Prolite – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia secara resmi meminta maaf kepada publik mengenai temuan kesalahan dalam penginputan data formulir C hasil perolehan suara Pemilu.

KPU menemukan bahwa sebanyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah melakukan kesalahan dalam menginput data formulir C hasil perolehan suara ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Hasyim Asy’ari, sebagai Ketua KPU, mengungkapkan permohonan maaf atas kesalahan tersebut dan menegaskan komitmen KPU untuk melakukan koreksi segera.

Hal ini diungkapkan oleh Hasyim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari, sebagai langkah tanggung jawab dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.

Hasyim menegaskan bahwa KPU tidak memiliki niat ataupun tindakan untuk memanipulasi hasil penghitungan suara, terutama ketika terjadi kesalahan konversi angka dari Formulir C ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Tidak ada niat dan tindakan KPU beserta jajaran penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi hasil perolehan suara per-Tempat Pemungutan Suara (TPS) melalui unggahan Formulir C hasil TPS dalam Sirekap,” jelas Hasyim, menekankan bahwa kesalahan tersebut murni bersifat teknis dan bukan disengaja.

Hasyim mengungkapkan bahwa kesalahan konversi data hanya mencapai 0,64 persen dari total Formulir C yang sudah diunggah dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

KPU mencatat bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah mengunggah Formulir C ke dalam Sirekap sebanyak , dan hanya di antaranya yang mengalami kesalahan konversi.

Hasyim menjelaskan, “Jumlah TPS yang mengalami kesalahan konversi adalah dari total , atau setara dengan 0,64 persen.”

Dia juga menambahkan, “Patut disyukuri bahwa ada Sirekap yang memungkinkan unggahan data tersebut, sehingga hasil penghitungan di setiap TPS dapat diketahui oleh publik. Dengan begitu, tidak ada yang disembunyikan atau disimpan secara diam-diam, tetapi segala sesuatunya dipublikasikan secara transparan.”

Hasyim menjelaskan bahwa sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum RI memantau dengan cermat setiap unggahan formulir C dan konversinya.

“Kami di KPU pusat, melalui sistem yang ada, dapat memantau dengan jelas mana saja unggahan formulir C yang mengalami kesalahan konversi,” ujarnya.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum RI juga telah melakukan pemantauan terhadap kemungkinan kesalahan dalam proses perhitungan suara.

Sebagai tanggapan, langkah koreksi akan segera dilakukan untuk memperbaiki kesalahan konversi yang terjadi.

“Oleh karena itu, kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja kami akan segera melakukan koreksi terkait kesalahan konversi formulir ke angka-angka perhitungan sesegera mungkin,” pungkasnya

Prolite – Kontroversi yang melibatkan seorang anggota KPPS di Desa Pagerbumi, Kabupaten Pangandaran, menjadi sorotan tajam setelah munculnya sebuah video yang menampilkan anggota tersebut mengacungkan dua jari sambil menyebut nama capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Video tersebut dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial, menarik perhatian masyarakat luas.

Respons negatif dari warganet pun tak terelakkan, dengan banyaknya komentar yang mengecam tindakan anggota KPPS tersebut, menilainya sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan netralitas yang seharusnya dimiliki oleh penyelenggara pemilu.

Wanita yang terlibat dalam kontroversi tersebut kini harus menanggung konsekuensi serius yakni dipecat dari KPPS, menyusul terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Anggota Komisioner KPU Pangandaran Divisi Hukum dan Pengawasan, Sukandar, secara resmi mengumumkan keputusan tersebut.

Sukandar menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap video yang menampilkan wanita tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa tindakannya dengan jelas melanggar kode etik yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap penyelenggara pemilu.

“Dengan jelas terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sementara ini, Surat Keputusan (SK) terkait pemecatan sedang dalam proses penerbitan,” ungkap Sukandar pada Senin (29/1/2024).

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cigugur, Puji, telah mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah menantikan surat keputusan (SK) terkait pemecatan anggota KPPS yang terlibat dalam kontroversi tersebut.

Puji menjelaskan, “Kita tinggal menunggu SK pemberhentian orang bersangkutan hasil kajian.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa proses pemecatan sedang dalam tahap finalisasi, dan pihak berwenang sedang menyelesaikan langkah-langkah administratif terkait keputusan tersebut.

Puji juga menambahkan bahwa pengganti untuk anggota KPPS yang dipecat sudah disiapkan.

“Pelantikan anggota KPPS sudah dilakukan pekan kemarin, jadi untuk orang yang bermasalah itu kami sudah menyiapkan penggantinya,” ungkapnya.

Video kontroversial ini menjadi viral setelah diunggah oleh Helmy Ocess, seorang penyelenggara Pemilu, di story Facebook, dan telah menarik perhatian masyarakat dan memicu pertanyaan serius terkait netralitas penyelenggara pemilu.

Skandal ini tidak hanya menciptakan keprihatinan terhadap integritas proses demokrasi, tetapi juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa penyelenggara pemilu mematuhi etika dan prinsip netralitas dalam melaksanakan tugas mereka.

