Ketua Komisi II mendesak acara “Pesona Nusantara Bekasi Keren” agar dibatalkan, Pemkot Tidak Peka di Tengah Duka Nasional

KOTA BEKASI, Prolite — Rencana Pemerintah Kota Bekasi menggelar acara hiburan akbar bertajuk “Pesona Nusantara Bekasi Keren” pada 7 Desember 2025 memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali DPRD Kota Bekasi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary mempertanyakan rencana pemerintah kota Bekasi yang berencana tetap melanjutkan acara hiburan akbar tersebut di tengah suasana duka nasional akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera, dan Aceh. Ia mempertanyakan sensitivitas pemerintah Kota Bekasi

Sejak akhir November, bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan kerusakan masif. Data per 3 Desember 2025 mencatat lebih dari 753 jiwa meninggal, ratusan hilang, ribuan terluka, serta lebih dari 3 juta warga terdampak dan mengungsi angka yang menjadikannya salah satu tragedi terbesar tahun ini.

Di tengah kondisi tersebut, rencana Pemkot Bekasi untuk tetap menggelar pesta hiburan dianggap tidak etis, tidak tepat waktu, menciderai rasa kemanusiaan. Latu yang juga anggota Fraksi PKS mengecam keras rencana tersebut dan mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto segera membatalkannya.

“rencana pesona Nusantara Bekasi Keren ini harus dibatalkan! Saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka, kehilangan keluarga dan rumah dan harta benda lainnya , ini sudah menjadi bencana nasional , disaat masyarakat Indonesia dan juga pemerintah pusat dan daerah lainnya fokus memberikan bantuan terhadap musibah ini, Kota Bekasi seakan berani tampil beda dengan mengadakan acara pesta pora, dimana empati kita? Ujarnya.

Alangkah baiknya agar acara tersebut dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya. Anggaran Pestapora bisa dialihkan sepenuhnya untuk bantuan kemanusiaan di Sumatera. Menurutnya, langkah ini bukan hanya lebih bermanfaat tetapi juga menunjukkan solidaritas pemerintah daerah terhadap saudara kita yang mendapatkan musibah. Latu menilai kebijakan tetap melanjutkan acara hiburan hanya akan merusak citra Pemkot Bekasi dan memperlihatkan minimnya rasa kemanusiaan serta empati kita.

Desakan Penetapan Status Bencana Nasional Menguat Berbagai lembaga bantuan hukum se-Sumatera juga mendesak agar pemerintah pusat menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, menunjukkan betapa beratnya dampak dan skala kerusakan yang terjadi. Dengan tekanan publik yang semakin kuat, masyarakat kini menunggu langkah bijak dari Pemkot Bekasi apakah memilih tetap “berpesta” atau menunjukkan empati dengan membatalkan acara dan mengalihkan fokus kepada kemanusiaan.

Samuel Sitompul, S.H. Komitmen pada Penguatan Regulasi dan Pelayanan Publik

BEKASI, Prolite – Anggota DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul, S.H., Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi melaksanakan agenda Reses III Tahun 2025 untuk menjalin dialog langsung dan menyerap kebutuhan masyarakat di wilayah Kayuringin. Dalam kesempatan ini, Samuel menyampaikan beberapa program yang sedang diperjuangkan serta menerima berbagai usulan dari warga.

Salah satu poin yang disorot adalah upaya mendorong penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah mengenai Badan Perkreditan Syariah (BPRS). Kehadiran perda ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan lembaga keuangan syariah tingkat daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertata, aman, dan sesuai ketentuan.

Di bidang kesehatan, Samuel Sitompul, S.H. juga menegaskan dukungannya terhadap percepatan pembangunan Posyandu di RW 10 Kayuringin. Keberadaan posyandu tersebut dianggap penting untuk memastikan layanan kesehatan dasar bagi ibu, balita, dan kelompok rentan di lingkungan tersebut dapat terpenuhi secara optimal.

Selain itu, Samuel Sitompul, S.H. menyampaikan kabar baik terkait tersedianya peluang kerja di dapur MBG bagi warga yang masih belum memiliki pekerjaan. Inisiatif ini menjadi angin segar dalam upaya memperluas kesempatan kerja serta mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

Kegiatan reses ditutup dengan dialog terbuka antara Samuel dan warga. Beragam aspirasi muncul, mulai dari kebutuhan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, layanan kesehatan, hingga ekonomi kerakyatan. Seluruh masukan tersebut akan dibawa Samuel ke meja pembahasan DPRD sebagai bahan kajian dalam tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Reses ini adalah ruang penting untuk mendengar langsung suara warga. Semua masukan akan kami tindaklanjuti agar dapat memberi dampak nyata,” ungkap Samuel.

