Adi Widyanto: Membangun Kota Sama Dengan Membangun Bisnis

BANDUNG, Prolite – Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Mukhamad Adi Widyanto mengatakan membangun Kota Bandung sama dengan membangun bisnis, artinya saat ada uang maka kesejahteraan bagi masyarakat akan terwujud.

Mukhamad Adi Widyanto adalah seorang pengusaha yang terjun ke dunia politik, dia menilai bahwa kota Bandung masih punya banyak potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Saya background bisnis usaha, motivasi berpolitik sebenarnya basic-nya pengen berguna lebih banyak, kalau kemarin hanya berhubungan dengan karyawan sekarang dengan masyarakat,” ujar Adi Widyanto yang juga politisi Demokrat dari dapil 4 (Ciwastra, Buah Batu, dan sekitarnya).

Pria 34 tahun ini mengaku tidak sengaja di dunia politik hanya saja selama menjadi pengusaha ia selalu melakukan program berbagi. Dari situlah pengusaha skincare ini ingin lebih luas membantu masyarakat.

“Saya belum pernah berorganisasi sama sekali baru sekarang sekalian politik pragmatis. Saya gak ada basic hanya saja ayah kan militer sehingga belajar politiknya ya seperti itu obralan biasa,” ujar Adi Widyanto.

“Kesimpulannya banyak masyarakat termarjinalkan, ya intinya Bandung tak sebaik itu. Banyak kemiskinan dipinggiran, banyak pendidikan belum layak, karena ternyata Bandung jangan lihat Riau, Dago saja. Tapia da pinggiran Ciwastra, Gedebage dan sebagainya,” tegasnya seraya mengatakan mengaku kaget, karena di dewan terlalu banyak penghormatan sedang di bisnis tidak demikian.

Duduk di komisi B terkait Ekonomi, Adi Widyanto mempelajari bahwa membangun kota itu layaknya membangun bisnis.

“Kita mau membangun sebuah kota itu dompetnya harus ada kan, makanya saya masuk ke komisi B, saya ingin ciptakan pundi-pundi buat nambah PAD syukur-syukur nambah terus tiap tahun, kalau dari situ kan uangnya bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Nah kalau kita mau ngomongin kesejahteraan rakyat tapi pendapatan gak ada, kan bohong juga ya saya lebih kesana sih, karena menurut saya dimana kota uangnya banyak kotanya sejahtera,” tuturnya.

Adi pun mengilustrasikan, jika PAD bertambah 2-3 triliun dalam setahun, maka banyak anggaran bisa terserap guna mensejahterakan masyarakat.

“Sayang masih banyak yang tidak maksimal, semisal parkir ternyata cuma 15 miliar setahun kalau saya rekap manajemennya ngaco, harus diperbaiki. Terus kaya BPR kota bandung itu ngaco juga, pajak resto ngaco sebenarnya. Tinggal mau enggak diperbaiki, bahkan kalau semua bayar pajak banyak pendapat bisa dimaksimalkan, tidak perlu naik bayar saja semua,” tegasnya.

Masih kata Adi, sempat ada pembahasan di PD Pasar soal kenaikan tarif, namun ditolak pedagang.

“Maksud saya ke teman PD Pasar, gak usah naik kecuali fasilitas sarana dan prasarana Pasar diperbaiki dulu, aneh kalau menurut saya. Boleh naik cuma wajar yaitu diperbaiki dulu jadi modern ok. Tapi kenaikan itu belum terlaksana masih deadlock, terus kemarin kita ke UMKM,” ucapnya lagi.

Adi Widyanto pun mengaku cara kerja di bisnis dan dewan sangat berbeda, jika dibisnis itu kalau ada masalah harus sat set, berbeda di dewan.

“Karena kan politik kolegial, bentak-bentak juga gak bisa, kita gak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa nganggarin, ngawasin, sekarang kita mau negur dinas kota kaya kemarin saya ngasih tahu dinas pariwisata tentang bagaimana mendatangkan wisatawan ke bandung alasannya karena apa. Ke Bali lihat pantai, ke Jogja kebudayannya.

