Farhan: Pembangunan BRT Akan Menimbulkan Konsekuensi Yang Berat

BANDUNG, Prolite – Pembangunan Bandung Rapid Transportasi (BRT) Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku harus menghadap terlebih dulu ke Dirjen Perhubungan Darat, kemudian komunikasi dengan warga yang terdampak.

“Baik itu di sepanjang jalan dari Ahmad Yani sampai ke Cibereum, Rajawali sampai ke Tegalega, hingga Pasar Baru. Itu juga sering dilaksanakan sekarang,” ujarnya seraya menyampaikan koordinasi ini cukup seru.

Farhan pun menyampaikan ingin melihat gambar teknisnya terlebih dulu. Pasalnya bagaimanapun BRT itu akan membawa risiko kemacetan dan ketidaknyamanan yang sangat berat.

“Ini saya peringatkan, pembangunan konstruksi BRT akan membawa konsekuensi ketidaknyamanan dan kemacetan yang sangat berat. Jadi kita harus mampu menanggungnya bersama-sama,” tuturnya.

Namun demikian Farhan mengaku belum menemukan strateginya hanya saja ia akan berkomunikasi dengan semua orang yang terdampak.

“Karena banyak yang membayangkan sekarang masih lancar-lancar saja. Tiba-tiba separuh jalan ditutup, baru protes. Kita akan cari solusi. Saya masih membuka komunikasi dengan banyak calon investor yang akan membangun gedung-gedung parkir. Kalau hanya itu satu-satunya solusi, memang enggak ada cara lain,” paparnya.

Disinggung nasib juru parkir saat banyak lokasi parkir kata Farhan juru parkir tersebut akan bekerja dilokasi parkir.

“Kalau cuma kompensasi dikasih tiga bulan, terus bulan keempat gimana. Nah itu yang harus kita pikirkan,” tegasnya.

Masih Farhan yang terdampak tidak hanya parkir tapi banyak yang lain. Karenanya kita harus memastikan jangan sampai BRT ini pembangunannya tidak menimbulkan kenyamanan.

“Lalu setelah terjadi, ternyata banyak yang harus menyesuaikan diri dan jadi repot. Nah ini yang harus kita kelola lewat sebuah rekayasa sosial,” tutupnya.

Termasuk pihaknya sedang komunikasi dengan pedagang kaki lima. Kata Farhan, beberapa sudah mencapai kata sepakat, tapi kepastiannya nanti akan disampaikan sekaligus oleh Dinas KUKM.

Pembangunan BRT Dikeluhkan PKL, Farhan: Dicari Solusi untuk Perparkiran

BANDUNG, Prolite –  Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di kota Bandung tahun ini hingga 2027 dikeluhkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya PKL di jalan Cicadas. Selain keluhan PKL, diprediksi kemacetan pun akan hadir dilokasi pembangunan.

Menanggapi itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan yang pertama dilakukan harus cari solusi untuk perparkiran terlebih dulu dan PKL. Pasalnya  perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak oleh pembangunan BRT.

“Karena itu kita sedang membereskan supaya bisa menghadapi. Tenang sekarang kan banyak kegelisahan, nah saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian, karena kita ingin memastikan dulu bahwa skema untuk penanganan ini nih bisa diterima oleh semua masyarakat,” ujar Farhan kepada wartawan.

Farhan mewajarkan apabila PKL Cicadas melakukan penolakan, karena  persepsi para PKL di Cicadas itu akan digusur

“Padahal belum, kita akan dialog dulu, kita ingin tahu sebetulnya perkembangan usaha para pelaku PKL disana seperti apa.
Belum tahu akan relokasi atau enggak,” tegasnya.

Untuk masalah angkutan kota alias angkot sendiri kata Farhan akan menjadikan angkot sebagai feeder.

“Angkot mah gak akan hilang, angkot kan sebetulnya sekarang jalur ya sudah ada di jalur TMB, persis, jadi bukan mengubah jalur, jalur sama TMB persis tetapi feeder, nah lewat jalur-jalur telah ditentukan,” ujarnya lagi.

