Farhan: Pembangunan BRT Akan Menimbulkan Konsekuensi Yang Berat

BANDUNG, Prolite – Pembangunan Bandung Rapid Transportasi (BRT) Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku harus menghadap terlebih dulu ke Dirjen Perhubungan Darat, kemudian komunikasi dengan warga yang terdampak.

“Baik itu di sepanjang jalan dari Ahmad Yani sampai ke Cibereum, Rajawali sampai ke Tegalega, hingga Pasar Baru. Itu juga sering dilaksanakan sekarang,” ujarnya seraya menyampaikan koordinasi ini cukup seru.

Farhan pun menyampaikan ingin melihat gambar teknisnya terlebih dulu. Pasalnya bagaimanapun BRT itu akan membawa risiko kemacetan dan ketidaknyamanan yang sangat berat.

“Ini saya peringatkan, pembangunan konstruksi BRT akan membawa konsekuensi ketidaknyamanan dan kemacetan yang sangat berat. Jadi kita harus mampu menanggungnya bersama-sama,” tuturnya.

Namun demikian Farhan mengaku belum menemukan strateginya hanya saja ia akan berkomunikasi dengan semua orang yang terdampak.

“Karena banyak yang membayangkan sekarang masih lancar-lancar saja. Tiba-tiba separuh jalan ditutup, baru protes. Kita akan cari solusi. Saya masih membuka komunikasi dengan banyak calon investor yang akan membangun gedung-gedung parkir. Kalau hanya itu satu-satunya solusi, memang enggak ada cara lain,” paparnya.

Disinggung nasib juru parkir saat banyak lokasi parkir kata Farhan juru parkir tersebut akan bekerja dilokasi parkir.

“Kalau cuma kompensasi dikasih tiga bulan, terus bulan keempat gimana. Nah itu yang harus kita pikirkan,” tegasnya.

Masih Farhan yang terdampak tidak hanya parkir tapi banyak yang lain. Karenanya kita harus memastikan jangan sampai BRT ini pembangunannya tidak menimbulkan kenyamanan.

“Lalu setelah terjadi, ternyata banyak yang harus menyesuaikan diri dan jadi repot. Nah ini yang harus kita kelola lewat sebuah rekayasa sosial,” tutupnya.

Termasuk pihaknya sedang komunikasi dengan pedagang kaki lima. Kata Farhan, beberapa sudah mencapai kata sepakat, tapi kepastiannya nanti akan disampaikan sekaligus oleh Dinas KUKM.

Pembangunan BRT Dikeluhkan PKL, Farhan: Dicari Solusi untuk Perparkiran

BANDUNG, Prolite –  Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di kota Bandung tahun ini hingga 2027 dikeluhkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya PKL di jalan Cicadas. Selain keluhan PKL, diprediksi kemacetan pun akan hadir dilokasi pembangunan.

Menanggapi itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan yang pertama dilakukan harus cari solusi untuk perparkiran terlebih dulu dan PKL. Pasalnya  perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak oleh pembangunan BRT.

“Karena itu kita sedang membereskan supaya bisa menghadapi. Tenang sekarang kan banyak kegelisahan, nah saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian, karena kita ingin memastikan dulu bahwa skema untuk penanganan ini nih bisa diterima oleh semua masyarakat,” ujar Farhan kepada wartawan.

Farhan mewajarkan apabila PKL Cicadas melakukan penolakan, karena  persepsi para PKL di Cicadas itu akan digusur

“Padahal belum, kita akan dialog dulu, kita ingin tahu sebetulnya perkembangan usaha para pelaku PKL disana seperti apa.
Belum tahu akan relokasi atau enggak,” tegasnya.

Untuk masalah angkutan kota alias angkot sendiri kata Farhan akan menjadikan angkot sebagai feeder.

“Angkot mah gak akan hilang, angkot kan sebetulnya sekarang jalur ya sudah ada di jalur TMB, persis, jadi bukan mengubah jalur, jalur sama TMB persis tetapi feeder, nah lewat jalur-jalur telah ditentukan,” ujarnya lagi.

Terkait angkot tua, Farhan mengaku akan bicara dengan tiga koperasi angkot yakni kopamas, kobutri, dan kobanter, untuk membahas peremajaan angkot.

“Nah mereka punya program peremajaannya seperti apa, karena kalau mau peremajaan sebaiknya mulai berpikir angkot listrik pernah dilaunching beberapa bulan lalu, nah pemanfaatan angkot listrik ini akan memberikan sebuah peluang untuk kita bisa menarik masyarakat untuk naik angkot lagi,” tuturnya.

KBB Tak Punya Jalur Khusus BRT seperti Kota Bandung, Armada Gunakan Jalur Arteri Biasa

Prolite – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ade Zakir mengatakan bahwa tidak ada jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT), di wilayah KBB seperti di Kota Bandung.

