Brand.gg, Kreativitas RW 02 Gempolsari Sulap 22 Gang Jadi Lebih Sehat dan Estetik

Brand.gg, Kreativitas RW 02 Gempolsari Sulap 22 Gang Jadi Lebih Sehat dan Estetik (dok Pemkot Bandung).

, Kreativitas RW 02 Gempolsari Sulap 22 Gang Jadi Lebih Sehat dan Estetik

Prolite – Gang-gang sempit di RW 02, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, kini tak lagi kumuh. Sebaliknya, lorong-lorong perbatasan belakang rumah warga telah disulap menjadi ruang publik yang estetik dan fungsional.

Bagi anda yang belum tahu, brandgang adalah gang sempit atau lorong yang berada di antara rumah-rumah warga. Biasanya, gang ini berfungsi sebagai akses darurat atau jalur sirkulasi udara.

Namun, di RW 02 Gempolsari, brandgang tidak sekadar menjadi jalur lalu lintas, melainkan ruang publik yang sehat, bersih, dan memiliki nilai seni serta fungsi sosial bagi masyarakat.

Inisiatif ini dimulai dari tangan kreatif Andi Abdulqodir dan sang Istri, Arum Kartikaningbudi. Sebelum menjabat sebagai Ketua RW 02, Andi dan Arum lebih dulu menggagas Komunitas Karasa, wadah bagi anak muda untuk berkarya di lingkungan mereka.

Kini, setelah Andi terpilih sebagai Ketua RW pada pertengahan 2024, upaya membenahi kawasan tempat tinggal mereka semakin gencar dilakukan.

“Brandgang ini kami jadikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan wawasan kreatif dengan turun langsung ke masyarakat. Kami memanfaatkan kreativitas anak muda agar dapat diaplikasikan secara nyata,” ujar Andi kepada Humas Kota Bandung.

Sebanyak empat lorong utama di RW 02 telah diintervensi dan kini menjadi lebih bersih, sehat, dan memiliki nilai estetika. Keempat lorong itu antara lain Kebun Rukun Asih, yang dimanfaatkan warga sebagai kebun bersama untuk menanam bumbu dapur dan tanaman obat.

Lalu ada Lorong Komunitas, yang menjadi tempat anak muda dan warga berkumpul serta menggelar berbagai kegiatan seni dan budaya.

Selanjutnya ada Lorong Perdamaian, yang menjadi lorong pertama yang dipugar dan direnovasi agar lebih nyaman bagi warga. Serta Lorong Perjalanan Air, yang berfokus pada edukasi lingkungan dan pemanfaatan air serta sanitasi, yang merupakan hasil kolaborasi mereka dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung.

Bicara perubahan, Andi dan Arum menyebut, total sebanyak 22 pintu brandgang di kawasan RW 02 telah disulap jadi medium berkesenian. Dari total 22 pintu brandgang yang telah disulap lebih cantik, 17 di antaranya dihiasi mural bertema SDGs.

Sedangkan 5 pintu lainnya dikembangkan melalui konsep lomba antar RT. Momentum inilah yang membuka pintu kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan.

“Kami tidak hanya membuat gang-gang ini lebih indah, tetapi juga memastikan bahwa setiap ruang yang ada memiliki manfaat nyata bagi warga,” imbuh Arum.

Konsistensi program revitalisasi akses gang ini tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan secara bertahap. Andi dan Arum awalnya hanya mengajak anak-anak muda untuk berkarya di gang-gang yang ada.

Namun, seiring waktu, warga sekitar mulai tertarik dan ikut serta dalam proses transformasi lingkungan mereka.

“Kami mengerjakan semua ini secara terbuka. Setiap ada kegiatan, warga yang melihat langsung menjadi penasaran dan akhirnya ikut berpartisipasi,” jelas Andi.

Tidak hanya melibatkan anak muda, mereka juga menggandeng komunitas dan mahasiswa yang tertarik dengan konsep urban design berbasis partisipasi warga. Dengan kolaborasi ini, gang-gang di RW 02 bukan hanya menjadi lebih indah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan edukatif.