Terkait angkot tua, Farhan mengaku akan bicara dengan tiga koperasi angkot yakni kopamas, kobutri, dan kobanter, untuk membahas peremajaan angkot.

“Nah mereka punya program peremajaannya seperti apa, karena kalau mau peremajaan sebaiknya mulai berpikir angkot listrik pernah dilaunching beberapa bulan lalu, nah pemanfaatan angkot listrik ini akan memberikan sebuah peluang untuk kita bisa menarik masyarakat untuk naik angkot lagi,” tuturnya.

KBB Tak Punya Jalur Khusus BRT seperti Kota Bandung, Armada Gunakan Jalur Arteri Biasa

Prolite – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ade Zakir mengatakan bahwa tidak ada jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT), di wilayah KBB seperti di Kota Bandung.

Armada BRT akan melewati ruas-ruas jalan yang saat ini dilintasi armada BRT Trans Metro Jabar.

“Kalau enggak salah memang enggak akan ada jalur khusus, tetap menggunakan jalur arteri. Kalau mau jalur khusus juga dimana lokasinya, harus ada pembebasan lahan dan itu enggak bisa sama kita,” kata Ade Zakir.

Ade mengkonfirmasi adanya satu titik depo BRT di Bandung Barat.

Rencananya, depo BRT tersebut akan dibangun tak jauh dari stasiun kereta cepat Padalarang.

“Ya kita hanya menyiapkan depo saja di Gedong 5 (Jalan Gedong Lima), kemudian untuk terminal ya itu ada di Kota Baru Parahyangan. Kita sudah ujicoba waktu zaman Pak Pj Gubernur Bey Machmudin,” bebernya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan pada Dinas Perhubungan (Dishub) KBB, Retno Handayani mengatakan Pemkab Bandung Barat turut menyiapkan anggaran berupa subsidi tarif bagi penumpang BRT yang diperkirakan mencapai Rp 4,7 miliar.

“Kalau daerah itu ya subisid tarif, jadi kita siapkan anggarannya memang sharing dengan daerah lain. Perkiraan di angka Rp4,7 M buat tahun 2026, karena kan lebih murah ya tarifnya,” kata Retno.

Pembangunan konstruksi jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT), bakal dimulai pada Januari 2026.

Proyek yang didanai Bank Dunia ini, memiliki panjang sekitar 21 kilometer terbentang melewati wilayah Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Sumedang.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar mengatakan, proyek tersebut saat ini masih dalam proses lelang yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

“Mudah-mudahan awal November, atau sekitar dua minggu lagi, sudah selesai.”

“Setelah itu ada masa persiapan sekitar satu bulan sampai Desember. Jadi, Insya Allah pembangunan akan mulai pada Januari 2026,” ujar Dhani, Selasa (28/10/2025).

Dikatakan Dhani, jalur khusus BRT ini akan memiliki enam depo yakni di Cicaheum, Cinunuk, Majalaya, Leuwipanjang, Soreang dan Padalarang.

“Totalnya sekitar 21 kilometer. Jadi, bisa dibilang membelah kota. Itu untuk jalur khusus atau dedicated lane,” katanya.

Menurutnya, BRT ini akan didukung oleh 34 halte yang tersebar di sejumlah titik sepanjang jalur BRT dengan total 579 bus.

Nantinya, kata Dhani, koridor jalur BRT akan menyesuaikan dengan kondisi ruas jalan di Kota Bandung yang relatif kecil.

BANDUNG, Prolitenews – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyampaikan saat akan pengoperasian Bandung Rapid Transportasi (BRT) ada sekitar 312 juru parkir (jukir) yang nanti mendapat kompensasi.

“Terakhir kita rapat di sini di Balai Kota. Kita nunggu kabar dari Kementerian Perhubungan terkait untuk sosialisasi. Kami cek ke Dinas UMKM, mereka sudah siap. Tapi kalau untuk juru parkir, itu sekitar 312 kalau tidak salah Itu bisa dianggarkan untuk kompensasi 6 bulan,” jelas Erwin di balai kota.

Sekali lagi kata Erwin kompensasi diberikan kepada orang yang saat ini menjadi jukir dan nilai kompensasi adalah UMR untuk selama 6 bulan.