Armada BRT akan melewati ruas-ruas jalan yang saat ini dilintasi armada BRT Trans Metro Jabar.

“Kalau enggak salah memang enggak akan ada jalur khusus, tetap menggunakan jalur arteri. Kalau mau jalur khusus juga dimana lokasinya, harus ada pembebasan lahan dan itu enggak bisa sama kita,” kata Ade Zakir.

Ade mengkonfirmasi adanya satu titik depo BRT di Bandung Barat.

Rencananya, depo BRT tersebut akan dibangun tak jauh dari stasiun kereta cepat Padalarang.

“Ya kita hanya menyiapkan depo saja di Gedong 5 (Jalan Gedong Lima), kemudian untuk terminal ya itu ada di Kota Baru Parahyangan. Kita sudah ujicoba waktu zaman Pak Pj Gubernur Bey Machmudin,” bebernya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan pada Dinas Perhubungan (Dishub) KBB, Retno Handayani mengatakan Pemkab Bandung Barat turut menyiapkan anggaran berupa subsidi tarif bagi penumpang BRT yang diperkirakan mencapai Rp 4,7 miliar.

“Kalau daerah itu ya subisid tarif, jadi kita siapkan anggarannya memang sharing dengan daerah lain. Perkiraan di angka Rp4,7 M buat tahun 2026, karena kan lebih murah ya tarifnya,” kata Retno.

Pembangunan konstruksi jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT), bakal dimulai pada Januari 2026.

Proyek yang didanai Bank Dunia ini, memiliki panjang sekitar 21 kilometer terbentang melewati wilayah Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Sumedang.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar mengatakan, proyek tersebut saat ini masih dalam proses lelang yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

“Mudah-mudahan awal November, atau sekitar dua minggu lagi, sudah selesai.”

“Setelah itu ada masa persiapan sekitar satu bulan sampai Desember. Jadi, Insya Allah pembangunan akan mulai pada Januari 2026,” ujar Dhani, Selasa (28/10/2025).

Dikatakan Dhani, jalur khusus BRT ini akan memiliki enam depo yakni di Cicaheum, Cinunuk, Majalaya, Leuwipanjang, Soreang dan Padalarang.

“Totalnya sekitar 21 kilometer. Jadi, bisa dibilang membelah kota. Itu untuk jalur khusus atau dedicated lane,” katanya.

Menurutnya, BRT ini akan didukung oleh 34 halte yang tersebar di sejumlah titik sepanjang jalur BRT dengan total 579 bus.

Nantinya, kata Dhani, koridor jalur BRT akan menyesuaikan dengan kondisi ruas jalan di Kota Bandung yang relatif kecil.

Soal Bus Rapid Transit dan Tol Dalam Kota, Pj Walkot Bandung: Sudah Sangat Urgent untuk Urai Kemacetan

BANDUNG, Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyambut positif kesepakatan bersama operasionalisasi Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan cekungan Bandung.

Menurutnya, transportasi massal seperti BRT sudah sangat segera dibutuhkan guna mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

Bambang mengungkapkan, pertumbuhan penduduk di wilayah Bandung Raya sebagai hal yang tak bisa dielakkan. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat sebagai alat mobilitas sehari-hari.

Oleh karenanya, perlu hadir solusi transportasi massal yang menunjang aktivitas masyarakat dari atau menuju wilayah Kota Bandung.

“Mau tidak mau, kawasan cekungan Bandung ini luar biasa pertumbuhan penduduk,” ujar Bambang usai menandatangani Komitmen Bersama untuk Sinergi Pengembangan Sistem Perpajakan berbasis Digital serta Nota Kesepakatan antara Kemenhub, Pemda Jawa Barat dan Pemkab/Pemkot di Wilayah Bandung Raya untuk operasionalisasi BRT di Kota Bandung, Kamis 7 Maret 2024.

Bambang optimis, operasional Bus Rapid Transit mampu mengurai kemacetan di Kota Bandung. Selain itu, hadirnya BRT akan mendorong perilaku masyarakat untuk mulai menggunakan transportasi massal.

Di sisi lain, Pemkot Bandung juga akan melakukan “re-routing” serta kajian untuk memastikan keberlangsungan BRT juga transportasi massal yang sudah ada di Kota Bandung.

“Kami akan menata rute. kita akan kaji bersama,” ujar Bambang.

Selain Bus Rapid Transit, Bambang juga menyebut hadirnya Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) merupakan upaya lain dalam mengurai kemacetan Kota Bandung. Atas nama Pemkot Bandung, ia menyambut positif rencana kelanjutan pembangunan BIUTR oleh Kementerian PUPR.