Keberhasilan program brandgang di RW 02 Gempolsari menjadi bukti bahwa inovasi di tingkat komunitas bisa membawa perubahan besar.

“Setiap RW punya potensi. Menurut kami, pendidikan kreatif di level RW itu penting. Kenapa kami pilih anak muda? Karena mereka bisa menjadi jembatan, baik bagi generasi yang lebih muda maupun generasi yang lebih senior,” ujarnya.

Arum pun menambahkan, keterbukaan pengurus RW terhadap ide dan gagasan anak muda sangat diperlukan.

“Coba bapak ibu RW lebih terbuka terhadap anak muda. Beri mereka ruang untuk berekspresi. Tidak apa-apa jika mereka gagal dulu, tetapi setidaknya mereka merasa dihargai dan diakui,” pungkasnya.

Sejumlah perubahan-perubahan kecil di RW 02 Gempolsari ini tentu baru menjadi babak awal. Belum genap setahun Andi dan Arum bertugas sebagai pengurus RW. Mereka berkomitmen membenahi kawasan RW 02 Gempolsari menjadi lebih humanis dan nyaman ditinggali.

“Memang harus pelan-pelan. Dan kita-nya harus aktif. Di sini, kami berbenah banyak hal. Enggak hanya ngurus brandgang saja. Namun digitalisasi data penduduk, upaya intervensi pengolahan sampah, dan masih banyak lagi,” kata Andi.

“Dan semua perubahan, itu kita lakukannya enggak langsung bikin kaget. Pelan-pelan dulu. Kita sosialisasi door to door, di sini ada 414 KK. Kita samperin satu per satu,” tutur Ketua RW yang aktif di sejumlah kegiatan seni di Kota Bandung ini.

Sebagai informasi, hari ini, Sabtu 1 Februari 2025, mereka meluncurkan brandgang volume kelima yang berfokus pada tema air dan sanitasi, berkolaborasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, seperti telah disebutkan di atas.

Rincian agenda peluncuran ini bisa anda pantau di Instagram @, @. Atau langsung saja merapat ke wilayah RW 02 Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon.

Dengan semangat gotong royong dan kreativitas, RW 02 Gempolsari telah membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari lorong-lorong kecil yang ada di sekitar kita!




Dalil Sahrul Gunawan Tidak Terbukti, MK Diminta Tetapkan Dadang Supriatna Sebagai Bupati Terpilih

MK

MK Diminta Tetapkan Dadang Supriatna Sebagai Bupati Terpilih Kabupaten Bandung, Ini Alasannya!

Bukti Lemah dan Tidak Terbukti, MK Diminta Tolak Gugatan Sahrul Gunawan.

JAKARTA, Prolite – Tim hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung nomor urut 2, Dadang Supriatna-Ali Syakieb dan KPU Kabupaten Bandung meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan paslon nomor urut 1 Sahrul Gunawan-Gungun Gunawan.

Pasalnya, dalil dan bukti-bukti yang disodorkan tim hukum Sahrul Gunawan-Gungun Gunawan dinilai lemah dan tidak memenuhi unsur terhadap tiga materi gugatan yang diajukan.

Kuasa hukum Dadang Supriatna-Ali Syakieb, Donal Fariz menyebut tiga dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2, penggunaan logo dan yang berkaitan dengan politik uang yang disampaikan tim Sahrul-Gungun Gunawan tidak memiliki bukti kuat.

“Kami memohon yang mulia Mahkamah Konstitusi agar, kesatu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kedua menyatakan sah serta tetp berlaku keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 2471 tahun 2024 tentang penetapan bupati dan wakil bupati bandung,” ujar Donal Fariz dalam sidang pembacaan eksepsi, Jum’at (17/1/2025).

MK

“Dan ketiga, kami memohon majelis hakim untuk menetapkan paslon nomor urut 2 Dadang Supriatna-Ali Syakieb sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih,” tambahnya.

Selain itu dalam eksepsi, tim hukum paslon Dadang Supriatna-Ali Syakieb juga meminta majelis hakim MK untuk mengabulkan eksepsi pihak terkait yakni paslon Dadang Supriatna-Ali Syakieb dan kedua meminta permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Donal Fariz menyatakan terkait dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 bahwa pada dalil yang telah disampaikan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak ditemukan pelanggaran administratif dan tidak memenuhi syarat formil.

