Jelang Akhir Jabatan, Pj. Wali Kota Bandung Ajak ASN Tingkatkan Pelayanan Publik

Prolite – Jelang akhir masa jabatannya, Pj. Wali Kota Bandung A. Koswara mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja terbaik, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.

Ajakan ini disampaikan Koswara dalam apel pagi yang berlangsung di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 17 Februari 2025.

Dalam apel tersebut, Pj. Wali Kota Bandung Koswara kembali menegaskan, peran setiap birokrat sangat penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan maksimal.

“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita sebagai birokrat memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat. Kita harus memaksimalkan setiap potensi yang kita miliki untuk memberikan pelayanan terbaik. Tidak ada alasan untuk berhenti berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkap Koswara.

Selama lima bulan menjalankan tugasnya, Pj. Wali Kota Bandung Koswara mengaku bersyukur atas pengalaman yang diperoleh dalam periode tersebut. Masa tugas yang singkat ini telah memberikan banyak hikmah dan pelajaran berharga yang tak hanya memperkaya wawasan pribadi. Hal itu turut memperkuat kapasitasnya dalam mengelola birokrasi dan mempercepat layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap birokrat di Kota Bandung harus membuka dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Ini lebih dari sekadar tugas administratif ini adalah panggilan untuk memberikan yang terbaik bagi warga kota.

Setiap keputusan dan langkah yang diambil, harus berfokus pada kemajuan pelayanan publik, sehingga setiap warga dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

“Setiap keputusan yang kita buat harus berfokus pada kemajuan pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap warga dapat merasakan manfaatnya,” tegas Koswara.

Selain itu, Koswara juga mengajak para ASN untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan. Harapannya, Pemerintah Kota Bandung semakin baik dan lebih efisien sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

Dengan mengoptimalkan potensi yang ada, setiap birokrat diharapkan bisa memperkuat birokrasi Kota Bandung dan menjadikannya lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Tentunya memberikan pelayanan yang semakin memuaskan bagi masyarakat,” harapnya.

PWI Kota Bandung Gelar Acara Pers Harus Kredibel

Prolite – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung menggelar acara pengukuhan kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja) yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kebebasan Pers & Tantangannya di Era Digital”, Sabtu 15 Februari 2025.

Acara yang berlangsung di Avery Hotel Bandung ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di dunia jurnalistik dan komunikasi, termasuk Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilayana.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilayana menggarisbawahi persaingan ketat antara media konvensional dan media sosial dalam menyajikan informasi.

“Saat ini, media harus bersaing dengan kecepatan arus informasi di media sosial. Tantangannya adalah bagaimana menjaga kredibilitas dan menghadirkan berita yang benar-benar informatif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Yayan menilai, pentingnya membangun citra positif (branding) Kota Bandung melalui pemberitaan yang akurat dan mendukung perkembangan kota.

Selain itu Diskominfo Kota Bandung  mengajak kepada PWI untuk memanfaatkan citizen journalism (CJ) atau jurnalisme warga sebagai salah satu cara memperkaya variasi berita. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemberitaan.

Harapannya, informasi yang beredar dapat lebih beragam, relevan, dan dekat dengan kebutuhan publik.

Sedangkan, Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pers di era digital.

Ia menekankan pentingnya keamanan data dan akurasi dalam pemberitaan, mengingat semakin maraknya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Tantangan pers hari ini bukan hanya kecepatan dalam menyajikan berita, tetapi juga memastikan faktualitasnya. Kita juga harus meberikan perhatian lebih kepada keamanan Data website dan tulisan kita yang diambil oleh AI,” ujar Hilman.

Ia juga menyoroti ancaman lain bagi industri media, yaitu serangan siber seperti Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat melumpuhkan situs berita.

Untuk itu, Hilman berharap media semakin menyadari pentingnya keamanan data dan memberikan ruang bagi hak jawab serta koreksi berita agar kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga.

Taman Dewi Sartika, Ruang Hijau Bersejarah di Jantung Kota Bandung

Prolite – Taman Dewi Sartika, yang terletak di pusat Kota Bandung, adalah sebuah oase hijau yang menyuguhkan keindahan alam sekaligus melestarikan nilai sejarah.

