GERAKAN GROPYOKAN DAN PENGENDALIAN TIKUS DENGAN PENGEMPOSAN

INDRAMAYU, Prolite – Balai Perlindungan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pengendalian hama tikus dengan Gropyokan dan Pengemposan OPT Tikus pada Tanaman Padi. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Kepala BPTPH Provinsi Jawa Barat Ibu Ir. R. Nungke Rochjatti, M.P. Koordinator Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah III Indramayu, UPTD/BPP Kecamatan Kroya, Kuwu, Kepala Desa Temiyang, Ketua RT/RW serta 30 Petani dari Kelompok Tani Muda.

Salah satu OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) utama padi adalah tikus. Populasi tikus berkembang cukup cepat dalam rentang waktu tertentu. Umur tikus rata-rata 3 tahun. Dalam satu tahun tikus betina beranak 4-5 kali, dengan masa bunting 3-4 minggu. Tiap kali melahirkan rata-rata 12 ekor terdiri dari 6 jantan dan 6 betina. Tikus menjadi dewasa (menjadi bunting) pada umur 35 hari.

Dalam menjalankan budidaya pertanamannya para petani mendapatkan pendampingan dari petugas lapangan. Salah satunya adalah Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). POPT merupakan petugas yang langsung mendampingi petani di lapangan dan memiliki tugas dan tanggung jawab terkait perlindungan tanaman pangan di wilayah kerjanya. Perlindungan tanaman pangan yang dimaksud adalah meliputi baik perlindungan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT/Hama dan Penyakit pada tumbuhan) serta terhadap ancaman dari dampak perubahan iklim (antisipasi dan mitigasinya).

Di Kabupaten Indramayu Tikus merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi. Adanya serangan tikus dapat menurunkan produksi bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Tikus dapat merusak tanaman dalam waktu satu malam di pertanaman. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian hama tikus dari awal musim tanam.

Berdasarkan laporan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), serangan hama tikus dilaporkan di Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu yaitu di Kelompok Tani Tani Muda. Sebanyak 19 hektar tanaman padi terserang tikus dengan kategori ringan hingga sedang. Jumlah rata-rata lubang aktif per 100 meter yaitu 8-15 lubang aktif dengan jumlah tikus 10-12 ekor per lubang aktif. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian tikus yang dilakukan untuk mengurangi serangan tersebut. Petani sudah melakukan berbagai pengendalian dari awal sebelum tanam seperti sanitasi/bebersih awal, gropyokan, pengumpanan beracun, pengemposan dengan belerang, dan menggunakan fiber/plastik di pertanaman, tetapi karena waktu tanam yang tidak serempak membuat serangan tikus tetap tinggi karena siklus hidup tikus tidak terputus. Selain tanaman padi tikus juga menyerang tanaman lain disekitarnya seperti cabai, timun suri, dan jagung.

Gerakan pengendalian tikus dilakukan berdasarkan laporan POPT dengan didampingi BPTPH di hamparan sawah seluas 10 hektar dengan cara pengemposan dengan belerang. Pengemposan dilakukan dengan cara membakar belerang dengan api yang berasal dari tabung gas di lubang aktif tikus. Belerang yang terbakar akan menghasilkan bau dan asap yang beracun di dalam lubang aktif tikus sehingga tikus akan mengalami keracunan pernafasan dan mati di dalam lubang.

Achmad Ru’yat Mengapresiasi Kinerja KPU Kabupaten Bogor dalam Pemilu 2024

KABUPATEN BOGOR, Prolite – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat drh. H. Achmad Ru’yat, mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sebab, berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, dari mulai pencoblosan hingga proses pemungutan suara dilakukan sesua dengan prosedur yang diberlakukan. Hal itu diungkapkannya saat melaksanakan pemantauan perhitungan surat suara pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bogor.

“Setelah saya memantau dan berkomunikasi dengan pihak KPU, saya mengapresiasi kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bogor agar bejalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.”ucapnya usai mengunjungi Kantor KPU Kabupaten Bogor, Kamis (15/02/2024).

