YOGYAKARTA, Prolite – Festival Film Dokumenter 2023 kembali memukau pecinta film dengan menjadi tuan rumah di Yogyakarta.

Sebagai festival film dokumenter pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, Festival Film Dokumenter 2023 akan menampilkan 84 film dari 42 negara.

Negara-negara tersebut mencakup Indonesia, Kuba, Perancis, Belgia, China, Thailand, Argentina, Meksiko, Spanyol, India, Jerman, Maroko, Kanada, Kolombia, dan Amerika Serikat.

Melintasi batas dan waktu, festival ini membawa penonton pada perjalanan yang memikat melalui ragam cerita yang diangkat dalam bentuk dokumenter.

Pintu gerbang Festival Film Dokumenter (FFD) ke-22 dibuka pada malam Minggu, 3 Desember 2023, di gedung eks Bioskop Permata, Yogyakarta.

Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh para pegiat film dokumenter dari berbagai belahan Asia, Eropa, dan sejumlah daerah di Indonesia.

FFD 2023 akan berlangsung hingga 9 Desember 2023 dan menyebar di empat lokasi berbeda, termasuk gedung eks Bioskop Permata, Institut Français Indonésie-Lembaga Indonesia Perancis Yogyakarta, Bioskop Sonobudoyo, dan Cemeti-Institute for Art and Society.

Dengan menyajikan berbagai film dokumenter dari penjuru dunia, FFD tetap menjadi wadah untuk menyatukan para pecinta film dan penggiat dokumenter dalam atmosfer yang kreatif dan inspiratif.

Beyond the Screen: Program Menarik di Festival Film Dokumenter 2023

Festival Film Dokumenter 2023 tidak hanya menawarkan penonton sebuah kesempatan untuk menikmati film dokumenter berkualitas, tetapi juga menyajikan sejumlah program menarik yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan.

Para pegiat film dokumenter, peneliti film, mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum yang ingin memperluas pengetahuan mereka tentang dunia film dapat bergabung dalam sejumlah program yang diselenggarakan.

Program-program tersebut melibatkan diskusi film, kompetisi film, lokakarya, dan penayangan film.

Dengan berbagai kegiatan ini, FFD 2023 memberikan peluang kepada para peserta untuk mendalami dan mengapresiasi seni perfilman dokumenter sekaligus membangun jejaring di antara para penggemar dan praktisi film.

Lokakarya film dokumenter yang dimulai sejak Oktober 2023 telah menjadi wahana bagi para pembuat film muda untuk mengembangkan keterampilan mereka.

Sepuluh proyek film dokumenter yang berhasil lolos kurasi mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lokakarya ini.

Proses pembuatan film mereka dibimbing oleh tujuh mentor berpengalaman, baik dari Indonesia maupun luar negeri.

Para peserta lokakarya tidak hanya mendapatkan panduan dalam menyusun proposal film dokumenter, tetapi juga mendapatkan wawasan yang berharga dari para mentor yang telah berkiprah dalam industri film.

Dengan ini, Festival Film Dokumenter 2023 tidak hanya menjadi ajang pemutaran film, tetapi juga menjadi inkubator untuk bakat-bakat baru yang akan melangkah lebih jauh dalam dunia perfilman dokumenter.

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung serius menetapkan isu lingkungan sebagai spirit pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan.

Hal ini tergambar dalam Fokus Grup Disscution (FGD) Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda RPPLH) di Prime Park Hotel, Rabu 29 November 2023.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Dudy Prayudi mengatakan, pelaksanaan FGD bertujuan mengumpulkan masukan, saran dan pendapat terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda RPPLH).

“Isu lingkungan mulai dari degradasi lingkungan, kualitas udara dan limbah menuntut kita mencari solusi strategi. Raperda ini merupakan komitmen bersama untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup,” kata Dudy.

