Hadir Tarhib Ramadhan Wawali Bobihoe : DMI Konsisten Bina Ummat Dan Agen Penebar Kebajikan

KOTABEKASI, Prolite – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadiri Tarhib Ramadhan yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi, kegiatan berlangsung di Masjid Ghoiru Jami Al Ja’fari, Jati Mekar, Jati Asih.

Hadir pada kegiatan tersebut Anggota DPRD Misbah, Anggota DPRD Ahmad Murodi, Kabag Kesra Agus Harpa, Ketua MUI KH Syaifuddin Siroj, Ketua DMI Kota Bekasi Jaelani serta Sekretaris Kecamatan Jatiasih Irob Ruhyadi dan jajaran.

Dalam sambutannya, orang nomor dua di Kota Patriot itu menyatakan kekagumannya terhadap DMI Kota Bekasi. Menurutnya DMI secara konsisten membina umat dan terus menjadi agen penebar kebajikan. Tentunya ini akan menciptakan suasana Kota Bekasi semakin nyaman, terlebih menjelang kehadiran Ramadhan.

Tak hanya itu, mantan Anggota DPRD Jabar yang murah tersenyum itu, juga mengimbau kepada jamaah untuk mengkokohkan jalinan keluarga untuk meraih berkah Ramadhan tahun ini.

“Bulan suci umat muslim akan segera tiba. Mari perbanyak amal ibadah dan tingkatkan ketaqwaan. Termasuk meningkatkan harmonisasi dalam keluarga,” ujarnya.

Ia juga berharap, seluruh masjid yang ada di Kota Bekasi menjadi pusat ibadah, edukasi dan kebersamaan umat. Mampu menjalani program- program sosial kemasyarakatan, serta kegiatan keagamaan lainnya.

Diakhir sambutannya Ia mengajak seluruh warga masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan selama Bulan Ramadhan. Menjadikan momentum Ramadhan untuk meningkatkan amal ibadah, kepedulian sosial serta memperkuat silaturahmi sesama anak bangsa.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pidato Pertama di Rapat Paripurna DPRD Jabar

BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna mendengarkan pidato pertama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Rapat paripurna tersebut sebagai tindak lanjut dari rangkaian acara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah serentak oleh Presiden RI pada 20 Februari 2025.

”Pada hari ini, telah dilaksanakan serah terima jabatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan selanjutnya sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut Gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2025-2030 menyampaikan pidatonya di depan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,” kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna atau Buky Wibawa, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).

Buky Wibawa menjelaskan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, salah satu pasangan gubernur dan wakil gubernur yang dilantik adalah Dedi mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2025-2030.

Selanjutnya, sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, dijelaskan bahwa bagi gubernur, dan bupati atau walikota yang telah dilantik agar menyampaikan pidatonya pada sidang rapat paripurna di masing-masing DPRD setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama.

“Kita bersyukur ke-hadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenan-nya, acara pidato Gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2025-2030 dapat berjalan dengan lancar, tertib dan khidmat sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama,” jelas Buky Wibawa.

Lanjut Buky, perkenankan atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Bey Triadi Machmudin atas dedikasi, pengabdian dan darma bakti untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat.

“Semoga segala kebaikan dan jasa-jasa Bapak Bey Triadi Machmudin mendapat balasan yang berlipat dari tuhan yang maha kuasa. Selanjutnya, kami mengucapkan wilujeng mancen tugas (selamat bekerja) kepada Bapak Dedi Mulyadi dan Bapak Erwan Setiawan di Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030. Kami mengharapkan kiranya bapak dapat bersinergi bersama DPRD dalam bekerja secara optimal, dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk membangun jawa barat menjadi lebih baik,” harapnya.

Untuk diketahui, rapat paripurna mendengarkan pidato perdana Gubernur dipimpin langsung Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, M.Q Iswara dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono.

Sebelum rapat paripurna, terlebih dahulu dilaksanakan serah terima jabatan. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen untuk memberantas premanisme di Jabar.

Rencana Perluasan TPA Sarimukti Oleh Pemprov Jabar di Kawasan Hutan Perhutani

BANDUNG, Prolite – Rencana perluasan TPA Sarimukti oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yang rencananya diperluas di kawasan hutan milik Perhutani mendapat kritik dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa.