“Pemohon juga melakukan upaya hukum lanjutan yaitu gugatan ke PTUN Jakarta dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima,” tegas Donal.

Selain itu, berkaitan dengan logo yang dipermasalahkan bahwa logo yang digunakan oleh Dadang Supriatna bukan bagian dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana larangan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Laporan terkait dalil ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan disebutkan melalui Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yakni penghentian proses penanganan perkara karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan.

“Yang kami tekankan bahwa pemohon dalam permohonan tidak dapat membuktikan logo tersebut mempengaruhi terhadap pilihan masyarakat terhadap pihak terkait,” ungkap Donal.

Terkait tudingan politik uang, kata dia, bahwa sebelumnya hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung. Namun statusnya laporan dihentikan karena tidak terdapat bukti adanya pelanggaran pemilihan sehingga perkara dihentikan.

Hal senada juga disampaikan tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung. KPU menegaskan pihaknya tidak pernah menerima rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Dadang Supriatna-Ali Syakieb.

Kuasa hukum KPU Kabupaten Bandung, La Radi Eno menyatakan KPU tidak menerima rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu. Menurutnya, KPU hanya memperoleh undangan untuk menghadiri persidangan di PT TUN Jakarta atas permohonan Pemohon.

Hasil persidangannya, NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena syarat formil tidak terpenuhi, yakni tidak memenuhi legal standing dan ketiadaan salinan putusan Bawaslu.

“Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bandung tidak dapat mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 sebagai peserta Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2024 sebagaimana permintaan paslon nomor urut 1, Sahrul Gunawan-Gungun Gunawan,” ujar kuasa hukum KPU Kabupaten Bandung, La Radi Eno menjawab pertanyaan hakim Ketua MK Suhartoyo.

La Radi Eno menambahkan pihak termohon (KPU Kabupaten Bandung) juga menyampaikan tiga permohonan kepada majelis hakim MK. Pertama, meminta majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

“Kedua, meminta majelis hakim menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Bandung tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Ketiga, menetapkan paslon nomor urut 2 Dadang Supriatna-Ali Syakieb sebagai paslon terpilih,” ungkap La Radi Eno.

Dalam keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bandung sebagai pemberi keterangan juga menyatakan bahwa bahwa tiga perkara yang didalilkan pemohon seluruhnya telah diperiksa dan ditangani Bawaslu.

Namun berdasarkan hasil penanganan Bawaslu dalil pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi unsur sehingga laporan dihentikan oleh Bawaslu. (**)




Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Bertahap, Pemkot Bandung Monitoring

makan bergizi gratis, mgg

Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Bertahap, Pemkot Bandung Monitoring

BANDUNG, Prolite – Hari pertama sekolah di tahun 2025, Pemkot Bandung melakukan monitoring makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah. Monitoring langsung dilakukan oleh Pj Wali Kota Bandung dan Komandan Lanud Husein Sastranegara dari dapur hingga distribusi ke beberapa sekolah dasar.

“Sesuai dengan program pemerintah pusat, kita monitor sesuai dengan dapur yang ada. Hari ini ada dua dapur yang melakukan distribusi melakukan makan bergizi gratis dari Danlanud dan dari Badan Pangan Nasional (BPN) itu di Sukajadi,” jelas Pj Wali Kota Bandung A Koswara, Senin (6/1/2025).

Untuk dapur BPN kata Koswara, mendistribusikan makan bergizi gratis itu ke 7 sekolah yakni tingkat SD 5 sekolah dan SMP 2 sekolah. Sedang dari dapur Lanud Husein Sastranegara 7 lokasi yakni untuk di tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Jadi satu dapur itu rata-rata paket untuk makanannya,seperti kita lihat tadi di SD Angkasa. Saya belum dapat info yang dari pak Dandim, mudah-mudahan hari ini juga sudah bisa beroperasi. Kalau dari jumlah siswa kita SD negeri dan swasta ada 479 sekolah, SMP negeri dan swasta ada 269 sekolah dengan jumlah siswa negeri swasta siswa,” paparnya.

