Peran Pemerintah Melalui Perda Ekraf Dorong Ekonomi Jawa Barat

KABUPATEN BANDUNG, Prolite – Pemerintah perlu berperan aktif dalam memberikan dukungan bagi para pelaku di bidang ekonomi kreatif. Terlebih, hal itu akan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang didukung melalui perda terkait. Demikian
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan II (Kabupaten Bandung), Hj. Nia Purnakania, S.H., , saat Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

“Kami harus mendorong dan memfasilitasi mereka agar memiliki daya saing,” ujar Nia di Aula DPC PDI Perjuangan, Jl. Jaksa Naranata, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, pada Selasa (25/03/2025).

Perda ini, lanjut Nia, bertujuan untuk mendorong daya saing kreativitas daerah serta memberikan landasan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta suasana usaha yang lebih kondusif dan kreatif bagi masyarakat Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bandung.

“Jawa Barat kaya akan kreativitas, baik tradisional maupun berbasis digital,” ujar Nia Purnakania. Ia menekankan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah,” kata Nia.

Nia menambahkan, latar belakang hadirnya perda ini berangkat dari pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat yang menjadi salah satu hal unggulan dalam perekonomian daerah. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah diharapkan mampu memberikan dukungan, dari berbagai segi.

“Keberadaan Perda ini harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Nia. Ia berharap para pelaku ekonomi kreatif tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing di tingkat yang lebih luas,” ucap Nia.

Nia berharap, sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait regulasi yang telah dibuat serta membuka ruang diskusi bagi pelaku usaha kreatif untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang mereka hadapi. Dengan ini, perwujudan Perda ini dapat berjalan lebih optimal untuk meningkatkan perekonomian Jawa Barat.

Wali Kota Bekasi Hadiri Setijab Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

BANDUNG, Prolite – Serah terima jabatan (Setijab) Kepala Badan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat digelar pada hari ini di Kantor BPKP Provinsi Jawa Barat, dihadiri Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Anggota DPRD Provinsi Jawab Barat beserta jajaran Kepala daerah dari Provinsi Jawa Barat termasuk salah satunya Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Bertempat di auditorium Kantor BPKP Provinsi Jawa Barat acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan

Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat harus membantu dan memgarahkan Bupati dan Wali Kota dikarenakan ada beberapa yang tidak berasal dari anggota DPRD, dan skala prioritas untuk kebutuhan dasar janji kepala daerah.

“kegiatan birokasi yang tidak dirasakan masyarakat lebih baik dijadikan infrastruktur, Provinsi Jawa Barat akan merubah pola tersebut untuk 3 tahun kedepan” ucap Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat haturkan banyak terima kasih dan ucapkan selamat kepada Kepala BPKP Jawa Barat yang telah promosi jabatan, dengan harapan saling terjalin sinergitas dan koordinasi agar Jawa Barat selalu menjadi yang istimewa.

Ia juga menyoroti mengenai ketidakadilan dalam sistem perpajakan diantaranya mengenai dampak industri banjir, pencemaran lingkungan dan alih fungsi lahan yang terjadi di Jawa Barat namum bayar pajaknya di Jakarta.

Usai itu, acara dirangkaikan dengan penandatanganan sertijab, penyerahan buku dan foto bersama dengan semua jajaran Kepala Daerah.

DPRD Jabar Berkomitmen Sukseskan Program Makanan Bergizi Gratis

KABUOATEN BADNUNG, Prolite – Ketua DPRD Jabar, Dr. H. Buky Wibawa, , bersama Wakil Bupati Bandung Terpilih, Ali Syakieb, menghadiri acara Tasyakur Dapur Makan Bergizi di SPPG Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang,Kabupaten Bandung, Senin (17/2/2025).

Buky mengatakan, persiapan untuk Makan Bergizi Gratis sudah dalam tahapan optimal. Sehingga kebutuhan gizi untuk anak-anak sekolah bisa tercapai dengan baik.

“Ini merupakan salah satu langkah terbaik dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit seluruh Jabar perhitungan Badan Gizi Nasional sekitar 41 T,” ujar Ketua DPRD Jabar, Dr. H. Buky Wibawa, .