Pariwisata itu kan sangat luas, contohnya wisata berobat Penang, wisata hiburan malam Bangkok, wisata judi Las Vegas, Bandung itu apa? kita hanya bisa beri masukan prakteknya kan urusan eksekutif,” ungkapnya.

Adi juga menyoroti Diskop UMKM, kata dia koperasi itu kadang ada yang seperti rentenir dan itu diakui dinas terkait.

”Yang pinjem uang ke pinjol atau koperasi kan PKL, tapi seakan PKL dianggap ada rishi tapi uangnya ditarikin juga. Saya setuju kedepan dewan atau dinas-dinas kalau makan dari UMKM saja demi menghidupkan UMKM,” tutupnya.

Agung Firmansyah Sumantri, Seorang Dokter yang Ingin Perluas Pengabdian ke Masyarakat

BANDUNG, Prolite – Anggota DPRD Kota Bandung baru terpilih dr Agung Firmansyah Sumantri SpPD,.KHOM,MMRS, FINASIM mengaku terjun ke dunia politik karena ingin memperluas pengabdiannya kepada masyarakat.

Dokter spesialis penyakit dalam dari fraksi NasDem, selama ini hanya bertemu pasien per-individu tanpa ba bi bu, mengobati dan selesai. Namun semenjak menjadi anggota dewan khususnya di komisi D, pria kelahiran 20 September 1982 putra ketiga dari empat bersaudara itu menjadi bisa menampung aspirasi warga Kota Bandung notabene pasien secara langsung.

“Saya fokus kesehatan, selama kampanye kemarin saya banyak menerima keluhan warga kesulitan akses layanan Kesehatan. Ada cerita di satu kelurahan belum punya Puskesmas, kalaupun ada sulit dijangkau,” ujar Agung ditemui di gedung DPRD Kota Bandung, Jl Sukabumi.

Selain menerima keluhan warga, Agung Firmansyah Sumantri pun mengakui masih ada puskesmas belum optimal dalam pelayanannya.

“Tenaga kesehatan masih kurang, fasilitas masih kurang dan ketika harus dirujuk masyarakat juga untuk fasilitas tingkat dua dia harus biaya sendiri, terus terkait promosi kesehatan juga masyarakat banyak belum paham, mereka belum paham hidup sehat, bagaimana mengatasi stunting, banyak penyakit berhubungan dengan keseharian mereka, tingkat ekonominya, tingkat pendidikannya,” terangnya.

Alasan itu, Agung mengaku akan mengevaluasi puskesmas terkait bagaimana sarana prasarana berikut SDM-nya. Pasalnya Puskesmas pun mengeluhkan kondisinya , sehingga Agung ingin mengusulkan permasalah kesehatan diawali dengan memperbaiki puskesmas terlebih dulu.

“Karena mereka bilang ke saya, kurang SDM, kurang sarana dan prasarana, padahal puskesmas sebagai ujung tombak layanan Kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan dengan wali kota baru semua program saya bisa lebih terlaksana,” jelasnya.

Lanjut Agung Firmansyah Sumantri, di Puskesmas itu ada isitilah penyakit dasar yang artinya penyakit bisa ditangani puskesmas tanpa harus dirujuk kerumah sakit.

“Contohnya jantung, kalau sudah ditangani di rumah sakit bisa rujuk balik. Hipertensi, diabetes itu bisa ditangani di puskesmas, tetapi kalau harus dilakukan tindakan lebih lanjut, misal saya di darah dan kanker. Darah dan kanker itu tidak bisa dilayanan primer tapi harus ke rumah sakit lebih tinggi, dan untuk pelayanan kanker ini harus rumah sakit tipe B atau A yang ada fasilitas cancer center,” ujarnya.

“Kemarin juga saya sampaikan ke dinas Kesehatan supaya RSUD Kota Bandung atau RSUD Bandung Kiwari memiliki layanan kanker, sekarang belum ada, yang sudah RSUP Hasan Sadikin dan RSUD Provinsi Jawa Barat AL Ihsan,” harap dokter yang membuka praktek di RS Mayapada, RS Santosa Kopo, dan RS Muhammadiyah.