Sedang untuk pedagang kaki lima (PKL) kata Erwin tidak dapat ganti rugi dengan alasan dalam perda disebutkan bahwa para PKL tidak dapat ganti rugi.

“Tapi kita akan memanusiakan manusia dengan mencoba merelokasi para pedagang PKL yang ada di lokasi. Tapi memang kita lagi nyari solusi juga dari World Bank maupun dari perhubungan terkait PKL ini. Tapi kalau di kota Bandung tidak ada,” ucapnya.

Jumlah PKL sendiri Erwin mengaku belum tahu pasti. Pasalnya berubah-ubah dari 1500 menurun menjadi 700 sekian, 280 sekian.

“Jadi gini juga data belum jelas, waktu kemarin itu kita 1500, terus turun lagi 700 sekian, terakhir itu cuma 280 sekian, 300an kurang gitu,” tugasnya.

Kata Erwin hal itu dikarenakan posisi PKL tidak menetap jualannya, sementara yang menetap ada segitu.

“Nah ini nunggu fix nya mungkin bisa minggu ini lah sudah ada fix nya. Karena posisi kemarin itu yang mendata itu dari World Bank Kementerian Perhubungan,”ujarnya.

Kompensasi sendiri akan diberikan setelah nama-namanya disebutkan di keputusan wali kota (kepwal). Dan dalam artian setelah kepala terbit para jukir tersebut tidak lagi menjadi jukir.

“Ya, itu kan kompensasi namanya juga.

Karena tempatnya sudah nggak ada tempat parkir lagi, dipakai untuk BRT,” terangnya.

Nasib para jukir setelah 6 bulan itu kata Erwin, belum ditentukan. Hanya dipahami bahwa kompensasi 6 bulan karena lokasi tugasnya dipakai BRT.

“Nah mungkin bisa dialokasikan, cuma yang pasti bahwa saat ini kita ada kompensasi dulu. Bisa pakai usaha, biaya untuk bisnis mungkin, bawa UMKM, seperti itu,” imbuhnya.

Masih kata Erwin, pihaknya belum mengetahui pasti jukir dititik mana saja yang terdampak BRT.

“Saya tuh lupa lagi tempatnya takut salah, cuma yang pasti depo Cicaheum sama Leuwipanjang. Parkir-parkir ini posisinya kan banyak ya, kayaknya bukan hanya satu ini kebayang 312 berarti. Anggap aja biasanya kan tukang parkir ini satu orang satu lokasi nah ini kan banyak, atau disitu ada lokasi mungkin di shift kan jadi .satu lokasi dua jukir, ada juga seperti itu,” bebernya.

Sedang keberadaan mesin parkir kata Erwin bisa dipindahkan.

Dan untuk antisipasi kemacetan diakui Erwin akan ada pengaturan atau rekayasa jalur.

“Kedua juga mungkin tahapannya tidak akan dibangun langsung semua kan, pasti ada jalan, tetap ada jalan, karena kan bicaranya tidak besar juga. Terus untuk saat ini kita fokus dulu yang depo Cicaheum sama Leuwipanjang,” tutupnya.

Terminal Cicaheum Ubah Fungsi Jadi BRT Bandung Raya pada 2025

Prolite – Terminal Tipe A Cicaheum Bandung akan diubah fungsi menjadi Depo Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.

Rencana perubahan fungsi ini dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tadinya berfungsi untuk melayani bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Karena akan adanya alih fungsi maka pelayanan bus AKAP dan AKDP akan dialihkan ke Terminal Lewipanjang.

Terminal Cicaheun menjadi salah satu dari 7 titik yang beralih fungsi menjadi depo BRT Bandung Raya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengonfirmasi soal rencan alih fungsi Terminal Cicaheum tersebut jadi  depo Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Rencananya, kata dia, alih fungsi terminal menjadi depo BRT itu dilakukan pada 2025.

“Kita akan lakukan tahun depan,” ucapnya singkat usai menghadiri Seminar Nasional Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia yang digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB), dikutip dari CNN.

