Peringatan May Day Bertabur Janji dari Prabowo Subianto untuk Para Buruh

Prolite – Prabowo Subianto ikut dalam orasi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang berlangsung di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.

Demo memperingati May Day yang dihadiri oleh ribuan buruh yang berasal dari Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat.

Kehadiran Presiden ke-8 Prabowo Subianto tersebut menjadi peristiwa bersejarah karena terakhir kali Presiden RI hadir langsung dalam peringatan May Day terjadi di masa Presiden Soekarno, sekitar enam dekade lalu.

Di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati lokasi, Prabowo menyampaikan sejumlah komitmen penting. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan berupaya melindungi hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Janji-janji tersebut mencakup berbagai isu strategis dunia kerja, mulai dari penghapusan sistem outsourcing hingga pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Prabowo menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing yang selama ini menuai protes dari para buruh.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional ingin segera menghapus outsourcing,” ujar Prabowo.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam mengambil kebijakan, harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan iklim investasi.

Ia pun mengajak para buruh untuk menjalin kerja sama dengan investor demi membuka lebih banyak lapangan kerja.

Presiden Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang beranggotakan tokoh-tokoh serikat pekerja dari seluruh Indonesia.

“Dewan ini juga akan mempelajari iklim investasi untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan buruh dan investor,” tambahnya.

Dewan ini akan berfungsi sebagai penasihat presiden terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan, sekaligus menyalurkan aspirasi buruh secara langsung ke pemerintah.

Bukan hanya itu Prabowo juga menyampaikan janji bahwa RUU PPRT akan segera dibahas dan disahkan. Ia memastikan bahwa proses pembahasannya akan dimulai dalam minggu yang sama dengan peringatan Hari Buruh.

“Kita harus memastikan semua pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, mendapatkan perlindungan yang layak,” tegas Prabowo.

Secara keseluruhan, janji-janji Prabowo kepada para buruh menekankan perlindungan hak-hak pekerja, reformasi regulasi ketenagakerjaan, dan keterlibatan aktif buruh dalam proses pengambilan kebijakan, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan iklim investasi di Indonesia.

Peringatan May Day di Hadiri Oleh Presiden ke-8 dan Jajarannya

Prolite – Presiden ke delapan Republik Indonesia Prabowo Subianto ikut dalam demo para buruh memperingati May Day.

Demo hari buruh yang dihadiri para serikat pekerja wilaah Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat berlngsung pada 1 Mei bertempat di Monas, Jakarta kemarin .

Dalam kesepatan tersebut Prabowo Subianto menyapa ribuan para pendemo dan menyampaikan pidatonya.

Namun Presiden ke delapan tersebut sempat membuat heboh karena usai memberikan pidatonya ia memberikan baju safati dan topi kepada para pendemo.

Prabowo setelah menyampaikan pidato, langsung menyapa buruh dari jauh. Pergerakan Prabowo itu diiringi dengan lantunan lagu peringatan Hari Buruh Internasional.

“Terima kasih, terima kasih, kalian pada sabar menunggu saya, kalian panas-panas mau dengarkan pidato saya, terima kasih. Selamat Hari Buruh Internasional, May Day. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua, semoga kita bekerja terus bersama-bersama saya minta dukunganmu,” ucap Prabowo di akhir pidatonya.

Setelah itu Prabowo berjalan ke sisi kiri panggung kemudian dia melempar topi yang dia kenakan ke arah massa. Setelah itu dia membuka kancing baju safarinya satu per satu, setelah kancing bajunya terbuka dan barang-barangnya yang berada di kantong baju sudah diambil, Prabowo melemparkan baju safari itu ke massa.

Prabowo juga melempar baju safari baru yang masih terbungkus plastik. Ada sekitar dua atau tiga baju safari baru yang dia lempar.

Presiden RI tersebut menyapa para buruh didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebiezer, hingga Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Aksi Unjuk Rasa Buruh , Meminta Program Tapera Dapat Dicabut Dalam Waktu 1 Minggu

Prolite – Program baru Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berlakukan untuk pekerja buruh menuai pro dan kontra.

Ribuan massa buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjukrasa menolak program Tapera di Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Pada unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh meminta pemerintah dapat mencabut aturan Tabungan Perumahan Rakyat yang diberlakukan untuk pekerja buruh secepatnya.

