Panglima Ulung: Dulu Rela Berantem Demi Bela Teman Di-Bully

BANDUNG, Prolite – Muhammad Reza Panglima Ulung menyampaikan bahwa keputusannya ingin menjadi wakil rakyat agar hidupnya bisa bermanfaat.

Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ternyata tak lah mudah, terlebih bagi para wakil rakyat berusia muda.

“Saya baru berumur 24 tahun. Menurut saya usia muda bukan halangan justeru kita harus ada kegiatan bermanfaat. Selama ini juga banyak kok anak muda yang aktif apalagi mahasiswa sifatnya kritis terhadap masyarakat,” ungkap Panglima Ulung sapaan akrabnya.

Panglima Ulung pun menyangkal kalau anak muda seumurannya kebanyakan masih senang hura-hura. Kata dia anggapan itu jangan dipukul rata pada semua anak muda.

“Saya tidak. Tujuan saya ingin hidup bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan cita-cita saya bisa tercapai dengan baik,” jelas putra pertama Wakil DPRD Kota Bandung dari Partai Golkar Edwin Senjaya.

Duduk dikursi wakil rakyat sendiri kata dia memang pengalaman baru, namun ia akan berusaha mempelajari tugas fungsi sebagai wakil rakyat.

“Mulai legislasi, fungsi, budgeting, kontrol semua harus saya pelajari. Saya pribadi ingin concern ke pendidikan dan kesehatan. Semisal pendidikan saya akan mengawal sesuai aturan,” jelasnya seraya mengatakan untuk tugas fungsi menjadi dewan, Panglima Ulung belum tahu dan masih menunggu arahan partai.

Bicara soal kampanye calon legislatif beberapa waktu lalu, Ulung mendapat pengalaman pasalnya ia menemukan bahwa masih ada satu rumah dipetak-petak ukuran 2 x 5 meter, mirisnya satu rumah itu dihuni 3 KK bisa sampai 15 jiwa ditambah ada anggota keluarganya yang berkebutuhan khusus, autis dan sebagainya.

Ia pun beranggapan solusi bagi keluarga itu pemerintah harus menyediakan dan menjamin rumah layak huni, sekolah, dan kesehatannya.

Nah bicara soal masa remajanya ternyata pemuda berkulit hitam manis ini mengaku saat bersekolah di SMP 13 saat kelas 8 dan di SMA 8 kelas 11, kedua orang tuanya sering dipanggil gara-gara berantem dengan kakak kelas 12.

“Saya tidak suka ada orang dibully, waktu itu kakak kelas membully teman saya. Jadi saya lawan, tapi hanya nakal itu ya, saya juga pernah mencoba merokok tapi kerena tidak suka jadi sampai sekarang tidak merokok,” imbuh bapak dua anak itu.

Disinggung menjadi anggota dewan Ulung mengaku tidak dipaksa ayahnya. Namun memang keinginan dia untuk menggapai cita-cita menjadi manusia bermanfaat.

“Sejak kecil sudah dididik disiplin, olahraga, beladiri hingga menjadi atlet tinju dan renang. Tertekan? Mungkin dari beberapa aspek, tapi selebihnya saya menerima didikan ayah saya.

Sebanyak 4 Kursi Partai Golkar Rentang Usia 20-30 Tahun

BANDUNG, Prolite – Pada perhelatan Pemilu Februari 2024 Partai Golkar raih tujuh kursi dan uniknya para legislatif yang akan duduk nanti di dominasi anak muda.

“Kami meraih tujuh kursi, 4 orang di antaranya anak muda, dengan rentang usia 20-30 tahun,” ujar Kepala DPD Partai Golkar Kota Bandung, Edwin Senjaya.

Kata Edwin, dengan formasi ini, diharapkan bisa menambah energi dan ide-ide kreatif dari anak muda untuk membangun Kota Bandung.

Namun demikian Edwin pun mengaku paham jika ada sebagian warga Kota Bandung yang belum percaya dengan kinerja anggota legislatif baru dari Golkar.