Menurutnya, dengan aturan yang jelas tentang perlindungan lingkungan hidup dalam dinamika pembangunan berkelanjutan, akan menjadikan investasi jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Raperda tersebut, kata Dudy, kebijakan RPPLH disusun berdasarkan hasil analisis tantangan utama dan isu lingkungan yang strategis meliputi acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kota Bandung.

Terdapat 2 strategi yang akan dibuat yakni strategi umum dan strategi implementasi. Serta akan ada tiga skenario RPPLH yang disusun menjadi 3 periode tahunan.

Skenario 10 tahun pertama, kata Dudy, ditujukan untuk penyelarasan perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung.

Selanjutnya, skenario 10 tahun kedua ditujukan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi.

“Di 10 tahun terakhir ditujukan untuk peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan iklim,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi menyebut, tantangan pembangunan ke depan akan sangat sulit terutama terkait dengan isu lingkungan.

“Banyak isu strategis salah satunya isu kondisi air tanah, RTH, kemacetan, polusi udara air dan tanah supaya kebijakan relevan dengan pembangunan keberlangsungan keberlanjutan di Kota Bandung,” kata Yudi.

Harapannya, kata Yudi, RPPLH bisa masuk ke seluruh OPD yang punya kewajiban terkait pembangunan kota Bandung. Semua OPD harus mengacu pada RPPLH.

“Pentingnya aspek lingkungan hidup dalam rencana pembangunan kota yang berkelanjutan. Semoga ini menjadi momentum dan menjadi acuan kita untuk memastikan rencana pembangunan dan kebijakan kita dapat berpijak juga pada isu lingkungan,” ujarnya.

Sebagai informasi, FGD ini merupakan bagian dari pembahasan Raperda RPPLH Kota Bandung. Acara ini diikuti berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, DPRD, Akademisi, dan masyarakat. (rob)**

BANDUNG, Prolite – Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar berhasil menjadi salah satu Kelurahan Kawasan Bebas sampah (KBS).

Lurah Panjunan Iya Sunarya menyampaikan warga masyarakat Kelurahan Panjunan sudah 90% Sudah disiplin melakukan memilah sampah.

“Alhamdulillah sudah dua hari tanggal 21 November dan rabu tanggal 22 November biasa 670 kg/hari sekarang sudah mencapai 1 ton/hari dari 6 RW dan 32 RT dari Jumlah rumah 1670 rumah dan jumlah penduduk 6567 Jiwa, rata-rata sampah organik rumah tangga 3 ton/hari,” ujar Iya usai menerima study tiru DLH Provinsi Aceh.

Masih kata Iya, agar warga disiplin memilahan sampah ini membutuhkan perjalanan yang cukup panjang selama 18 bulan.

Kata Iya, bukan tidak ada kendala dan tantangan tetapi dengan konsep terus menerus terjun ke masyarakat bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menyampaikan pemahaman.

Karena ternyata masih banyak warga yang masih belum paham terkait regulasi atau perda No. 09 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, pengurangan dan pemilahan sampah mulai dari sumber, artinya semua warga masyarakat yang memproduksi sampah harus bisa mengelolanya.

“Sehari yang memproduksi, alhamdulillah dengan konsep ngeureuyeuh nikreuh memilah sampah mimiti ti imah dan pengolahan sampah organik mengunakan mesin gibrik hasil sampah organik dijadikan Kompos, Magot dan eco enzim juga mol,” tutupnya.

BANDUNG, Prolite – Sebagai bentuk keberpihakan terhadap produk dalam negeri, pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengklaim telah merealisasikan penggunaan produk dalam negeri sekitar Rp1,3 triliun. Jumlah ini mencapai sekitar 54,4 persen dari komitmen realisasi sekitar Rp2,3 triliun.

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan ia mendorong seluruh jajaran di Pemkot Bandung untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negri.

“Ini capaian yang sudah baik dibandingkan kota/kabupaten lain. Kami juga mendorong para OPD Pemkot Bandung untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” ujar Bambang saat menghadiri Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh No. 66, Kota Bandung, Rabu 15 November 2023.