Disinggung soal layad rawat diakui Agung, selama kampanye banyak dikeluhkan warga karena call center layat rawad 119 tidak tersosialisasi. Karenanya ia mengusulkan agar puskesmas turun ke gang-gang ke rumah-rumah.

Namun saat ia mengecek sendiri call center tersebut ternyata aktif kendati diawal terlebih dulu di jawab operator dan terhubung ke pusat baru disambungkan ke layad rawat Kota Bandung.

Ia pun sempat bertanya kepada penerima telpon di call center 119 perihal yang dilakukan layad rawat yakni mengunjungi pasien yang sudah dalam kondisi darurat, menyediakan ambulan, dan menjaga event apabila diminta.

“Meski saya bekerja di tiga rumah sakit namun saya tetap menyiapkan waktu melayani masyarakat. Salah satunya akan launching aplikasi BRADERS (Baraya Relawan Dokter Agung Firmansyah Sumantri), jadi disini ada link aduan untuk masyarakat apa saja silahkan diadukan. Saya merasa dengan jadi dokter dan dewan menjadi kelebihan karena saya bisa terjun dan menampung langsung aspirasi masyarakat,” imbuhnya.

Ahmad Rahmat Purnama: Sudah Banyak Aduan, Kita Dengarkan, Cermati dan Coba Selesaikan

BANDUNG, Prolite – Anggota DPRD Kota Bandung terpilih duduk di Komisi A, Ahmad Rahmat Purnama mengaku saat ini sedang mempelajari tugas pokok dan fungsi di komisi A sebagai bidang Pemerintahan dan hukum.

Menurutnya sudah ada aduan masyarakat yang ia terima dan tengah dipelajari bahkan sekarang sedang expose dengan mitra kerja dinas terkait serta terlebih dulu tengah menyusun anggaran.

“Kita dengarkan, cermati, pelajari. Kita pengen tahu lebih banyak sambil bila ada yang bisa selesaikan ya eksekusi. Kaya kemarin yang di Cipedes ditembok sudah dibuka atas desakan kita dan kebetulan ada anggota di dapil di sana akhirnya selesai,” ujar Ahmad Rahmat Purnama.

Masalah lainnya kata Ahmad Rahmat Purnama ada penggunaan tempat ibadah untuk dijadikan gereja di Gedung Serba Guna Arcamanik.

“Dipakai gereja, kita menerima laporan masyarakat, kemarin masuk, pekan depan kita akan undang dengarkan keluhan mereka seperti apa detailnya. Lalu disandingkan regulasi yang nanti kita cari solusi terbaik,” ujarnya lagi.

Secara umum permasalahan banyak dikeluhkan masyarakat kata Ahmad Rahmat Purnama adalah tenaga kerja atau lapangan pekerjaan.

Saat ini ribuan orang di kota Bandung masih pengangguran dan ada di data kemiskinan.

“Prihatin lah, ke saya banyak bahkan kader juga, ada lulusan S1 minta jadi OB yang penting dapat kerjaan. Bahkan perempuan mau jadi penyapu jalan, ya kita terima dulu minta CV kalau ada lowongan kita ikhtiar. Karena lapangan pekerjaan ini sempit, bahkan saya sampaikan anak saya pun nyari dan belum bisa, belum dapat, lalu masalah sembako mahal setelah ekonomi banyaknya itu,” keluhnya.

Selama menginjak di kursi dewan Ahmad menyebut keluhan masyarakat yang ia terima masih di bawah 5.

“Sambil terus mempelajari yang lalu masih ada yang belum terselesaikan atau sudah. Soal rumah deret pun masuk ke saya, saya tidak tahu masuk komisi mana, cuma saya terima saja. Masih kita pelajari, jadi kita dorong bikin surat untuk audensi biar bisa tahu dari awal dan saya sudah telepon tapi baru sedikit tergambar belum utuh informasinya,” tegasnya.