Intinya, lanjut Edwin, seluruh anggota legislatif muda yang masih baru ini, memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja secara maksimal.

“Justru di sini saatnya kita membuktikan diri, bahwa kita bisa bekerja dan saya tegaskan bahwa mereka yang muda-muda harus mau belajar untuk mengembangkan diri,” tuturnya.

Dengan raihan kursi ini, Edwin mengatakan Partai Golkar dipastikan menduduki posisi Pimpinan DPRD Kota Bandung sebagai wakil ketua.

Selain Golkar, ada Partai Gerindra dan PDIP yang juga meraih tujuh kursi. Dengan raihan suara paling besar Partai Gerindra, Partai Golkar dan PDIP.

Sehingga formasi di DPRD Kota Bandung nantinya, anggota legislatif dari Partai Gerindra sebagai Wakil 1, anggota legislatif dari Golkar sebagai wakil 2 dan anggota legislatif dari PDIP sebagai wakil 3.

Disinggung siapa anggota legislatif yang nantinya akan menduduki posisi sebagai wakil dari Partai Golkar, Edwin mengatakan, kemungkinan besar adalah dirinya.

“Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan, bahwa ketua partai, menduduki posisi sebagai pimpinan DPRD. Berarti kemungkinan besar saya yang nantinya akan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bandung,” tuturnya.

Salah satu nama yang ,lolos sebagai anggota legislatif DPRD Kota Bandung Periode 2024-2029 adalah Muhammad Reza Panglima Ulung, yang merupakan anak pertama dari Edwin Senjaya. Menurut Edwin, meskipun usia para anggota legislatif muda ini masih relatif muda, namun mereka bukan politisi karbitan.

“Mereka memiliki posisi yang cukup penting di partai. Selain itu, Partai Golkar adalah partai besar yang sudah berpengalaman, sehingga sudah pasti menghasilkan politisi handal,” katanya.

Tidak lupa, Edwin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh warga Kota Bandung yang sudah memilih dan mempercayai Partai Golkar untuk mewakilinya di DPRD Kota Bandung.

Tol Dalam Kota Bandung Bakal Direalisasi

BANDUNG, Prolite – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan tol dalam kota di Kota Bandung yang sudah mangkrak 17 tahun akan dilanjutkan.

Terkait berita itu Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kabar tersebut.

“Minta diundang pusat sehingga bisa mengawal baik juga. BIUTR itu ada beberapa aspek karena berbagai lalu lintas ya. Apakah ada tanah yang harus dibebaskan kalau dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran bisa jadi ditangani pusat, saya dengar akan melalui KPPU,” ungkap seraya berharap bisa terlaksana tahun depan

Sedang terkait Kilo Meter (KM) 149, Tedy mengaku sudah mendapat informasi bahwa bulan depan ada persiapan tender, yang dianggarkan tahun lalu.

“Mudah-mudahan segera dieksekusi karena pengerjaan paling lama 8 bulan. Bila benar ya awal tahun bisa beroperasi misal bulan Mei mulai sampai Desember,” tutupnya.

Prihatin Kabel Udara Menjuntai Akibatkan Warga Tewas

BANDUNG, Prolite – Terkait kabel udara menjuntai mengakibatkan seorang warga tewas di Hatta Kota Bandung beberapa waktu lalu membuat miris semua pihak.

Karenanya Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengharapkan ke depan ada aturan tegas terkait pemasangan kabel optik.

“Kami berharap pihak pusat jangan membiarkan kabel udara sampai kondisinya ada kejadian kemarin. Marak di pemukiman itu, maka harus ada segera aturan seluruh kabel provider terutama internet semua harus diturunkan, kalau aturan di kita belum memadai,” ucap Tedy usai membuka workshop wartawan di Lingkungan Kota Bandung.

Pada acara bertema “Netralitas Pers Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” Tedy pun menyampaikan terkiat kabel PLN, secara bertahap harus turun terlebih sudah ada program di Pemkot Bandung menurunkun kabel.