Menurutnya, acara ini merupakan salah satu wujud realisasi komitmen Pemkot Bandung terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dan pada 2022 Pemkot Bandung telah membentuk tim percepatan penggunaan produk dalam negeri.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Bandung, Dharmawan mengatakan, kegiatan Business Matching P3DN pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sejalan dengan Instruksi Presiden terkait penggunaan produk dalam negri dan usaha mikro pada instansi pemerintah.

Adapun pada kegiatan ini, ditampilkan sebanyak 55 produsen dalam negeri yang terbagi menjadi 9 kategori, antara lain: alat tulis kantor, alat kesehatan, makanan dan minuman, pakaian/kain tradisional, furniture, suvenir, bahan material, dan jasa.

Kegiatan ini dibuka juga untuk umum, dan disediakan pula pojok konsultasi dan pendaftaran sertifikat bagi Industri Kecil dan Pelaku Usaha yang usahanya belum terdaftar dalam LPSE dan E-Katalog, serta belum memiliki Sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) secara gratis.

BANDUNG, Prolite – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung memergoki pemuda sedang melakukan aksi vandalisme.

Aksi tersebut langsung ditindak oleh Satpol PP Kota Bandung pada hari Minggu, 12 November 2023 malam.

MF (19) melancarkan aksinya sendiri dengan membawa 7 kaleng cat semprot berbagai warna dan 1 buah tas.

MF melakukan aksi tersebut di Jalan Asia Afrika – Tambong. Sebelumnya, ia sudah pernah melakukan vandalisme di Jalan ABC.

“Kronologisnya malam sekitar pukul WIB. Anggota kami melihat ada perbuatan pelanggaran gravity atau mural yang berujung pada tindakan vandslisme,” ujar Ahli Muda (penyidik), Satpol PP Kota Bandung, Henry Kusuma di Kantor Satpol PP, Senin 13 November 2023.

Henry menambahkan, MF melakukan aksi tersebut pada tembok yang menggambar inisial nama ia sendiri.

“Hari ini kami naikan statusnya sebagai tersangka. Dia mencoret atau menggambar tembok. Sesuai pengakuannya adalah inisial nama dia sendiri,” ungkap Henry.

Motifnya, lanjut Henry, melaksanakan aksinya hanya sendiri. Tidak masuk dalam komunitas atau organisasi lainnya.

“Ternyata dia hanya ingin sendiri, suntuk pasca ujian. Sesuai pendalaman tadi, perbuatan ini merupakan perbuatan kedua. Pada Oktober melalukan hal yang sama di jalan ABC, gambarnya sama inisial dia sendiri,” bebernya.

Atas perbuatannya, MF melanggar Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 19 Huruf A yaitu mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas dan fasilitas umum.

“Tim penyidik ini sidang Tipiring saja. Sesuai peraturan tadi denda setinggi-tingginya Rp50 juta atau kurungan paling lama 3 bulan. Nanti dilaksanakan persidangan pada Jumat, 17 November pukul WIB. Nantinya hakim sesuai dengan kearifannya menetapkan sanksi kepada pelanggar, apakah denda atau kurungan,” ungkapnya. (yan)**

BANDUNG, Prolite – Greenlane Festival yang seharusnya digelar di Laswi Heritage, Bandung pada Minggu, 5 November 2023, telah dibatalkan.

Alasannya adalah adanya dugaan penyalahgunaan dana investasi oleh salah satu panitia untuk keperluan pribadi.

Pihak penyelenggara Greenlane Festival mengumumkan pembatalan acara ini melalui unggahan di akun Instagram resmi @greenlanefestival pada tanggal yang sama.

Mereka juga mengungkapkan permintaan maaf kepada semua pihak atas situasi yang terjadi.

Kehadiran para pengisi acara yang sudah tiba di Bandung menunjukkan bahwa acara ini sejatinya telah dalam tahap persiapan yang serius.

Namun, masalah keuangan yang mendesak mengharuskan penyelenggara untuk memutuskan pembatalan acara ini.