Pasalnya, perluasan TPA Sarimukti tersebut justru akan mengurangi kawasan hutan, belum lagi merusak lingkungan. Mulai dari air limbah atau lindi yang merusak ekosistem lingkungan sekitar, seperti sungai, laut hingga Waduk Jatiluhur. Kemudian resiko ledakan karena akumulasi gas metan hasil dekomposisi sampah oleh bakteri anaerob, terutama masyarakat sekitar yang dirugikan atas kerusakan lingkungan imbas dari perluasan tersebut dan dampak negatif lainnya.

“Air limbah atau lindi dari TPA Sarimukti itu pada faktanya dialirkan ke sungai dengan kadar racun yang masih tinggi, hingga ikan yang hidup di sungai saja mati,” ungkap Buky Wibawa, Kota Bandung, Kamis (31/10/2024).

Perluasan TPA Sarimukti yang direncanakan Pemdaprov Jabar lanjut Buky Wibawa, bukan solusi tepat dalam penanganan sampah. Menurutnya, dirinya lebih setuju terhadap solusi pengurangan sampah yang dimulai dari hulu atau rumah dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Masyarakat perlu diedukasi untuk mulai memilah sampah.

Kemudian, di pasar-pasar tradisional yang paling tinggi memproduksi sampah organik. Seharusnya ada penanganan sampah di pasar-pasar, lewat pengolahan sampah organik menjadi pupuk atau soluasi penanganan sampah organik lainnya secara mandiri. Lalu, dengan mengolah sampah di hulu Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPS).

“Sampah terus diproduksi setiap hari, harus ada solusi tepat untuk menangani masalah sampah ini,” kata dia.

Menunggu Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung itu baru diperkirakan selesai di 2028, itu pun kalau lancar. Sedangkan sampah terus diproduksi, harus ada solusi karena menunggu TPPAS Legok Nangka beroperasi harus menunggu cukup lama.

Pada berita sebelumnya disebutkan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar berencana akan memperluas TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai solusi mengatasi darurat sampah di Bandung Raya. Rencananya akan mulai difungsikan di 2025.

PPDB Banyak Warga Miskin Tidak Diterima Sekolah Negeri, FMPP Aksi Demo

BANDUNG, Prolite – Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) melakukan aksi demo ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Para ibu-ibu mengeluhkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 ini. Mereka menyatakan banyak masyarakat miskin tidak diterima di sekolah negeri karena sistem yang kurang adil.

Anggota DPRD provinsi Jawa Barat Siti Muntamah saat memimpin pertemuan itu membenarkan bahwa para pendemo mewakili suara sebagian besar ibu-ibu yang ingin menyekolahkan anak-anaknya.

“Demo tadi itu adalah mewakili suara emak-emak yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke SMA SMK dengan sistem PPDB kesempatan kali ini,
karena semua aturan onlinenya diikutiin tapi mereka tidak diterima baik terutama keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) baik yang ekstrim maupun yang KETM biasa,” ungkap Ummi Siti Oded sapaan akrabnya, Senin (24/6/2024).

Kata Ummi didepan para pendemo, harus diketahui oleh masyarakat, pertama terbatasnya jumlah kursi yang diberikan untuk afirmasi KETM. Kedua untuk zonasi juga masih sangat terbatas.

“Seperti kita ketahui bahwa upaya yang dilakukan provinsi Jawa Barat sudah sangat dibuat sedemikian rupa dengan seadil-adilnya dan biasanya zonasi itu terakhir sekarang di kedepankan supaya anak-anak itu sudah banyak yang diterima,” tegasnya.

Lanjut ummi, kemudian ketiga seperti diketahui anak-anak yang tidak diterima itu tetap bisa sekolah di swasta dengan beberapa kriteria yang mereka inginkan yaitu sekolah gratis.

“Dan provinsi Jawa Barat juga punya program yang bernama rawan melanjutkan pendidikan (RMP) walau tidak banyak. Demikian juga Kota Bandung punya program RMP jadi bagi anak-anak tidak diterima di negeri kemudian sekolah di swasta, nah yang KETM itu secara otomatis bisa masuk include. Include masuk menjadi siswa yang tetap sekolah di swasta dengan bantuan anggaran dari program RMP,” paparnya lagi.

Ummi berharap pada pertemuan ini akan ada solusi bagi siswa-siswi yang tidak terima disekolah negeri.

