rencana, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan atau kesepakatan,” papar Saifuddaulah.

Di akhir sambutan,  Ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan  harapannya agar anggota DPRD untuk terus mengawal pokok-pokok pikiran DPRD dan dapat terakomodasi  dalam rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024. Saifuddaulah juga meminta Plt. Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala OPD untuk mematuhi hasil yang telah disepakati dalam Forum Perangkat Daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Jajang Rohana Sarankan Perbaikan Jalan Bersamaan dengan Drainase

BEKASI, Prolite – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar), Jajang Rohana menyarankan, dalam perbaikan jalan perlu diimbangi dengan pembangunan drainase. Hal itu diungkapkan selepas sidak progres perbaikan Jalan di Jalan R.A. Kartini, Kota Bekasi.

Anggota Komisi IV sekaligus Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menguraikan, sidak itu bagian dari pengawasan terkait realisasi program anggaran 2023. Salah satunya terkait proyek perbaikan jalan di Bekasi itu. “Ini realisasi anggaran 2023,” katanya.

Jajang melanjutkan, dari sisi target, pekerjaan perbaikan jalan itu memang telah tuntas. Namun, pihaknya menemukan ada beberapa hal yang patut jadi perhatian dalam proyek-proyek perbaikan jalan selanjutnya.

Hal itu terkait pembangunan drainase di kanan atau kiri jalan. “Kami sarankan pembangunan jalan itu bersamaan dengan pembangunan drainasenya,” cetusnya.

Menurut Jajang, drainase juga menjadi hal yang penting dalam menjaga kualitas jalan. Karena jalan yang sering atau terlalu lama tergenang air akan cepat rusak. “Bahkan kami di Komisi IV DPRD Jabar menyarankan untuk didahulukan drainasenya,” imbuh politikus dapil Kabupaten Bandung itu.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar itu berharap, catatan tersebut bisa menjadi evaluasi atas proyek-proyek perbaikan jalan selanjutnya sehingga kualitas jalan yang telah diperbaiki bisa awet.

Jalan sendiri juga infrastruktur yang penting dan dibutuhkan masyarakat. Selain menjadi sarana mobilitas, jalan juga salah satu pendukung perputaran ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Pemprov Jabar melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) juga merencanakan banyak proyek perbaikan jalan di 2024. Berikut daftarnya.

• Rekonstruksi jalan ruas Jalan Jampang Tengah–Kiaradua dengan pagu Rp39,160 miliar.
• Rekonstruksi jalan ruas Jalan Tasikmalaya–Manonjaya BTS Tasikmalaya dengan pagu Rp23,136 miliar.
• Rekonstruksi Jalan Cileungsi-Cibinong dengan pagu Rp20,752 miliar.
• Rekonstruksi Jalan Budur–Susukan–Tegalgubug dengan pagu Rp17,636 miliar.
• Rekonstruksi Jalan BTS Majalengka/Indramayu–Jatibarang dengan pagu Rp13,573 miliar.
• Rekonstruksi Jalan Parung Panjang–Bunar dengan pagu Rp12,278 miliar.

KOTA BEKASI, Prolite – Ketua DPRD Kota Bekasi H.M. Saifuddaulah memaparkan bahwa kasus stunting lebih berbahaya dari gizi buruk.

Stunting banyak dialami anak mulai usia 0 hingga usia 2 tahun, mereka mengalami perlambatan pertumbuhan. Padahal generasi muda adalah masa depan dan harapan bangsa Indonesia.

“Anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuhnya juga buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius,” demikian disampaikan Saifuddaulah setelah mengikuti acara pelaksanaan Moring di aula Nonon Sonthanie, Gedung Pemkot Bekasi.

Ini merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi kemampuan dan prestasinya di masa depan.

Ustadz Daulah saapan akrabnya mengingatkan stakeholders Kota Bekasi agar terus menurunkan kasus ini di wilayahnya.

Seperti publikasi situs , Kota Bekasi mengalami penurunan, dari 2019 hingga 2022. Tahun 2022 jumlah anak yang mengalami sebanyak atau 3,4 %, sedangkan target nasional sebesar 18,4 %. Angka tersebut menurun dibandingkan data 2021, sebesar 7,9%.

“Upaya yang dilakukan stakeholders Kota Bekasi menunjukan hal positif. Setahun terakhir ini, terjadi penurunan angka sebesar 5,5%. Untuk target RPJMD Kota Bekasi pada 2022, prevalensi sebesar 9,8%,” ujar Saifuddaulah.

Menurut Saifuddaulah, program Jabar Zero Stunting ini merupakan suatu terobosan untuk dijalankan Pemerintah Kota/Kabupaten, termasuk Kota Kota Bekasi. Kendati di Kota Bekasi termasuk yang terendah, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak agar kasus di Jabar benar-benar nol.

“Kota Bekasi termasuk terendah di Jabar yaitu 3,44 persen. Namun, untuk menzerokan stunting perlu kerja sama semua pihak, termasuk pengusaha melalui CSR. Kami akan coba undang (CSR) dan merumuskan program-programnya,” pungkas Saifuddaulah.

Agenda bertema “Menggali Potensi Corporate Social Responsibility Menuju Jabar Zero Stunting” ini dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum. Wagub Uu meminta penurunan angka di Jawa Barat melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR). Pasalnya, penanganan menjadi perhatian bersama, karena dampaknya sangat berbahaya bagi perkembangan anak, termasuk juga untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Kerja sama pemerintah baik provinsi dan kota/kabupaten dengan swasta melalui CSR-nya untuk menekan angka stunting, sangat diperlukan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” pungkas Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.