Edwin Senjaya: Segi Keamanan Harus Diperhatikan, Pasang Peringatan dan Pagar di Kolam Retensi Rancabolang

BANDUNG, Prolite – Kolam Retensi Rancabolang memakan korban jiwa, dua orang tenggelam dan meninggal dunia.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mendesak dinas terkait untuk memasang sarana pengamanan berupa pagar dan papan peringatan di area kolam retensi, terutama Kolam Retensi Rancabolang, Kamis (10/10/2024) malam.

Kata Edwin, Kamis sekitar pukul WIB, ia mendapatkan laporan adanya warga yang tenggelam di Kolam Retensi Rancabolang, Gedebage. Ia pun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP), dan kemudian diketahui salah satu korban ternyata adalah teman masa kecilnya.

“Terlepas dari peristiwa ini merupakan sebuah takdir yang harus kita terima. Tapi ini ada sesuatu yang perlu menjadi perhatian, terutama Pemkot Bandung,” ujar Edwin, Jumat (11/10).

“Menurut warga sekitar TKP, lokasi tersebut seringkali digunakan sebagai lahan pemancingan. Sementara di sana tidak ada sarana pengamanan yang memadai, tidak ada pagar, tidak ada juga papan peringatan,” ucapnya.

Tak hanya itu, kata Edwin, di sana pun terdapat taman bermain yang letaknya berada di samping kolam. Taman tersebut, sering digunakan warga sekitar dan pengunjung yang membawa anak kecil sebagai tempat bermain.

“Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian anak-anak kecil itu terjatuh, apa yang akan terjadi. Sedangkan ini saja orang dewasa, terjatuh ke dalam kolam tidak bisa juga diselamatkan, apalagi anak kecil,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Edwin meminta Pemkot Bandung memperhatikan hal ini. Upaya antisipasi kejadian serupa harus dilakukan, salah satunya dengan segera memasang pagar dan papan peringatan.

“Ini saya tidak mengerti bagaimana ketika perencanaan pembuatan kolam retensi ini kok sangat-sangat ceroboh. Harusnya saat perencanaan, dinas terkait atau pun aparatur kewilayahan setempat, dari kecamatan atau kelurahan bisa memperhitungkan hal-hal yang  membahayakan bagi warga,” ungkapnya.

Keberadaan pagar dan papan pengumuman ini sangat penting, sebagai penanda bagi warga bila sedang berada di kolam retensi Rancabolang harus hati-hati. Terlebih bagi warga atau pengunjung yang membawa anak kecil.

“Minta dipasang pagar, lalu pasanglah papan peringatan bahwa hati-hati  kolam ini dalam. Itu kan perlu, apalagi di sana ada tempat bermain, tempat duduk-duduk dan bermain. Kalau keluarga enggak ngerti dibawa anak-anak kecil main di sana tergelincir,” paparnya.

“Yang terjadi kecelakaan semalam juga kan begitu, posisinya sedang mancing, tahu-tahu salah seorangnya jatuh, mungkin dia tidak bisa berenang, oleh temannya dicoba menolong dan akhirnya dua- duanya tenggelam. Kolam begini kan biasanya bawahnya lumpur. Ini yang harus diwaspadai,” ujarnya.

Edwin berharap, hal ini menjadi perhatian dinas terkait agar tidak timbul korban baru. “Tolong diperhatikan sarana pengamanannya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Edwin menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, PMI Kota Bandung serta tim SAR yang telah bekerja keras bersama aparat kepolisian setempat untuk menemukan korban tenggelam. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Rencananya,  Jumat (11/10) ini korban akan dimakamkan.

Sementara itu Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bima Marga Kota Bandung Didi Ruswandi akan mengkaji terkait upaya pengamanan di sekitar Kolam Retensi Rancabolang.

“Nanti kita kaji kemungkinan-kemungkinan pengamanannya,” ujar Didi.

DPRD Kota Bandung Setujui Raperda Perubahan APBD TA 2024

BANDUNG, Prolite – Salah satunya membahas Raperda Perubahan APBD TA 2024, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara bersama Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan dan sejumlah Kepala OPD menghadiri Rapat Paripurna DPRD.