Festival ini semula direncanakan untuk menampilkan sejumlah artis dan grup musik ternama seperti Oscar Lolang, White Chorus, Silampukau, Batavia Collective, Fariz RM, Namoy Budaya, dan masih banyak lagi.

“Meskipun semua pengisi acara telah tiba di Bandung, sayangnya dengan rasa berat hati kami harus membatalkan acara hari ini karena kita dihadapkan pada tantangan biaya produksi yang tidak terduga,” lanjut pihak penyelenggara.

Pembatalan ini tentu menjadi kekecewaan bagi para penggemar musik dan para penikmat acara festival yang telah menantikan penampilan dari para bintang tersebut.

Panitia Greenlane Festival Bandung Diduga Menggelapkan Dana

Selain itu, ada juga informasi mengenai seseorang yang diduga menjadi penyebab pembatalan acara tersebut. Seorang pria dengan inisial BR diduga telah memanfaatkan dana investasi untuk keperluan pribadinya.

BR mengungkapkan bahwa ia telah menerima dana investasi sejumlah Rp1,5 miliar pada bulan Maret yang lalu. Kemudian, dana tersebut terpakai sekitar Rp300 hingga Rp400 juta.

“Pada bulan Maret, saya menerima investasi dari seorang investor sebesar Rp1,5 miliar. Saya telah menggunakan sekitar Rp300 hingga Rp400 juta dari jumlah tersebut,” ujar BR, seperti yang dikutip dari akun Instagram @greelanefestival pada Senin, 6 November 2023.

BR juga telah mengakui bahwa dirinya yang menggunakan dana investasi tersebut untuk keperluan pribadi.

“Jadi, saya mengakui bahwa sebagian dari dana investasi sebesar Rp1,5 miliar itu telah saya gunakan untuk kehidupan pribadi, termasuk keperluan foya-foya, serta untuk membayar utang saya,” ungkap BR.

Selain itu, BR berencana menggunakan dana investasi yang tersisa untuk melunasi utang pribadinya, termasuk mengambil kembali mobil dan rumahnya yang digunakan sebagai jaminan untuk utang tersebut.

“Dengan cara ini, saya berupaya untuk melunasi jumlah investasi sebesar Rp1,5 miliar itu melalui pinjaman pribadi saya,” kata BR.

BR menjelaskan bahwa dalam transaksi utang tersebut, pihak pertama memberikan pinjaman sebesar Rp390 juta dengan mobil sebagai jaminan, sementara pihak kedua memberikan pinjaman sebesar Rp800 juta dengan rumah sebagai jaminan.

Selanjutnya, BR mengungkapkan bahwa seharusnya Greenlane Festival menerima total dana investasi sebesar Rp2,9 miliar.

Namun, hanya Rp1,5 miliar yang masuk ke rekening festival tersebut, sementara sisanya telah digunakan untuk keperluan pribadi BR.

“Dana investasi sebesar Rp2,960 miliar tersebut dipecah menjadi tiga bagian, yaitu Rp1,5 miliar sebagai investasi, Rp390 juta, dan Rp800 juta sebagai pinjaman pribadi saya,” ungkap BR.

BR menegaskan kesiapannya untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi hukum dan kewajiban pembayaran hutang yang akan dia hadapi. Ia menekankan bahwa tidak akan melarikan diri dari masalah yang telah dia timbulkan.

“Saya siap untuk menghadapi segala akibat hukum dan kewajiban membayar hutang dengan sikap tanggung jawab penuh. Saya tidak akan mencari pelarian dari masalah yang telah saya ciptakan,” ujar BR.

Sampai saat ini, BR telah memulai proses pembayaran dana investasi yang digunakan. Namun, jumlah yang sudah dibayarkan baru mencapai Rp620 juta.

BANDUNG, Prolite – Ratusan milenial di Bandung, Jawa Barat, yang tergabung dalam komunitas Milenial Creative Bandung, menyelenggarakan acara deklarasi dukungan bagi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mereka memberikan dukungan ini karena mereka melihat Prabowo sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan generasi muda Indonesia.