Makan siang bergizi gratis ini disebut Koswara belum menyeluruh, berdasarkan informasi awal dari jumlah siswa baru 20% nya atau siswa yang mendapat makan bergizi gratis. Untuk pemilihan lokasi sendiri berdasarkan radius dari dapur.

“Karena distribusinya tidak boleh terlalu lama. Yang belum kebagian? bertahap ya, kami juga belum dapat juknis dari pemerintah pusat apa saja perannya pemerintah daerah tapi kami sudah siap-siap apabila itu diperlukan,” tegasnya

Ditempat yang sama Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian, S.E menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat yang ada di Lanud Husein Sastranegara merupakan kolaborasi antara TNI Angkatan Udara dengan Badan Gizi Nasional.

“Seperti disampaikan bapak Pj Wali Kota tadi kita hari ini mendistribusikan kurang lebih paket makanan siang bergizi semoga kedepan kita bisa terus dan menambah penerima manfaat yang kita berikan. Untuk menu ada nasi, sayur, tahu, buah dan susu. Untuk gramasi sudah diukur oleh ahli gizi dan dapur SPPG di Lanud Husein kita dilengkapi satu orang ahli gizi yang akan menakar gizi kepada masing-masing anak jadi anak kelas 1,2,3 SD itu berbeda menunya ataupun gramasinya dengan kakak kelasnya,” tegasnya.




Gerakan Gropyokan dan Pengendalian Tikus dengan Pengemposan

GERAKAN GROPYOKAN DAN PENGENDALIAN TIKUS DENGAN PENGEMPOSAN

INDRAMAYU, Prolite – Balai Perlindungan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pengendalian hama tikus dengan Gropyokan dan Pengemposan OPT Tikus pada Tanaman Padi. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Kepala BPTPH Provinsi Jawa Barat Ibu Ir. R. Nungke Rochjatti, M.P. Koordinator Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah III Indramayu, UPTD/BPP Kecamatan Kroya, Kuwu, Kepala Desa Temiyang, Ketua RT/RW serta 30 Petani dari Kelompok Tani Muda.

Gropyokan

Salah satu OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) utama padi adalah tikus. Populasi tikus berkembang cukup cepat dalam rentang waktu tertentu. Umur tikus rata-rata 3 tahun. Dalam satu tahun tikus betina beranak 4-5 kali, dengan masa bunting 3-4 minggu. Tiap kali melahirkan rata-rata 12 ekor terdiri dari 6 jantan dan 6 betina. Tikus menjadi dewasa (menjadi bunting) pada umur 35 hari.

Gropyokan

Dalam menjalankan budidaya pertanamannya para petani mendapatkan pendampingan dari petugas lapangan. Salah satunya adalah Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). POPT merupakan petugas yang langsung mendampingi petani di lapangan dan memiliki tugas dan tanggung jawab terkait perlindungan tanaman pangan di wilayah kerjanya. Perlindungan tanaman pangan yang dimaksud adalah meliputi baik perlindungan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT/Hama dan Penyakit pada tumbuhan) serta terhadap ancaman dari dampak perubahan iklim (antisipasi dan mitigasinya).

Di Kabupaten Indramayu Tikus merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi. Adanya serangan tikus dapat menurunkan produksi bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Tikus dapat merusak tanaman dalam waktu satu malam di pertanaman. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian hama tikus dari awal musim tanam.

Berdasarkan laporan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), serangan hama tikus dilaporkan di Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu yaitu di Kelompok Tani Tani Muda. Sebanyak 19 hektar tanaman padi terserang tikus dengan kategori ringan hingga sedang. Jumlah rata-rata lubang aktif per 100 meter yaitu 8-15 lubang aktif dengan jumlah tikus 10-12 ekor per lubang aktif. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian tikus yang dilakukan untuk mengurangi serangan tersebut. Petani sudah melakukan berbagai pengendalian dari awal sebelum tanam seperti sanitasi/bebersih awal, gropyokan, pengumpanan beracun, pengemposan dengan belerang, dan menggunakan fiber/plastik di pertanaman, tetapi karena waktu tanam yang tidak serempak membuat serangan tikus tetap tinggi karena siklus hidup tikus tidak terputus. Selain tanaman padi tikus juga menyerang tanaman lain disekitarnya seperti cabai, timun suri, dan jagung.