Dalam Rapat Paripurna kali ini berisi sejumlah agenda, antara lain:
– Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2024;
– Penetapan Keputusan DPRD tentang Renja DPRD Tahun 2026;
– Penyampaian Penjelasan DPRD perihal 1 (satu) buah Raperda (usul DPRD) dari Propemperda Tahun 2024;
– Penyampaian penjelasan Wali Kota perihal 5 (Lima) buah Raperda (usul Wali Kota) dari Propemperda Tahun 2024.

Ada pun, Raperda tentang Perubahan APBD TA 2024 akan disampaikan kepada Penjabat Wali Kota untuk bahan proses selanjutnya menjadi peraturan daerah.

Sebelumnya, Koswara menyampaikan penyusunan Perubahan APBD TA 2024 didasarkan pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati oleh Pemkot Bandung dan DPRD pada 31 Juli 2024.

Menurut Koswara, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2024 diproyeksikan mencapai Rp 7,43 triliun, meningkat 1,78 persen dari APBD murni 2024. Sementara itu, belanja daerah diperkirakan naik sebesar 5,42 persen, menjadi Rp 8,11 triliun.

Ia pun mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas pandangan, pertanyaan, dan saran yang diberikan.

“Kami atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengucapkan terima kasih atas atensi dan pandangan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi yang terhormat,” ujarnya.

Dalam jawaban tertulisnya, Koswara menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap isu-isu strategis yang diangkat dalam pandangan umum fraksi.

Isu-isu tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta pengelolaan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.

“Rancangan Perubahan APBD 2024 dan APBD 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun Anggaran 2024-2026 yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan kota,” jelas Koswara.

Pada sektor pendidikan, pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan bagi tenaga pendidik serta pemerataan sarana pendidikan.

Di sektor kesehatan, langkah-langkah konkret dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun rumah sakit. Selain itu, program Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi prioritas untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat.

Dalam hal pendapatan daerah, Pemkot Bandung berkomitmen untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Pemkot Bandung akan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak.

Salah satunnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemungutan pajak, salah satunya melalui alat pencatat transaksi yang dapat mengurangi kebocoran pendapatan.

Pada aspek infrastruktur, Pemkot Bandung berupaya menyelesaikan permasalahan seperti banjir dan kemacetan lalu lintas melalui program pembangunan kolam retensi, pemeliharaan jalan, serta pembangunan dan pemeliharaan tanggul.

Terkait pertumbuhan ekonomi lokal, Pemkot Bandung akan terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui program pendampingan usaha mikro dan fasilitas pemasaran.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kota Bandung secara daring dan luring.

BANDUNG, Prolite – Di hari jadi kota Bandung (HJKB) yang ke 214, Ketua DPRD Kota Bandung terpilih Asep Mulyadi menyampaikan banyak hal yang pekerjaan rumah harus diselesaikan.

Diantaranya angka pengangguran dan pekerja, karena itu program padat karya menurut Asep penting agar roda perekonomian masyarakat bisa segera berputar.

“Saat ini daya beli rendah, di infrastruktur juga untuk transportasi publik, saya meminta pemerintah kota Bandung dengan pemerintah pusat kolaborasi untuk BRT dan BURT segera dilakukan dengan PUPR, lalu yang bersifat lingkungan seperti sampah masih jadi bagian keluhan masyarakat, dan masih banjir,” ungkapnya usai paripurna HJKB di DPRD, Rabu (25/9/2024).

Disinggung pelaksanaan sejumlah pekerjaan rumah itu bisa dilakukan Pj atau kah menunggu wali kota definitif. Politisi PKS ini membenarkan bahwa semua pekerjaan itu harus dilakukan oleh wali kota definitif.

“Ya memang untuk pemerintahan sekarang transisi ini Pj Wali Kota diminta oleh Pj Gubernur untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang terlalu besar namun bagaimana melanjutkan apa-apa yang menjadi dasar dan menyiapkan dasar-dasar untuk pemimpin terpilih definitif nanti,” tegasnya.