“BIUTR itu cita-cita masyarakat Kota Bandung. Sudah 17 tahun masyarakat menanti. Dan saat ini, Pemerintah Pusat ingin 2024 sudah bisa groundbreaking,” ujar Bambang.

“Kehadiran BIUTR dan juga Bus Rapid Transit sudah sangat urgent. Kita sama-sama tahu kepadatan lalu lintas di Kota Bandung seperti apa,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Taufiq Budi Santoso berharap, kehadiran BRT nantinya dapat meningkatkan minat masyarakat di kawasan Bandung Raya untuk beralih menggunakan transportasi publik.

“(Hadirnya BRT) diharapkan dapat meningkatkan layanan angkutan perkotaan di kawasan cekungan Bandung,” ujar Taufiq.

Pembangunan Jalur Bus Rapid Transit di Kota Bandung Dimulai 2024

BANDUNG, Prolite – Direncanakan tahun 2026, Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat mulai beroperasi.

Pembangunannya sendiri akan dimulai tahun 2024 mendatang.

Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar menyampaikan Tahun depan (2024) pihaknya akan mulai menyiapkan infrastrukturnya.

“Seperti jalur khusus, selter, dan sarana pendukung lainnya karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama. Kurang lebih tiga tahun,” jelas Dhani di Balai Kota Bandung, Rabu 5 Juli 2023.

Bus Rapid Transit Bandung Raya akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Ia memaparkan, ada 20 jalur yang akan dilintasi BRT tahun 2026. Di antaranya:

1. Kebon Kalapa – Cibiru PP
2. Kebon Kalapa – Ledeng PP
3. Leuwipanjang – Dago PP
4. Leuwipanjang- Dago (via Dipatiukur) PP
5. Elang – Riau PP
6. Padjajaran – Antapani PP
7. Cibaduyut – Alun-alun PP
8. Stasiun Padalarang – Alun-alun PP
9. Stasiun Cimahi- Cicaheum PP
10. Ledeng- Terminal Antapani Pp
11. Leuwipanjang-Tegalluar PP
12. Stasiun Hall- Tegalluar PP
13. Leuwipanjang-Soreang PP
14. Leuwipanjang – Jatinangor PP
15. Baleendah – Leuwipanjang PP
16. BEC- Baleendah PP
17. Sarijadi -Antapani PP
18. Lembang – Ledeng (Ext) PP
19. KBP – Stasiun Padalarang PP
20. Baleendah- Banjaran (Ext) PP

“Titik integrasinya di Cimahi, Stasiun Padalarang, dan Stasiun KCJB Tegalluar,” ujarnya.

Rencananya sebanyak 450 bus yang akan beroperasi. Dalam sehari, estimasi penumpang yang bisa ditampung BRT sebanyak orang.

“Sebenarnya kita akan uji coba juga untuk operasional lebih cepat di tahun 2025, tapi itu baru 50 persen dulu. Lalu tahun 2026 kita coba 70 persen. Di tahun 2027 harapannya sudah bisa 100 persen,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, dengan mengasumsikan peningkatan koridor setiap tahun, kebutuhan pembiayaan pihak ketiga akan meningkat terus sampai tahun kelima. Oleh karena itu, ada skema besaran pembiayaan yang harus dikeluarkan APBD Kota Bandung.

Menurutnya, perkiraan Public Service Obligation (PSO) Kota Bandung tahun 2025 nanti sebesar Rp64,1 miliar. Tahun 2026 sebesar Rp122,4 miliar. Lalu tahun 2027 sebesar Rp151,7 miliar.

Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, Pemerintah Kota Bandung akan memberikan dukungan penuh untuk mengimplementasikan Bus Rapid Transit, terutama terhadap beberapa isu yang terjadi di lapangan.

“Seperti kita akan lakukan pembenahan parking on street, fasilitas pejalan kaki, pedagang kaki lima, pertokoan, dan pasar di sepanjang koridor,” ungkap Ema

“Kita sediakan dan revitalisasi terminal agar dapat difungsikan sebagai start/end station BRT. Lalu koordinasi dengan setiap dinas dan instansi terkait di lingkup Kota Bandung untuk implementasi koridor BRT,” imbuhnya.

Selain itu, Pemkot Bandung juga fokus pada penambahan dan implementasi rute feeder Bus Rapid Transit yang inklusif. Rute feeder harus disesuaikan dan terintegrasi dengan rencana Rute BRT, agar tidak terjadi overlapping.

“Rencana rute feeder dapat dijadikan hanya sebagai pilot project dalam masa transisi, namun harus disesuaikan dengan implementasi rute Bus Rapid Transit, harus terintegrasi menjadi satu sistem dengan rute BRT. Kita desainkan armada feeder yang mendukung inklusivitas dan keamanan bagi pengguna,” ucapnya.