Di Bojongsoang, lanjut Buky, sudah ada dua dapur umum, dari DPRD Jabar belum melakukan evaluasi khusus tapi pihaknya akan terus memantau proses pelaksanaannya. Bersama Badan Gizi Nasional dan tim ahli disetiap dapur sudah bagus memenuhi unsur makanan Bergizi kandungan prtoein dan sebagainya sudah terpenuhi.

“Dapur makan bergizi merupakan wujud nyata dari kepedulian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan gizi masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa hal tersebut pun tentu sejalan dalam rangka mendukung program yang digagas oleh pemerintah pusat,” katanya

Program makan bergizi gratis, tambah Buky, merupakan fondasi penting untuk tumbuh kembang terutama bagi anak-anak serta Kesehatan dan beraktivitas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya dapur makan bergizi ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses makanan yang sehat dan bergizi seimbang serta juga bisa menjadi Pusat edukasi dan informasi tentang gizi yang baik sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya gizi seimbang dan mampu menerapkan pola makan yang sehat.

“Tentunya kami mengapresiasi kepada pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya dapur makan bergizi ini terima kasih atas kerja keras dedikasi dan semangat gotong royongnya, program makan bergizi gratis ini tidak semata-mata merupakan asupan kepada anak-anak, tetapi juga merupakan sarana edukasi untuk anak-anak bersosialisasi, kemudian berkomunikasi kemudian juga membentuk ekosistem perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Sehingga, ucap Buky, dari program ini maka tumbuh kembang perekonomian di masyarakat juga terus ikut berkembang. Oleh karena itu, berdasarkan informaai Badan Gizi Nasional, dalam radius empat kilometer harus memberdayakan sumber bahan makanan yang berasal dari masyarakat.

“Memang untuk MBG ini membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi komitmen dari presiden kita adalah harus memperhatikan tubuh kembang anak-anak kita sehingga Indonesia nanti menuju Indonesia emas itu memiliki generasi yang sehat, yang kuat yang cerdas dan mampu bersaing dengan dunia internasional kita sambut baik program ini dengan pikiran pikiran positif,” pungkasnya.

DPRD Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Pelantikan Anggota PAW Tati Supriati Irwan

KOTA BANDUNG, Prolite – Tati Supriati Irwan resmi dilantik sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu atau PAW Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menggantikan Edi Rusyandi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Pelantikan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara, turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan dan Ono Surono. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.

MQ Iswara mengatakan, pengambilan sumpah atau pelantikan Anggota PAW DPRD Jawa Barat masa jabatan 2024-2029 dari Fraksi Partai Golkar atas nama Tati Supriati Irwan ini berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah pada 3 Februari 2025.

Selanjutnya, pihaknya telah menerima surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor 021/STP/FPG/II/2025 Tanggal 5 Februari 2025 Hal Penggantian Anggota Komisi dan AKD DPRD Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihaknya akan mengubah keputusan DPRD Nomor tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat Tahun 2024.

“Posisi Tati Supriati Irwan dalam AKD DPRD Jawa Barat akan menggantikan Edi Rusyandi,” katanya, Kota Bandung, Kamis (6/2/2025).

MQ Iswara berharap Tati Supriati Irwan dapat bekerja secara optimal dengan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat mencurahkan segala daya dan kemampuan yang ada dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

“Perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap Anggota DPRD Jawa Barat mengucapkan selamat datang di lingkungan DPRD Jawa Barat, dan selamat bekerja kepada saudara Tati Supriati Irwan yang baru saja diambil sumpahnya sebagai Anggota PAW DPRD Jawa Barat,” ucapnya.

Pada tempat yang sama, Tati Supriati Irwan mengatakan pihaknya akan segera bekerja cepat dan akan langsung turun ke masyarakat usai resmi dilantik sebagai Anggota PAW DPRD Jawa Barat.

“Setelah dilantik ini, saya bakal langsung tugas, langsung ngabret (kebut) bekerja dan turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” kata Tati Supriati Irwan.

Menurutnya, tugas utama seorang wakil rakyat adalah mendengarkan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat nyata. Saat ini dirinya ditugaskan di Komisi II DPRD Jawa Barat yang membidangi sektor perekonomian.