Apalagi, lanjut Achmad, dengan jumlah DPT yang cukup besar di Kabupaten Bogor yakni sekitar tiga jutaan pemilih maka kinerja Komisi Pemilihan Umum harus lebih ekstra dan menjunjung profesionalisme serta kehati-hatian yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Lebih lanjut dirinya mengharapakan baik dari pemilih dan penyelenggara bisa bersinergi dalam pemilu kali ini sehingga menghasilkan pemimpin yang terbaik dan sesuai dengan hati nurani masyarakat.

“Saya mengharapakan pemilih dan penyelenggara bisa bersinergi untuk menciptakan suasana yang damai, kondusif, dan adil,” ucapnya.

Seperti diketahui jumlah DPT di Kabupaten Bogor sebanyak yang tersebar di TPS.*

Komisi II: Kelangkaan Beras harus Segera di Investigasi

KABUPATEN CIANJUR, Prolite – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kelangkaan beras dan kelonjakan harga beras di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati menyebutkan, kelangkaan beras di pasaran menjadi persoalan yang tidak dapat dianggap sepele. Sebab, beras merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari.

“Justru yang jadi persoalannya ialah ketika beras ini malah sulit ditemukan dipasaran saat ini. Masyarakat tentu menjadi kesulitan,” Ujar Lina saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Pengembangan Benih Padi dan Palawija di Cihea, Kabupaten Cianjur, Senin, (12/02/2024).

Karena itu, Komisi II akan mengawal serta akan melakukan pembahasan bersama stakeholder terkait untuk mencari jalan keluar permasalahan beras mahal dan langka, menurutnya harus ada investigasi akar permasalahan yang menjadi penyebab harga beras melambung tinggi.

“Untuk permasalahan harga beras yang melonjak, kita selaku Komisi II akan mengawal serta duduk bersama dengan stakeholder terkait, serta harus dicari dulu akar permasalahannya, apakah kelangkaan pupuk, cuaca extreme, sehingga banyak lahan pesawahan yang terdampak, ucapnya,” tutupnya.*

Naik Peringkat, Pj Wali Kota Bekasi Raih Indeks Kota Toleran

KOTA BEKASI, Prolite – Setara Institute menggelar kembali acara ke enam kalinya berupa laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023 yang terlaksana di Hotel Grand Sahid, Kuningan Jakarta. Ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Setara Institute dalam mempromosikan praktik toleransi terbaik di Kota se-Indonesia. Selasa,(30/1/24).

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nesan Sujana, Asisten Pemerintahan Lintong Diantro Putra, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Robet, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Abdul Manan hadir dalam satu ruangan di Ballrom Singosari Hotel Grand Sahid Jakarta.

Kota Bekasi yang terus menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat bergama ialah sebagai bentuk nyata bahwa Kota Bekasi nyaman dan tenang dalam nilai norma agama yang terus menjunjung tinggi nilai Toleransi. Seperti diketahui, Kota Bekasi terus meraih Indeks Kota Toleran dari setiap tahunnya.

Di pimpin nya Kota Bekasi oleh Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad kali ini Kota Bekasi mendapatkan peringkat kedua dari 10 Kota se-Indonesia yang meraih Indeks Kota Toleran tahun 2023 dengan Skor 6,460.

“Allhamdulillah kita sangat sekali berbangga bahwa Kota Bekasi tak hentinya meraih Indeks Kota Toleran dari setiap tahunnya, dan sekarang ini kita mendapatkan Peringkat kedua dari 10 kota se-Indonesia.” Ucap Gani.

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad langsung menerima penghargaan dari Setara Institute yang menyerahkan yakni Mayjen TNI Roedy Widodo selaku deputi bidang pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi.

Gani menyampaikan sangat mengapresiasi tinggi atas peraihan penghargaan ini, Kota Bekasi ini ialah tidak memandang suku, ras dan agama tetapi Kota Bekasi tetap melakukan hal yang tidak membeda-bedakan bahwa Kota Bekasi tetap memegang teguh unsur Kebhinekaan Tunggal Ika.

“Ucapan terimakasih kepada Kesbangpol, FKUB maupun unsur elemen masyarakat yang sudah mampu bersama-sama meningkatkan Kota Bekasi sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi, semoga peringkat yang diraih saat ini akan terus menjadi kebanggan bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi.” Tutup Gani.