BANDUNG, Prolite – Ratusan milenial di Bandung, Jawa Barat, yang tergabung dalam komunitas Milenial Creative Bandung, menyelenggarakan acara deklarasi dukungan bagi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mereka memberikan dukungan ini karena mereka melihat Prabowo sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan generasi muda Indonesia.

Koordinator dari Milenial Creative Bandung, Gilang Ramadhani Rachma, mengungkapkan keyakinan mereka bahwa Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap generasi muda Indonesia.

Dukungan dari komunitas ini mencerminkan pandangan positif mereka terhadap visi dan program yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo-Gibran untuk generasi muda Indonesia.

Dengan memilih Gibran, seorang tokoh pemuda Indonesia, sebagai calon wakil presiden, Prabowo telah menunjukkan komitmennya kepada generasi muda.

“Kita membutuhkan pemimpin yang secara konkret mendukung generasi muda seperti kami, dan Prabowo adalah contohnya,” kata Gilang dalam pernyataannya pada 1 November lalu.

Menurutnya, keputusan Prabowo ini memiliki dampak positif yang signifikan pada pemuda. Ini memungkinkan generasi muda merasa lebih terlibat dalam upaya mereka untuk berkontribusi langsung pada kemajuan negara.

“Prabowo memilih Kang Gibran sebagai calon wakil presiden adalah bukti nyata pemberdayaan pemuda dalam kepemimpinan nasional,” tambah Gilang.

Selain itu, Prabowo telah menunjukkan kepeduliannya terhadap generasi muda melalui berbagai program, salah satunya adalah pendanaan startup yang sangat dinantikan oleh generasi muda Indonesia saat ini.

Melalui program tersebut, pemuda akan semakin mampu mengembangkan diri mereka. Program-program semacam ini juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan generasi muda.

“Bahkan bisa membantu menciptakan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan para pemuda,” jelas Gilang.

Polemik Kemunculan Ganjar Pranowo di Azan Magrib , Itu Kampanye Politik 2024 !

Prolite – Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo membuat geger karena kemunculannya di tayangan azan magrib di salah satu stasiun televise.

Kemunculan Ganjar Pranowo membuat geger pasalnya menurut agenda bulan depan merupakan pembuaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kemunculannya adalam azan magrib yang disiarkan di salah satu stasiun televise ini menjadi polemik karena sejumlah pihak beranggapan, kemunculan Ganjar ini merupakan kampanye politik.

Kendati demikian, PDIP selaku partai politik pengusung Ganjar sudah menyatakan argumennya soal itu.

Mereka menepis scene Ganjar itu bagian dari politik identitas. Bahkan terkait hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menindaklanjuti.

“Bukan (politik identitas). Pak Ganjar Pranowo ini sosok yang religius. Religiusitasnya tidak dibuat-buat. Istrinya, Bu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren,” kata Hasto saat dijumpai di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).

Sementara itu KPI sudah mengirimkan surat kepada stasiun televise yang sudah menayangkan azan magrib yang berisikan Ganjar Pranowo.

Pihak KPI tinggal menunggu respon dari pihak stasiun TV yang bersangkutan dan bakal meminta klarifikasi ke stasiun televise tersebut.

Setelah kejadian tersebut selain KPI, Bawaslu juga akan melakukan pengkajian ulang serta mengawasi jalannya setiap tahapan Pemilu mulai bergerak.

Namun disisi lain Jubir dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri memuji dengan penampilan bakal calon Pilpres 2024 Ganjar dalam tayangan azn magrib yang tayang di stasiun televise.

Tidak ada salahnya dengan penampilan Ganjar malah seharusnya bakal calon Pilpres bisa meniru hal positif yang dilakukan oleh ganjar.

“Salah? Ya enggaklah. Menurut saya justru keren banget. Scene gambar dan penggambaran Pak Ganjar yang sedang bersiap salat, wudhu, dan tahiyat dalam masjid sudah menggambarkan religiusnya sosok Pak Ganjar,” kata Mabruri dalam keterangannya dikutip dari Senin (11/9).

“Come on guys kita kan janji enggak mau kelahi lagi di ranah media sosial untuk pilpres dan Pileg 2024 nanti. Pak Ganjar itu muslim, istrinya juga memakai hijab rapih. Dan itu memang identitasnya sebagai muslim. Enggak ada yang salah,” sambungnya.

Bahkan dari Asosiasi Kominikasi Indonesis pun ikut mengomentari perihal kemunculan ganjar di azan magrib.

Ketua Asosiasi Komunikolog Suko Widodo menilai tidak ada aturan yang dilanggar dalam tayangan azan magrib yang disiarkan di salah satu stasiun televise itu.

Bahkan Suko Widodo menyebutkan bahwa ini bukan kampanye, bahkan Ganjar Pranowo sendiri pun belum terdaftar di KPU sebagai Capres 2024 mendatang.

Banyaknya orang yang tidak setuju dengan kegegeran yang kini sedang terjadi karena kemunculan Ganjar di azan magrib.