Taman ini merupakan bagian dari Taman Balai Kota Bandung yang lebih besar. Dengan luas sekitar meter persegi, taman ini menawarkan berbagai fasilitas yang membuatnya menjadi tempat favorit bagi warga Bandung dan wisatawan.

Salah satu daya tarik utama taman ini adalah patung Dewi Sartika, ikon yang menggambarkan tokoh pendidikan dan pahlawan nasional yang berjuang untuk pendidikan perempuan di Indonesia.

Patung ini menjadi simbol yang tidak hanya memperindah taman, tetapi juga mengingatkan kita pada jasa besar Dewi Sartika dalam dunia pendidikan.

Taman Dewi Sartika memiliki fasilitas yang lengkap untuk berbagai aktivitas. Bagi keluarga, taman ini menyediakan area bermain anak dengan berbagai permainan seperti jungkat-jungkit dan perosotan, menciptakan ruang yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak.

Ada pula jalur pejalan kaki yang memudahkan pengunjung berjalan-jalan santai atau berolahraga ringan di tengah suasana hijau yang menyejukkan.

Selain itu, taman ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum yang mendukung kenyamanan pengunjung, seperti toilet umum, tempat sampah, dan area parkir yang luas.

Taman ini juga menawarkan nuansa alami dengan keberadaan beberapa hewan, seperti angsa, ayam dan burung yang unik. Keberadaan hewan-hewan ini menambah daya tarik taman, memberikan pengalaman edukatif dan interaktif bagi pengunjung, terutama bagi anak-anak yang senang berinteraksi dengan satwa.

Sebagai tambahan, taman ini juga berfungsi sebagai terminal Bandros (Bandung Tour on Bus), yang memudahkan wisatawan yang ingin berkeliling kota menggunakan bus wisata tersebut.

Ini menjadikan Taman Dewi Sartika sebagai titik awal yang ideal untuk menjelajahi berbagai destinasi menarik di Bandung.

Dengan berbagai fasilitas ini, Taman Dewi Sartika tidak hanya menjadi tempat untuk bersantai, tetapi juga menjadi ruang sosial yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas komunitas, seperti diskusi kelompok, latihan seni, atau bahkan piknik.

Taman ini terbuka setiap hari dan menjadi tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, atau sekadar menikmati keindahan alam di tengah kesibukan kota.

Penjabat Wali Kota Bandung Sampaikan Usulan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyampaikan usulan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa, 12 Februari 2025.

Dalam rapat Paripurna, Koswara menjelaskan, usulan perubahan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Evaluasi tersebut mengidentifikasi beberapa ketentuan yang perlu diperbaiki, di antaranya perubahan ketentuan umum, pajak barang jasa tertentu, pelayanan retribusi umum, tempat rekreasi, tarif retribusi dan beberapa lainnya.

“Hasil evaluasi ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian peraturan pajak daerah agar lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan Kota Bandung,” ujar Koswara dalam sidang yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung, Duddy Himawan menegaskan, perubahan ini dinilai mendesak, sehingga perlu dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

Nota kesepakatan antara Bapemperda dan Bagian Hukum juga telah disusun sebagai dasar dalam proses legislasi.

Dengan telah disampaikannya usulan perubahan ini, DPRD Kota Bandung akan melanjutkan pembahasan dalam agenda berikutnya.

Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap usulan perubahan Raperda ini dijadwalkan akan disampaikan pada Senin, 17 Februari 2025.

Harapannya, usulan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung peningkatan pendapatan daerah yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat serta pelaku usaha di Kota Bandung.

Jelang Akhir Masa Jabatan, Pj. Wali Kota Bekasi Silaturahmi ke Kantor-Kantor Kecamatan

KOTA BEKASI, Prolite – Jelang akhir masa jabatan, Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad bersilaturahmi sekaligus berpamitan ke setiap Kantor Kecamatan di Kota Bekasi, dan pada hari ini, Selasa (11/02) berkesempatan mengunjungi Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Utara.