Berikut peringkat dan Skore 10 Kota Indeks Toleran ;

surakarta skore 5,800
Kupang skore 5,953
Sukabumi skore 5,997
Kediri Skore 6,073
Magelang skore 6,22
Semarang Skore 6,230
Manado Skore 6,400
Salatiga Skore 6,450
Bekasi Skore 6,460
Singkawang Skore 6,500

PKL Dalam Kaum Tolak Relokasi

BANDUNG, Prolite – Puluhan PKL Dalam Kaum melakukan aksi unjuk rasa ke Balai Kota Bandung. Mereka berjalan dari Jalan Dalam Kaum ke Balai Kota sembari membawa spanduk bertuliskan penolakan relokasi dan peralatan demo lainnya.

Aksi di kawal aparat kepolisian dan TNI itu, disampaikan perwakilan PKL Dalam Kaum, Beri Sobari guna menyampaikan penolakan mereka.

“Judulnya relokasi, tapi relokasi tidak layak. Kami PKL Dalem Kaum tidak menyetujui relokasi tersebut. Ok relokasi ada tapi posisinya harus tetap di tempat (Dalam Kaum),” tegas Beri disela aksi, Selasa (12/12/2023).

Kata dia, semua bentuk relokasi yang dilakukakan Pemerintah semuanya tidak ada yang benar dan tidak ada yang berhasil.

“Kami sebagai warga Kota Bandung tidak mau diintimidasi oleh Pemerintah. Ini kan sepihak (relokasi) jadi untuk selanjutnya tetap saja kami menolak apa pun alasannya dari Pemkot Bandung relokasi itu tidak ada bagi kami, kecuali di tata di tempatnya masing-masing di Dalem Kaum,” paparnya.

Kebijakan Pemkot Bandung itu kata Beri, tidak menguntungkan rakyat, kebijakannya sepihak dan merugikan para pedagang kecil.

Alasan tidak mau direlokasi sendiri Beri akui tempat reloksinya tidak layak karena di basement, sedang basement itu layaknya untuk parkiran.

“Sudah posisinya pengap tidak ada ventilasi. Ada bantuan dari Mayora, saya dengar bantuannya sebesar Rp 4 miliar ini dananya masuk kemana dan dalam bentuk apa? kalau mau dibina itu yang benar. Dari pergantian Wali Kota yang dulu sampai sekarang pembinaan dan penataan yang dilakukan Pemkot Bandung tidak berhasil semuanya,” pungkas Beri kesal.

Sementara itu Irma Rismawanti Salah satu PKL Dalam Kaum mengaku tahu bahwa ia berjualan di zona merah, tapi bukan semata keinginan dia tapi karena tuntutan hidup.

“Saya membiayai anak saya, adik saya beres sekolahnya dan anak saya masih kelas dua SMA. Desember ini kan harus bayar buat kunjungan industri. Terus saya di gonjang-gonjang kayak gini gimana yah perasaan aduh takut gak bisa bayar sekolah. Ibaratnya saya singel peren, Saya berjuang untuk anak saya, saya tidak ingin anak saya pendidikannya minim, cukup saya aja sebagai orang tuanya yang minim pendidikan anak saya jangan,” keluh Irma.

Disinggung apakah sempet berjualan di basement atau tidak, Irma menegaskan tidam. Selama 10 tahun berjualan belum pernah jualan di basement, karena di basement sudah ada yang jualan.

“Kita saling menjaga aja jangan sampai ada gesekan. Saya tidak mau sama sekali direlokasi, saya menolak keras karna relokasi bukan solusi terbaik malah membunuh kami secara perlahan,” tandasnya.

PKL Dalam Kaum yang sudah lama berdagang sendiri kurang lebih ada 409 pedagang.

Ungkapnya lagi, basement tidak akan cukup menmpung pedagang dan kurangnya ventilasi membuat ruangan pengap, sehingga peruntukannya khusus parkir saja.

“Kami belum mencoba dan tidak ingin, karena alasanya itu,” tutupnya.

Prolite – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menggelar Pasar Murah tingkat Kota Bandung di Lapangan Gasmin Antapani, Senin 11 Desember 2023.

Selanjutnya Pasar Murah juga akan digelar di Lapangan TVRI Bojongloa Kidul, Selasa 12 Desember 2023.