Dariyanto, ., . Gelar Reses III di RW 14 Kelurahan Margahayu: Serap Aspirasi dan Hadirkan Bakti Sosial untuk Warga

BEKASI, Prolite — Ketua Bapemperda Kota Bekasi dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, ., ., melaksanakan kegiatan Reses III Tahun 2025 di RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, pada Minggu, 9 November 2025, pukul WIB. Acara ini dihadiri oleh warga RW 14, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari perangkat kelurahan.

Dalam kesempatan tersebut, Dariyanto tidak hanya menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, tetapi juga mengadakan bakti sosial berupa layanan pengobatan gratis dan pemeriksaan mata disertai pembagian kacamata baca gratis bagi warga. Kegiatan ini disambut antusias, terutama oleh para lansia yang merasakan manfaat nyata dari pelayanan kesehatan yang dihadirkan langsung di lingkungan mereka.

Dalam sambutannya, Dariyanto menegaskan bahwa reses merupakan wujud nyata komitmen anggota dewan dalam mempererat hubungan dengan masyarakat. Melalui reses, ia dapat mendengarkan aspirasi warga secara langsung dan memastikan kebutuhan mereka menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Pada dialog yang berlangsung hangat, warga RW 14 menyampaikan sejumlah aspirasi utama, di antaranya:

* Perbaikan jalan lingkungan yang mulai retak, agar kenyamanan dan keamanan warga tetap terjaga.
* Upaya penanganan banjir melalui pemasangan saluran u-ditch, sebagai solusi permanen untuk mengoptimalkan sistem drainase di wilayah tersebut.
* Peningkatan fasilitas PAUD guna mendukung kegiatan belajar anak-anak usia dini agar lebih nyaman dan berkualitas.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dariyanto menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait di Pemerintah Kota Bekasi. Ia menegaskan bahwa setiap masukan masyarakat menjadi dasar penting dalam menyusun arah pembangunan yang berpihak kepada kebutuhan warga.

“Aspirasi yang disampaikan warga akan kami perjuangkan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Melalui kegiatan reses ini, kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Kota Bekasi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Dariyanto.

Kegiatan Reses III ini tidak hanya menjadi sarana penyerapan aspirasi, tetapi juga memperkuat silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat. Melalui kegiatan sosial dan dialog langsung, diharapkan terbangun sinergi yang solid antara pemerintah dan warga untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik, sehat, dan sejahtera di Kelurahan Margahayu.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Ingatkan Risiko Hukum dalam Pembebasan Lahan PSEL

BEKASI, Prolite – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota untuk berhati-hati dan menjaga transparansi dalam proses pembebasan lahan untuk Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Ciketing Udik, Bantargebang. Peringatan ini disampaikan untuk mencegah pejabat terseret dalam permasalahan hukum.

Latu menyampaikan hal tersebut usai rapat kerja dengan pemerintah kota, pada Senin (16/11/2025). Ia menegaskan bahwa pembelian tanah dengan anggaran APBD memang diperlukan, namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini hal sensitif. Banyak kepala dinas atau pun kepala daerah yang terseret permasalahan hukum terkait masalah tanah,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.

Lebih lanjut, Latu menjelaskan bahwa proses pembelian tanah harus jelas sesuai Rencana Kerja (Renja) dan Detail Engineering Design (DED)-nya. Jika sudah jelas, pembelian dapat dilakukan asal sesuai prosedur.

“Kalau sesuai dengan Renja dan DED jelas, pembelian juga jelas ya silahkan saja, sesuai ketentuan tanpa ‘cawe-cawe’,” tegasnya.

Yang menjadi catatan penting, menurut Latu, adalah potensi intervensi oknum dalam penentuan harga tanah. Ia menekankan bahwa harga harus mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau hasil appraisal pihak ketiga yang independen.

“Yang jadi masalah jika ada ‘cawe-cawe’ oleh oknum terkait harga tanah. Ini jadi catatan. Banyak oknum pejabat yang terseret hukum karena masalah tanah. Kami di Komisi II mewanti-wanti agar jangan sampai terseret,” imbuhnya.

Latu juga menyoroti stigma negatif Pemerintah Kota Bekasi yang kerap dikaitkan dengan persoalan hukum. Ia berharap dengan pelaksanaan proyek strategis seperti PSEL ini, pemerintah kota dapat membangun tata kelola yang bersih dan transparan.

“Kita ingin berupaya bahwa pemerintah kota Bekasi saat ini harus bisa keluar dari stigma permasalahan hukum,” ucap Latu.

Untuk memastikan transparansi, Komisi II meminta data lengkap terkait pembebasan lahan seluas 4,98 hektar dari total kebutuhan 6,1 hektar tersebut. Data yang diminta antara lain nilai NJOP, jumlah warga yang terdampak, dan mekanisme pembayaran.