“Dan semoga dengan apa yang diupayakan ini memberikan sebuah keadilan yang diharapkan dan PPDB tahun ini sudah ada fakta integritas yang sudah ditandatangan oleh semua penyelenggara PPDB sehingga dengan fakta integritas ini tidak ada pihak-pihak yang bisa menitipkan siswa,” tegasnya lagi.

Industri Kulit Garut Harus Diimbangi dengan Pengolahan Limbah Yang Baik

GARUT, Prolite – Industri kulit Garut semakin di kenal dikancah internasional. Tentu hal itu tidak lepas dari upaya inovasi dan peningkatan kualitas serta peran serta pemerintah daerah dalam memperkenalkan industri perkulitan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Lina Ruslinawati mengapresiasi kegiatan yang bertajuk Promosi Bersama Produk Perkulitan Garut TA 2024.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk industri kulit Garut dan terus berinovasi serta berusaha mempertahankan warisan budayanya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Lina seusai menghadiri acara di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut, Jalan Sukaregang, Kabupaten Garut, Kamis (13/6/2024).

Dengan dukungan dari masyarakat, Lina menambahkan pemerintah diharapkan produk-produk khas Garut semakin dikenal dan diminati, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga industri perkulitan Garut ini menjadi ikonik sebagai sentra pengrajin kulit khususnya di Jawa Barat.

“Bukan hanya Garut saja yang tersohor sebagai ikonik perkulitan, tetapi juga ikon Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki sentra-sentra kerajinan yang khas di masing-masing wilayah kabupaten kota,” kata Lina.

Namun demikian, Lina menegaskan bahwa yang tidak kalah penting perihal pengolahan limbah dari kulit. Di antaranya aroma dari limbah kulit yang mengganggu wilayah sekitar pengrajin kulit. Dalam hal ini pemerintah daerah juga harus berperan dalam mencari solusi agar hal itu dapat segera dilakukan langkah konkrit. Karena tidak mungkin hanya dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah belaka. Pengolahan limbah berbahaya cukup memerlukan biaya yang besar.

“Pengolahan limbah ini jangan dianggap hal yang sepele. Perlu keterlibatan pemerintah pusat untuk menangani pengolahan limbah tersebut,” pungkasnya.

Ineu Purwadewi Sundari Berharap ADPSI dan ASDEPSI Satu Persepsi Terkait Perpres 53 Tahun 2023

BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari berharap rapat kerja nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) bisa menyamakan persepsi atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terhadap DPRD Provinsi Seluruh Indonesia termasuk implementasinya.

Hal tersebut disampaikan Ineu Purwadewi Sundari saat memberikan sambutan dalam acara rapat kerja nasional ADPSI dan ASDEPSI di Hotel Pullman Kota Bandung, Kamis (19/10/2023).

Selain itu, Ineu Purwadewi Sundari pun berharap hasil rapat kerja nasional ADPSI dan ASDEPSI bisa membawa kebaikan, dan berpengaruh positif terhadap kerja-kerja DPRD. Mengingat DPRD di seluruh Indonesia tengah menghadapi tahun politik, Pemilu 2024.

“Semoga pelaksanaan rapat kerja nasional ADPSI dan ASDEPSI berjalan baik, dan tentunya membawa hasil yang positif, dan berharap bisa diapliksaikan dengan baik,” harap Ineu Purwadewi Sundari.

Sementara itu Ketua ASDEPSI Augustinus menambahkan, rapat kerja nasional ADPSI dan ASDEPSI diikuti perwakilan dari 25 provinsi dan dilaksanakan 19 sampai 21 Oktober 2023.

Rapat kerja nasional ini membahas beberapa hal penting salah satunya; pertama, Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terhadap DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.

“Kedua, rencana revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,” tambahnya.

Untuk diketahui rapat kerja nasional ADPSI dan ASDEPSI dilaksanakan mulai 19 sampai 21 Oktober 2023 di Kota Bandung. Dalam rapat tersebut, selain membahas Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terhadap DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.

Dibahas juga rencana revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintahan Daerah, dan rencana pelaksanaan rapat ADPSI bersama Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) pada Tahun 2024 dan penyusunan rekomendasi ADPSI.

Dede Chandra Sasmita Siap Bekerja Optimal

BANDUNG, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat resmi melantik Dede Chandra Sasmita sebagai Anggota DPRD Jabar Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Diketahui, Dede Chandra Sasmita menggantikan Asep Wahyuwijaya dari Fraksi Partai Demokrat Dapil VI Kabupaten Bogor.