“Alhamdulillah. Terima kasih untuk warga Antapani. Karena setiap dilaksanakan kegiatan Pasar Murah responnya selalu antusias. Omzet penjualan termasuk yang sangat tinggi,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Bandung, Elly Wasliah.

Menurutnya, Pasar Murah tingkat Kota Bandung ini sebagai upaya mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Ini juga untuk memberikan kesempatan kepada warga Kota Bandung, khususnya untuk warga kecamatan Antapani agar dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” jelasnya.

Perlu diketahui Pemkot Bandung bersama Bulog menyediakan 10 ton beras medium SPHP pada kegiatan Pasar Murah tingkat Kota Bandung ini.

Selain itu tersedia juga beras premium dan kebutuhan pokok lainnya seperti minyak, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur, ayam frozen dan aneka kebutuhan pokok lainnya. Semua dijual dengan harga yang sangat terjangkau.

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga Antapani memadati Lapang Gasmin sedari pagi. Mereka tampak antusias sekali dengan digelarnya acara ini.

Salah satunya yaitu Putri seorang warga Antapani Tengah, yang sedari pagi sudah memborong sembako di Pasar Murah Kota Bandung.

“Alhamdulillah saya senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Apalagi sebentar lagi anak-anak libur sekolah, jadi saya bisa stok keperluan sehari-hari. Membantu sekali untuk ibu rumah tangga seperti saya,” kata Putri

“Saya belanja beras dan gula, harganya murah. Saya beli beras ini Rp53 ribu, 5 kilo. Kalau gula Rp16 ribu. Produknya bagus sekali ini saya dapet merek yang langka,” imbuhnya. (rer)**

BANDUNG, Prolite – Melalui langkah proaktifnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung telah menyelenggarakan Pasar Murah di 30 Kecamatan mulai tanggal 20 November 2023 hingga 8 Desember 2023.

Kepala Disdagin Kota Bandung, Elly Wasliah, menggarisbawahi bahwa pasar murah tersebut diinisiasi sebagai bentuk langkah nyata untuk mengendalikan infansi atau kenaikan harga barang kebutuhan pokok di wilayah Kota Bandung.

“Pasar murah tingkat kecamatan akan diadakan pada tanggal 20 hingga 24 November, dan dilanjutkan pada 4 hingga 8 Desember 2023. Sementara itu, pasar murah tingkat kota dijadwalkan pada tanggal 11 hingga 12 Desember 2023,” jelas Elly di Balai Kota (9/11/2023).

Dalam pasar murah tingkat kecamatan, beberapa komoditas yang akan tersedia meliputi beras medium, beras premium, tepung terigu, gula pasir, telur ayam, ayam beku, dan berbagai produk grosir lainnya.

“Perbedaannya dengan operasi pasar adalah, jika operasi pasar lebih berfokus pada satu komoditas, misalnya beras. Sementara pada pasar murah, terdapat beberapa komoditas yang dapat dibeli dengan harga terjangkau. Misalnya, gas 3 kilogram dengan harga yang sesuai di pangkalan sebesar ,” terang Elly.

“Untuk beras, pembelian dibatasi, setiap orang hanya diizinkan membeli dua kantong. Satu kantong berisi 5 kg beras, dijual dengan harga , sehingga harganya menjadi Harga ini lebih rendah daripada di pasar, di mana harga beras medium sudah mencapai kisaran ,” ungkapnya.

Elly juga menyebutkan bahwa stok beras medium yang tersedia untuk pasar murah tingkat kecamatan adalah sebanyak 5 ton per kecamatan.

“Kami telah berkomitmen dengan Bulog Kota Bandung, untuk pasar murah tingkat kecamatan, alokasi beras medium adalah sebanyak 5 ton per kecamatan. Selain itu, masih tersedia juga komoditas lainnya,” ujar Elly.

Sementara itu, minyak curah dijual seharga per liter. Telur juga ditawarkan dengan harga yang terjangkau oleh toko-toko ritel, berkisar antara hingga

Ini lebih murah daripada harga di pasar yang sudah mencapai Komoditas lainnya, seperti gula, juga dijual dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kami meminta kepada para pemilik toko ritel yang berpartisipasi dalam Pasar Murah untuk menetapkan harga yang lebih murah daripada harga di tokonya. Beberapa toko ritel yang turut serta meliputi Superindo, Prama, dan Wilmar,” sebutnya.