Diketahui program Tabungan Perumahan Rakyat itu baru diteken Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuntut agar aturan soal Tabungan Perumahan Rakyat dicabut maksimal dalam waktu satu minggu.

“Bilamana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi dari pada teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia,” tegasnya.

Ia menjelaskan beberapa alasan para buruh menolak aturan soal Tabungan Perumahan Rakyat. Pertama, aturan Tapera tak seperti namanya yang membuat peserta Tapera termasuk Buruh, TNI Polri, ASN mendapat rumah. Pasalnya, rata-rata upah buruh di Indonesia yakni Rp 3,5 juta tidak cukup jika harus dipotong Tapera sebesar 3 persen yakni di angka Rp 105 ribu perbulannya atau hanya Rp 1,260 juta pertahunnya.

“Kalau dikali sepuluh tahun cuma Rp 12,6 juta. Katakanlah 20 tahun dipotong iurannya, hanya Rp 25,2 juta. Mana ada rumah harganya Rp 12,6 juta sampai Rp25,2 juta,” tutur Iqbal, dikutip dari .

“Bahkan sekedar untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup. Jadi Tapera didesain hanya untuk tidak punya rumah. Pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa?” sambungnya. Oleh karenanya, Iqbal mempertanyakan sikap pemerintah yang nantinya bakal mengelola potongan 2,5 persen dari upah buruh dan 0,5 persen dari pengusaha lewat aturan Tapera tersebut.

“Yang dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, pertanyaannya ada jaminan enggak bakal dikorupsi? Asabri dikorupsi besar-besaran, Taspen korupsi besar-besaran, itu dikelola oleh pemerintah oleh para menteri yang bertanggung jawab, buktinya dikorupsi. Kami masyarakat sipilkhususnya buruh, tidak rela uang ini dikorupsi,” pungkasnya.

Maka dari itu serikut buruh meminta agar peraturan yang baru di sahkan oleh Presiden bisa di cabut Kembali dalam waktu 1 minggu.

BANDUNG, Prolite – Demo buruh dari gabungan serikat pekerja / serikat buruh Jawa barat akan menggelar aksinya kembali pada hari ini 20 Desember 2023.

Demo ini akan berlangsung di Kota Bandung ini akan terjadi selama dua hari berturut-turut yakni pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023.

Demo yang berlangsung pada Rabu dan Kamis besok akan kembali di jadwalkan di dua lokasi yakni depan Gedung Sate dan kantor Disnakertrans Jawa Barat yang berlokasi di Soekarno Hatta.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Gabungan serikat pekerja/serikat Jabar yang dikutip , demo buruh di kota Bandung pada Rabu dan Kamis akan diikuti oleh beberapa serikat pekerja dan buruh di Jabar.

Serikat buruh tersebut akan memulai aksi demonya pada pukul WIB. Nantinya masa buruh akan lebih dulu melakukan aksi konvoi dari daerahnya masing-masing ke Gedung Sate dan juga Kantor Disnakertrans Jabar.

Sebelumnya para buruh sudah pernah melakukan aksi demonya beberapa waktu lalau namun diketahui ternyata hasil yang diterima oleh buruh tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan.

Kini diperkirakan 10 ribu massa akan kembali ikut serta dalam aksi demo buruh pada Rabu dan Kamis .

Dalam aksi demo buruh di Bandung hari ini dan Kamis, lagi-lagi ada tiga tuntutan yang akan disampaikan buruh yaitu:

1. Menolak besaran kenaikan UMP dan UMK Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat dan menuntut Pj. Gubernur jawa Barat untuk melakukan revisi tentang besaran kenaikan UMP dan UMK 2024 dengan nilai kenaikan sebesar 15% dari nilai UMP dan UMK 2023.

2. Menuntut Pj. Gubernur Jawa Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang upah untuk buruh/pekerja yang masa kerjanya sudah 1 (satu) tahun atau lebih (upah untuk buruh/pekerja yang masa kerjanya 1 tahun keatas) dengan nilai kenaikan sebesar 7,12% s/d 14% dari UMK yang berlaku.

3. Menolak Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta aturan turunannya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.