Gani Muhamad selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri diamanahkan oleh Mendagri untuk menjalankan tugas menjadi Penjabat Wali Kota Bekasi sejak 20 september 2023 dan akan berakhir pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang.

Dalam sambutannya, Gani Muhamad menceritakan perjalanan beliau dari sejak diamanahkan menjadi Pj. Wali Kota Bekasi, banyak kisah suka dan duka, akan tetapi tetap bertanggung jawab menjalankan tugas sampai dinyatakan selesai menjalankan tugas sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi.

“Sudah kurang lebih 115 hari saya menjabat sebagai Pj. Wali Kota Bekasi, Kota yang penuh dengan berbagai dinamika, telah banyak kisah suka duka saya menjalani tugas, banyak berbagi permaslahan yang datang kepada saya, akan tetapi saya tetap berjuang dan tidak menyerah dalam melaksanakan tanggung jawab sampai selesai,” ungkap R. Gani Muhamad.

Gani Muhamad juga menyampaikan bahwa keberhasilan beliau memimpin Kota Bekasi tidak luput dari dukungan seluruh aparatur Pemerintah Kota Bekasi yang telah membantu roda Pemerintahan berjalan dengan baik serta bersama-sama berperan dalam menjaga kondusifitas wilayah.

“Terima kasih saya haturkan kepada seluruh aparatur dari baik ASN maupun Non-ASN, dari tingkat Dinas/Badan/Kecamatan/Kelurahan, yang telah bahu membahu bekerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, saya menganggap Bapak/Ibu sekalian adalah Super Team, tanpa Bapak/Ibu semua saya tidak bisa apa-apa,” imbuh Pj. Wali Kota Bekasi.

Terakhir, Gani Muhamad menutup dengan menyampaikan, “saya pamit, terima kasih atas segala usaha, upaya, dan dukungannya kepada saya selama saya menjabat di Kota Bekasi, jaga Kota Bekasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan terus tingkatkan kinerja serta inovasi untuk pembangunan Kota Bekasi,” tutupnya.

Komisi I DPRD Jabar Menyoroti Pencatutan Nama Warga di Sertifikat Wilayah Perairan Laut Legon Kulon Kabupaten Subang

KABUPATEN SUBANG, Prolite – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti permasalahan pencatutan ratusan nama warga dalam penerbitan sertifikat di wilayah perairan laut di daerah Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Koordinator Komisi I DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengatakan, ratusan hektare wilayah perairan laut di Subang telah bersertifikat dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM).

Laut seluas 462 hektare yang membentang dari Teluk Cirewang, Desa Pangarengan, Kecamatan Legonkulon, hingga perairan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang telah bersertifikat menjadi 307 bidang. SHM laut tersebut diterbitkan oleh ATR/BPN Subang melalui Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tahun 2021.

“Terdapat ratusan nama warga Subang dicatut namanya untuk penerbitan sertifikat tanah dalam program TORA pada 2021. Ironisnya, warga yang namanya dicatut bukanlah warga setempat, bahkan mereka mengaku tidak tahu memiliki sertifikat di laut,” ungkap Ono Surono, usai kunjungan kerja ke ATR/BPN, Kabupaten Subang, Selasa, (11/2/2025).

Meskipun saat ini status sertifikat laut di perairan Kabupaten Subang tersebut sudah dibatalkan. Namun, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan terus menelusuri kasus pencatutan nama sejumlah nelayan sebagai pemilik sertifikat laut di perairan Subang.

“Saat ini, semua sertifikat itu sudah dibatalkan oleh BPN Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Agung karena cacat prosedural, cacat hukum, dan cacat administrasi,” tegasnya saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi I DPRD Jawa Barat ke kantor ATR/BPN Kabupaten Subang.

Pemdaprov Jabar lanjut Ono Surono, kini sedang menelusuri siapa dalang di balik pembuatan sertifikat laut di Subang yang mencatut nama sejumlah nelayan tersebut. Penelusuran perlu dilakukan agar tidak ada warga yang dirugikan.

“Saat ini kami tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat ini. Kami ingin masalah ini tidak berhenti di pembatalan saja, tetapi berlanjut ke proses hukum siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Sehingga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini di wilayah-wilayah lainnya yang mengorbankan masyarakat,” ucap dia.