Koordinator dari Milenial Creative Bandung, Gilang Ramadhani Rachma, mengungkapkan keyakinan mereka bahwa Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap generasi muda Indonesia.

Dukungan dari komunitas ini mencerminkan pandangan positif mereka terhadap visi dan program yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo-Gibran untuk generasi muda Indonesia.

Dengan memilih Gibran, seorang tokoh pemuda Indonesia, sebagai calon wakil presiden, Prabowo telah menunjukkan komitmennya kepada generasi muda.

“Kita membutuhkan pemimpin yang secara konkret mendukung generasi muda seperti kami, dan Prabowo adalah contohnya,” kata Gilang dalam pernyataannya pada 1 November lalu.

Menurutnya, keputusan Prabowo ini memiliki dampak positif yang signifikan pada pemuda. Ini memungkinkan generasi muda merasa lebih terlibat dalam upaya mereka untuk berkontribusi langsung pada kemajuan negara.

“Prabowo memilih Kang Gibran sebagai calon wakil presiden adalah bukti nyata pemberdayaan pemuda dalam kepemimpinan nasional,” tambah Gilang.

Selain itu, Prabowo telah menunjukkan kepeduliannya terhadap generasi muda melalui berbagai program, salah satunya adalah pendanaan startup yang sangat dinantikan oleh generasi muda Indonesia saat ini.

Melalui program tersebut, pemuda akan semakin mampu mengembangkan diri mereka. Program-program semacam ini juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan generasi muda.

“Bahkan bisa membantu menciptakan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan para pemuda,” jelas Gilang.

Prolite – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah sukses mengoperasionalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Baliase yang mencakup hektare lahan pertanian di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Wilayah ini merupakan salah satu sumber utama pangan di tingkat nasional.

Setiap bendungan dan sistem irigasinya serupa dengan pasangan yang tak dapat dipisahkan. Dalam konteks setiap inisiatif pembangunan bendungan, ada juga upaya pembangunan jaringan irigasi.

Sepanjang periode 2015 hingga 2023, Kementerian PUPR, selain aktif membangun bendungan dan sistem irigasi modern, juga telah mengembalikan fungsi bendungan dan jaringan irigasi yang sudah ada sebelumnya.

Proyek penting yang diinisiasi termasuk pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Baliase Kiri serta DI Baliase Kanan 1 yang berlokasi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Proyek ini, dengan total dana sebesar Rp1,3 triliun, telah memasuki tahap uji coba pengaliran air pada Kamis, 21 September 2023.

Sumber dari situs melaporkan bahwa pelaksanaan uji coba tersebut diawasi langsung oleh Direktur Irigasi dan Rawa dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bapak Ismail Widadi.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), DI Baliase terdaftar sebagai bagian dari proyek strategis nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. Lokasi proyek ini berada di bawah pengawasan KPKNL Palopo.

Pembangunan Jaringan Irigasi Baliase merupakan kelanjutan dari pembangunan Bendungan Baliase yang telah rampung pada tahun 2018.

Bendungan tersebut melintasi lima kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, termasuk Kecamatan Masamba, Mappadeceng, Sukamaju, Baebunta, dan Malangke.

Upaya pembangunan, yang dibiayai melalui APBN, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah.

Proyek DI Baliase diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan di tingkat nasional dan telah dimulai sejak 2016.

Bagi para petani di Kabupaten Luwu Utara, operasional dari DI Baliase telah ditunggu-tunggu selama kurang lebih tujuh tahun.

Mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka harapkan pada 21 September 2023, ketika air dari Bendungan Baliase mulai mengaliri sawah yang mencakup lima kecamatan tersebut.

Luwu Utara diakui sebagai pilar utama penyediaan pangan dan lumbung beras di Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki reputasi sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Dengan dukungan data dari Dinas Pertanian, pada tahun 2022, Luwu Utara mencatat surplus sebesar ton beras dengan produksi padi mencapai ton GKP, dengan produktivitas sebesar 5,76 ton per hektare.