Usai dilantik, Dede Chandra Sasmita bertekad siap bekerja secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satunya soal pemekaran daerah dan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulilah sudah resmi dilantik, yang akan saya lakukan setelah ini. Sudah jelas dari awal saya akan bekerja untuk kepentingan rakyat, saya akan bekerja optimal di sisa masa jabatan ini,” tegas Dede Chandra Sasmita, Bandung, Senin, (18/9/23).

Pemekaran Kabupaten Bogor Barat menjadi satu dari aspirasi yang akan di perjuangkan Dede Chandra. Kemudian, tak kalah penting perbaikan infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Bogor dan wilayah lainnya.

Selain itu, pihaknya akan mendorong penegakan aturan soal tonase, karena kerusakan jalan lebih banyak diakibatkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih alias overload.

“Terkait pemekaran daerah, Kabupaten Bogor Barat akan didorong agar segera dilaksanakan, karena pemekaran daerah mendesak dan dinilai mampu meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dede Chandra Sasmita.

Dede Chandra pun bertekad akan memanfaatkan sisa masa jabatan sebagai PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan sangat baik.

“Jabatan singkat atau lama yang penting kita bekerja untuk masyarakat, memperjuangkan aspirasi, kebutuhan masyarakat. Kalau kita bisa produktif, saya percaya bisa bekerja optimal,” ucapnya.

Adapun terkait jabatan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dede Chandra Sasmita masuk di Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, mengikuti jabatan atau posisi lama Anggota DPRD Jabar sebelumnya, Asep Wahyuwijaya.

“Tampaknya saya di Komisi I. Saya mengikuti pada dewan sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Asep Wahyuwijaya, saya bersama Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat siap bekerja untuk rakyat, masyarakat Jawa Barat,” tutup Dede mengakhiri.

Barnas Adjidin Lanjutkan Tampuk Kepemimpinan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat

BANDUNG, Prolite – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar acara serah terima jabatan Sekretaris DPRD Jabar Ida Wahida Hidayati kepada Barnas Adjidin. Acara dilaksanakan di lobi ruang paripurna DPRD Jawa Barat.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh, Ineu Purwadewi Sundari dan Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady serta pejabat struktural, fungsional juga seluruh pegawai Sekretariat DPRD Jawa Barat baik ASN maupun non ASN.

Dalam sambutannya Ida Wahida Hidayati mengatakan, mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menjadi hal yang biasa, dan dinilai baik untuk membantu para pejabat atau ASN belajar banyak hal, proses pendewasaan hingga menambah wawasan.

“Perpindahan jabatan atau mutasi ini biasa terjadi. ASN harus mau berpindah-pindah, ini proses pendewasaan, belajar. Mau belajar banyak hal, sering berpindah-pindah OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Ida Wahida Hidayati, Bandung, Senin (4/9/2023).

Selain itu, Ida Wahida menitipkan pesan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat baru, Barnas Adjidin. Salah satunya pesan agar kuat mental dan mampu memfasilitasi secara optimal seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat.

Tak lupa, Ida Wahida pun menyampaikan permohonan maaf dan perpisahan kepada seluruh pejabat serta pegawai Sekretariat DPRD Jawa Barat, juga mengucapkan selamat datang kepada Barnas Adjidin yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Jawa Barat.

“Mohon maaf atas kesalahan yang pernah saya buat selama kurang lebih 3 tahun ini sebagai Sekretaris DPRD Jawa Barat. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjaga, dan selamat datang untuk Sekretaris DPRD Jawa Barat, Pak Barnas Adjidin,” ucap Ida Wahida Hidayati.

Sementara itu, Barnas Adjidin dalam pidatonya mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penerimaan dirinya oleh seluruh pihak. Selain itu, pihaknya pun bertekad akan cepat menyesuaikan dan akan memfasilitasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat secara optimal.

“Kita tahu mutasi itu sesuatu yang biasa, dan tentunya di setiap perpindahan itu ada yang berbeda. Tentunya di tempat baru ini, saya harus bisa segera menyesuaikan. Saya selalu berpikir untuk bisa membahagiakan semua orang. Tugas saya hari ini bagaimana semua pimpinan, anggota DPRD Jawa Barat bahagia, sebagai yang memiliki tugas memfasilitasi saya harus bisa memfasilitasi dengan baik,” kata dia.