Tak hanya itu, Pasar Murah juga menawarkan gas 3 kg yang hanya dapat dibeli dengan menyertakan KTP sesuai dengan kecamatan masing-masing.

Harga gas 3 kg ini ditetapkan sebesar , sementara di pasaran biasanya berkisar antara – . Untuk komoditas lainnya, tidak diperlukan KTP Kota Bandung sebagai syarat pembelian.

Berikut adalah jadwal Pasar Murah untuk setiap kecamatan yang masih ada dan akan segera diselenggarakan:

1. Kecamatan Cinambo, 7 Desember 2023.
2. Kecamatan Ujungberung, 7 Desember 2023.
3. Kecamatan Bojongloa Kaler, 7 Desember 2023.
4. Kecamatan Babakan Ciparay, 8 Desember 2023.
5. Kecamatan Andir, 8 Desember 2023,
6. Kecamatan Bandung Kulon, 8 Desember 2023.

YOGYAKARTA, Prolite – Festival Film Dokumenter 2023 kembali memukau pecinta film dengan menjadi tuan rumah di Yogyakarta.

Sebagai festival film dokumenter pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, Festival Film Dokumenter 2023 akan menampilkan 84 film dari 42 negara.

Negara-negara tersebut mencakup Indonesia, Kuba, Perancis, Belgia, China, Thailand, Argentina, Meksiko, Spanyol, India, Jerman, Maroko, Kanada, Kolombia, dan Amerika Serikat.

Melintasi batas dan waktu, festival ini membawa penonton pada perjalanan yang memikat melalui ragam cerita yang diangkat dalam bentuk dokumenter.

Pintu gerbang Festival Film Dokumenter (FFD) ke-22 dibuka pada malam Minggu, 3 Desember 2023, di gedung eks Bioskop Permata, Yogyakarta.

Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh para pegiat film dokumenter dari berbagai belahan Asia, Eropa, dan sejumlah daerah di Indonesia.

FFD 2023 akan berlangsung hingga 9 Desember 2023 dan menyebar di empat lokasi berbeda, termasuk gedung eks Bioskop Permata, Institut Français Indonésie-Lembaga Indonesia Perancis Yogyakarta, Bioskop Sonobudoyo, dan Cemeti-Institute for Art and Society.

Dengan menyajikan berbagai film dokumenter dari penjuru dunia, FFD tetap menjadi wadah untuk menyatukan para pecinta film dan penggiat dokumenter dalam atmosfer yang kreatif dan inspiratif.

Beyond the Screen: Program Menarik di Festival Film Dokumenter 2023

Festival Film Dokumenter 2023 tidak hanya menawarkan penonton sebuah kesempatan untuk menikmati film dokumenter berkualitas, tetapi juga menyajikan sejumlah program menarik yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan.

Para pegiat film dokumenter, peneliti film, mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum yang ingin memperluas pengetahuan mereka tentang dunia film dapat bergabung dalam sejumlah program yang diselenggarakan.

Program-program tersebut melibatkan diskusi film, kompetisi film, lokakarya, dan penayangan film.

Dengan berbagai kegiatan ini, FFD 2023 memberikan peluang kepada para peserta untuk mendalami dan mengapresiasi seni perfilman dokumenter sekaligus membangun jejaring di antara para penggemar dan praktisi film.

Lokakarya film dokumenter yang dimulai sejak Oktober 2023 telah menjadi wahana bagi para pembuat film muda untuk mengembangkan keterampilan mereka.

Sepuluh proyek film dokumenter yang berhasil lolos kurasi mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lokakarya ini.

Proses pembuatan film mereka dibimbing oleh tujuh mentor berpengalaman, baik dari Indonesia maupun luar negeri.

Para peserta lokakarya tidak hanya mendapatkan panduan dalam menyusun proposal film dokumenter, tetapi juga mendapatkan wawasan yang berharga dari para mentor yang telah berkiprah dalam industri film.

