Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan

BANDUNG, Prolite — Sejumlah komunitas dan inisiatif warga yang concern pada isu mobilitas kota berkumpul dalam agenda Refleksi Mobilitas Kota Bandung 2025 yang diselenggarakan bersama media Bandung Bergerak di Perpustakaan Bunga di Tembok, Jumat sore (19/12). Kegiatan ini digagas oleh Bike to Work Bandung bersama Koalisi Pejalan Kaki Bandung, Transport for Bandung dan Bandung Bergerak.

Forum refleksi ini menjadi ruang bersama untuk membaca ulang kondisi mobilitas Kota Bandung sepanjang tahun 2025, khususnya dari perspektif pengguna jalan yang paling rentan: pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi publik.

Sepanjang diskusi, peserta menyoroti kondisi fasilitas pendukung bagi pejalan kaki dan pesepeda yang masih minim, tidak layak, terputus, dan dalam banyak kasus mengalami kerusakan atau terbengkalai. Trotoar dan jalur sepeda kerap tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat alih fungsi, parkir kendaraan bermotor, pelaku UKM, maupun kurangnya perawatan. Situasi ini mencerminkan masih kuatnya dominasi kendaraan bermotor dalam perencanaan dan pengelolaan ruang jalan, sehingga berdampak langsung pada rendahnya rasa aman bagi warga yang berjalan kaki dan bersepeda. Meski Kota Bandung telah memiliki regulasi seperti Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda, implementasinya di lapangan dinilai belum konsisten dan belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan pengguna jalan rentan.

“Refleksi ini penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi diuji melalui praktik di ruang jalan sehari-hari,” ujar Andi, perwakilan Bike to Work Bandung dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan tidak cukup diukur dari angka kecelakaan semata, melainkan dari pengalaman konkret warga—mulai dari kondisi fasilitas pendukung yang layak, kesinambungan jalur, hingga rasa aman dan aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda dalam melakukan perjalanan harian.

Koalisi Pejalan Kaki Bandung menyoroti kondisi trotoar yang masih kerap terputus, digunakan untuk parkir, atau tidak ramah bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Sementara Transport for Bandung menekankan perlunya integrasi yang lebih serius antara transportasi publik

dengan moda berjalan kaki dan bersepeda, agar mobilitas ramah lingkungan benar-benar menjadi pilihan utama warga.

Melalui forum ini, ketiga inisiatif warga sepakat untuk memperkuat Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan, sebagai ruang advokasi bersama yang mendorong kota lebih berpihak pada manusia dan lingkungan yang hijau, bukan semata pada mesin yang berdampak pada kondisi udara kotor dan pencemaran lingkungan lainnya.

Diskusi ini menghasilkan empat catatan reflektif utama: pentingnya legitimasi keselamatan yang berpihak pada pejalan kaki, pesepeda dan pengguna transportasi public melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Mobilitas Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan, evaluasi nyata implementasi regulasi pejalan kaki (termasuk pengguna transportasi publik) dan pesepeda, integrasi infrastruktur mobilitas harian, serta penguatan kerja kolektif antargerakan warga kota/kabupaten terkait literasi yang memadai soal mobilitas ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi serta politik yang berpihak pada kepentingan bersama.

Forum ditutup dengan penegasan bahwa perubahan sistem dan tata kelola mobilitas kota tidak lahir dari satu kebijakan atau satu aktor, melainkan dari keberanian untuk terus belajar dan bergerak bersama antara pemangku kebijakan pihak eksekutif dan legislatif bersama masyarakatnya.

Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan akan melanjutkan upaya ke depan terkait regulasi yang berpihak pada mobilitas ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menyelenggarakan kegiatan Diskusi yang akan melibatkan anggota DPRD Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung dan OPD kota Bandung beserta masyarakat pengguna jalan raya di kedai Kopi Celah Kota, Jalan Buahbatu (Pujasera 1/1 sebelah BTN Cabang Buahbatu), kota Bandung, pada tanggal 27 Desember 2025. Kami mengundang seluruh komunitas pesepeda, komunitas pejalan kaki serta pengguna transportasi public di kota Bandung untuk membincangkan regulasi yang berpihak kepada pengguna jalan raya yang rentan saat ini; pejalan kaki dan pesepeda.

Hari Sepeda Sedunia, Pelajar Bandung Didorong Aktif Bersepeda ke Sekolah

Prolite – Dalam rangka memperingati World Bicycle Day atau Hari Sepeda Sedunia, komunitas Bike to Work Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung mengajak pelajar untuk lebih aktif bersepeda ke sekolah.

‎Ajakan ini sejalan dengan upaya membudayakan transportasi ramah lingkungan sejak usia dini.

‎Ketua Bike to Work Bandung, Moch Andi Nurfauzi, mengatakan bahwa meskipun infrastruktur sepeda di Kota Bandung terus berkembang, masih sedikit pelajar yang memilih bersepeda ke sekolah.

‎“Momen World Bicycle Day harus menjadi tonggak, baik bagi kita maupun pemerintah daerah, untuk membudayakan kembali penggunaan sepeda termasuk bike to school karena budaya ini harus menyasar semua generasi dan kalangan,” ujarnya.

‎Andi menyebutkan bahwa saat ini terdapat delapan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bandung yang mulai secara serius mendukung program bike to school.

‎Sekolah-sekolah tersebut antara lain SMPN 30 Bandung, SMPN 34 Bandung, SMPN 48 Bandung, SMPN 51 Bandung, SMPN 54 Bandung, SMPN 56 Bandung, SMPN 73 Bandung, dan SMP PGRI 7 Bandung.

‎Sekolah-sekolah ini telah menyediakan sarana parkir sepeda, rambu pendukung keselamatan, serta memberikan dukungan kepada siswa, guru, dan staf yang memilih bersepeda sebagai moda transportasi ke sekolah.

‎Untuk mendukung pelajar yang ingin bersepeda namun memiliki kendala pada kondisi sepeda, komunitas Bike to Work menghadirkan program “Lumbung Goes”.

‎Program ini merupakan inisiatif daur ulang dan pemanfaatan kembali komponen sepeda yang masih layak guna untuk membantu siswa yang membutuhkan perbaikan.

‎“Siswa bisa mengajukan permohonan melalui sekolah. Nantinya, pihak sekolah akan menyampaikan data ke kami. Dengan begitu, bantuan akan tepat sasaran kepada mereka yang memang sudah terbiasa bersepeda ke sekolah,” kata Andi.

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung budaya bersepeda. Menurutnya, keterbatasan ruang di Kota Bandung tidak boleh menjadi penghalang untuk menyediakan fasilitas bagi pesepeda.

‎“Bandung ini kota yang sempit. Tapi itu bukan alasan untuk tidak membuka ruang bagi pesepeda. Justru lewat kegiatan ini, kita edukasi publik bahwa jalan adalah ruang bersama,” tegasnya.

‎Farhan juga menyebut bahwa pesepeda merupakan kelompok pengguna jalan yang paling sensitif terhadap kondisi infrastruktur.

‎“Kalau jalannya rusak, pesepeda akan tahu duluan. Itu bisa menjadi masukan langsung bagi pemerintah untuk mempercepat perbaikan,” katanya.

‎Ia berharap budaya bersepeda bisa dimulai sejak usia sekolah agar menjadi kebiasaan jangka panjang yang terbawa hingga dewasa.

Pemerintah Kota Bandung pun berkomitmen untuk membuka akses Pendopo dan Balai Kota Bandung bagi komunitas pesepeda setiap peringatan Hari Sepeda Sedunia selama lima tahun ke depan.