BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan dibentuknya peraturan daerah (Perda) terkait Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan dukungannya mengenai hal tersebut.

“Kalau saya tentunya menyepakati karena selain menyalahi norma agama, norma hukum juga,” ujar Yana di Youth Center Sport Arcamanik, Selasa 24 Januari 2023.

Namun menurutnya, untuk proses menuju pada pengesahan Perda tersebut, tetap dikembalikan kepada pihak yang berwenang, yakni para anggota dewan di DPRD

“Tapi, semuanya kita kembalikan lagi pada yang terhormat di DPRD karena proses legislasi ada di sana,” tuturnya.

Jika regulasi tersebut telah disepakati, Yana mengatakan, pihaknya akan siap berkontribusi untuk menyusun naskah akademik bersama.

“Kalau regulasinya disepakati, kita bisa susun naskah akademiknya bersama,” imbuhnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Bandung mewacanakan untuk menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan dan larangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Sebelumnya, mereka mendapatkan aspirasi dari kelompok masyarakat tentang pencegahan LGBT.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, aspirasi dari kelompok masyarakat menginginkan agar praktikLGBT di Kota Bandung tidak terus berkembang dan marak. Sebab LGBT tidak sesuai dengan filosofi negara yaitu Pancasila dan dilarang agama.

“Harus ada upaya, jangan sampai marak dan tidak sesuai dengan filosofi negara Pancasila, dari aspek agama juga,” ungkapnya.

(**/kai)

BANDUNG, Prolite – Demi tekan inflasi, Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan meminta Perumda Tirtawening melakukan evaluasi kenaikan tarif air bersih yang sudah berlaku sejak bulan Desember 2022 lalu. Begitupun untuk kenaikan tarif parkir yang kini sedang dibahas di bagian hukum Pemkot Bandung agar ditunda.

“Kami apresasi pemkot akan evaluasi tarif air bersih Tirtaweng maupun parkir. Untuk tarif parkir sudah dirilis ditunda berarti tarif menggunakan yang lama dan kepada pihak ketiga agar ditunda. Sedang untuk tarif air bersih kini sedang mencari informasi terbaik sehingga inflasi mudah-mudah bisa ditekan,” jelas Tedy.

Disinggung apakah tarif air akan diturunkan kembali atau tidak, menurut Tedy kemungkinan tetap naik.

“Tetapi secara proporsional dan lebih berkeadilan,” ucap Tedy.

Sementara itu Yana menyampaikan kenaikan kedua tarif tersebut menyumbang kenaikan inflasi 1,77%, karena itu ia menyarankan Perumda Tirtawening dan Dinas Perhubungan mengkaji lagi untuk ditunda untuk tekan inflasi.

“Parkir off street itu kita ingatkan lagi ya bukan parkir di badan jalan tapi parkir dilahan-lahan swasta milik swasta, harapannya ada penyesuaian itu baik menggunakan tarif bawah 4000 dan tarif atas 7000. Mudah-mudahan semakin banyak pemilik lahan-lahan swasta berinvestasi di gedung-gedung parkir.

Sehingga mengurangi parkir di badan jalan dan mengurai kemacetan. Penundaan kenaikan tarif parkir sudah ada dibagian hukum, tapi yang penting kita sudah kaji, insyaallah ada penundaan,” harap Yana.

Sementara itu untuk tarif air bersih, kata Yana belum sampai ke bagian hukum. Pasalnya saat ini masih dievaluasi perumda Tirtawening.

“Kan komponennya ternyata banyak, ada penyesuaian tarif air bersihnya, ada pengolahan limbahnya, dan satu lagi ada minimal penggunaan 10 meter3. Tapi saya ingin luruskan 1 meter3 itu bukan 1 liter tapi 1000 liter jadi kalaupun tarif ada penyesuain sampai angka 9000 per meter3 berarti sebetulnya per liter itu 9 rupiah. Orang kan kadang gak tahu 1 meter3 itu 1 liter 9000 padahal air minum saja mineral itu kan 3000 an, ini 9000 jadi terasa mahal apalagi hanya air bersih belum bisa minum tapi kalau orang tahu bahwa 1 meter kubik itu 1000 liter berarti 3000 dengan 9 rupiah,” jelas Yana.

Terlebih lanjut Yana, sudah 10 tahun ini perumda Tirtawening tidak pernah melakukan menaikan tarif.

“Itu sejak 2012 belum ada penyesuaian sementara investasi kimianya terus ya. Nah itu yang kita kaji, pada dasarnya kita pahami 1 meter3 itu 1000 liter itu penting sehingga kalau 9 rupiah mah gak kerasa mahal,” pungkasnya.

Dan terkait apakah pembayaran tagihan pelanggan dua bulan ini akan dikembalikan atau tidak, Yana mengaku mekanisme itu dikembalikan ke Perumda Tirtawening.(*/kai)

BANDUNG, Prolite – Pasca diresmikannya masjid AL Jabbar milik pemerintah provinsi Jawa Barat, kemacetan lalu lintas di daerah Gedebage meningkat. Akibatnya warga sekitar sangat terdampak.

Seperti disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan dampak peningkatan arus lalu lintas di lokasi akses menuju masjid Al Jabbar terjadi penambahan durasi waktu kemacetan sekitar 15 menit.

“Setelah saya lihat dan rasakan sebagai warga sana yang memanfaatkan setiap hari jalan sana memang harus ada tindakan cepat. Sekarang bertambah spare time (waktu luang,red) 15 menit karena dari Adipura ada penumpukan mobil 5 menit begitupun di rel kereta api Gedebage, dan perempatan baypas Soekarno-Hatta ,” jelas Tedy ditemui di ruang kerjanya.

Adapun rekayasa jalan yang dua hari ini dilakukan, Tedy mengapresiasi dan berharap menjadi solusi kemacetan tersebut.

“Mudah-mudahan mengurangi macet. Saya ingin mendorong akses ke Al Jabbar dilebarkan aksesnya. Ada akses baru samping barat Polda, disana ada lahan kosong sawah begitu. Nah nanti kalau dari baypas bisa langsung ke akses baru itu,,” jelasnya.

Terkait anggarannya sendiri diakui Tedy dari provinsi Jabar. Pasalnya pada acara talk show di salah satu radio, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah sepakat untuk mendanai akses tersebut.

Lanjut politi PKS itu dampak skunder yang dirasakan terparah adalah di daerah Cempaka Arum. Sehingga pelebaran jalan Gedebage selatan dan Cimencrang merupakan solusi terbaik saat ini.

Pelebaran jalan sendiri diakui Tedy sangat dimungkinkan terjadi tahun ini terlebih itu permintaan warga dan mengguna anggaran provinsi, sebab akses itu milik Kabupaten Bandung.

“Kita mendorong dan ini aspirasi warga, namun kesepakatan dengan pak Emil itu agar ditindaklanjuti OPD terkait,” imbuhnya.(kai)