“Mari kita sama-sama bahu membahu memberikan pelayanan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat,” sambung Barnas Adjidin.

Di akhir sambutannya, Barnas Adjidin berharap dirinya bisa bekerja sama dan bisa bekerja optimal serta memberikan pelayanan prima untuk pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat.

“Saya berharap kita semua bekerja baik, dan kita bahagia dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam memfasilitasi anggota DPRD Jawa Barat,” tegas Barnas Adjidin mengakhiri.

Meningkatnya Kasus Kecelakaan Sepeda Listrik di Jalanan

BANDUNG, Prolite – Polrestabes Bandung melarang penggunaan sepeda listrik di Jalanan Kota Bandung. Larang itu di buat selain soal regulasi juga sebagai respon adanya kecelakaan lalu lintas sepeda listrik yang merenggut nyawa anak di Dago Kota bandung.

Trend penggunaan kendaraan listrik banyak dimana-mana bahkan ada tempat penyewaan sepeda listrik.

Namun kebanyakan yang menyewa sepeda listrik adalah anak-anak, bahkan banyak digunakan oleh anak-anak bukan lagi di dalam komplek perumahan namun banyak juga yang pergunakannya sampai ke jalan.

Kendaraan listrik digunakan di jalan raya apalagi oleh anak-anak itu sangat berbahaya sekali.

Hal itu mendapat respon dari Legislator di DPRD Jabar, Muhammad Sidkon. Dia menilai, regulasi terkait kendaraan listrik menjadi hal yang mendesak.

“Kalau setahu saya belum ada (regulasi) terkait sepeda, motor dan mobil listrik terutama soal retribusi, kami minta itu agar diperhatikan dan disiapkan regulasi dari Pemprov,” kata Muhammad Sidkon.

Muhammad Sidkon menuturkan, DPRD Jabar mendukung penuh langkah pemerintah untuk terus bermigrasi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, termasuk kendaraan dengan penggunaan energi listrik.

Harga yang murah membuat banyak orang tua yang tidak ragu untuk membelikan anaknya kendaraan listrik.

Beberapa waktu lalu insiden kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara sepeda listrik dibawah umur terjadi di Jalan Cibuntu Sayuran, Kecamaan bandung Kidul, Kota bandung.

Kendaraan listrik yang ditumpangi oleh kedua bocah laki-laki tersebut menabrak gerobak pedagang yang sedang mangkal di pinggir jalan hingga terguling.

Maka dari itu dengan adanya larangan kendaraan listrik di Jalanan Kota Bandung akan meminimalisir kecelakaan di jalan raya.

BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung, upaya-upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Hasim Adnan usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Desk 2 Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/4/2023).

Menurut Hasim, melalui FGD ini diharapkan dapat melahirkan solusi-solusi untuk menuntaskan permasalahan atau pun konflik pertanahan di Jawa Barat.

Baca Juga : Belum Ada Pengaduan, DPRD Tinjau Posko THR

“Forum FGD yang barusan itu sesuatu yang luar biasa, karena menyangkut banyak persoalan yang bisa difasilitasi untuk dicarikan solusinya, terutama konflik-konflik pertanahan baik yang dimiliki oleh BUMN maupun BUMD yang berkonflik dengan masyarakat atau warga sekitar dimana tanah itu berada” ujar hasim.

Pihaknya mendukung penuh, dilakukannya FGD seperti dan diharapkan kedepan melalui forum ini dapat mempertemukan pihak-pihak yang selama ini mengalami permasalahan soal pertanahan.

Baca Juga : Pansus 38 Rapat Konsultasi Kemenkumham Jabar

“Saya juga sangat mendukung forum-forum FGD seperti ini yang bisa kedepannya mempertemukan juga diantara para pihak, terutama dengan warga atau masyarakat yang selama ini juga sering laporan ke saya atau menyampaikan aspirasi terkait dengan konflik yang dihadapi oleh masyarakat dengan para pihak terutama di lahan-lahan yang dikelola oleh temen-temen BUMN maupun BUMD” kata Hasim.

Selain itu Hasim pun berharap, melalui FGD yang telah digelar ini semua permasalahan pertanahan khususnya di Jawa Barat dapat dengan cepat diselesaikan.

“Saya berharap pasca forum ini ada progress atau Langkah-langkah yang bisa mempercepat proses penyelesaian konflik pertanahan” pungkas Hasim.(rls/red)