Soal Sengketa Tanah SDN 026 Bojongloa, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi Minta KBM Tetap Berjalan

Terkait sengketa tanah SDN 026 Bojongloa, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi meminta pemerintah kota Bandung melakukan antisipasi, pasalnya kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan lancar.

“Saya sudah koordinasi temen-temen eksekutif untuk segera dilakukan antisipasi karena mereka KBM harus lancar, proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap Pemkot menyiapkan alternatif untuk belajar mengajar. Hari ini ada rapat terbatas pimpinan kita tunggu seperti apa kebijakannya,” ungkapnya singkat.

Banyak Kasus Melibatkan Anak, Aminah Ajak Para Orang Tua Bijak dalam Mendidik

Prolite – Anggota DPRD Kota Bekasi, Aminah beranggapan banyak kasus yang melibatkan anak, mulai dari aksi tawuran, tindak kekerasan, hingga asusila masih menjadi momok di Kota Bekasi. Sehingga peran semua pihak penting untuk mengantisipasi itu.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Aminah, berharap semua terlibat mewujudkan Kota Bekasi yang ramah dan aman bagi anak-anak. Menurutnya, peran orang tua sangat diperlukan bagaimana mengawasi dan bijak dalam mendidik anak sehingga mereka tidak terjerumus pada hal negatif.

Dia mencontohkan kasus tawuran remaja yang masih kerap terjadi setiap pekannya. Hal itu menuntut orang tua untuk kerja ekstra melakukan pengawasan.

“Orang tua harus berperan aktif menjaga anak dari aksi tawuran. Karena di Kota masih ada remaja yang terlibat tawuran setiap minggunya,” kata Aminah kepada Radar Bekasi, Kamis (22/8).

Terutama, di jam malam, orang tua jangan membiarkan anaknya terlalu bebas dan harus ada batasan-batasan yang diberikan.

“Anak tidak pulang, cari anaknya sampai ketemu dan menasehatinya. Warga yang merasa kehilangan ayam saja sibuk mencarinya tapi bila anak anaknya tidak pulang  malah dibiarkan. Orang tua harus bijak mendidik anaknya,” imbuhnya.

Begitupun lingkungan, Aminah menginginkan masyarakat di lingkungan juga berperan aktif mendorong lingkungan yang aman serta ramah anak.

”Kita di DPRD akan terus menyuarakan dan mengawasi anak-anak di Kota Bekasi. Kita harapkan semua pihak terlibat agar Kota Bekasi menjadi kota yang aman bagi anak-anak,” tukasnya.

Masa Jabatan 2019-2024 Berakhir, Tedy Rusmawan: Terimakasih

BANDUNG, Prolite – Ketua DPRD Kota Bandung Periode 2019-2024, Tedy Rusmawan pada Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD Kota Bandung periode 2024-2029 menyampaikan, selama periode 2019-2024 DPRD telah mengembangkan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi.

Seperti diketahui, masa jabatan anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024 telah resmi berakhir. Berbagai tantangan dan pencapaian telah diraih oleh DPRD Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun ini, meskipun kehilangan empat anggotanya dan ditinggal oleh Walikota H. Oded M. Danial.

“Salah satu langkah yang diambil adalah pembangunan website resmi dan pengaktifan media sosial sebagai platform interaksi dengan masyarakat. Selain itu, DPRD juga mengembangkan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan bekerja sama dengan Disdukcapil melalui gerai ‘Geulis’ yang memberikan pelayanan istimewa di basement DPRD, yang merupakan yang pertama di Indonesia,” ungkap Tedy Rusmawan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD Kota Bandung periode 2024-2029, di Jalan Sukabumi Kota Bandung, Senin, 5 Agustus 2024.

DPRD juga berkomitmen dalam berbagai pelatihan, mulai dari pelatihan barista hingga pelatihan penanggulangan kebakaran. Kerja sama intens dengan Forkopimda, termasuk pihak TNI/Polri, dilakukan untuk menangani kriminalitas di Kota Bandung, yang berhasil menekan angka kejahatan.