“Kalau saya dorong regulasinya perwal dulu. Sekarang udah di komplek sudah luar biasa tidak teratur. Perwal dulu lalu perda,” pungkasnya.

Pansus IV DPRD Dibentuk untuk Solusi dalam Penertiban PKL

BANDUNG, Prolite – Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Edi Haryadi mengatakan penertiban PKL di Kota Bandung dilakukan Pemkot Bandung cukup efektif. Namun perlu diingat bahwa PKL hadir karena memenuhi kebutuhan ekonominya.

“Boleh melakukan penertiban PKL untuk kepentingan estetika. Tapi, sisi kebutuhan warganya juga harus kita lihat,” ujar Edi.

Edi mengharapkan pemerintah memberikan solusi terbaik di mana sisi estetik dan kebutuhan ekonomi warga terpenuhi.

Oleh karenanya DPRD Kota Bandung membentuk Pansus VI guna membahas Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Namun demikian pembahasan raperda ini masih sangat prematur karena pembahasan baru dilakukan satu kali. Masih banyak yang harus dibahas dan masih banyak yang bisa berubah.

Edi pun menyampaikan beberapa hal menjadi sorotannya semisal zonasi dalam penertiban PKL. Menurut dia akan lebih baik jika zonasi PKL hanya ada dua, yaitu zona merah dan zona hijau.

“Lebih baik tidak usah ada zona kuning. Berlakukan saja dua zonasi dalam pembagian wilayah berjualan PKL, yaitu zona merah dan zona hijau. Kalau boleh ya boleh, kalau tidak ya tidak,” jelas Edi.

Lanjut Edi, dengan adanya zona kuning, malah akan membuat semua bingung. Pengaturan waktu yang dibuat di zona kuning malah akan berpotensi membuat pihak-pihak tertentu mencari celah untuk melakukan pelanggaran.

“Sehingga ada baiknya, jika zona kuning dihilangkan saja,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD Kota Bandung, Edi mengatakan, harus bisa memosisikan diri di tengah, tidak merugikan semua pihak, dan ketika membuat aturan harus menjadi solusi bagi semua pihak.

Pada kesempatan ini, Edi kembali menegaskan, bahwa apa yang tertera dalam raperda, dan apa yang disampaikannya kali ini, masih banyak kemungkinan untuk berubah. Karena proses pembahasan masih sangat panjang.

“Jadi ini semua belum, final, masih prematur. Kita hanya mencoba membuat aturan yang bisa membuat Kota Bandung jadi lebih indah, tapi juga tidak merugikan bagi PKL,” pungkasnya.

Edwin Senjaya: Prihatin Kenaikan Harga Beras, Apresiasi Upaya Pemkot Bandung

BANDUNG, Prolite – Kenaikan harga beras masih saja menjadi topik utama, bahkan di Kota Bandung adanya program pasar murah jadi incaran warga untuk membeli beras. Alhasil warga mengantri dari subuh, berdesak-desakan berrebut beras murah.

Menanggapi itu Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengaku prihatin tetapi kata dia karena kewenangan penetuan harga beras ada di pusat maka pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak.

“Kewenangan kebijakan nya kan tidak bisa lokal harus pusat. Kita hanya bisa lakukan langkah langkah sidak ke pasar tapi harga dan sebagainya dari pusat,” ujar Edwin saat dihubungi wartawan, Selasa (20/2/2024).

Akan tetapi Edwin mengapreasiasi upaya Pemkot menggelar pasar murah tersebut.

“Ya itu kan salah satu upaya meminimalisir harga tapi kan tetap kebijakan di pusat, Bandung hanya ketiban masalah. Harapan kita mudah-mudahan bisa tapi kan misal pasokan kurang kebutuhan tinggi otomatis harga naik, sehingga ketersediaan harus dari pusat apalagi kita bukan daerah produsen, beras didatangkan dari luar,” tutupnya.

Sementara itu Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengaku pihak menyediakan beras murah itu ada batasnya.