Selain padi dan jagung, Luwu Utara juga terkenal sebagai pusat produksi buah dan sayuran. Iklim di daerah tersebut sangat mendukung pertanian.

Beberapa buah yang menjadi produksi unggulan di sana antara lain durian, rambutan, dan pisang.

Data BPS menunjukkan bahwa produksi durian mencapai ,70 ton, rambutan sebanyak ,40 ton, dan pisang sebanyak ,10 ton pada tahun 2015.

Namun, harus dicatat bahwa produksi beberapa buah seperti rambutan, durian, jeruk, dan pisang meningkat dari tahun 2011, sementara produksi mangga justru menurun.

Prolite – Dilansir dari web resmi Pemerintah Indonesia, penggabungan teknologi mutakhir dengan kekayaan lokal telah diterima sebagai pendekatan yang tepat dalam menangani dampak krisis air yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Menurut statistik dari World Meteorological Organization (WMO), sebanyak 60% kerusakan yang terjadi di negara-negara maju akibat dari perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu, dan krisis air hanya memberikan dampak sebesar 0,1% pada produk domestik bruto mereka (PDB).

Di sisi lain, situasi di negara-negara berkembang sangat berbeda. Di sini, 7% dari bencana bisa menimbulkan kerugian hingga 5% dari PDB, dengan beberapa negara bahkan mencapai kerugian hingga 30%.

Negara kepulauan kecil punya kondisi yang lebih memprihatinkan, dengan 20% dari bencana menimbulkan kerugian hingga setengah dari PDB mereka, beberapa bahkan melampaui 100%.

Data tambahan dari WMO menunjukkan bahwa kerugian ekonomi global yang disebabkan oleh cuaca, iklim, dan fenomena terkait air terus meningkat.

Dari tahun 2010 hingga 2019, kerugian mencapai USD1,476.2 miliar, meningkat pesat dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya.

Dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 dengan tema “Kolaborasi Global Dalam Mengantisipasi Krisis Air”, Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara berkembang dan kepulauan, saat ini menghadapi ancaman kekeringan yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena El Nino yang dimulai sejak Juli 2023 telah mempengaruhi debit air di beberapa sungai dan waduk di Indonesia, menyebabkan penurunan pasokan air untuk berbagai keperluan.

Pihak BMKG telah memproyeksikan bahwa puncak El Nino akan berlangsung hingga awal tahun 2024, mempengaruhi banyak wilayah di Indonesia, termasuk Sumatra, Riau, Jambi, Lampung, Banten, dan Jawa Barat.

Tindakan pencegahan juga telah diambil terkait kekeringan, termasuk mempersiapkan waduk, embung, dan sumur air dalam.

Namun, Dwikorita menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi internasional untuk menangani krisis air.

Dalam acara World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung di Bali, Dwikorita berharap Indonesia dapat menjadi mediator antara negara maju dan berkembang dalam upaya menangani krisis air.

Selain itu, Indonesia dapat berbagi pengetahuan lokal yang telah terbukti efektif dalam mengelola sumber daya air.

Dia menambahkan, integrasi teknologi dan kebijakan lokal telah menjadi pendekatan terbaik untuk menangani dampak krisis air.

BMKG telah dapat mendeteksi dan menyediakan informasi terkait dengan anomali iklim, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih dini.

Endra S Atmawidjaja, Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum Ke-10, mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berperan aktif dalam menangani krisis air global.

Presiden Joko Widodo telah ditunjuk oleh World Water Council sebagai Water Messenger, yang bertugas menyampaikan pesan global tentang pentingnya air.

Indonesia telah berupaya keras untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait akses air minum dan sanitasi yang layak. Pada tahun 2023, Indonesia telah mencapai akses 90% untuk air minum dan 80% untuk sanitasi.