DPRD Jawa Barat Berharap Janji Politik Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Terealisasi

KOTA BANDUNG, Prolite – Pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan dengan lingkungan hidup menjadi salah satu harapan DPRD Jawa Barat kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

“Berkaitan dengan pembangunan. Saya berharap pembangunan yang dilakukan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, pembangunan yang berkelanjutan dengan lingkungan hidup atau bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan lingkungan hidup,” harap Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, Kota Bandung, Jumat (10/1/2025).

Pihaknya pun berharap janji-janji politik Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan bisa terealisasi selama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar. Janji politik tersebut salah satunya bisa menyelesaikan sejumlah masalah seperti persoalan air bersih, ketersediaan sekolah, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya dalam 2 tahun.

“Janji kampanye itu pasti akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan akan direalisasikan. Saya pun mengapresiasi apa yang menjadi salah satu fokus Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan yaitu soal kebijakan tata ruang di Jawa Barat,” kata dia.

Tak hanya harapan, Buky Wibawa pun menyampaikan selamat atas penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 kepada Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

“Kita (DPRD Jawa Barat) mengucapkan selamat atas penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 kepada Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Setelah penetapan kita akan merespon cepat untuk segera disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri RI untuk pelantikannya,” tambahnya.

Untuk diketahui Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna Jumat malam (10/1/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan dan MQ Iswara. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Diundur, Begini Tanggapan DPRD Jawa Barat

KOTA BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat berharap pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 tidak diundur di bulan Maret, tetapi tetap di 7 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa usai rapat paripurna penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih yang dilaksanakan di Jumat malam (10/1/2025).

Menurut Buky Wibawa, sebenarnya tidak hanya Provinsi Jawa Barat yang menginginkan pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi hampir di semua provinsi.

Pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 tidak harus menunggu selesainya semua sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA), karena jumlah gugatan sengketa sedikit

“Seperti yang disampaikan calon Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi, yang mengajukan sengketa PILKADA sangat sedikit jumlahnya. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah (sengketa PILKADA) seperti di Jawa Barat. Seharusnya kita bisa tetap melaksanakan pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 di Februari,” kata Buky Wibawa.

Hal senada disampaikan oleh calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berharap pelantikan tidak harus menunggu sidang sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi selesai, karena jumlah yang tidak bersengketa lebih banyak dari yang bersengketa.

“Ini bukan harapan personal saja, tapi harapan warga yang sudah menitipkan amanah agar kita bekerja dengan cepat,” kata Dedi Mulyadi.

Untuk diketahui DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih yang dilaksanakan pada Jumat malam (10/1/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan dan MQ Iswara. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

DPRD Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih

KOTA BANDUNG, Prolite – Rapat paripurna penetapan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, DPRD Provinsi Jawa Barat telah menerima surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Nomor 3/PL/ tanggal 9 Januari 2025. Hal penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih melalui rapat paripurna.

Dalam surat KPU Provinsi Jawa Barat tersebut telah melampirkan keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 yang intinya menetapkan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat periode 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.

Selanjutnya jelas Buky Wibawa, dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101, DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Kemudian memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 160 antara lain; menyebutkan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penerapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD kepada Presiden Melalui Dalam Negeri.

Selanjutnya dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tanggal 6 September 2024, tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024 sebagai Implikasi dari Ketentuan tersebut di atas.

“Maka DPRD Provinsi mengumumkan hasil keputusan KPU Provinsi Jawa Barat dalam rapat paripurna pengumuman penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Sebelum disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” jelas Buky Wibawa.
“Demikian kami telah mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih dihadapan rapat paripurna DPRD. Untuk itu kami akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Di tempat yang sama calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pelantikan tidak harus menunggu sidang Mahkamah Konstitusi selesai, karena jumlah yang tidak bersengketa lebih banyak dari yang bersengketa.

“Ini bukan harapan personal saja, tapi harapan warga yang sudah menitipkan amanah agar kita bekerja dengan cepat,” kata Dedi Mulyadi.

DPRD Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor Bahas Pengawasan Dewan terhadap Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan

KOTA BANDUNG, Prolite – DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Kunjungan kerja tersebut membahas mengenai pengawasan DPRD terhadap pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Samsul Hidayat menjelaskan, yang menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan ini mengenai pengawasan DPRD terhadap sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Pengawasan terkait kebijakan eksekutif di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kami memberikan gambaran umum kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Jabar di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, khususnya pengawasan DPRD,” jelas Samsul Hidayat.