“Sebetulnya sasaran itu sudah terukur kebutuhan untuk siapa. Saya khawatir ada orang yang tidak pantas yang bersangkutan mengakses beras ini. Ini kan untuk orang secara ekonomi harus kita bantu, mungkin ya,” jelas Ema di balai kota.

Lanjutnya, camat sudah memetakan untuk siapa sasaran beras itu dan Ema ingin semua warga Kota Bandung tersadarkan akan hak beras tersebut.

“Ini kelas medium bukan premium, kelas atas ada pasarnya jangan ikut. Saya bukan menuduh karena kalau sekarang dari hitungan awal spare terlalu tinggi artinya saya curiga ada orang tidak selayaknya ikut mengakses malah mengakses,” tandasnya.

Mekanisme penyaluran sendiri kata Ema sudah cukup tertib dimana koridornya pembeli beras murah harus menggunakan kupon.

“Kalau tidak begitu, bebas ini. sasaran masyarakat secara ekonomi kita utamakan, mudah-mudahan semua tersadarkan,” pungkasnya.

Terkait perubahan mekanisme penyaluran sendiri diakui Ema akan dievaluasi, ia tidak ingin hanya karena satu kasus terjadi antrian beras seolah-olah menjeneralisasi lokasi lain.

“Kan ini baru berjalan 2 x nanti kita lihat pasti, apapun juga kita evaluasi,” tutupnya.

Tedy Rusmawan : Kenaikkan Harga Beras Cukup Memberatkan

BANDUNG, Prolite – Kenaikan harga beras kian melambung, sejumlah pihak mengaku khawatir harga beras akan terus naik jika tidak segera ditangani, karenanya Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menegaskan agar Pemkot Bandung segera melakukan operasi pasar dan terutama Bulog segera menggelontorkan stok berasnya.

“Ia kan HET beras medium itu diangka Rp sekarang per kilogram nya tapi hari ini rata-rata harga di Rp bahkan Rp per kg di warung-warung dan pasar tradisonal,” ujar Tedy saat dihubungi wartawan, Selasa (13/2/2024).

Tedy juga menanyakan sejauh mana upaya bulog menstabilkan harga beras, karenanya dia ingin bulog segera merealisasikan terkait dengan akan menggelontorkan stok beras ke pasar ritel dan pasar tradisional.

“Karena harga harian ini cukup memberatkan,” ucapnya.

Tedy pun meminta Dinas Perdagangan dan Industri serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) segera melakukan operasi pasar.

“Tidak masalah jelang pemilu juga karena ini harian. Khawatir terus naik, yang paling penting suplay ke pasar tradisional selanjutnya pasar ritel. Yang penting harga tidak terus naik, bulog segera menggelontorkan stok ada jangan ditahan karena harga tidak rasional,” tandasnya.

“Disdagin dan DKPP, harus segera operasi pasar, turun, cek ke pasar. Dinas harus memberikan arahan ke pedagang, kenapa bisa setinggi ini, kan dari distributor gak semahal ini,” tutupnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha Berharap Pesta Rakyat Tidak Terkontaminasi Penguasa

BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengharapkan pesta rakyat (pilkada) 2024 mendatang betul-betul pesta rakyat dan tidak terkontaminasi oleh intervensi-intervensi penguasa.

“Harapan saya (pilkada ini, red) penguasa tetap berdiri tegak, berdiri untuk tidak memihak siapapun, buktikan bahwa Indonesia demokrasinya harus lebih baik dari kemarin, bahwa negara ini dengan sebuah heterogen atau pluralisme nya dengan kebhinekaan nya itu salah satu ciri bahwa kita berbeda,” jelas Achmad Nugraha.

Namun lanjutnya, berbeda itu bukan untuk pecah atau membuat permusuhan tetapi jadi anugerah rahmat.

“Jadi saya kira bahwa pesta 2024 ini akan menjadi perhelatan luar biasa bagi negeri kita dan akan menjadi berita luar biasa bukan hanya Indonesia tapi juga negera lain maka kita harus memberikan contoh, jangan sampai ada statement atau ungkapan-ungkapan dari berbagai negara kalau negara kita demokrasi mundur jangan sampai seperti itu,” tandasnya.