Sementara itu Kepala ATR/BPN Kabupaten Subang Hermawan menyebutkan, ratusan bidang yang disertifikatkan itu dulunya merupakan daratan. Hal itu merujuk pada peta 1942. Saat pengukuran terbaru yang dilakukan pada 2021, lahan tersebut sedikit tergenang dan kini sudah jadi lautan akibat abrasi.

“Segala sesuatu bisa terjadi, adanya tanah timbul, tenggelam dan sebagainya,” kata Hermawan.

Untuk diketahui, Komisi I DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke ATR/BPN Kabupaten Subang. Kunjungan kerja kali ini dipimpin langsung oleh Koordinator sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan informasi bersama ATR/BPN Kabupaten Subang terkait permasalahan sertifikasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pengelolaan Zona Taman di Kota Bandung Demi Ruang Hijau yang Tertata dan Nyaman

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) demi menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi warganya.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Luthfi Firdaus menjelaskan, Kota Bandung memiliki sekitar 2 juta meter persegi taman kota, yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kualitas taman dengan berbagai strategi, termasuk evaluasi berkala dan revitalisasi taman yang sudah ada.

“Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan taman adalah kesinambungan perawatan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kami juga mendorong edukasi publik agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga taman-taman yang ada,” ujar Luthfi saat siaran kolaborasi antara Radio Sonata dan Radio PR FM, Selasa 11 Februari 2025

Siaran ini juga menghadirkan sejumlah DPRD Kota Bandung dan sejumlah tantangan dan solusi dalam pengelolaan taman kota dibahas secara mendalam.

Luthfi  menyampaikan ada perubahan paradigma dalam desain taman kota. Jika sebelumnya banyak taman yang dipagari untuk mencegah kerusakan, kini taman lebih terbuka agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Hal ini juga membawa konsekuensi berupa peningkatan pengawasan dan pemeliharaan agar taman tetap berfungsi optimal.

“Keberlanjutan taman kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat. Mulai dari menjaga kebersihan, menghindari aksi vandalisme, hingga melaporkan jika ada fasilitas yang rusak,” ungkapnya.

Peningkatan jumlah dan kualitas taman di Kota Bandung tidak hanya berdampak pada keindahan kota, tetapi juga pada kesehatan lingkungan dan kesejahteraan warga.

“Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, DPRD, swasta, dan masyarakat, diharapkan Kota Bandung dapat mencapai target RTH yang ideal dan menghadirkan ruang hijau yang lebih nyaman serta tertata dengan baik,” tuturnya.

Sedangkan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah menegaskan, DPRD terus menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan RTH melalui program reses dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Kota Bandung saat ini memiliki cakupan RTH sekitar 12,8%, yang masih jauh dari target 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu strategi untuk memperluas dan mempertahankan keberadaan taman kota.

“Tantangan utama kita adalah keterbatasan lahan akibat pesatnya urbanisasi. Maka, perlu sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengidentifikasi aset-aset yang berpotensi dijadikan taman kota,” ujar Nunung.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Bandung lainnya, Yoel Yosaphat menekankan pentingnya perawatan taman yang sudah ada.

Ia mengungkapkan, banyak taman yang kondisinya kurang terawat, mulai dari sampah yang berserakan hingga penerangan yang kurang memadai, yang dapat memicu tindakan vandalisme dan penyalahgunaan ruang publik.

“Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan pemeliharaan taman berjalan optimal. Bahkan, kami berencana mengadakan pertemuan rutin dengan dinas guna memantau progres perbaikan dan pembangunan taman di Kota Bandung,” kata Yoel.

DPRD Kota Bekasi Telah Mengumumkan Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi telah menggelar Rapat Paripurna untuk mengumumkan pengesahan penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode 2025-2030. Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPRD Kota Bekasi telah membacakan Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tertanggal 6 Februari 2025 yang menetapkan Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, . sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara DPRD Kota Bekasi tentang Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Dalam sambutannya, Pimpinan DPRD menyampaikan harapan agar pasangan terpilih dapat membangun kemitraan yang baik dalam mengemban tugas, terutama dalam meningkatkan pelayanan serta pengabdian kepada masyarakat Kota Bekasi. DPRD juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk menyikapi hasil Pilkada dengan bijak dan tidak membiarkan perbedaan pilihan politik memecah persatuan.