Di bidang kesehatan, DPRD mendukung keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC), memastikan tidak ada kendala dalam pelayanan kesehatan dan mendorong Pemkot Bandung untuk memperkuat layanan kesehatan di RSUD Bandung Kiwari.

“Dalam sektor pendidikan, DPRD berhasil mewujudkan sembilan SMP baru dan memperjuangkan honor guru agar dibayarkan tepat waktu, termasuk bagi guru keagamaan. Program 100 juta per RW, Kelurahan, PKK juga digulirkan, serta pembangunan 24 kolam retensi di Kota Bandung untuk mencegah banjir,” tambah Tedy Rusmawan.

Tedy juga menambahkan, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus DPRD, seperti di Jalan Laswi, Supratman, Kopo, Ciroyom, hingga Nurtanio.

“Inovasi pelayanan publik terus didorong, termasuk pembentukan Mal Pelayanan Publik Kota Bandung. Di bidang ketenagakerjaan, DPRD mengadakan job fair dan program-program hibah untuk mendukung pencari kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Tedy Rusmawan.

Tedy juga mengungkapkan, DPRD juga telah merumuskan 45 produk hukum, 131 keputusan, 26 peraturan pimpinan DPRD, dan 6 peraturan daerah yang substantif dan dibutuhkan masyarakat.

Selama masa jabatan ini, DPRD menangani permasalahan yang belum tuntas serta mengawal serius program kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

Mengakhiri masa jabatannya, DPRD Kota Bandung periode 2019-2024 menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Apresiasi khusus diberikan kepada Pj. Gubernur, Pj. Wali Kota, Forkopimda, Sekretariat DPRD, sesepuh, alim ulama, tokoh agama, dan warga Kota Bandung.

Dengan resmi berakhirnya masa jabatan ini, pengangkatan anggota DPRD Kota Bandung periode 2024-2029 telah diresmikan, terhitung sejak pengambilan sumpah janji.

“Semoga DPRD Kota Bandung yang baru dilantik dapat menjaga kekompakan dan mengemban amanah dengan baik,” harapnya.

Sah! 50 Anggota DPRD Kota Bandung Periode 2024 – 2029 Dilantik

BANDUNG, Prolite – Ketua sementara DPRD Kota Bandung yang diumumkan Agus Andi Setyawan menyampaikan pelantikan ke 50 anggota DPRD masa jabatan 2024 – 2029 berjalan dengan lancar berkat dukungan semua pihak.

Sebagai pimpinan sementara Agus membenarkan dalam 30 hari ke depan diamanahi empat tugas. Yakni rapat membuat fraksi, kembali menyusun me-review tata tertib secara internal.

“Karena itu kunci kerja dan kinerja, dan pendefinitifan. Jadi pimpinan definitif harus segera terbentuk untuk mengejar pekerjaan-pekerjaan DPRD dan anggaran terutama,” jelas Andi usai pelantikan di ruang paripurna DPRD Kota Bandung, JL Sukabumi, Senin (5/8/2024).

Andi menegaskan empat tugas itu harus dikejar besok, karenanya lusa atau Rabu pekan ini akan mengadakan rapat antar partai politik.

Dan bila dalam perjalanan 30 itu ada hal berkaitan dengan pemerintah, kata Andi, meski sementara tetap akan hadir.

“Kita membenahi internal lebih dulu tapi ketika ada hubungan politik yang dihadiri DPRD Kota Bandung kami pimpinan harus tetap hadir. Kalaupun tidak bisa hadir kita delegasikan ke anggota meskipun belum ada AKD,” tegas politisi PKS itu.

Lebih jauh, Andi memohon doa dan dukungan kepada masyarakat untuk kelancaran kerja dan kinerja anggota dewan tahun 2024 – 2029 supaya berjalan dengan lancar.

“Khususnya pimpinan sementara untuk amanat empat tugas tadi,” tutupnya.

Sementara itu anggota DPRD Kota Bandung yang kembali terpilih, Edwin Senjaya, meminta kepada semua anggota fraksi Golkar terutama yang baru agar banyak belajar.

Pasalnya menjadi anggota dewan ini sesuatu yang baru dan tugaa pokok fungsinya tidak lah ringan.