Gerakan pengendalian tikus dilakukan berdasarkan laporan POPT dengan didampingi BPTPH di hamparan sawah seluas 10 hektar dengan cara pengemposan dengan belerang. Pengemposan dilakukan dengan cara membakar belerang dengan api yang berasal dari tabung gas di lubang aktif tikus. Belerang yang terbakar akan menghasilkan bau dan asap yang beracun di dalam lubang aktif tikus sehingga tikus akan mengalami keracunan pernafasan dan mati di dalam lubang.




Achmad Ru’yat Mengapresiasi Kinerja KPU Kabupaten Bogor dalam Pemilu 2024

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat saat pemantauan perhitungan surat suara pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bogor, yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bogor.

Achmad Ru’yat Mengapresiasi Kinerja KPU Kabupaten Bogor dalam Pemilu 2024

KABUPATEN BOGOR, Prolite – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat drh. H. Achmad Ru’yat, mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sebab, berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, dari mulai pencoblosan hingga proses pemungutan suara dilakukan sesua dengan prosedur yang diberlakukan. Hal itu diungkapkannya saat melaksanakan pemantauan perhitungan surat suara pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bogor.

“Setelah saya memantau dan berkomunikasi dengan pihak KPU, saya mengapresiasi kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bogor agar bejalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.”ucapnya usai mengunjungi Kantor KPU Kabupaten Bogor, Kamis (15/02/2024).

dok DPRD Jabar
dok DPRD Jabar

Apalagi, lanjut Achmad, dengan jumlah DPT yang cukup besar di Kabupaten Bogor yakni sekitar tiga jutaan pemilih maka kinerja Komisi Pemilihan Umum harus lebih ekstra dan menjunjung profesionalisme serta kehati-hatian yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Lebih lanjut dirinya mengharapakan baik dari pemilih dan penyelenggara bisa bersinergi dalam pemilu kali ini sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik dan sesuai dengan hati nurani masyarakat.

“Saya mengharapakan pemilih dan penyelenggara bisa bersinergi untuk menciptakan suasana yang damai, kondusif, dan adil,” ucapnya.

Seperti diketahui jumlah DPT di Kabupaten Bogor sebanyak yang tersebar di TPS.*




Komisi II: Kelangkaan Beras harus Segera di Investigasi

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Pengembangan Benih Padi dan Palawija di Cihea, Kabupaten Cianjur mengenai kelangkaan beras (dokumentasi).

Komisi II: Kelangkaan Beras harus Segera di Investigasi

KABUPATEN CIANJUR, Prolite – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kelangkaan beras dan kelonjakan harga beras di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati menyebutkan, kelangkaan beras di pasaran menjadi persoalan yang tidak dapat dianggap sepele. Sebab, beras merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari.

dokumentasi
dokumentasi

“Justru yang jadi persoalannya ialah ketika beras ini malah sulit ditemukan dipasaran saat ini. Masyarakat tentu menjadi kesulitan,” Ujar Lina saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Pengembangan Benih Padi dan Palawija di Cihea, Kabupaten Cianjur, Senin, (12/02/2024).

Karena itu, Komisi II akan mengawal serta akan melakukan pembahasan bersama stakeholder terkait untuk mencari jalan keluar permasalahan beras mahal dan langka, menurutnya harus ada investigasi akar permasalahan yang menjadi penyebab harga beras melambung tinggi.

“Untuk permasalahan harga beras yang melonjak, kita selaku Komisi II akan mengawal serta duduk bersama dengan stakeholder terkait, serta harus dicari dulu akar permasalahannya, apakah kelangkaan pupuk, cuaca extreme, sehingga banyak lahan pesawahan yang terdampak, ucapnya,” tutupnya.*




Indeks Kota Toleran, Kota Bekasi Peringkat 2

Kota Toleran

Naik Peringkat, Pj Wali Kota Bekasi Raih Indeks Kota Toleran

KOTA BEKASI, Prolite – Setara Institute menggelar kembali acara ke enam kalinya berupa laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023 yang terlaksana di Hotel Grand Sahid, Kuningan Jakarta. Ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Setara Institute dalam mempromosikan praktik toleransi terbaik di Kota se-Indonesia. Selasa,(30/1/24).