Yoon-Jin Kim, Direktur Asia Pasifik & 10th World Water Forum, menegaskan pentingnya ketahanan pangan dalam menghadapi krisis air, mengingat dampaknya pada produksi pangan dan potensi kelaparan.

Prolite – Dilansir dari web resmi Pemerintah Indonesia, Transit rel ringan atau LRT di Bali sedang dalam tahap perencanaan untuk dibangun sepanjang 20 kilometer yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dan melintasi daerah-daerah seperti Canggu, Cemagi, dan Seminyak.

Isu utama yang menjadi alasan pengembangan transportasi massal seperti ini di Indonesia adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang berdampak pada kemacetan yang semakin parah serta meningkatnya polusi udara.

Kota Besar di Indonesia Semakin Padat dan Kurang Sehat Akibat Emisi Gas Kendaraan

Sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut, pemerintah memandang pentingnya transportasi massal. Di daerah perkotaan, penggunaan transportasi massal kini semakin populer, memberikan alternatif yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya, serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

Jika kita melihat pilihan moda transportasi, masyarakat telah akrab dengan kereta rel listrik (KRL), transit cepat massal (MRT), dan transit rel ringan (LRT).

Masing-masing memiliki karakteristik khusus: sementara MRT biasanya beroperasi di bawah tanah dan KRL memiliki jalur di atas tanah, LRT memiliki jalur khusus dengan sebagian besar rutenya sebagai jalur layang.

Mengingat sejarah transportasi massal di Indonesia, pemerintah pertama kali memperkenalkan KRL berbasis listrik pada dekade 1970-an.

Sejak itu, KRL terus berkembang, menghubungkan Jakarta dengan kota-kota satelit seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Depok.

Sementara itu, LRT mulai diperkenalkan di Jakarta pada tahun 2016 dan mulai beroperasi pada tahun 2019.

Saat ini, jaringan LRT di wilayah Jabodetabek terus meluas, menghubungkan daerah-daerah seperti Bekasi, Cibubur, hingga Dukuh Atas di Jakarta.

Adanya LRT bukan hanya bertujuan untuk mengurangi kemacetan tetapi juga meningkatkan integrasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Hal ini, pada gilirannya, mampu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui distribusi yang lebih cepat.

Dengan infrastruktur transportasi yang baik, nilai ekonomi suatu wilayah meningkat, menjadikannya lebih menarik bagi investor asing.

Dalam konteks ini, pemerintah juga merencanakan pengembangan LRT di kota-kota besar lainnya, termasuk Bandung, Makassar, Surabaya, dan tentunya Bali.

LRT di Bali : Sebuah Kebutuhan yang Mendesak

Proses pembangunan LRT di Bali semakin mendekati realisasi. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai prioritas pembangunan LRT di pulau tersebut.

Menurut Menko Luhut, pemerintah saat ini memfokuskan diri pada studi kelayakan LRT Bali yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Mengingat lalu lintas yang semakin padat di Bali dan proyeksi pertumbuhan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang diperkirakan mencapai 24 juta pada tahun 2025, keberadaan LRT menjadi sangat penting.

Dalam pernyataannya, Menko Luhut mengungkapkan, “Tanpa adanya LRT di Bali, pada 2025, Bandara Ngurah Rai mungkin akan menghadapi kemacetan hingga 3 jam,” sebagaimana dilansir dari sumber resmi pada Minggu (1/10/2023).

Rencana pembangunan LRT di Bali meliputi jalur sepanjang 20 kilometer yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan beberapa wilayah seperti Canggu, Cemagi, dan Seminyak. Groundbreaking LRT di Bali diharapkan dapat dimulai pada awal tahun 2024.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Bali, IGW Samsi Gunarta, juga mengonfirmasi rencana tersebut.

Pemerintah memilih untuk membuat jalur LRT bawah tanah untuk mengatasi tantangan pembangunan di Bali.

Menko Luhut menambahkan bahwa pemerintah sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara mengenai investasi, dengan prioritas pada transfer teknologi yang cepat dan terjangkau.