Meski demikian, Budi belum menjelaskan secara rinci terkait alih fungsi Terminal Cicaheum ini.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) Kelas 2 Jawa Barat Muhammad Fahmi mengatakan Terminal Cicaheum akan menjadi depo bus listrik dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), dari semula melayani bus AKAP dan AKDP.

Rencana itu masuk dalam proyek peralihan transportasi yang sedang dirancang pemerintah. Program yang disokong Bank Dunia atau World Bank itu disiapkan untuk layanan angkutan BRT di Kota Bandung atau di Cekungan Bandung. Program itu langsung dikomandoi Dirjen Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan.

Bukan hanya Terminal Cicaheum yang nantinya dialih fungsikan namun kedepannya akan di terapkan di beberapa terminal di Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Jatinangor,  dan Sumedang.

“Cicaheum akan digunakan sebagai depo bus listrik dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Sebetulnya ini bukan hanya Cicaheum ya, karena di beberapa titik-titik simpul Cekungan Bandung, ada yang dijadikan depo bus listrik. Sebab kendaraan yang digunakan nantinya adalah kendaraan berbasis listrik,” ungkap Kepala Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) Kelas 2 Jawa Barat Muhammad Fahmi, Rabu (24/7) mengutip dari detikJabar.

Namun untuk memberhentian operasi Terminal Cicaheum belum tentu pada tahun depan pasalnya meski program ini merupakan solusi untuk mengurai kemacetan namun pertu pertimbangan yang matang.

Soal Bus Rapid Transit dan Tol Dalam Kota, Pj Walkot Bandung: Sudah Sangat Urgent untuk Urai Kemacetan

BANDUNG, Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyambut positif kesepakatan bersama operasionalisasi Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan cekungan Bandung.

Menurutnya, transportasi massal seperti BRT sudah sangat segera dibutuhkan guna mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

Bambang mengungkapkan, pertumbuhan penduduk di wilayah Bandung Raya sebagai hal yang tak bisa dielakkan. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat sebagai alat mobilitas sehari-hari.

Oleh karenanya, perlu hadir solusi transportasi massal yang menunjang aktivitas masyarakat dari atau menuju wilayah Kota Bandung.

“Mau tidak mau, kawasan cekungan Bandung ini luar biasa pertumbuhan penduduk,” ujar Bambang usai menandatangani Komitmen Bersama untuk Sinergi Pengembangan Sistem Perpajakan berbasis Digital serta Nota Kesepakatan antara Kemenhub, Pemda Jawa Barat dan Pemkab/Pemkot di Wilayah Bandung Raya untuk operasionalisasi BRT di Kota Bandung, Kamis 7 Maret 2024.

Bambang optimis, operasional Bus Rapid Transit mampu mengurai kemacetan di Kota Bandung. Selain itu, hadirnya BRT akan mendorong perilaku masyarakat untuk mulai menggunakan transportasi massal.

Di sisi lain, Pemkot Bandung juga akan melakukan “re-routing” serta kajian untuk memastikan keberlangsungan BRT juga transportasi massal yang sudah ada di Kota Bandung.

“Kami akan menata rute. kita akan kaji bersama,” ujar Bambang.

Selain Bus Rapid Transit, Bambang juga menyebut hadirnya Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) merupakan upaya lain dalam mengurai kemacetan Kota Bandung. Atas nama Pemkot Bandung, ia menyambut positif rencana kelanjutan pembangunan BIUTR oleh Kementerian PUPR.

“BIUTR itu cita-cita masyarakat Kota Bandung. Sudah 17 tahun masyarakat menanti. Dan saat ini, Pemerintah Pusat ingin 2024 sudah bisa groundbreaking,” ujar Bambang.

“Kehadiran BIUTR dan juga Bus Rapid Transit sudah sangat urgent. Kita sama-sama tahu kepadatan lalu lintas di Kota Bandung seperti apa,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Taufiq Budi Santoso berharap, kehadiran BRT nantinya dapat meningkatkan minat masyarakat di kawasan Bandung Raya untuk beralih menggunakan transportasi publik.

“(Hadirnya BRT) diharapkan dapat meningkatkan layanan angkutan perkotaan di kawasan cekungan Bandung,” ujar Taufiq.