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nesan Sujana, Asisten Pemerintahan Lintong Diantro Putra, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Robet, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Abdul Manan hadir dalam satu ruangan di Ballrom Singosari Hotel Grand Sahid Jakarta.

Kota Toleran
Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad.

Kota Bekasi yang terus menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat bergama ialah sebagai bentuk nyata bahwa Kota Bekasi nyaman dan tenang dalam nilai norma agama yang terus menjunjung tinggi nilai Toleransi. Seperti diketahui, Kota Bekasi terus meraih Indeks Kota Toleran dari setiap tahunnya.

Di pimpin nya Kota Bekasi oleh Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad kali ini Kota Bekasi mendapatkan peringkat kedua dari 10 Kota se-Indonesia yang meraih Indeks Kota Toleran tahun 2023 dengan Skor 6,460.

“Allhamdulillah kita sangat sekali berbangga bahwa Kota Bekasi tak hentinya meraih Indeks Kota Toleran dari setiap tahunnya, dan sekarang ini kita mendapatkan Peringkat kedua dari 10 kota se-Indonesia.” Ucap Gani.

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad langsung menerima penghargaan dari Setara Institute yang menyerahkan yakni Mayjen TNI Roedy Widodo selaku deputi bidang pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi.

Gani menyampaikan sangat mengapresiasi tinggi atas peraihan penghargaan ini, Kota Bekasi ini ialah tidak memandang suku, ras dan agama tetapi Kota Bekasi tetap melakukan hal yang tidak membeda-bedakan bahwa Kota Bekasi tetap memegang teguh unsur Kebhinekaan Tunggal Ika.

“Ucapan terimakasih kepada Kesbangpol, FKUB maupun unsur elemen masyarakat yang sudah mampu bersama-sama meningkatkan Kota Bekasi sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi, semoga peringkat yang diraih saat ini akan terus menjadi kebanggan bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi.” Tutup Gani.

Berikut peringkat dan Skore 10 Kota Indeks Toleran ;

surakarta skore 5,800
Kupang skore 5,953
Sukabumi skore 5,997
Kediri Skore 6,073
Magelang skore 6,22
Semarang Skore 6,230
Manado Skore 6,400
Salatiga Skore 6,450
Bekasi Skore 6,460
Singkawang Skore 6,500




409 PKL Dalam Kaum Tolak Relokasi

PKL Dalam Kaum di Balai Kota Bandung untuk akdi demo tolak di relokasi (Benediktus Prolitenews).

PKL Dalam Kaum Tolak Relokasi

BANDUNG, Prolite – Puluhan PKL Dalam Kaum melakukan aksi unjuk rasa ke Balai Kota Bandung. Mereka berjalan dari Jalan Dalam Kaum ke Balai Kota sembari membawa spanduk bertuliskan penolakan relokasi dan peralatan demo lainnya.

Aksi di kawal aparat kepolisian dan TNI itu, disampaikan perwakilan PKL Dalam Kaum, Beri Sobari guna menyampaikan penolakan mereka.

“Judulnya relokasi, tapi relokasi tidak layak. Kami PKL Dalem Kaum tidak menyetujui relokasi tersebut. Ok relokasi ada tapi posisinya harus tetap di tempat (Dalam Kaum),” tegas Beri disela aksi, Selasa (12/12/2023).

Kata dia, semua bentuk relokasi yang dilakukakan Pemerintah semuanya tidak ada yang benar dan tidak ada yang berhasil.

Bennediktus/
Bennediktus/

“Kami sebagai warga Kota Bandung tidak mau diintimidasi oleh Pemerintah. Ini kan sepihak (relokasi) jadi untuk selanjutnya tetap saja kami menolak apa pun alasannya dari Pemkot Bandung relokasi itu tidak ada bagi kami, kecuali di tata di tempatnya masing-masing di Dalem Kaum,” paparnya.