Hari Pers Nasional, Pj Wali Kota Bandung: Media Adalah Pelita Bagi Masyarakat Menuju Indonesia Emas

Prolite – Memperingati Hari Pers Nasional tahun 2025, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan pentingnya peran pers dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa tantangan besar bagi dunia pers. Disrupsi informasi yang terjadi menyebabkan masyarakat dihujani oleh jutaan informasi setiap detiknya, termasuk berita bohong atau hoaks yang dapat menyesatkan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang tetap berpegang pada prinsip jurnalistik yang akurat, jujur, berimbang, dan bertanggung jawab.

“Pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi yang akurat, jujur, berimbang, dan bertanggung jawab,” ujar Koswara dalam pernyataan resmi di Instagram @halobandung.

Ia berharap, pers tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta terus berperan aktif dalam mendidik, menghibur, mencerdaskan, mengontrol, mengoreksi, bahkan memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah dan berbagai pihak.

Dengan demikian, menurutnya, pers dapat menjadi cahaya penerang bagi masyarakat menuju cita-cita Indonesia Emas.

“Dengan demikian, pers dapat menjadi pelita bagi masyarakat menuju Indonesia Emas,” tambahnya.

Koswara juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jurnalis yang selama ini telah berjuang di garis terdepan dalam menjaga kebebasan pers yang berintegritas.

Menurutnya, kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang cerdas dan demokratis.

“Terima kasih kepada para jurnalis yang telah berjuang di garda terdepan dalam mewujudkan kebebasan pers yang berintegritas,” ujarnya.

Momentum Hari Pers Nasional 2025 ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh elemen media untuk terus berkontribusi dalam memberikan informasi yang berkualitas, membangun optimisme, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Selamat Hari Pers Nasional 2025!

Penanganan Banjir Bandung Butuh Kolaborasi Multisektor

Prolite – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara menilai, penanganan banjir di Kota Bandung tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah menerapkan konsep tersebut, tetapi tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dan keberlanjutan program.

“Saya kira apa yang dilakukan oleh Pemkot Bandung sudah mengakomodir konsep itu, tinggal konsistensinya. Apakah keberlanjutan dari program-program ini bisa dilakukan atau tidak?” ujar Koswara, di sela-sela peresmian Kolam Retensi Pasar Gedebage, Rabu 5 Februari 2025.

Berbagai langkah yang telah diambil oleh Pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) telah menunjukkan hasil positif. Genangan banjir di sejumlah titik yang awalnya berjumlah 68 lokasi kini telah berkurang menjadi 6 lokasi.

Koswara mengatakan, koordinasi dengan daerah sekitar, terutama Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat terkait dengan penanganan di hulu yakni di wilayah Bandung Utara merupakan hal yang penting.

“Kalau di hulu makin kritis, upaya di hilir akan sia-sia. Makanya kita harus menguatkan kolaborasi dengan kabupaten/kota sekitar, serta memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan, khususnya di Bandung Utara,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Rusmawan, mengapresiasi kerja keras Pemkot Bandung dan DSDABM dalam menangani banjir.

“Siang malam mereka terus memikirkan solusi. Saya juga melihat sendiri progresnya selalu ada, meskipun belum sepenuhnya selesai,” ungkap Andri.

Ia menegaskan, penyelesaian banjir di Bandung, khususnya di Gedebage, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung, tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Ketika ada rencana membuat sodetan untuk mengalirkan air ke Gedebage, malah terjadi perdebatan dengan Kabupaten Bandung. Ke depan, ego sektoral ini harus dihilangkan. Permasalahan banjir adalah masalah kita bersama,” tuturnya.

Selain pembangunan kolam retensi dan infrastruktur pengendali banjir, Andri menekankan perlunya kebijakan tata kelola air yang terencana dengan baik.

“Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih nanti harus memiliki ‘blueprint’ kebijakan yang jelas tentang aliran air dari hulu ke hilir,” ujarnya.