“Kami di kota Bandung khususnya mengajak seluruh elemen masyarakat. Kita sering bertemu bersama jangan sampai karena berbeda jadi pecah jangan sampai tidak mengenal satu dan yang lain bahwa perbedaan itu sementara saja mari kita bangun kota Bandung ini jadi kota besar guyub, aman, dan kondusif,” tuturnya.

Disinggung keberadaan dan kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Achmad Nugraha mengatakan PJ diharapkan bisa meneruskan program dari pemimpin kota Bandung sebelumnya.

Malah kata dia harus berkelanjutan dan program yang kurang agar bersama-sama disempurnakan.

Achmad Nugraha pun menyoroti masalah sampah yang hingga kini belum selesai. Ia pun bertanya bagaimana segera memulai dan bagaimana penyelesian yang cepat.

“Kalau saya masih ke PLTSa, karena ada perda. Sudah dibuat kesepakatan eksekutif dan legislatif penyelesaian sampah ini harus cepat karena sampah begitu luar biasa yang belum tuntas jangan menjadikan kota Bandung sebuah kota semarak sampah,” ungkapnya.

Achmad menyampaikan juga bahwa TPS Gedebage solutif sementara dan pihaknya mendukung tetapi apakah akan terus seperti itu.

“Karena sampah dengan 2,5 juta penduduk di malam hari dan 3 juta di siang berdampak besar, karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan sampah dengan cepat bagaimana. Pembangunan Plts sendiri diperkirakan 6 bulanan selesai tapi 1 tahun niatan dibangun cepat,” ucapnya.

Sementara itu terkait pendidikan Achmad Nugraha menyebut masih problematik. Masih ada kasus ijazah ditahan. Padahal bagi lulusan itu untuk kerja ataupun kuliah terhambat karena penahanan ijazah.

Pendidikan di Kata Bandung kata Achmad jauh dari baik, seharusnya terpola, tertuju, fokus. Pasalnya persoalan pendidikan adalah hak dasar seperti tercantum dalam undang-undang, maka hak dasar itu otomatis jangan sampai ada anak berhenti sekolah baik SD SMP SMA apalagi universitas.

Politisi PDIP ini berharap ada bantuan dari pemkot dengan mekanisme yang tidak ribet dan agar tidak ribet harus ada koordinatif pusat dan daerah dalam menggelontorkan anggaran.

“Kami tidak masalah untuk rakyat agar tidak berhenti sekolah, karena kewenangan saja urusan SMP SMA ijazah itu tidak bisa dikeluarkan kota Bandung , pertanyaan saya kenapa provinsi tidak mengeluarkan anggarannya karena bagi kota Bandung haĺ ini tidak ada perhatian maka kami merasa perlu menganggarkan agar ijazahnya keluar ternyata tidak bisa, ini mempersulit,” ucapnya.

“Pertanyaan saya provinsi ke mana, saya punya ribuan bukti dan data baik smp sma swasta dan negeri, kita sampaikan kita bantu dengan bantuan keuangan kepada provinsi hanya sebatas itu. Swasta juga minta karena tertunggak mereka itu masuk umum karena tidak tahu harus masuk dengan jalur apa, tidak masuk apirmasi akhirnya masuk umum ditengah jalan tidak bisa bayar, swasta juga kan harus berkembang agar berkualitas pendidikannya dan infrastruktur nya,” jelas Achmad Nugraha.

Soal kesehatan sendiri Achmad menegaskan bahwa kenaikan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas hanya bagi orang mampu. Sedang warga Kota Bandung kurang mampu ada KIP dimana dia tidak bayar.

“Kalau orang mampu boleh dong, tetapi dengan kenaikan tarif itu pelayanan harus ditingkatkan sehingga kualitas puskesmas dirasakan oleh rakyat jangan kasih muka jutek judes, berikan informasi yang baik, jangan sampai masyarakat bukannya sembuh malah tambah sakit, yang pelayanan jelek masih ada, ya” gerutu Achmad Nugraha.