“Harus sungguh-sungguh dan banyak bertanya ke senior. Nanti kesempatan menjalani bimtek, betul-betul ikuti karena disana banyak ilmu yang bisa diserap sehingga memahami fungsi legislasi, budgeting dan kontroling. Dan saya juga berharap mereka menjadi dewan yang profesional, tangguh, berani menyuarakan kebenaran dan menegakan keadilan serta membela warga miskin termarjinalkan supaya ada suara yang mewakili mereka,” tegas Edwin lantang.

Edwin juga meminta agar anggota DPRD baru masih generasi milenial dan gen x ini melakukan percepatan dan belajar banyak karena banyak yang harus difahami.

“Senior pun masih banyak belajar apalagi mereka. Diharapkan bisa memperjuangkan sesuai amanat PP no 2 tahun 18 tentang pelayanan dasar, fokus dapil masing-masing pendidikan kesehatan infrastruktur permukiman supaya tidak ada rumah tidak layak huni di kota Bandung sejahtera ketentraman keamanan Bandung dicap kota brutal Kamtibmas tidak aman,” gerutunya.

“Di bidang sosial juga tidak boleh ada warga kota Bandung kaya maupun miskin tidak bisa melanjutkan sekolah, warga sakit tidak terobati atau terlayani, hidup tidak layak dalam hunian mereka, atau tidak mendapatkan kehidupan layak,” pungkasnya.

Disinggung kini Edwin bekerja bersama dengan anak kandungnya Muhammad Reza Panglima Ulung sebagai anggota dewan. Edwin mengaku bangga. Pasalnya dari segi hobi pun memiliki kesamaan sehingga saat bekerja bersama pun mereka tidak akan canggung.

“Hobi sama, saya jadi bapak ya jadi guru juga bukan sesuatu yang baru. Tapi dalam hal kedewanan kita harus profesional, kapan menjadi ayah dan anak kapan menjadi abdi negera yang harus memperjuangkan masyarakat,” tegasnya.

Edwin Senjaya: Jangan Paksakan Anak Masuk Ke Sekolah Favorit

BANDUNG, Prolite –  Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya menghimbau agar para orang tua yang akan menyekolahkan anaknya agar tidak memaksakan diri masuk ke sekolah favorit.

Namun masukan mereka sesuai kemampuan akademisnya. Pasalnya kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terjadi salah satunyanya karena orangtua yang memaksakan anaknya masuk sekolah favorit.

“Dan himbauan pada Disdik agar benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, terbuka dan adil. Kita berharap lancar tidak seperti yang sudah-sudah prinsipnya tidak boleh ada siswa di Bandung yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Saya gak faham sistemnya namun apapun itu tidak boleh ada siswa tidak bisa mendapatkan sekolah semua harus bisa karena ini kan amanat konstitusi,” ungkap Edwin Senjaya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/5/2024).

Edwin Senjaya mengaku selama ini banyak warga mengeluhkan masalah sistem zonasi.

“Kenapa yang rumahnya jarak dekat ke sekolah kalah dengan yang lebih jauh. Disitu pengawasan dari kita, jangan sampai diterapkan tidak adil. Kemudian jalur prestasi, banyak keluhan anak prestasinya tidak jelas tapi diterima dibanding yang prestasi secara individu dan menonjol,” ujarnya.

Disinggung soal titip menitip, Edwin tidak mempermasalahkannya selama normatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau tiipan ini, dewan juga kan titipan masyarakat. Tapi selama normatif bisa dipertanggungjawabkan tidak masalah kita kan tugasnya memperjuangkan aspirasi masyarakat, kalau memang memenuhi persyaratan harus kita kawal,” ungkapnya.

Sedang soal pungutan liar, Edwin Senjaya menegaskan hal itu tidak boleh terjadi.

“Kalau itu gak boleh, kita berharap tidak ada lagi pungli, oleh siapapun ke PPDB untuk keuntungan pribadi tidak boleh. Kalau sampai ada kita minta proses sesuai ketentuan berlaku,” tegasnya.