Kebijakan Pemkot Bandung itu kata Beri, tidak menguntungkan rakyat, kebijakannya sepihak dan merugikan para pedagang kecil.

Alasan tidak mau direlokasi sendiri Beri akui tempat reloksinya tidak layak karena di basement, sedang basement itu layaknya untuk parkiran.

“Sudah posisinya pengap tidak ada ventilasi. Ada bantuan dari Mayora, saya dengar bantuannya sebesar Rp 4 miliar ini dananya masuk kemana dan dalam bentuk apa? kalau mau dibina itu yang benar. Dari pergantian Wali Kota yang dulu sampai sekarang pembinaan dan penataan yang dilakukan Pemkot Bandung tidak berhasil semuanya,” pungkas Beri kesal.

Sementara itu Irma Rismawanti Salah satu PKL Dalam Kaum mengaku tahu bahwa ia berjualan di zona merah, tapi bukan semata keinginan dia tapi karena tuntutan hidup.

“Saya membiayai anak saya, adik saya beres sekolahnya dan anak saya masih kelas dua SMA. Desember ini kan harus bayar buat kunjungan industri. Terus saya di gonjang-gonjang kayak gini gimana yah perasaan aduh takut gak bisa bayar sekolah. Ibaratnya saya singel peren, Saya berjuang untuk anak saya, saya tidak ingin anak saya pendidikannya minim, cukup saya aja sebagai orang tuanya yang minim pendidikan anak saya jangan,” keluh Irma.

Disinggung apakah sempet berjualan di basement atau tidak, Irma menegaskan tidam. Selama 10 tahun berjualan belum pernah jualan di basement, karena di basement sudah ada yang jualan.

“Kita saling menjaga aja jangan sampai ada gesekan. Saya tidak mau sama sekali direlokasi, saya menolak keras karna relokasi bukan solusi terbaik malah membunuh kami secara perlahan,” tandasnya.

PKL Dalam Kaum yang sudah lama berdagang sendiri kurang lebih ada 409 pedagang.

Ungkapnya lagi, basement tidak akan cukup menmpung pedagang dan kurangnya ventilasi membuat ruangan pengap, sehingga peruntukannya khusus parkir saja.

“Kami belum mencoba dan tidak ingin, karena alasanya itu,” tutupnya.




Jaga Stabilitas Harga Jelang Akhir Tahun, Pemkot Gelar Pasar Murah di Antapani dan Bojongloa Kidul

Pasar Murah

Prolite – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menggelar Pasar Murah tingkat Kota Bandung di Lapangan Gasmin Antapani, Senin 11 Desember 2023.

Selanjutnya Pasar Murah juga akan digelar di Lapangan TVRI Bojongloa Kidul, Selasa 12 Desember 2023.

“Alhamdulillah. Terima kasih untuk warga Antapani. Karena setiap dilaksanakan kegiatan Pasar Murah responnya selalu antusias. Omzet penjualan termasuk yang sangat tinggi,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Bandung, Elly Wasliah.

– Humas Kota Bandung

 

Menurutnya, Pasar Murah tingkat Kota Bandung ini sebagai upaya mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Ini juga untuk memberikan kesempatan kepada warga Kota Bandung, khususnya untuk warga kecamatan Antapani agar dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” jelasnya.

Perlu diketahui Pemkot Bandung bersama Bulog menyediakan 10 ton beras medium SPHP pada kegiatan Pasar Murah tingkat Kota Bandung ini.

– Humas Kota Bandung

Selain itu tersedia juga beras premium dan kebutuhan pokok lainnya seperti minyak, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur, ayam frozen dan aneka kebutuhan pokok lainnya. Semua dijual dengan harga yang sangat terjangkau.

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga Antapani memadati Lapang Gasmin sedari pagi. Mereka tampak antusias sekali dengan digelarnya acara ini.

Salah satunya yaitu Putri seorang warga Antapani Tengah, yang sedari pagi sudah memborong sembako di Pasar Murah Kota Bandung.