Dalam pertemuan dibahas pula soal pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Salah satunya peningkatan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan yang selama ini menjadi salah satu prioritas.

Selain itu kata Samsul Hidayat, dalam pertemuan disinggung terkait ketahanan pangan sebagai salah satu program nasional yang harus didukung oleh provinsi. Peran Provinsi Jawa Barat dalam ketahanan pangan lebih kepada penyedian infrastruktur pendukung seperti irigasi, pupuk dan bibit.

“Kami di provinsi lebih menyiapkan infrastrukturnya. Seperti halnya jika mau mencetak sawah, mana irigasinya? Kalau mau bercocok tanam, mana bibitnya? Itu yang kami fasilitasi,” katanya.

Samsul menambahkan, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama antara DPRD Kabupaten Bogor dengan DPRD Jawa Barat, dengan adanya kunjungan ini pula DPRD Jawa Barat menerima banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat DPRD Kabupaten Bogor.

Belum Memenuhi Target, DPRD Jawa Barat Dorong Peningkatan Realisasi Program Jabar Caang

KOTA CIMAHI, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan realisasi program bantuan akses listrik kepada masyarakat miskin atau Program Jabar Caang lebih banyak lagi. Pasalnya dari target yang terealisasi baru .

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan saat berkunjung ke Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi bersama Anggota Komisi IV dalam rangka evaluasi program kegiatan tahun 2024, dan rencana kerja tahun 2025, Selasa (7/1/2025).

“Perlu dikembangkan di program berikutnya, terutama soal Jabar Caang. Kita sepakat akan memperkuat Program Jabar Caang agar terealisasi lebih banyak lagi,” kata Iwan Suryawan.

Peningkatan realisasi Jabar Caang tentu akan berdampak pada kebijakan anggaran jelas Iwan Suryawan. DPRD Jawa Barat merencanakan penambahan anggaran untuk Program Jabar Caang.

Dalam kunjungan kerja tersebut, DPRD Jawa Barat pun mengapresiasi atas capaian kinerja Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi dalam beberapa program kerja. Diharapkan Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi bisa lebih baik kedepannya.

Untuk meningkatkan kinerja atau target program kerja tersebut, DPRD Jawa Barat akan mendukung terkait keberadaan Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi yang saat ini menyewa menjadi kantor tetap.

“Kita juga harus support terkait dengan keberadaan Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi, karena kantor ini statusnya masih sewa, dan kita berharap kedepanya bisa di anggarkan di tahun sekarang atau tahun berikutnya agar kantor ini bisa kita beli dan tidak menyewa lagi sehingga akan memperkuat produktivitas kinerja,” tegasnya. *

HUT ke 79 Jabar, Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Menyoroti Alokasi Anggaran Pesantren

KOTA BANDUNG, Prolite – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-79 Provinsi Jabar, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat Muhamad Sidkon Djampi berharap alokasi anggaran untuk penyelenggaraan dan pengembangan pesantren meningkat signifikan.

Sebagai mantan Ketua Pansus Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren lanjut Muhamad Sidkon Djampi, pihaknya mengkhawatirkan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam memfasilitasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren kurang signifikan dalam memfasilitasi kurang lebih 10 ribu pesantren di Jawa Barat, Jabar merupakan provinsi dengan jumlah pesantren terbesar di Indonesia.

“Saya berharap di ulang tahun Jawa Barat yang ke-79 ini, alokasi anggaran dari Provinsi Jawa Barat ini ada dan tampak terlihat serta terasa oleh pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat yang jumlahnya hari ini menjadi 10 ribu lebih,” harap Muhamad Sidkon Djampi, Kota Bandung, Senin (19/8/2024).

Muhamad Sidkon Djampi juga mengusulkan agar sebagian dana dari anggaran pendidikan dialokasikan khusus untuk pesantren sebagai solusi untuk meningkatkan fasilitasi dan dukungan terhadap lembaga pendidikan berbasis pesantren.

“Sebaiknya alokasi untuk pesantren bisa serupa dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20% ,” ujarnya.*