“Kita minta data-datanya sebelum kita memberikan rekomendasinya,” pungkas Latu.

Peringatan dari legislatif ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi eksekutif untuk menjalankan proses pengadaan tanah dengan akuntabel, sehingga proyek PSEL dapat berjalan lancar tanpa dibayangi masalah korupsi dan pelanggaran hukum.

Sodikin Anggota DPRD Kota Bekasi Menggelar Reses untuk Menampung Kebutuhan dan Persoalan Warga

Prolite – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Daerah Pemilihan IV, Sodikin, S.H., melaksanakan Reses III bersama warga Jln. Mawar Melati RT 05 RW 13, Kelurahan Jatirahayu. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk membahas kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga setempat.

Dalam sesi penyampaian aspirasi,dan pembahasan pada reses tersebut
Di antaranya:

1. Perbaikan jalan berlubang
Warga menyoroti kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna. Sodikin, S.H. memastikan bahwa ia akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk percepatan perbaikan.

2. Pelatihan pembuatan kue bagi ibu rumah tangga
Pelatihan ini dinilai penting sebagai langkah peningkatan ekonomi keluarga. Sodikin, S.H. menyatakan kesiapan mendukung dan memfasilitasi program tersebut.

3. Pembahasan penguatan Koperasi Merah Putih
Koperasi dinilai perlu ditingkatkan perannya sebagai wadah ekonomi warga. Sodikin, S.H. mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan dan akses permodalan.

4. Inisiatif budidaya lele di setiap RW
Sebagai peluang pemberdayaan ekonomi ia mengajukan gagasan pengadaan peternakan lele di tiap RW. Program ini diharapkan menjadi usaha produktif yang bisa dijalankan warga dengan modal terjangkau.

5. Pelatihan barista untuk pemuda/karang taruna
Program ini dirancang untuk membuka ruang kreativitas sekaligus mengarahkan anak muda pada kegiatan positif dan profesional di dunia kopi.

6. Pesan menjaga generasi muda dari narkoba
Sodikin, S.H. mengingatkan pentingnya peran bersama dalam melindungi anak muda dari ancaman narkoba dan mengajak masyarakat menguatkan lingkungan yang sehat dan produktif.

Di akhir kegiatan, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Daerah Pemilihan IV menegaskan bahwa warga yang ingin menyampaikan aspirasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi beliau ataupun melalui pengurus RT/RW setempat, sehingga setiap kebutuhan warga tetap dapat dipantau dan ditindaklanjuti.

DPRD Kota Bekasi Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pembukaan Masa Sidang dan Anggaran APBD Tahun 2026

BEKASI, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi melaksanakan Rapat Paripurna pada hari Kamis, 13 November 2025, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, dimulai pukul WIB. Rapat penting ini diselenggarakan untuk membahas sejumlah agenda strategis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, R.S., ., M.H. Turut hadir lengkap unsur pimpinan DPRD Kota Bekasi, yaitu:
1. Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M.
2. Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, S.E.
3. Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, Puspa Yani, .
Selain itu, Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh perwakilan dari pihak Eksekutif, yakni Wakil Walikota Kota Bekasi, Dr. Harris Bobihoe.

Sesuai dengan undangan resmi, agenda yang dibahas dalam Rapat Paripurna kali ini mencakup tujuh poin utama:
1. Pembukaan
2. Penyampaian Pidato Pimpinan DPRD terkait Pembukaan Masa Sidang DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.
3. Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi untuk membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
5. Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi untuk membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
6. Pembacaan Doa
7. Penutup

Agenda utama berupa Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi fokus pembahasan, yang selanjutnya akan ditugaskan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dikaji lebih lanjut.

Acara Rapat Paripurna ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, sebagai wujud komitmen dan semangat kebangsaan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan pelayan publik.

Ketua DPRD Kota Bekasi Gelar Reses III: Serap Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan yang Lebih Baik

BEKASI, Prolite — Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M., melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di Masjid Ashuhada, Kota Bekasi. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari fungsi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung guna memperkuat arah pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Dr. Sardi Efendi, ., M.M. menyampaikan bahwa kegiatan reses menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat. Melalui dialog dan tatap muka, masyarakat dapat menyampaikan berbagai masukan, keluhan, serta ide-ide terkait kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.

“Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga. Semua aspirasi ini akan kami bawa ke dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD untuk menjadi dasar kebijakan dan program kerja Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Dr. Sardi Efendi dalam pidatonya.

Beragam aspirasi disampaikan warga dalam kegiatan tersebut, mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketua DPRD menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan dijadikan bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bekasi.

Kegiatan reses ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan warga dalam mewujudkan Kota Bekasi yang maju dan sejahtera.