– Humas Kota Bandung

“Alhamdulillah saya senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Apalagi sebentar lagi anak-anak libur sekolah, jadi saya bisa stok keperluan sehari-hari. Membantu sekali untuk ibu rumah tangga seperti saya,” kata Putri

“Saya belanja beras dan gula, harganya murah. Saya beli beras ini Rp53 ribu, 5 kilo. Kalau gula Rp16 ribu. Produknya bagus sekali ini saya dapet merek yang langka,” imbuhnya. (rer)**




Solusi Ekonomi untuk Warga : Pasar Murah Bandung Telah Hadir di 30 Kecamatan!

Pasar Murah

BANDUNG, Prolite – Melalui langkah proaktifnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung telah menyelenggarakan Pasar Murah di 30 Kecamatan mulai tanggal 20 November 2023 hingga 8 Desember 2023.

 

Kepala Disdagin Kota Bandung, Elly Wasliah, menggarisbawahi bahwa pasar murah tersebut diinisiasi sebagai bentuk langkah nyata untuk mengendalikan infansi atau kenaikan harga barang kebutuhan pokok di wilayah Kota Bandung.

“Pasar murah tingkat kecamatan akan diadakan pada tanggal 20 hingga 24 November, dan dilanjutkan pada 4 hingga 8 Desember 2023. Sementara itu, pasar murah tingkat kota dijadwalkan pada tanggal 11 hingga 12 Desember 2023,” jelas Elly di Balai Kota (9/11/2023).

Dalam pasar murah tingkat kecamatan, beberapa komoditas yang akan tersedia meliputi beras medium, beras premium, tepung terigu, gula pasir, telur ayam, ayam beku, dan berbagai produk grosir lainnya.

“Perbedaannya dengan operasi pasar adalah, jika operasi pasar lebih berfokus pada satu komoditas, misalnya beras. Sementara pada pasar murah, terdapat beberapa komoditas yang dapat dibeli dengan harga terjangkau. Misalnya, gas 3 kilogram dengan harga yang sesuai di pangkalan sebesar ,” terang Elly.

“Untuk beras, pembelian dibatasi, setiap orang hanya diizinkan membeli dua kantong. Satu kantong berisi 5 kg beras, dijual dengan harga , sehingga harganya menjadi Harga ini lebih rendah daripada di pasar, di mana harga beras medium sudah mencapai kisaran ,” ungkapnya.

Elly juga menyebutkan bahwa stok beras medium yang tersedia untuk pasar murah tingkat kecamatan adalah sebanyak 5 ton per kecamatan.

“Kami telah berkomitmen dengan Bulog Kota Bandung, untuk pasar murah tingkat kecamatan, alokasi beras medium adalah sebanyak 5 ton per kecamatan. Selain itu, masih tersedia juga komoditas lainnya,” ujar Elly.

Sementara itu, minyak curah dijual seharga per liter. Telur juga ditawarkan dengan harga yang terjangkau oleh toko-toko ritel, berkisar antara hingga

Ini lebih murah daripada harga di pasar yang sudah mencapai Komoditas lainnya, seperti gula, juga dijual dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kami meminta kepada para pemilik toko ritel yang berpartisipasi dalam Pasar Murah untuk menetapkan harga yang lebih murah daripada harga di tokonya. Beberapa toko ritel yang turut serta meliputi Superindo, Prama, dan Wilmar,” sebutnya.

Tak hanya itu, Pasar Murah juga menawarkan gas 3 kg yang hanya dapat dibeli dengan menyertakan KTP sesuai dengan kecamatan masing-masing.

Harga gas 3 kg ini ditetapkan sebesar , sementara di pasaran biasanya berkisar antara – . Untuk komoditas lainnya, tidak diperlukan KTP Kota Bandung sebagai syarat pembelian.

Berikut adalah jadwal Pasar Murah untuk setiap kecamatan yang masih ada dan akan segera diselenggarakan:

  1. Kecamatan Cinambo, 7 Desember 2023.
  2. Kecamatan Ujungberung, 7 Desember 2023.
  3. Kecamatan Bojongloa Kaler, 7 Desember 2023.
  4. Kecamatan Babakan Ciparay, 8 Desember 2023.
  5. Kecamatan Andir, 8 Desember 2023,
  6. Kecamatan Bandung Kulon, 8 Desember 2023.