Dengan ini, Festival Film Dokumenter 2023 tidak hanya menjadi ajang pemutaran film, tetapi juga menjadi inkubator untuk bakat-bakat baru yang akan melangkah lebih jauh dalam dunia perfilman dokumenter.

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung serius menetapkan isu lingkungan sebagai spirit pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan.

Hal ini tergambar dalam Fokus Grup Disscution (FGD) Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda RPPLH) di Prime Park Hotel, Rabu 29 November 2023.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Dudy Prayudi mengatakan, pelaksanaan FGD bertujuan mengumpulkan masukan, saran dan pendapat terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda RPPLH).

“Isu lingkungan mulai dari degradasi lingkungan, kualitas udara dan limbah menuntut kita mencari solusi strategi. Raperda ini merupakan komitmen bersama untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup,” kata Dudy.

Menurutnya, dengan aturan yang jelas tentang perlindungan lingkungan hidup dalam dinamika pembangunan berkelanjutan, akan menjadikan investasi jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Raperda tersebut, kata Dudy, kebijakan RPPLH disusun berdasarkan hasil analisis tantangan utama dan isu lingkungan yang strategis meliputi acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kota Bandung.

Terdapat 2 strategi yang akan dibuat yakni strategi umum dan strategi implementasi. Serta akan ada tiga skenario RPPLH yang disusun menjadi 3 periode tahunan.

Skenario 10 tahun pertama, kata Dudy, ditujukan untuk penyelarasan perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung.

Selanjutnya, skenario 10 tahun kedua ditujukan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi.

“Di 10 tahun terakhir ditujukan untuk peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan iklim,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi menyebut, tantangan pembangunan ke depan akan sangat sulit terutama terkait dengan isu lingkungan.

“Banyak isu strategis salah satunya isu kondisi air tanah, RTH, kemacetan, polusi udara air dan tanah supaya kebijakan relevan dengan pembangunan keberlangsungan keberlanjutan di Kota Bandung,” kata Yudi.

Harapannya, kata Yudi, RPPLH bisa masuk ke seluruh OPD yang punya kewajiban terkait pembangunan kota Bandung. Semua OPD harus mengacu pada RPPLH.

“Pentingnya aspek lingkungan hidup dalam rencana pembangunan kota yang berkelanjutan. Semoga ini menjadi momentum dan menjadi acuan kita untuk memastikan rencana pembangunan dan kebijakan kita dapat berpijak juga pada isu lingkungan,” ujarnya.

Sebagai informasi, FGD ini merupakan bagian dari pembahasan Raperda RPPLH Kota Bandung. Acara ini diikuti berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, DPRD, Akademisi, dan masyarakat. (rob)**

BANDUNG, Prolite – Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar berhasil menjadi salah satu Kelurahan Kawasan Bebas sampah (KBS).

Lurah Panjunan Iya Sunarya menyampaikan warga masyarakat Kelurahan Panjunan sudah 90% Sudah disiplin melakukan memilah sampah.

“Alhamdulillah sudah dua hari tanggal 21 November dan rabu tanggal 22 November biasa 670 kg/hari sekarang sudah mencapai 1 ton/hari dari 6 RW dan 32 RT dari Jumlah rumah 1670 rumah dan jumlah penduduk 6567 Jiwa, rata-rata sampah organik rumah tangga 3 ton/hari,” ujar Iya usai menerima study tiru DLH Provinsi Aceh.

Masih kata Iya, agar warga disiplin memilahan sampah ini membutuhkan perjalanan yang cukup panjang selama 18 bulan.

Kata Iya, bukan tidak ada kendala dan tantangan tetapi dengan konsep terus menerus terjun ke masyarakat bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menyampaikan pemahaman.

Karena ternyata masih banyak warga yang masih belum paham terkait regulasi atau perda No. 09 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, pengurangan dan pemilahan sampah mulai dari sumber, artinya semua warga masyarakat yang memproduksi sampah harus bisa mengelolanya.

“Sehari yang memproduksi, alhamdulillah dengan konsep ngeureuyeuh nikreuh memilah sampah mimiti ti imah dan pengolahan sampah organik mengunakan mesin gibrik hasil sampah organik dijadikan Kompos, Magot dan eco enzim juga mol,” tutupnya.