Pemkot Gelar Shalat Istisqo, Ketua DPRD Kota Bandung Apresiasi

BANDUNG, Prolite – Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengapresiasi shalat istisqo bersama-sama seluruh warga Kota Bandung itu sebagai upaya memohon turun hujan.

“Jadi ini mudah-mudahan bisa disosialisasikan melalui Pemerintah Kota Bandung, warga kota Bandung bersama-sama shalat istisqo meminta kepada Allah,” ucap Tedy.

Masalah kekeringan harapan DPRD kota Bandung kata Tedy, diharapkan pemkot Bandung bersama Perumda Tirtawening membantu titi-titik yang sangat rawan kondisi air hari ini.

Begitupun terkait kerjasama Perumda Tirtawening soal air baku di Saguling.

“Baru besok kita akan melakukan pembahasan, baru kita di undang mereka akan memaparkan,” ucapnya.

“Kita tentu terus berupaya mencari alternatif air dengan kondisi sangat terbatas dan tergantung yah. Sehingga berbagai alternatif harus di upayakan dan kalau pun memang jadi tentu tidak membebani masyarakat seperti itu,”tegasnya seraya mengatakan besok akan menunggu dulu seperti apa paparannya.

Bantuan Uang Sewa untuk Warga Terdampak Citarum Harum Mulai Dicairkan

BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua I DPRD Achmad Nugraha menyampaikan puas karena bantuan uang sewa rumah tinggal sementara warga terdampak Citarum Harum sudah bisa dicairkan dan dialokasikan.

“Alhamdulilah ini sudah tuntas sempat hati-hati saat perjuangan seluruh anggota DPRD terkait ini ( bantuan uang sewa rumah tinggal sementara warga terdampak Citarum Harum) selesai,” ucap Achmad usai memantau lokasi pembongkaran Jl Maleer Indah.

Achmad pun mengakui ada dinamika dalam pencairan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara warga terdampak Citarum Harum, namun itu kasusistis sifatnya. Semisal ada dalam satu rumah 2 KK diberi bantuan tapi ada juga warga terdampak tidak diberi bantuan.

“Kasus ini hanya satu tidak sampai puluhan, makanya ke depan kita minta DPKP3 perjuangkan yang belum di tahun 2024, tapi ini sudah keberadilan,” ujarnya.

Achmad pun mengingatkan masyarakat yang rumahnya tidak mau dibongkar agar lebih peduli kepentingan orang banyak.

Dan DPRD pun sudah memperjuangkan bantuan itu. Karena menurut Achmad jika tidak mau dibongkar maka jangan menimbulkan persoalan baru terlebih sudah diingatkan baik oleh lurah, camat, RW, dan lainnya.

“Kita sudah cukup berjuang untuk itu. Nah soal pengawasan sebaiknya BBWS sendiri buat tim di mana setiap wilayah yang dibongkar. Karena kita tidak bisa apa-apa kecuali oleh tim, lisan kita bisa tapi tertulis tidak boleh harus ada kontrol yang bagus,” tuturnya

Masih kata Achmad, dengan memiliki surat tugas yang merupakan perintah provinsi maka tim pengawas leluasa melakukan penindakan jika ada warga yang kembali membangun di lahan yang sudah dibongkar itu.

Achmad pun menghimbau agar masyarakat yang tidak memiliki tanah tidak menempati tanah atau bangunan orang sehingga tidak muncul persoalan sudah dibangun dibongkar.

Pasalnya kerohiman atau uang sewa rumah tinggal sementara itu hanya untuk setahun dan besarannya pun tidak sebesar membangun rumahnya.

“Kerohiman itu hanya untuk kontrak setahun. Dan pembongkaran ini tidak bisa dihentikan, makanya ke depan itu koordinasi yang lebih bagus dan matang antara BBWS dengan pemkot, sosialisasi bagaimana anggaran bantuannya apa diajukan, DAU seperti apa,” ucapnya.