H. Suryo Harjo, Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Serap Aspirasi Warga Dapil II di Kecamatan Medan Satria

BEKASI, Prolite – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, H. Suryo Harjo, sukses menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di wilayah Kecamatan Medan Satria pada hari Minggu, 9 November 2025, mulai pukul WIB.

Kegiatan reses yang merupakan agenda wajib anggota dewan untuk bertemu langsung dan menyerap aspirasi konstituennya ini disambut antusias oleh puluhan warga setempat, perwakilan tokoh masyarakat, dan pengurus lingkungan.

Dalam sambutannya, H. Suryo Harjo menyampaikan pentingnya forum reses sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Beliau menegaskan reses adalah momen krusial bagi anggota dewan untuk mendengar langsung apa yang menjadi keluhan, harapan masyarakat di Dapil II, khususnya di Medan Satria dan kebutuhan mendesak masyarakat dan aspirasi yang Bapak/Ibu sampaikan akan ditindak lanjuti dan perjuangkan di rapat-rapat komisi maupun paripurna DPRD Kota Bekasi.

H. Suryo Harjo berkomitmen akan menindaklanjuti dengan mengawal usulan tersebut agar terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belangan Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun mendatang. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat.

Kegiatan reses ini ditutup dengan sesi foto bersama dan pembagian informasi mengenai mekanisme pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD.

Perkuat Sinergi Jaga Kondusifitas Wilayah : Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Roadshow Forkopimda di Kecamatan Medan Satria

BEKASI, Prolite – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M.,turut serta menghadiri kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  Kota (Roadshow Forkopimda) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi pada Kamis ( 13/11/2025).

Acara yang berfokus pada upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjaga kondusifitas wilayah ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Satria pada Kamis, 13 November 2025, mulai pukul WIB hingga selesai.

“Pentingnya sinergi antara seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan aparatur wilayah. forum seperti Roadshow Forkopimda ini penting untuk mempererat koordinasi dan komitmen bersama, guna memastikan setiap sudut Kota Bekasi tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya,” ungkap Effendi.

Dia juga mengapresiasi atas inisiatif Kesbangpol dalam mengadakan kegiatan yang secara langsung menyentuh wilayah kecamatan, sehingga permasalahan keamanan spesifik di tingkat akar rumput dapat didiskusikan dan dicarikan solusinya secara cepat.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Bekasi dan Forkopimda untuk memastikan stabilitas daerah, khususnya menjelang agenda-agenda strategis kota. Ini merupakan komitmen DPRD Kota Bekasi hadir menandakan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap setiap program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman masyarakat Kota Bekasi,” tuturnya

Ketua Fraksi Golkar Soal Pencabutan WiFi Gratis, Segera Panggil Diskominfostandi

BEKASI, Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, menegaskan akan memanggil Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) untuk meminta penjelasan resmi mengenai terhentinya layanan internet gratis (WiFi) dari Pemerintah Kota Bekasi. Langkah ini diambilnya setelah menerima keluhan dari masyarakat mengenai pemutusan layanan tersebut.

Komitmen itu disampaikan Sarwin, yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar Solidaritas, dalam acara reses jaring aspirasi di RW 07, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, pada Minggu (9/11/2025) malam. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengurus RW setempat menyampaikan keluhannya atas matinya jaringan WiFi gratis.

“Nanti kita akan panggil Diskominfo untuk menjelaskan itu kenapa, karena memang kita sempat kaget juga. Tiba-tiba pemerintah daerah eksekutif itu melakukan pencabutan WiFi gratis,” ujar Sarwin di lokasi acara.

Ia menuturkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Ketua RW setempat, pencabutan program WiFi gratis diduga terkait dengan adanya program Rp100 per RW. “Pokoknya lebih jelasnya nanti kita akan melakukan klarifikasi atas penjelasan itu kenapa dicabut WiFi gratis,” tambahnya.

Sarwin mengakui bahwa manfaat WiFi gratis sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya warga Kota Bekasi. Ia menduga, pemutusan layanan ini mungkin dilatarbelakangi kekhawatiran akan penyalahgunaan, seperti untuk permainan judi slot atau hal negatif lainnya.

“Memang kan manfaat dari WiFi gratis ini banyak yang dirasakan sama masyarakat. Dan memang ada juga sih mungkin anggapan ada takut disalahgunakan… Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Komisi I, yang juga bermitra kerja dengan Diskominfostandi tidak mendapatkan informasi resmi mengenai pencabutan ini. “Kita Komisi I mendapatkan info pencabutan WiFi gratis tahu-tahu saya baca di media, bahwa pemerintah daerah melakukan pencabutan WiFi gratis,” kata Sarwin.

Selain keluhan mengenai WiFi gratis, dalam reses tersebut Sarwin juga menerima sejumlah aspirasi lain dari masyarakat. Aspirasi yang masuk antara lain usulan penambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga Bantargebang, pemenuhan sarana kesehatan, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.